Kabinet Burhanuddin Harahap merupakan kabinet koalisi yang terdiri dari beberapa partai dan hampir merupakan kabinet Nasional, karena jumlah partai yang tergabung dalam koalisi kabinet ini semua berjumlah 13 partai. Kabinet ini didominasi oleh partai Masyumi walaupun terdapat banyak partai dalam kabinet ini, tetapi seakan-akan hanya menjadi pelengkap saja. Selain itu, ada pihak yang menyebut kabinet ini sebagai kabinet Masyumi karena Masyumi yang mendominasi kabinet ini. PNI tidak duduk kabinet ini, tetapi PNI bersama-sama PIRWongsonegoro, SKI, PKI dan Progresif bertindak sebagai oposisi. Seakan-akan kabinet ini sebagai ganti kabinet Ali-Wongso-Arifin, karena pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo I sebagai partai yang besar Masyumi untuk pertama kali tidak duduk dalam kabinet tersebut dan bertindak sebagai oposisi. Kabinet ini diumumkan pada 11 Agustus 1955 dan bertugas sejak 12 Agustus1955 hingga 3 Maret1956. Pada 3 Maret1956, Perdana Menteri Burhanuddin Harahap selaku formatur kabinet menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno sehingga kabinet ini resmi dinyatakan demisioner.
Latar belakang
Kabinet sebelumnya, Kabinet Ali Sastroamidjojo I bubar pada 24 Juli 1955 setelah berseteru dengan Angkatan Darat. Wakil PresidenMohammad Hatta kemudian bertugas sebagai penghubung pada 26 sampai 28 Juli, dan kemudian menunjuk Soekiman Wirjosandjojo dari Masyumi, Wilopo dari Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Assaat sebagai pembentuk kabinet baru. Kemudian disepakati bahwa dalam kabinet tersebut terdapat tiga tujuan utama: mengembalikan hubungan dengan Angkatan Darat, menjaga kepercayaan politik antara rakyat dan menyelenggarakan pemilihan umum. Dari segi isi, membentuk kabinet tidak menjadi masalah, namun pemilihan menteri yang sesuai ternyata menjadi titik perpecahan, terutama karena baik Masyumi maupun PNI ingin mendapatkan posisi perdana menteri.[1]
Pada 3 Agustus, Hatta menunjuk Burhanuddin Harahap dari Masyumi sebagai pembentuk kabinet baru. Burhanuddin Harahap pada saat itu merupakan politisi muda dan dianggap dapat diterima oleh semua partai dan gerakan politik. Ia gagal menyatukan Masyumi dan PNI, namun tetap mampu membentuk kabinet yang terdiri dari 12 partai. PNI kemudian menjadi oposisi, begitu pula dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).
^ abPada 18 Januari 1956, Wakil Perdana Menteri II Harsono Tjokroaminoto dan Menteri Sosial Sudibjo, yang keduanya dari Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) mengundurkan diri dari jabatannya. Kemudian, jabatan Wakil Perdana Menteri II dihapus dan jabatan Menteri Sosial ad interim dirangkap oleh Sutomo.
^Pada 19 Januari 1956, Menteri Dalam Negeri R. Sunarjo dan Menteri Agama Muhammad Ilyas yang keduanya dari NU mengundurkan diri dari jabatannya. Kemudian, jabatan Menteri Dalam Negeri ad interim dirangkap oleh Pandji Suroso dan Menteri Agama ad interim dirangkap oleh Mohammad Sardjan.
^Karena Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga belum dilantik, maka untuk sementara dirangkap oleh Wakil Perdana Menteri I R. Djanu Ismadi. Baru pada tanggal 26 Agustus 1955, Pandji Suroso dilantik menjadi Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga yang baru (berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 1955).
^Karena Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan belum dilantik, maka untuk sementara dirangkap oleh Wakil Perdana Menteri II Harsono Tjokroaminoto. Baru pada tanggal 26 Agustus 1955, R.M. Suwandi dilantik menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang baru (berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 1955).
^Pada 19 Januari 1956, Menteri Dalam Negeri R. Sunarjo dan Menteri Agama Muhammad Ilyas yang keduanya dari NU mengundurkan diri dari jabatannya. Kemudian, jabatan Menteri Dalam Negeri ad interim dirangkap oleh Pandji Suroso dan Menteri Agama ad interim dirangkap oleh Mohammad Sardjan.
Program Kabinet
Program Kabinet Burhanuddin Harahap terdiri dari tujuh poin:[1]
Mengembalikan kewibawaan (gezag) moril Pemerintah termasuk kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada Pemerintah.
Melaksanakan Pemilihan Umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan menyelenggarakan terbentuknya Parlemen yang baru.
Menyelesaikan perundang-undangan desentralisasi sedapat-dapatnya dalam tahun 1955 ini juga.
Menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan inflasi.
Dalam kedua pemilu tersebut, partai oposisi PNI menjadi partai terbesar dan PKI menjadi partai terbesar keempat, sehingga kabinet berada di bawah tekanan dari oposisi yang semakin besar.[3] Pada tanggal 3 Maret, kabinet mengundurkan diri agar kabinet baru dapat dibentuk berdasarkan hubungan baru dengan parlemen yang baru.
Galeri
Pengumuman
Pengumuman Kabinet Burhanuddin Harahap oleh Pemerintah.
Referensi
Buku
Simanjuntak, P. N. H. (2003), Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi (dalam bahasa Indonesian), Jakarta: Djambatan, hlm. 148–160, ISBN979-428-499-8.Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
,_p104.jpg)
,_p146.jpg)
