Daftar kabupaten dan kota di Indonesia menurut waktu pembentukan

Berikut adalah daftar kabupaten dan kota di Indonesia berdasarkan waktu pembentukan dari masa ke masa. Diurutkan berdasarkan masing-masing pulau besar dan provinsinya.[1][2][3]


Pulau Sumatra

Aceh

Artikel utama: Daftar kabupaten dan kota di Aceh berdasarkan waktu pembentukan

Berikut adalah daftar 18 kabupaten dan 5 kota di provinsi Aceh per 2024

No. Kode
Kemendagri 		Kabupaten/kota Undang-Undang Tanggal pengesahan Kecamatan Gampong Lambang
Peta lokasi
1 11.05 Kabupaten Aceh Barat Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956[4] 14 November 1956 12 322
2 11.12 Kabupaten Aceh Barat Daya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002[5] 10 April 2002 9 152
3 11.06 Kabupaten Aceh Besar Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956[4] 14 November 1956 23 604
4 11.14 Kabupaten Aceh Jaya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 10 April 2002 9 172
5 11.01 Kabupaten Aceh Selatan Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 14 November 1956 18 260
6 11.10 Kabupaten Aceh Singkil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999[6] 20 April 1999 11 116
7 11.16 Kabupaten Aceh Tamiang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 10 April 2002 12 216
8 11.04 Kabupaten Aceh Tengah Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956[4] 14 November 1956 14 295
9 11.02 Kabupaten Aceh Tenggara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974[7] 4 Juni 1974 16 385
10 11.03 Kabupaten Aceh Timur Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956[4] 14 November 1956 24 513
11 11.08 Kabupaten Aceh Utara Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956[4] 14 November 1956 27 852
12 11.17 Kabupaten Bener Meriah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003[8] 18 Desember 2003 10 232
13 11.11 Kabupaten Bireuen Undang Undang Nomor 48 tahun 1999[9] 4 Oktober 1999 17 609
14 11.13 Kabupaten Gayo Lues Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 10 April 2002 11 136
15 11.15 Kabupaten Nagan Raya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 10 April 2002 10 222
16 11.07 Kabupaten Pidie Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956[4] 14 November 1956 23 730
17 11.18 Kabupaten Pidie Jaya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007[10] 2 Januari 2007 8 222
18 11.09 Kabupaten Simeulue Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999[11] 4 Oktober 1999 10 138
19 11.71 Kota Banda Aceh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956[12] 23 Maret 1956 9 90
20 11.74 Kota Langsa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001[13] 21 Juni 2001 5 66
21 11.73 Kota Lhokseumawe Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001[14] 21 Juni 2001 4 68
22 11.72 Kota Sabang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965[15] 14 Juni 1965 3 18
23 11.75 Kota Subulussalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007[16] 2 Januari 2007 5 82


Sumatera Utara

Artikel utama: Daftar kabupaten dan kota di Sumatera Utara berdasarkan waktu pembentukan

Berikut adalah daftar 25 kabupaten dan 8 kota di provinsi Sumatera Utara per 2024

