Kabinet Darurat

Kabinet Darurat
Kabinet Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (Kabinet Indonesia ke-8)
1948–1949
Rumah ketua PDRI Sjafroedin Prawiranegara di Bidar Alam yang dipergunakan juga untuk kantor pemerintahan
Dibentuk	19 Desember 1948
Diselesaikan	13 Juli 1949
Struktur pemerintahan
Presiden	Soekarno (ditangkap)
Wakil Presiden	Mohammad Hatta (ditangkap)
Ketua PDRI	Syafruddin Prawiranegara
Riwayat Ketua PDRI	Mantan Menteri Kemakmuran (1948–1949) Mantan Menteri Keuangan (1946–1947) Mantan Menteri Muda Keuangan (1946)
Partai anggota	Masyumi   PNI   Katolik   Independen
Sejarah
Pendahulu	Kabinet Hatta I
Pengganti	Kabinet Hatta II

Artikel ini bagian dari seri tentang Soekarno
Presiden pertama Indonesia Prakemerdekaan PNI Partindo PETA BPUPK Pancasila PPKI Revolusi Nasional Indonesia Proklamasi Kemerdekaan Kebijakan dalam negeri APRA Ambon Permesta DI/TII Peristiwa Tiga Selatan Marhaenisme Demokrasi Terpimpin Dekret 5 Juli Monas G30S Supersemar Kejatuhan De-Soekarnoisasi Kebijakan luar negeri Gerakan Non-Blok Konferensi Asia–Afrika Pesta Olahraga Asia 1962 CONEFO GANEFO gedung Irian Barat Trikora Pepera Konfrontasi Krisis Selat Sunda Pidato Indonesia Menggugat Tahun Vivere Pericoloso Keluarga Istri Fatmawati Dewi Anak Rukmini Megawati Rachmawati Sukmawati Guruh Media dan warisan Makam Soekarno Rumah pengasingan Bandar Udara Internasional Soekarno–Hatta Stadion Gelora Bung Karno Lainnya (eponim) Galeri: Gambar, Suara, Video
l b s

Kabinet Darurat merupakan Kabinet Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang pada saat itu merupakan pemerintahan dalam pengasingan. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden yang merangkap Perdana Menteri Mohammad Hatta ditangkap oleh Belanda. Kabinet ini dibentuk di Bukittinggi, Sumatera Barat setelah terjadinya Agresi Militer Belanda II ketika ibu kota Yogyakarta direbut dan sebagian besar anggota kabinet sengaja ditangkap untuk memancing simpati dari luar negeri.^[1]

Kabinet Darurat berjalan dari 19 Desember 1948 dan berakhir pada 13 Juli 1949 ketika mandat pemerintahan dikembalikan kepada Kabinet Hatta I.

Pada 19 Desember 1948 sebuah pertemuan diadakan di Bukittinggi. Di antara yang hadir pada pertemuan tersebut adalah Sjarifuddin, Mr. Teuku Muhammad Hasan (Komisioner pemerintah pusat untuk daerah Sumatra), Kolonel Hidayat (Komandan Komando Sumatra) dan beberapa pejabat sipil dan militer lainnya.^[2] Pertemuan tersebut membentuk adanya pemerintahan darurat untuk menggantikan sementara pemerintahan negara yang tidak berjalan akibat ditangkapnya Soekarno, Hatta, dan beberapa anggota kabinet.

No.	Jabatan	Pejabat		Periode		Partai Politik
				Mulai menjabat	Selesai menjabat
1	Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia		Sjafruddin Prawiranegara	19 Desember 1948	13 Juli 1949		Masyumi
2	Wakil Ketua Pemerintahan Darurat		Teuku Muhammad Hasan	19 Desember 1948	31 Maret 1949		Non-partai
			Soesanto Tirtoprodjo	31 Maret 1949	13 Juli 1949		PNI

Tiga posisi dalam kabinet darurat dijabat oleh pejabat yang tidak hadir di Bukittinggi: Jenderal Soedirman, memimpin perang gerilya di Jawa, Menteri Luar Negeri A. A. Maramis, yang sedang berada di India, dan Kolonel Nasution, komandan teritorial Jawa. Pada 14 Maret 1949, Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) mengirimkan sebuah telegram kepada para pimpinan di Jawa yang mengajukan terlibatnya para menteri yang masih aktif di Jawa. Setelah beberapa diskusi melalui radiogram, kabinet dirombak dan susunan kabinet baru diumumkan pada 31 Maret 1949.^[3]

