Kabinet Sjahrir II

Kabinet Sjahrir II
Kabinet Sjahrir II
; Kabinet Pemerintahan Indonesia ke-3
	Perdana Menteri Soetan Sjahrir
Dibentuk	12 Maret 1946
Diselesaikan	2 Oktober 1946
Struktur pemerintahan
Presiden	Soekarno
Wakil Presiden	Mohammad Hatta
Perdana Menteri	Soetan Sjahrir
Jumlah menteri	16
Jumlah wakil menteri	10
Partai anggota	PSI; Parkindo; Masyumi; PNI; PKI; Independen
Sejarah
Periode	Komite Nasional Indonesia Pusat
Pendahulu	Kabinet Sjahrir I
Pengganti	Kabinet Sjahrir III

Kabinet Sjahrir II adalah Kabinet Pemerintahan Indonesia yang ketiga yang dipimpin oleh Soetan Sjahrir untuk kedua kalinya. Kabinet Sjahrir II bertugas pada periode 12 Maret 1946 sampai 2 Oktober 1946.

Latar belakang

Kabinet Sjahrir I terpaksa mengundurkan diri atau dibubarkan setelah adanya oposisi dari Tan Malaka dan kelompok oposisi Persatuan Perjuangan. Presiden Soekarno kemudian menawarkan kepada kelompok tersebut untuk membentuk sebuah pemerintahan baru, namun hal tersebut tidak dapat dilakukan dikarenakan kekhawatiran dari kelompok lain bahwa Tan Malaka mencoba menggulingkan Soekarno. Soekarno, dengan dukungan Komite Nasional Indonesia Pusat, kemudian mengajak Sjahrir untuk membentuk kembali sebuah kabinet baru. KNIP meminta Sjahrir untuk membentuk kabinet dengan lingkup atau perwakilan yang lebih luas. Sjahrir menerima permintaan tersebut dengan syarat Sjahrir menjadi suara terbesar dalam memilih anggota kabinet baru tersebut.^[1]

Pimpinan Kabinet

Perdana Menteri
	Soetan Sjahrir

Susunan kabinet

Sepuluh anggota dari kabinet sebelumnya kembali menjabat dalam kabinet baru. Kabinet Sjahrir II berisikan anggota dari berbagai partai politik, namun jumlahnya sebagian besar tetap didominasi oleh kelompok Sjahrir.^[2]

No	Jabatan	Pejabat		Periode		Partai Politik
No	Jabatan	Pejabat		Mulai Menjabat	Selesai Menjabat	Partai Politik
1	Perdana Menteri		Sutan Sjahrir	12 Maret 1946	2 Oktober 1946		PSI
2	Menteri Luar Negeri		Sutan Sjahrir	12 Maret 1946	2 Oktober 1946		PSI
2	Menteri Muda Luar Negeri		Agus Salim	12 Maret 1946	2 Oktober 1946		Non-Partai
3	Menteri Dalam Negeri		Sudarsono	12 Maret 1946	2 Oktober 1946		PSI
4	Menteri Pertahanan		Amir Sjarifuddin	12 Maret 1946	2 Oktober 1946		PSI
4	Menteri Muda Pertahanan		Arudji Kartawinata	12 Maret 1946	2 Oktober 1946		Non-Partai
5	Menteri Kehakiman		Soewandi^[3]	12 Maret 1946	22 Juni 1946		Non-Partai
5	Menteri Muda Kehakiman		Hadi	12 Maret 1946	2 Oktober 1946		Non-Partai
6	Menteri Penerangan		Mohammad Natsir	12 Maret 1946	2 Oktober 1946		Masyumi
7	Menteri Keuangan		Surachman Tjokroadisurjo	12 Maret 1946	2 Oktober 1946		Non-Partai
7	Menteri Muda Keuangan		Sjafruddin Prawiranegara	12 Maret 1946	2 Oktober 1946		Masyumi
8	Menteri Pertanian dan Persediaan		Zainuddin Rasad^[4]	12 Maret 1946	26 Juni 1946		Non-Partai
8	Menteri Muda Pertanian dan Persediaan		Saksono^[4]	12 Maret 1946	26 Juni 1946		PSI
9	Menteri Perdagangan/Perindustrian		Darmawan Mangunkusumo^[4]	12 Maret 1946	26 Juni 1946		Non-Partai
—	Menteri Kemakmuran		Darmawan Mangunkusumo^[4]	26 Juni 1946	2 Oktober 1946		Non-Partai
—	Menteri Muda Kemakmuran		Saksono	26 Juni 1946	2 Oktober 1946		PSI
10	Menteri Perhubungan		Abdoelkarim	12 Maret 1946	2 Oktober 1946		Non-Partai
10	Menteri Muda Perhubungan		Djuanda Kartawidjaja	12 Maret 1946	2 Oktober 1946		Non-Partai
11	Menteri Pekerjaan Umum		Martinus Putuhena	12 Maret 1946	2 Oktober 1946		Parkindo
11	Menteri Muda Pekerjaan Umum		Herling Laoh	12 Maret 1946	2 Oktober 1946		PNI
12	Menteri Sosial		Maria Ulfah Santoso	12 Maret 1946	2 Oktober 1946		Non-Partai
12	Menteri Muda Sosial		Abdul Madjid Djojohadiningrat	12 Maret 1946	2 Oktober 1946		PSI
13	Menteri Pengajaran		Muhammad Sjafei	12 Maret 1946	2 Oktober 1946		Non-Partai
13	Menteri Muda Pengajaran		TSG Mulia	12 Maret 1946	2 Oktober 1946		Parkindo
14	Menteri Agama		Rasjidi	12 Maret 1946	2 Oktober 1946		Masyumi
15	Menteri Kesehatan		Darma Setiawan	12 Maret 1946	2 Oktober 1946		Non-Partai
15	Menteri Muda Kesehatan		J. Leimena	12 Maret 1946	2 Oktober 1946		Parkindo
16	Menteri Negara Urusan Pemuda		Wikana	12 Maret 1946	2 Oktober 1946		PKI