No. Kode
Kemendagri 		Kabupaten/kota Undang-Undang Tanggal pengesahan Kecamatan Kelurahan/desa Lambang
Peta lokasi
1 12.09 Kabupaten Asahan Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956[17] 14 November 1956 25 27/177
2 12.19 Kabupaten Batu Bara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007[18] 2 Januari 2007 12 10/141
3 12.11 Kabupaten Dairi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964[19] 23 September 1964 15 8/161
4 12.07 Kabupaten Deli Serdang Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956[17] 14 November 1956 22 14/380
5 12.16 Kabupaten Humbang Hasundutan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003[20] 25 Februari 2003 10 1/153
6 12.06 Kabupaten Karo Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956[17] 14 November 1956 17 10/259
7 12.10 Kabupaten Labuhanbatu Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956[17] 14 November 1956 9 23/75
8 12.22 Kabupaten Labuhanbatu Selatan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008[21] 21 Juli 2008 5 2/52
9 12.23 Kabupaten Labuhanbatu Utara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008[22] 21 Juli 2008 8 8/82
10 12.05 Kabupaten Langkat Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956[17] 14 November 1956 23 37/240
11 12.13 Kabupaten Mandailing Natal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998[23] 23 November 1998 23 27/377
12 12.04 Kabupaten Nias Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956[17] 14 November 1956 10 -/170
13 12.25 Kabupaten Nias Barat Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008[24] 26 November 2008 8 -/105
14 12.14 Kabupaten Nias Selatan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003[20] 25 Februari 2003 35 2/459
15 12.24 Kabupaten Nias Utara Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008[25] 26 November 2008 11 1/112
16 12.21 Kabupaten Padang Lawas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007[26] 10 Agustus 2007 12 1/303
17 12.20 Kabupaten Padang Lawas Utara Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007[27] 10 Agustus 2007 9 2/386
18 12.15 Kabupaten Pakpak Bharat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003[20] 25 Februari 2003 8 -/52
19 12.17 Kabupaten Samosir Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003[28] 18 Desember 2003 9 6/128
20 12.18 Kabupaten Serdang Bedagai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003[28] 18 Desember 2003 17 6/237
21 12.08 Kabupaten Simalungun Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956[17] 14 November 1956 32 27/386
22 12.03 Kabupaten Tapanuli Selatan Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956[17] 14 November 1956 14 37/211
23 12.01 Kabupaten Tapanuli Tengah Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956[17] 14 November 1956 20 56/159
24 12.02 Kabupaten Tapanuli Utara Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956[17] 14 November 1956 15 11/241
25 12.12 Kabupaten Toba Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998[23] 23 November 1998 16 13/231
26 12.75 Kota Binjai Undang-undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956[29] 24 November 1956 5 37/-
27 12.78 Kota Gunungsitoli Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008[30] 26 November 2008 6 3/98
28 12.71 Kota Medan Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956[31] 23 Maret 1956 21 151/-
29 12.77 Kota Padang Sidempuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001[32] 21 Juni 2001 6 37/42
30 12.72 Kota Pematangsiantar Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956[31] 23 Maret 1956 8 53/-
31 12.73 Kota Sibolga Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956[31] 23 Maret 1956 4 17/-
32 12.74 Kota Tanjungbalai Undang-undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956[29] 24 November 1956 6 31/-
33 12.76 Kota Tebing Tinggi Undang-undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956[29] 24 November 1956 5 35/-

Sumatera Barat

Artikel utama: Daftar kabupaten dan kota di Sumatera Barat berdasarkan waktu pembentukan

Berikut adalah daftar 12 kabupaten dan 7 kota di provinsi Sumatera Barat per 2024

No. Kode
Kemendagri 		Kabupaten/kota Undang-Undang Tanggal pengesahan Kecamatan Nagari/Kelurahan/Desa Lambang
Peta lokasi
1 13.06 Kabupaten Agam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956[33] 29 Maret 1956 16 92/-/-
2 13.10 Kabupaten Dharmasraya Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003[34] 18 Desember 2003 11 52/-/-
3 13.09 Kabupaten Kepulauan Mentawai Undang-undang Nomor 49 Tahun 1999[35] 4 Oktober 1999 10 -/-/43
4 13.07 Kabupaten Lima Puluh Kota Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956[33] 29 Maret 1956 13 79/-/-
5 13.05 Kabupaten Padang Pariaman Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956[33] 29 Maret 1956 17 103/-/-
6 13.08 Kabupaten Pasaman Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956[33] 29 Maret 1956 12 62/-/-
7 13.12 Kabupaten Pasaman Barat Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003[34] 18 Desember 2003 11 90/-/-
8 13.01 Kabupaten Pesisir Selatan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956[33] 29 Maret 1956 15 182/-/-
9 13.03 Kabupaten Sijunjung Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956[33] 29 Maret 1956 8 62/-/-
10 13.02 Kabupaten Solok Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956[33] 29 Maret 1956 14 74/-/-
11 13.11 Kabupaten Solok Selatan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003[34] 18 Desember 2003 7 39/-/-
12 13.04 Kabupaten Tanah Datar Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956[33] 29 Maret 1956 14 75/-/-
13 13.75 Kota Bukittinggi Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956[36] 23 Maret 1956 3 -/24/-
14 13.71 Kota Padang Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956[36] 23 Maret 1956 11 -/104/-
15 13.74 Kota Padang Panjang Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956[37] 23 Maret 1956 2 -/16/-
16 13.77 Kota Pariaman Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002[38] 10 April 2002 4 -/16/55
17 13.76 Kota Payakumbuh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956[37] 23 Maret 1956 5 -/47/-
18 13.73 Kota Sawahlunto Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956[37] 23 Maret 1956 4 -/10/27
19 13.72 Kota Solok Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956[37] 23 Maret 1956 2 -/13/-

