Pemilihan umum legislatif Indonesia 2014

Pemilihan umum legislatif Indonesia 2014
2009 2019 9 April 2014
692 kursi Majelis Permusyawaratan Rakyat (Dewan Perwakilan Rakyat: 560; Dewan Perwakilan Daerah: 132) 281 kursi untuk meraih status mayoritas
Kehadiran pemilih	75,11%
Kandidat
Partai pertama Partai kedua Partai ketiga   Ketua Megawati Soekarnoputri Aburizal Bakrie Suhardi Partai PDI-P Golkar Gerindra Ketua sejak 24 Maret 1999 (1999-03-24) 9 Oktober 2009 (2009-10-09) 2008 (2008) Pemilu sebelumnya 95 kursi, 14,03% suara 107 kursi, 14,45% suara 26 kursi, 4,46% suara Kursi yang dimenangkan 109 91 73 Perubahan kursi 14 16 47 Suara rakyat 23.681.471 18.432.312 14.760.371 Persentase 18,95% 14,75% 11,81% Swing 4.92% 0.30% 7.35%   Partai keempat Partai kelima Partai keenam   Ketua Susilo Bambang Yudhoyono Hatta Rajasa Muhaimin Iskandar Partai Demokrat PAN PKB Ketua sejak 30 Maret 2013 (2013-03-30) 9 Januari 2010 (2010-01-09) 25 Mei 2005 (2005-05-25) Pemilu sebelumnya 148 kursi, 20,85% suara 46 kursi, 6,01% suara 28 kursi, 4,94% suara Kursi yang dimenangkan 61 49 47 Perubahan kursi 87 3 19 Suara rakyat 12.728.913 9.481.621 11.298.957 Persentase 10,19% 7,59% 9,04% Swing 10.66% 1.58% 4.10%   Partai ketujuh Partai kedelapan Partai kesembilan   Ketua Anis Matta Suryadharma Ali Surya Paloh Partai PKS PPP NasDem Ketua sejak 1 Februari 2013 (2013-02-01) 3 Februari 2007 (2007-02-03) 25 Januari 2013 (2013-01-25) Pemilu sebelumnya 57 kursi, 7,88% suara 38 kursi, 5,32% suara Partai baru Kursi yang dimenangkan 40 39 35 Perubahan kursi 17 1 Partai baru Suara rakyat 8.480.204 8.157.488 8.402.812 Persentase 6,79% 6,53% 6,72% Swing 1.09% 1.21% Partai baru
Peta persebaran suara Peta peraihan suara dan kursi di setiap daerah pemilihan
Kepemimpinan petahana MPR: Sidarto Danusubroto (PDI-P) DPR: Marzuki Alie (Demokrat) DPD: Irman Gusman Kepemimpinan baru MPR: Zulkifli Hasan (PAN) DPR: Setya Novanto (Golkar) DPD: Irman Gusman

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2014 (biasa disingkat Pemilu Legislatif 2014) diselenggarakan pada 9 April 2014 untuk memilih 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2014-2019.

Pemilihan ini dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014 serentak di seluruh wilayah Indonesia. Namun untuk warga negara Indonesia di luar negeri, hari pemilihan ditetapkan oleh panitia pemilihan setempat di masing-masing negara domisili pemilih sebelum tanggal 9 April 2014. Pemilihan di luar negeri hanya terbatas untuk anggota DPR di daerah pemilihan DKI Jakarta II, dan tidak ada pemilihan anggota perwakilan daerah.

Dalam undang-undang pemilihan umum terbaru yaitu UU Nomor 8 Tahun Tahun 2012, ambang batas parlemen untuk DPR ditetapkan sebesar 3,5%, naik dari Pemilu 2009 yang sebesar 2,5%.^[2]

Pada tanggal 7 September 2012, Komisi Pemilihan Umum mengumumkan daftar 46 partai politik yang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti Pemilu 2014, di mana beberapa partai diantaranya merupakan partai politik yang baru pertama kali mengikuti pemilu ataupun baru mengganti namanya. 9 partai lainnya merupakan peserta Pemilu 2009 yang berhasil mendapatkan kursi di DPR periode 2009-2014.^[2] Pada tanggal 10 September 2012, KPU meloloskan 34 partai yang memenuhi syarat pendaftaran minimal 17 buah dokumen.^[3] Selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2012, KPU mengumumkan 16 partai yang lolos verifikasi administrasi dan akan menjalani verifikasi faktual.^[4] Pada perkembangannya, sesuai dengan keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, verifikasi faktual juga dilakukan terhadap 18 partai yang tidak lolos verifikasi administrasi. Hasil dari verifikasi faktual ini ditetapkan pada tanggal 8 Januari 2013, KPU mengumumkan 10 partai sebagai peserta Pemilu 2014.^[2] Dalam perkembangan berikutnya, keputusan KPU tersebut digugat oleh beberapa partai politik yang tidak lolos verifikasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi hanya ada dua partai yang dikabulkan gugatannya oleh PTUN yaitu Partai Bulan Bintang pada tanggal 18 Maret 2013 dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia pada tanggal 25 Maret 2013. KPU mengabulkan putusan PTUN tersebut dan menetapkan kedua partai tersebut menjadi peserta Pemilu Legislatif 2014.^[5] Berikut daftar 12 partai politik nasional peserta Pemilihan Umum Legislatif 2014 beserta nomor urutnya.^[2][6]

