Kementerian Indonesia

Sebagian dari artikel ini (yang berkaitan dengan informasi mengenai daftar kementerian) memerlukan pemutakhiran informasi. Harap perbarui artikel dengan menambahkan informasi terbaru yang tersedia.

Artikel ini adalah bagian dari seri
Politik dan ketatanegaraan Indonesia
Pemerintahan pusat
Hukum Pancasila (Ideologi nasional) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Konstitusi) Peraturan perundang-undangan Ketetapan MPR Undang-undang Perppu Peraturan pemerintah Peraturan presiden Peraturan daerah Provinsi Kabupaten/kota
Legislatif Majelis Permusyawaratan Rakyat Ketua: Ahmad Muzani (Gerindra) Dewan Perwakilan Rakyat Ketua: Puan Maharani (PDI-P) Dewan Perwakilan Daerah Ketua: Sultan Bachtiar Najamudin (Independen)
Eksekutif Presiden Indonesia Prabowo Subianto (Gerindra) Riwayat Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka (Independen) Riwayat Kabinet Petahana: Merah Putih Menteri Pejabat setingkat menteri
Kehakiman Mahkamah Agung Ketua: Sunarto Mahkamah Konstitusi Ketua: Suhartoyo Komisi Yudisial Ketua: Amzulian Rifai Badan peradilan (di bawah Mahkamah Agung) Peradilan umum Peradilan agama Peradilan tata usaha negara Peradilan militer Khusus: Pengadilan khusus
Lembaga lain Badan Pemeriksa Keuangan Ketua: Isma Yatun Lembaga menurut UUD secara implisit Dewan Pertimbangan Presiden Komisi Pemilihan Umum Bank Indonesia Alat negara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Angkatan Laut Angkatan Udara Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pemerintahan daerah
Pembagian administratif Provinsi Khusus: Daerah khusus Daerah istimewa Daftar: Umum Ibu kota Lambang IPM PDRB Titik tertinggi Kabupaten Kota Khusus: Kabupaten administrasi Kota administrasi Daftar: Umum Provinsi Lambang Hanya kabupaten Waktu pembentukan Hanya kota Provinsi Luas wilayah Jumlah penduduk Kepadatan penduduk Hari jadi Wilayah metropolitan Kecamatan Desa/kelurahan Daftar Istilah khusus
Kepala daerah Gubernur Daftar: Petahana Riwayat Wakil gubernur Riwayat Bupati Daftar: Riwayat Wakil bupati Riwayat Wali kota Daftar: Riwayat Wakil wali kota Riwayat
Legislatif daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daftar Kabupaten/Kota Daftar
Politik praktis
Pemilihan umum Pemilihan legislatif 2024 2019 2014 2009 2004 1999 1997 1992 1987 1982 1977 1971 1955 Pemilihan presiden 2024 2019 2014 2009 2004 Tak langsung: 1999 1998 1993 1988 1983 1978 1973 1968 1963 1945
Pemilihan lokal Pemilihan legislatif daerah 1957–1958 Pemilihan kepala daerah 2024 2020 2018 2017 2015 2013 2012 2011 2010 2008 2007 2006 2005 Undang-undang Daerah pemilihan
Partai politik Daftar partai Pemimpin partai Tokoh partai Komposisi dalam DPR Koalisi Sayap pemuda Partai yang bubar
Kebijakan luar negeri
Hubungan internasional Bilateral (negara individu) Multilateral Keanggotaan: ASEAN PBB APEC G20 Nonblok WTO Kerja sama: Uni Eropa
Perwakilan diplomatik Dari Indonesia Lengkap Kedutaan besar Konsulat jenderal Konsulat Untuk Indonesia Lengkap Kedutaan besar Konsuler di Surabaya
Portal Indonesia  Portal politik Negara lainnya Atlas
l b s

Kementerian Indonesia adalah lembaga eksekutif dalam lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kementerian dipimpin oleh seorang menteri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Indonesia. Menteri merupakan bagian dari kabinet. Dalam Kabinet Merah Putih, terdapat tujuh kementerian koordinator dan 41 kementerian.

Kementerian Negara diatur dalam Bab V Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyebutkan bahwa (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden. (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. (4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

Pengaturan dasar mengenai kementerian dijelaskan dalam Undang-Undang Kementerian Negara yang saat ini berlaku, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 yang kemudian diubah dengan UU Nomor 61 Tahun 2024.^[1] Sementara itu, ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi kementerian diatur dengan Peraturan Presiden (Perpres). Dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, organisasi kementerian negara diatur dalam Perpres Nomor 140 Tahun 2024.^[2]

Suatu kementerian dibentuk untuk membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Ada tiga jenis urusan pemerintahan sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini.

Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945 (yaitu luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan) harus dibentuk dalam satu kementerian tersendiri. Sementara itu, setiap urusan pemerintahan pada kelompok kedua dan ketiga tidak harus dibentuk dalam satu kementerian tersendiri, tetapi dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas; cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas; kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas; dan/atau perkembangan lingkungan global.^[6] Untuk kepentingan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian, presiden juga dapat membentuk kementerian koordinasi.^[7] Kementerian-kementerian tersebut dibentuk paling lama 14 hari kerja sejak presiden mengucapkan sumpah/janji,^[8] dengan jumlah seluruh kementerian maksimum 34 kementerian.^[9]

Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945 (yaitu urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan) tidak dapat diubah atau dibubarkan oleh presiden.^[10][11] Kementerian-kementerian selain itu dapat diubah dan/atau dibubarkan oleh presiden. Pengubahan (akibat pemisahan atau penggabungan) serta pembubaran kementerian dilakukan dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kecuali pembubaran kementerian yang menangani urusan agama, hukum, keamanan, dan keuangan yang harus dilakukan dengan persetujuan DPR.^[12][13]

Bagian ini memerlukan pemutakhiran informasi. Harap perbarui artikel dengan menambahkan informasi terbaru yang tersedia.