Riau

Artikel utama: Daftar kabupaten dan kota di Riau berdasarkan waktu pembentukan

Berikut adalah daftar 10 kabupaten dan 2 kota di provinsi Riau per 2024

No. Kode
Kemendagri 		Kabupaten/kota Undang-Undang Tanggal pengesahan Kecamatan Kelurahan/desa Lambang
Peta lokasi
1 14.03 Kabupaten Bengkalis Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956[33] 29 Maret 1956 11 19/136
2 14.04 Kabupaten Indragiri Hilir Undang-undang Nomor 6 Tahun 1965[39] 14 Juni 1965 20 39/197
3 14.02 Kabupaten Indragiri Hulu Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956[33] 29 Maret 1956 14 16/178
4 14.01 Kabupaten Kampar Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956[33] 29 Maret 1956 21 8/242
5 14.10 Kabupaten Kepulauan Meranti Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009[40] 16 Januari 2009 9 5/96
6 14.09 Kabupaten Kuantan Singingi Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999[41] 4 Oktober 1999 15 11/218
7 14.05 Kabupaten Pelalawan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999[41] 4 Oktober 1999 12 14/104
8 14.07 Kabupaten Rokan Hilir Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999[41] 4 Oktober 1999 15 25/159
9 14.06 Kabupaten Rokan Hulu Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999[41] 4 Oktober 1999 16 6/139
10 14.08 Kabupaten Siak Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999[41] 4 Oktober 1999 14 9/122
11 14.72 Kota Dumai Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 1999[42] 20 April 1999 7 36/-
12 14.71 Kota Pekanbaru Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956[37] 23 Maret 1956 15 83/-

Kepulauan Riau

Artikel utama: Daftar kabupaten dan kota di Kepulauan Riau berdasarkan waktu pembentukan

Berikut adalah daftar 5 kabupaten dan 2 kota di provinsi Kepulauan Riau per 2024

No. Kode
Kemendagri 		Kabupaten/kota Undang-Undang Tanggal pengesahan Kecamatan Kelurahan/desa Lambang
Peta lokasi
1 21.01 Kabupaten Bintan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956[a][33] 29 Maret 1956 10 15/36
2 21.02 Kabupaten Karimun Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999[41] 4 Oktober 1999 14 29/42
3 21.05 Kabupaten Kepulauan Anambas Undang-undang Nomor 33 Tahun 2008[43] 21 Juli 2008 9 2/52
4 21.04 Kabupaten Lingga Undang-undang Nomor 31 Tahun 2003[44] 18 Desember 2003 13 9/75
5 21.03 Kabupaten Natuna Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999[41] 4 Oktober 1999 17 7/70
6 21.71 Kota Batam Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999[41] 4 Oktober 1999 12 64/-
7 21.72 Kota Tanjungpinang Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001[45] 21 Juni 2001 4 18/-

