Undang-Undang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Pemerintahan Aceh

Nama panjang	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
Disahkan oleh	Susilo Bambang Yudhoyono
Tanggal mulai berlaku	1 Agustus 2006

Undang-Undang Pemerintahan Aceh adalah Undang-Undang tahun 2006 yang mengatur pemerintahan provinsi Aceh, Indonesia, sebagai pengganti Undang-Undang Otonomi Khusus dan hasil kesepakatan damai antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, yang dikenal dengan MoU Helsinki. Penyetujuan pengesahaan Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh menjadi undang-undang oleh DPR berlangsung pada 11 Juli 2006, sementara pengesahan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dilakukan pada 1 Agustus 2006.

Beberapa topik yang disentuh undang-undang ini adalah:

• Syariat Islam diberlakukan sesuai tradisi dan norma yang hidup di Aceh
• minyak dan gas dikelola bersama oleh pemerintah pusat dan Aceh
• diizinkannya partai politik lokal
• Memiliki Bendera dan Hymne sendiri

Beberapa struktur pemerintahan Aceh yaitu:

1. Kepala daerah
2. Dewan Perwakilan Rakyat
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
5. Dewan Perwakilan Daerah[1]

Referensi

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Lihat pula

• Pemerintahan Aceh
• Lembaga Wali Nanggroe
• Kesepakatan Helsinki

Pranala luar

• (Indonesia) "UUPA Memberi Tantangan Baru", KOMPAS, 12 Juli 2006 (versi Internet Archive per 29 September 2007, diakses pada 11 Juli 2011)