Setiap kementerian membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Nama kementerian-kementerian tersebut diuraikan di bawah ini.

• Kementerian kelompok I yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945, terdiri atas:
  • Kementerian Dalam Negeri
  • Kementerian Luar Negeri
  • Kementerian Pertahanan
• Kementerian kelompok II yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945, terdiri atas:
  • Kementerian Agama
  • Kementerian Hukum
  • Kementerian Hak Asasi Manusia
  • Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
  • Kementerian Keuangan
  • Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
  • Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
  • Kementerian Kebudayaan
  • Kementerian Kesehatan
  • Kementerian Sosial
  • Kementerian Ketenagakerjaan
  • Kementerian Pelindungan Pekerja Migran
  • Kementerian Perindustrian
  • Kementerian Perdagangan
  • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
  • Kementerian Pekerjaan Umum
  • Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
  • Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
  • Kementerian Transmigrasi
  • Kementerian Perhubungan
  • Kementerian Komunikasi dan Digital
  • Kementerian Pertanian
  • Kementerian Kehutanan
  • Kementerian Kelautan dan Perikanan
  • Kementerian Agraria dan Tata Ruang
• Kementerian kelompok III yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, terdiri atas:
  • Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
  • Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
  • Kementerian Badan Usaha Milik Negara
  • Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
  • Kementerian Lingkungan Hidup
  • Kementerian Investasi dan Hilirisasi
  • Kementerian Koperasi
  • Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
  • Kementerian Pariwisata
  • Kementerian Ekonomi Kreatif
  • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  • Kementerian Pemuda dan Olahraga
  • Kementerian Sekretariat Negara

Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan di atas, ada pula kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya.

• Kementerian koordinator (Kemenko), terdiri atas:
  • Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
  • Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
  • Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
  • Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
  • Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
  • Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
  • Kementerian Koordinator Bidang Pangan

Berdasarkan kelompok dan lingkup koordinasinya, kementerian di Indonesia dapat ditabulasikan dalam matriks berikut ini.^[14]

Kementerian dipimpin oleh menteri yang tergabung dalam sebuah kabinet. Presiden juga dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu apabila terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus. Susunan organisasi kementerian adalah sebagai berikut:

• Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya dan/atau ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945:
  • unsur pimpinan: Menteri;
  • unsur pembantu pimpinan: Sekretariat Jenderal;
  • unsur pelaksana: Direktorat Jenderal;
  • unsur pengawas: Inspektorat Jenderal;
  • unsur pendukung: Badan dan/atau Pusat; dan
  • unsur pelaksana tugas pokok di daerah atau unit vertikal.
• Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah
  • Pimpinan: Menteri;
  • Pembantu pimpinan: Sekretariat Kementerian;
  • Pelaksana: Deputi;
  • Pengawas: Inspektorat; dan
• Kementerian koordinator:
  • Pimpinan: Menteri koordinator;
  • Pembantu pimpinan: Sekretariat Kementerian Koordinator;
  • Pelaksana: Deputi; dan
  • Pengawas: Inspektorat

Dalam perjalanannya, nomenklatur lembaga yang dipimpin oleh menteri berubah-ubah dan tidak seragam. Pada masa Orde Baru, nomenklatur yang digunakan adalah "departemen", "kantor menteri negara", dan "kantor menteri koordinator". Setelah Reformasi 1998 istilah "kementerian negara" dan "kementerian koordinator" mulai digunakan, sedangkan istilah "departemen" tetap dipertahankan. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009, seluruh nomenklatur diseragamkan menjadi "kementerian" saja, seperti pada masa awal kemerdekaan. Proses pergantian nomenklatur ini mulai dilakukan pada masa Kabinet Indonesia Bersatu II.^[15][16][17]

Banyak kementerian telah mengalami berbagai perubahan, yang meliputi penggabungan, pemisahan, pergantian nama, dan pembubaran (baik sementara atau permanen). Jumlah kementerian hampir selalu berbeda-beda dalam setiap kabinet, mulai dari yang hanya berjumlah belasan hingga pernah mencapai ratusan, sebelum akhirnya ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, yaitu maksimum 34 kementerian. Pembatasan tersebut berjalan selama era Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo, sebelum kemudian dihapus pada UU Nomor 61 Tahun 2024.^[18]

Tabel berikut ini menggambarkan perbandingan nama kementerian (atau nomenklatur lain yang dipimpin oleh menteri) dari masa ke masa pada era Reformasi.

• Kabinet Indonesia
• Daftar bekas jabatan politik di Indonesia
• Lembaga Pemerintah Nonkementerian

Wikisumber memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel ini:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008

• Pemerintah Indonesia (2008), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (PDF), diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2020-12-24, diakses tanggal 2021-04-14 
• Pemerintah Indonesia (2019), Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (PDF) 
• Pemerintah Indonesia (2021), Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara (PDF)