Jambi

Artikel utama: Daftar kabupaten dan kota di Jambi berdasarkan waktu pembentukan

Berikut adalah daftar 9 kabupaten dan 2 kota di provinsi Jambi per 2024

No. Kode
Kemendagri 		Kabupaten/kota Undang-Undang Tanggal pengesahan Kecamatan Kelurahan/desa Lambang
 Peta lokasi
1 15.04 Kabupaten Batanghari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956[33] 29 Maret 1956 8 14/110
2 15.08 Kabupaten Bungo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956[33] 29 Maret 1956 17 12/141
3 15.01 Kabupaten Kerinci Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 17 Juli 1958 16 2/285
4 15.02 Kabupaten Merangin Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956[33] 29 Maret 1956 24 10/205
5 15.05 Kabupaten Muaro Jambi Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999[46] 4 Oktober 1999 11 5/150
6 15.03 Kabupaten Sarolangun Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999[46] 4 Oktober 1999 10 9/149
7 15.06 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999[46] 4 Oktober 1999 13 20/114
8 15.07 Kabupaten Tanjung Jabung Timur Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999[46] 4 Oktober 1999 11 20/73
9 15.09 Kabupaten Tebo Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999[46] 4 Oktober 1999 12 5/107
10 15.71 Kota Jambi Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958[47] 31 Juli 1958 11 62/-
11 15.72 Kota Sungai Penuh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008[48] 21 Juli 2008 8 4/65

Bengkulu

Artikel utama: Daftar kabupaten dan kota di Bengkulu berdasarkan waktu pembentukan

Berikut adalah daftar 9 kabupaten dan 1 kota di provinsi Bengkulu per 2024

No. Kode
Kemendagri 		Kabupaten/kota Undang-Undang Tanggal pengesahan Kecamatan Kelurahan/desa Lambang
Peta lokasi
1 17.01 Kabupaten Bengkulu Selatan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959[49] 26 Juni 1959 11 16/142
2 17.09 Kabupaten Bengkulu Tengah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008[50] 21 Juli 2008 10 1/142
3 17.03 Kabupaten Bengkulu Utara Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959[49] 26 Juni 1959 19 5/215
4 17.04 Kabupaten Kaur Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003[51] 25 Februari 2003 15 3/192
5 17.08 Kabupaten Kepahiang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003[52] 18 Desember 2003 8 12/105
6 17.07 Kabupaten Lebong Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003[52] 18 Desember 2003 13 11/93
7 17.06 Kabupaten Mukomuko Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003[51] 25 Februari 2003 15 3/148
8 17.02 Kabupaten Rejang Lebong Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959[49] 26 Juni 1959 15 34/122
9 17.05 Kabupaten Seluma Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003[51] 25 Februari 2003 14 20/182
10 17.71 Kota Bengkulu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959[49] 26 Juni 1959 9 67/-

Sumatera Selatan

Artikel utama: Daftar kabupaten dan kota di Sumatera Selatan berdasarkan waktu pembentukan

Berikut adalah daftar 13 kabupaten dan 4 kota di provinsi Sumatera Selatan per 2024.

No. Kode
Kemendagri 		Kabupaten/kota Undang-Undang Tanggal pengesahan Kecamatan Kelurahan/desa Lambang
Peta lokasi
1 16.07 Kabupaten Banyuasin Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2002[53] 10 April 2002 21 16/288
2 16.11 Kabupaten Empat Lawang Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2007[54] 2 Januari 2007 10 9/147
3 16.04 Kabupaten Lahat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959[49] 26 Juni 1959 24 18/360
4 16.03 Kabupaten Muara Enim Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959[49] 26 Juni 1959 22 10/245
5 16.06 Kabupaten Musi Banyuasin Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959[49] 26 Juni 1959 14 13/227
6 16.05 Kabupaten Musi Rawas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959[49] 26 Juni 1959 14 13/186
7 16.13 Kabupaten Musi Rawas Utara Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013[55] 10 Juli 2013 7 7/82
8 16.10 Kabupaten Ogan Ilir Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003[56] 18 Desember 2003 16 14/227
9 16.02 Kabupaten Ogan Komering Ilir Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959[49] 26 Juni 1959 18 13/314
10 16.01 Kabupaten Ogan Komering Ulu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959[49] 26 Juni 1959 13 14/143
11 16.09 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003[56] 18 Desember 2003 19 7/252
12 16.08 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003[56] 18 Desember 2003 20 7/305
13 16.12 Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013[57] 11 Januari 2013 5 6/65
14 16.73 Kota Lubuk Linggau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001[58] 21 Juni 2001 8 72/-
15 16.72 Kota Pagaralam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001[59] 21 Juni 2001 5 35/-
16 16.71 Kota Palembang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959[49] 26 Juni 1959 18 107/-
17 16.74 Kota Prabumulih Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001[60] 21 Juni 2001 6 25/12