No.	Jabatan	Pejabat		Periode		Partai Politik
				Mulai menjabat	Selesai menjabat
3	Menteri Dalam Negeri		Teuku Muhammad Hasan	19 Desember 1948	31 Maret 1949		Non-Partai
			Sukiman Wirjosandjojo	31 Maret 1949	13 Juli 1949		Masyumi
4	Menteri Luar Negeri		Syafrudin Prawiranegara (ad-interim)	19 Desember 1948	31 Maret 1949		Masyumi
			Alexander Andries Maramis	31 Maret 1949	13 Juli 1949		Non-Partai
5	Menteri Pertahanan		Syafrudin Prawiranegara	19 Desember 1948	13 Juli 1949		Masyumi
6	Menteri Kehakiman		Lukman Hakim	19 Desember 1948	31 Maret 1949		Non-Partai
			Soesanto Tirtoprodjo	31 Maret 1949	13 Juli 1949		PNI
7	Menteri Keuangan		Lukman Hakim	19 Desember 1948	13 Juli 1949		Non-Partai
8	Menteri Kemakmuran		Indratjahja	19 Desember 1948	31 Maret 1949		Non-Partai
			IJ Kasimo	31 Maret 1949	13 Juli 1949		Katolik
9	Menteri Perhubungan		Indratjahja	19 Desember 1948	13 Juli 1949		Non-Partai
10	Menteri Keamanan (Jabatan dihapuskan pada perombakan kabinet)		Sutan Mohammad Rasjid	19 Desember 1948	31 Maret 1949		Non-Partai
11	Menteri Pekerjaan Umum		Mananti Sitompul	19 Desember 1948	13 Juli 1949		Non-Partai
12	Menteri Kesehatan		Mananti Sitompul	19 Desember 1948	31 Maret 1949		Non-Partai
			Sukiman Wirjosandjojo	31 Maret 1949	13 Juli 1949		Masyumi
13	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan		Teuku Muhammad Hasan	19 Desember 1948	13 Juli 1949		Non-Partai
14	Menteri Sosial (Digabungkan dengan Menteri Pemburuhan pada perombakan kabinet)		Sutan Mohammad Rasjid	19 Desember 1948	31 Maret 1949		Non-Partai
15	Menteri Agama		Teuku Muhammad Hasan (ad-interim)	19 Desember 1948	31 Maret 1949		Non-Partai
			Masjkur	31 Maret 1949	13 Juli 1949		Masyumi
16	Menteri Penerangan		Syafrudin Prawiranegara	19 Desember 1948	31 Maret 1949		Masyumi
17	Menteri Perburuhan (Bernama Menteri Perburuhan dan Sosial pada perombakan kabinet)		Sutan Mohammad Rasjid	19 Desember 1948	13 Juli 1949		Non-Partai
18	Menteri Pembangunan dan Pemuda		Sutan Mohammad Rasjid	19 Desember 1948	31 Maret 1949		Non-Partai
			Soesanto Tirtoprodjo	31 Maret 1949	13 Juli 1949		PNI
Pejabat setingkat Menteri
19	Sekretaris Pemerintah Darurat		Mardjono Danoebroto	19 Desember 1948	13 Juli 1949		Non-Partai

No.	Jabatan	Pejabat		Periode		Partai Politik
				Mulai menjabat	Selesai menjabat
1	Menteri Kehakiman		Soesanto Tirtoprodjo	16 Mei 1949	13 Juli 1949		PNI
2	Menteri Penerangan
3	Menteri Persediaan Makanan Rakyat		IJ Kasimo	16 Mei 1949	13 Juli 1949		Non-Partai
4	Menteri Agama		Masjkur	16 Mei 1949	13 Juli 1949		Masyumi
5	Menteri Urusan Dalam Negeri		Raden Pandji Soeroso	16 Mei 1949	13 Juli 1949		Non-Partai

Di bawah tekanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Amerika Serikat serta berlanjutnya perang gerilya dari pasukan republik, Belanda pada akhirnya menyetujui gencatan senjata. Pada Januari 1949, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa meminta pemerintahan republik dibebaskan dan kedaulatan diberikan kepada Indonesia pada 1 Juli 1950. Amerika Serikat mendukung permintaan tersebut dengan mengancam akan menarik kembali bantuan rekonstruksi vital dari Belanda. Pada 7 Mei, Belanda setuju untuk membebaskan Soekarno dan Hatta, yang akan memerintahkan gencatan senjata sekembalinya ke Yogyakarta. Pada 6 Juli, Soekarno, Hatta, dan para pimpinan republik kembali ke Yogyakarta, diikuti oleh kabinet PDRI. Dalam sebuah pertemuan pada 13 Juli yang diketuai oleh Hatta, Sjafruddin melaporkan kepada Soekarno seluruh aktivitas kabinet darurat selama masa penahanan Soekarno. Ia kemudian mengembalikan mandat kepada Soekarno, yang membubarkan kabinet darurat serta secara otomatis mengembalikan mandat kepada Kabinet Hatta yang sebelumnya tidak dibubarkan secara resmi.^[4][5]

• Kahin, George McTurnan (1952) Nationalism and Revolution in Indonesia Cornell University Press, ISBN 0-8014-9108-8
• Ricklefs (1982), A History of Modern Indonesia, Macmillan Southeast Asian reprint, ISBN 0-333-24380-3
• Simanjuntak, P. N. H. (2003) (in Indonesian), Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi, Jakarta: Djambatan, pp. 73–83, ISBN 979-428-499-8.

• (Indonesia) Profil Kabinet Darurat pada situs web Sekretariat Kabinet Republik Indonesia

Kabinet Pemerintahan Indonesia
Didahului oleh: Kabinet Hatta I	Kabinet Darurat 1948–1949	Diteruskan oleh: Kabinet Hatta I