Uni Belanda-Indonesia

Uni Belanda-Indonesia Nederlands-Indonesische Unie
1949–1956
Belanda dan Indonesia
Status	Konfederasi antara Belanda dan Indonesia
Ibu kota	Amsterdam Jakarta
Bahasa yang umum digunakan	Indonesia Belanda Bahasa Daerah
Agama	Islam Kristen Hindu Buddha
Pemerintahan	Monarki konfederal
Hoofd der Unie (Kepala Uni)
• 1949–1956	Juliana
Sekretaris Jenderal
• 1950–1956	Peter Johannes Abram Idenburg
Sejarah
• Didirikan	27 Desember 1949
• Uni dibubarkan	3 Mei 1956
Didahului oleh Digantikan oleh Belanda Republik Indonesia Serikat Belanda Indonesia di masa Demokrasi Terpimpin
Sunting kotak info • Lihat • Bicara

Uni Belanda-Indonesia adalah hubungan konfederasi antara Belanda dan Indonesia yang ada dari tahun 1949 hingga tahun 1956.^[1][2]

Pada tanggal 15 November 1946 Perjanjian Linggarjati ditandatangani antara Belanda dan Hindia Belanda yang segera menjadi independen,^[3] yang menyatakan bahwa koloni-koloni Belanda akan menjadi negara merdeka yang disebut Republik Indonesia Serikat.^[4][5][6]

Uni Indonesia-Belanda didirikan "untuk mempromosikan kepentingan bersama mereka." Karena perselisihan militer, eksekusi kesepakatan tersebut tidak dilakukan. Setelah Belanda menandatangani gencatan senjata dengan Republik Indonesia, pengalihan kedaulatan berlangsung pada tanggal 27 Desember 1949, dan Uni Indonesia-Belanda didirikan.^[7]

Uni Indonesia-Belanda dibubarkan saat Indonesia meninggalkannya pada tahun 1956.

Uni Indonesia-Belanda mungkin menjadi setara dengan Persemakmuran Britania Raya a la Belanda. Uni akan terdiri dari dua negara merdeka dan berdaulat, yakni:

1. Kerajaan Belanda, terdiri dari empat negara konstituen:
   1. Belanda
   2. Suriname
   3. Antillen Belanda
   4. Nugini Belanda
2. Republik Indonesia Serikat, terdiri dari tujuh negara bagian:
   1. Republik Indonesia
   2. Indonesia Timur
   3. Jawa Timur
   4. Sumatra Timur
   5. Madura
   6. Pasundan
   7. Sumatera Selatan

Status Nugini Belanda (Nugini Barat) harus didiskusikan lebih lanjut.^[8] Nugini Barat pada mulanya tetap di bawah pemerintahan Belanda. Dan, ketika Suriname dan Antillen akan menjadi mitra setara (negara federasi) di Kerajaan, Nugini akan tetap menjadi koloni. Kepala Uni (Hoofd der Unie) adalah Ratu Juliana. Kolaborasi ini akan mengurusi bidang berikut:

• Pertahanan
• Hubungan luar negeri
• Keuangan
• Hubungan ekonomi
• Hubungan budaya

Untuk mencapai hal ini, berbagai hal harus dilakukan. Pertama, sebuah konferensi menteri harus diadakan setiap enam bulan sekali. Kedua, sebuah sekretariat permanen didirikan di Den Haag. Masing-masing dari kedua negara akan memilih Sekretaris Jenderal, yang setiap tahun akan mengambil kepemimpinan Sekretariat (dari tahun 1950 posisi ini diduduki oleh P.J.A. Idenburg dari Belanda, yang bertahan sampai tahun 1956). Terakhir, terdapat Pengadilan Arbitrase Serikat yang dibentuk untuk menilai perselisihan antara Belanda dan Indonesia.

• Sejarah Indonesia
• Konferensi Meja Bundar
• Majelis Permusyawaratan Federal (BFO)

• Nijhoffs Geschiedenislexicon Nederland en België, dikompilasi oleh H.W.J. Volmuller dalam kolaborasi dengan editor De Grote Oosthoek, The Hague‑Antwerp 1981.
• Ide Anak Agung Gde Agung (1973), Twenty Years Indonesian Foreign Policy: 1945–1965, Mouton & Co, ISBN 979-8139-06-2 
• Kahin, George McTurnan (1961) [1952], Nationalism and Revolution in Indonesia, Ithaca, New York: Cornell University Press 
• Ricklefs, M. C. (2008) [1981], A History of Modern Indonesia Since c. 1300 (edisi ke-4th), London: Palgrave Macmillan, ISBN 978-0-230-54685-1 
• Wehl, David (1948), The Birth of Indonesia, London: George Allen & Unwin Ltd.