Kepulauan Bangka Belitung

Artikel utama: Daftar kabupaten dan kota di Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan waktu pembentukan

Berikut adalah daftar 6 kabupaten dan 1 kota di provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 2024

No. Kode

Kemendagri

Kabupaten/kota Undang-Undang Tanggal pengesahan Kecamatan Kelurahan/desa Lambang
Peta lokasi
1 19.01 Kabupaten Bangka Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959[49] 26 Juni 1959 8 19/62
2 19.05 Kabupaten Bangka Barat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003[61] 25 Februari 2003 6 6/60
3 19.03 Kabupaten Bangka Selatan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003[61] 25 Februari 2003 8 3/50
4 19.04 Kabupaten Bangka Tengah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003[61] 25 Februari 2003 6 7/56
5 19.02 Kabupaten Belitung Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959[49] 26 Juni 1959 5 7/42
6 19.06 Kabupaten Belitung Timur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003[61] 25 Februari 2003 7 -/39
7 19.71 Kota Pangkalpinang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959[49] 26 Juni 1959 7 42/-

Lampung

Artikel utama: Daftar kabupaten dan kota di Lampung berdasarkan waktu pembentukan

Berikut adalah daftar 13 kabupaten dan 2 kota di provinsi Lampung per 2024

No. Kode
Kemendagri 		Kabupaten/kota Undang-Undang Tanggal pengesahan Kecamatan Kelurahan/desa Lambang
Peta lokasi
1 18.04 Kabupaten Lampung Barat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991[62] 16 Agustus 1991 15 5/131
2 18.01 Kabupaten Lampung Selatan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959[49] 26 Juni 1959 17 4/256
3 18.02 Kabupaten Lampung Tengah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959[49] 26 Juni 1959 28 10/301
4 18.07 Kabupaten Lampung Timur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999[63] 20 April 1999 24 -/264
5 18.03 Kabupaten Lampung Utara Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959[49] 26 Juni 1959 23 15/232
6 18.11 Kabupaten Mesuji Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008[64] 26 November 2008 7 -/105
7 18.09 Kabupaten Pesawaran Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007[65] 10 Agustus 2007 11 -/144
8 18.13 Kabupaten Pesisir Barat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012[66] 17 November 2012 11 2/116
9 18.10 Kabupaten Pringsewu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008[67] 26 November 2008 9 5/126
10 18.06 Kabupaten Tanggamus Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997[68] 3 Januari 1997 20 3/299
11 18.05 Kabupaten Tulang Bawang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997[68] 3 Januari 1997 15 4/147
12 18.12 Kabupaten Tulang Bawang Barat Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008[69] 26 November 2008 9 3/93
13 18.08 Kabupaten Way Kanan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999[63] 20 April 1999 14 6/221
14 18.71 Kota Bandar Lampung Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959[49] 26 Juni 1959 20 126/-
15 18.72 Kota Metro Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999[63] 20 April 1999 5 22/-

Pulau Jawa

Banten

Artikel utama: Daftar kabupaten dan kota di Banten berdasarkan waktu pembentukan

Berikut adalah daftar kabupaten dan kota di provinsi Banten per 2024

No. Kode
Kemendagri 		Kabupaten/kota Undang-Undang Tanggal pengesahan Kecamatan Kelurahan/desa Lambang
Peta lokasi
1 36.02 Kabupaten Lebak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950[70] 8 Agustus 1950 28 5/340
2 36.01 Kabupaten Pandeglang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950[70] 8 Agustus 1950 35 13/326
3 36.04 Kabupaten Serang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950[70] 8 Agustus 1950 29 -/326
4 36.03 Kabupaten Tangerang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950[70] 8 Agustus 1950 29 28/246
5 36.71 Kota Cilegon Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999[71] 20 April 1999 8 43/-
6 36.72 Kota Serang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007[72] 10 Agustus 2007 6 67/-
7 36.73 Kota Tangerang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993[73] 27 Februari 1993 13 104/-
8 36.74 Kota Tangerang Selatan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008[74] 26 November 2008 7 54/-