Sementara berikut ini adalah daftar partai yang mendaftar sebagai peserta namun gagal dalam verifikasi

Partai		Verifikasi
		Awal	Administrasi	Faktual
Partai Bulan Bintang****	PBB	Y	Y	T
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia****	PKPI	Y	Y	T
Partai Demokrasi Pembaruan	PDP	Y	Y	T
Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru	PKBIB	Y	Y	T
Partai Peduli Rakyat Nasional	PPRN	Y	Y	T
Partai Persatuan Nasional	PPN	Y	Y	T
Partai Karya Peduli Bangsa	PKPB	Y	T
Partai Damai Sejahtera	PDS	Y	T
Partai Demokrasi Kebangsaan	PDK	Y	T
Partai Karya Peduli Bangsa	PKPB	Y	T
Partai Karya Republik	Pakar	Y	T
Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia	PKDI	Y	T
Partai Kebangkitan Nasional Ulama	PKNU	Y	T
Partai Kedaulatan		Y	T
Partai Kongres		Y	T
Partai Bhinneka Indonesia		Y	T
Partai Buruh		Y	T
Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	PNBK Indonesia	Y	T
Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	PNI Marhaenisme	Y	T
Partai Nasional Republik	Nasrep	Y	T
Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	PPPI	Y	T
Partai Republika Nusantara	RepublikaN	Y	T
Partai Penegak Demokrasi Indonesia	PPDI	Y	T
Partai Serikat Rakyat Independen	PSRI	Y	T
Partai Republik		Y	T
Partai Pemersatu Bangsa	PPB	T
Partai Barisan Nasional	Barnas	T
Partai Matahari Bangsa	PMB	T
Partai Pemuda Indonesia	PPI	T
Partai Aksi Rakyat		T
Partai Islam		T
Partai Merdeka		T
Partai Patriot		T
Partai Pelopor		T
Partai Persatuan Nahdlatul Ummah		T
Partai Republik Indonesia		T
Gagal Verifikasi Awal: Parpol pasca putusan Bawaslu Gagal Verifikasi Administrasi: Parpol yang dokumennya tidak lengkap* Gagal Verifikasi Faktual: Parpol yang syarat jumlah anggotanya tidak mencukupi ****Menjadi peserta setelah gugatannya dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara

Pada tanggal 10 Maret 2013, sepuluh partai politik yang gagal dalam verifikasi administrasi menyatakan bergabung dengan salah satu partai yang lolos menjadi peserta yaitu Partai Hati Nurani Rakyat:^[7]

Dalam UU Nomor 8 Tahun Tahun 2012, pada awalnya ditetapkan bahwa ambang batas parlemen sebesar 3,5% juga berlaku untuk DPRD.^[8] Akan tetapi, setelah digugat oleh 14 partai politik, Mahkamah Konstitusi kemudian menetapkan ambang batas 3,5% tersebut hanya berlaku untuk DPR dan ditiadakan untuk DPRD.^[2][8]

Peserta pemilihan umum anggota DPRD adalah partai politik yang sama dengan peserta pemilihan umum anggota DPR, kecuali khusus untuk Provinsi Aceh ditambah dengan partai politik lokal sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Nota Kesepahaman Helsinki 2005. Berikut adalah daftar 3 partai politik lokal yang ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh sebagai peserta pemilihan umum anggota DPRD di Aceh beserta nomor urutnya.^[9]

daerah pemilihan Pemilihan Umum Anggota DPR adalah provinsi atau gabungan kabupaten/kota dalam 1 provinsi, dengan total 77 daerah pemilihan. Jumlah kursi untuk setiap daerah pemilihan berkisar antara 3-10 kursi. Penentuan besarnya daerah pemilihan disesuaikan dengan jumlah penduduk di daerah tersebut. Kabupaten baru yang tidak tertulis di bawah masih digabung dengan kabupaten induk sebelum pemekaran.

Daerah pemilihan Pemilihan Umum Anggota DPD adalah provinsi sehingga terdapat 33 daerah pemilihan untuk 33 provinsi. Jumlah kursi untuk setiap daerah pemilihan atau provinsi adalah empat orang.

Keterangan:

• Pembatasan garis hitam: Karena adanya penerapan parliamentary threshold (PT), partai politik yang memperoleh suara dengan persentase kurang dari 3,5% tidak berhak memperoleh kursi di DPR.

• Jumlah suara sah: 124.972.491
• Jumlah suara tidak sah: 14.601.436
• Jumlah pemilih: 139.573.927
• Jumlah yang tidak memilih: 46.152.097
• Jumlah pemilih terdaftar: 185.826.024

Sebelum hasil akhir pemilihan umum diumumkan KPU, berbagai lembaga survei yang telah terdaftar di KPU telah mengumumkan hasil perhitungan cepat beberapa jam setelah seluruh TPS (tempat pemungutan suara) ditutup pada tanggal 9 April 2014 pukul 13.00 WIB / WITA / WIT. Umumnya perhitungan cepat dari lembaga survei memiliki hasil yang mendekati hasil akhir dari KPU. Hasil hitung cepat lembaga survei dapat dilihat pada tabel di bawah ini (beserta hasil akhir KPU, sebagai catatan perbandingan):