Pergantian anggota

Menteri Kehakiman Soewandi mengundurkan diri pada 22 Juni 1946. Empat hari kemudian Menteri Pertanian dan Persediaan Zainuddin Rasad kehilangan posisinya sebagai menteri ketika kementeriannya dilebur menjadi Kementerian Perdagangan dan Industri, yang kemudian menjadi Kementerian Kemakmuran. Darmawan Mangunkusumo ditunjuk sebagai Menteri Kemakmuran dengan Saksono sebagai menteri muda.^[5]

Pembubaran kabinet

Kabinet Sjahrir II dibubarkan karena penculikan Soetan Sjahrir dan Darmawan Mangunkusumo pada 27 Juni 1946 oleh prajurit yang dikomandoi oleh Mayor Jendral Sudarsono yang merupakan bagian dari Persatuan Perjuangan. Persatuan Perjuangan meyakini bahwa Kabinet Sjahrir II telah mengkhianati ide kemerdekaan penuh dengan bernegosiasi dengan Belanda dan menyerahkan wilayah de facto yang meliputi sebagian wilayah Indonesia kepada Belanda. Anggota kabinet yang tersisa mengadakan rapat yang dipimpin oeh Amir Sjarifoeddin dan mengajukan untuk memindahkan seluruh kekuasaan kepada Presiden Soekarno. Presiden kemudian mengambil alih pemerintahan melalui dekrit yang dikeluarkan pada 28 Juni. Dekrit tersebut mengembalikan Indonesia ke sistem presidensial dan secara otomatis membubarkan kabinet.^[6]^[7]^[8]

Sumber

Kahin, George McTurnan (1952) Nationalism and Revolution in Indonesia Cornell University Press, ISBN 0-8014-9108-8
Ricklefs (1982), A History of Modern Indonesia, Macmillan Southeast Asian reprint, ISBN 0-333-24380-3
Simanjuntak, P. N. H. (2003) (in Indonesian), Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi, Jakarta: Djambatan, pp. 29–41, ISBN 979-428-499-8.

Referensi

^ Kahin (1952) p176
^ Kahin (1952) pp. 176-177
^ Mengundurkan diri pada 22 Juni 1946
^ ^a ^b ^c Menteri Perdagangan/Perindustrian digabung dengan Menteri Pertanian dan Persediaan berubah menjadi Menteri Kemakmuran pada 26 Juni 1946 dengan Darmawan Mangunkusumo sebagai Menteri dan Saksono sebagai Wakil/Menteri Muda. Zainuddin Rasad mengundurkan diri
^ Simanjuntak (2003) pp. 31-32
^ Simanjuntak (2003) p32
^ Kahin (1952) pp. 188-189
^ Ricklefs (1982) p211