Jawa Barat

Artikel utama: Daftar kabupaten dan kota di Jawa Barat berdasarkan waktu pembentukan

Berikut adalah daftar 18 kabupaten dan 9 kota di provinsi Jawa Barat per 2024

No. Kode
Kemendagri 		Kabupaten/kota Undang-Undang Tanggal pengesahan Kecamatan Kelurahan/desa Lambang
Peta lokasi
1 32.04 Kabupaten Bandung Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950[70] 8 Agustus 1950 31 10/270
2 32.17 Kabupaten Bandung Barat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007[75] 2 Januari 2007 16 -/165
3 32.16 Kabupaten Bekasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950[70] 8 Agustus 1950 23 7/180
4 32.01 Kabupaten Bogor Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950[70] 8 Agustus 1950 40 19/416
5 32.07 Kabupaten Ciamis Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950[70] 8 Agustus 1950 27 7/258
6 32.03 Kabupaten Cianjur Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950[70] 8 Agustus 1950 32 6/354
7 32.09 Kabupaten Cirebon Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950[70] 8 Agustus 1950 40 12/412
8 32.05 Kabupaten Garut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950[70] 8 Agustus 1950 42 21/421
9 32.12 Kabupaten Indramayu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950[70] 8 Agustus 1950 31 8/309
10 32.15 Kabupaten Karawang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950[70] 8 Agustus 1950 30 12/297
11 32.08 Kabupaten Kuningan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950[70] 8 Agustus 1950 32 15/361
12 32.10 Kabupaten Majalengka Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950[70] 8 Agustus 1950 26 13/330
13 32.18 Kabupaten Pangandaran Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012[76] 17 November 2012 10 -/93
14 32.14 Kabupaten Purwakarta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950[70] 8 Agustus 1950 17 9/183
15 32.13 Kabupaten Subang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968[77] 29 Juni 1968 30 8/245
16 32.02 Kabupaten Sukabumi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950[70] 8 Agustus 1950 47 5/381
17 32.11 Kabupaten Sumedang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950[70] 8 Agustus 1950 26 7/270
18 32.06 Kabupaten Tasikmalaya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950[70] 8 Agustus 1950 39 -/351
19 32.73 Kota Bandung Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950[78] 14 Agustus 1950 30 151/-
20 32.79 Kota Banjar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002[79] 11 Desember 2002 4 9/16
21 32.75 Kota Bekasi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996[80] 16 Desember 1996 12 56/-
22 32.71 Kota Bogor Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950[78] 14 Agustus 1950 6 68/-
23 32.77 Kota Cimahi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001[81] 21 Juni 2001 3 15/-
24 32.74 Kota Cirebon Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950[78] 14 Agustus 1950 5 22/-
25 32.76 Kota Depok Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999[82] 20 April 1999 11 63/-
26 32.72 Kota Sukabumi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950[83] 14 Agustus 1950 7 33/-
27 32.78 Kota Tasikmalaya Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2001[84] 21 Juni 2001 10 69/-

Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Artikel utama: Daftar kabupaten dan kota administrasi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan waktu pembentukan

Berikut adalah daftar 1 kabupaten administrasi dan 5 kota administrasi di provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) per 2024

No. Kode
Kemendagri 		Kabupaten/kota Undang-Undang Tanggal pengesahan Kecamatan Kelurahan Lambang
Peta lokasi
1 31.01 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999[85] 31 Agustus 1999 2 6
2 31.73 Kota Administrasi Jakarta Barat Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1978[86] 28 Agustus 1978 8 56
3 31.71 Kota Administrasi Jakarta Pusat Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1978[86] 28 Agustus 1978 8 44
4 31.74 Kota Administrasi Jakarta Selatan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1978[86] 28 Agustus 1978 10 65
5 31.75 Kota Administrasi Jakarta Timur Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1978[86] 28 Agustus 1978 10 65
6 31.72 Kota Administrasi Jakarta Utara Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1978[86] 28 Agustus 1978 6 31

Jawa Tengah

Artikel utama: Daftar kabupaten dan kota di Jawa Tengah berdasarkan waktu pembentukan

Berikut adalah daftar 29 kabupaten dan 6 kota di provinsi Jawa Tengah per 2024

No. Kode
Kemendagri 		Kabupaten/kota Undang-Undang Tanggal pengesahan Kecamatan Kelurahan/desa Lambang
Peta lokasi
1 33.04 Kabupaten Banjarnegara Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950[87] 8 Agustus 1950 20 12/266
2 33.02 Kabupaten Banyumas Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950[87] 8 Agustus 1950 27 30/301
3 33.25 Kabupaten Batang Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965[88] 14 Juni 1965 15 9/239
4 33.16 Kabupaten Blora Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950[87] 8 Agustus 1950 16 24/271
5 33.09 Kabupaten Boyolali Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950[87] 8 Agustus 1950 22 6/261
6 33.29 Kabupaten Brebes Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950[87] 8 Agustus 1950 17 5/292
7 33.01 Kabupaten Cilacap Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950[87] 8 Agustus 1950 24 15/269
8 33.21 Kabupaten Demak Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950[87] 8 Agustus 1950 14 6/243
9 33.15 Kabupaten Grobogan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950[87] 8 Agustus 1950 19 7/273
10 33.20 Kabupaten Jepara Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950[87] 8 Agustus 1950 16 11/184
11 33.13 Kabupaten Karanganyar Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950[87] 8 Agustus 1950 17 15/162
12 33.05 Kabupaten Kebumen Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950[87] 8 Agustus 1950 26 11/449
13 33.24 Kabupaten Kendal Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950[87] 8 Agustus 1950 20 20/266
14 33.10 Kabupaten Klaten Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950[87] 8 Agustus 1950 26 10/391
15 33.19 Kabupaten Kudus Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950[87] 8 Agustus 1950 9 9/123
16 33.08 Kabupaten Magelang Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950[87] 8 Agustus 1950 21 5/367
17 33.18 Kabupaten Pati Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950[87] 8 Agustus 1950 21 5/401
18 33.26 Kabupaten Pekalongan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950[87] 8 Agustus 1950 19 13/272
19 33.27 Kabupaten Pemalang Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950[87] 8 Agustus 1950 14 11/211
20 33.03 Kabupaten Purbalingga Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950[87] 8 Agustus 1950 18 15/224
21 33.06 Kabupaten Purworejo Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950[87] 8 Agustus 1950 16 25/469
22 33.17 Kabupaten Rembang Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950[87] 8 Agustus 1950 14 7/287
23 33.14 Kabupaten Semarang Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950[87] 8 Agustus 1950 19 27/208
24 33.22 Kabupaten Sragen Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950[87] 8 Agustus 1950 20 12/196
25 33.11 Kabupaten Sukoharjo Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950[87] 8 Agustus 1950 12 17/150
26 33.23 Kabupaten Tegal Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950[87] 8 Agustus 1950 18 6/281
27 33.28 Kabupaten Temanggung Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950[87] 8 Agustus 1950 20 23/266
28 33.12 Kabupaten Wonogiri Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950[87] 8 Agustus 1950 25 43/251
29 33.07 Kabupaten Wonosobo Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950[87] 8 Agustus 1950 15 29/236
30 33.71 Kota Magelang Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950[87] 8 Agustus 1950 3 17/-
31 33.75 Kota Pekalongan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950[89] 14 Agustus 1950 4 27/-
32 33.72 Kota Salatiga Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992[90] 12 Oktober 1992 4 23/-
33 33.73 Kota Semarang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950[89] 14 Agustus 1950 16 177/-
34 33.74 Kota Surakarta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950[89] 14 Agustus 1950 5 51/-
35 33.76 Kota Tegal Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950[91] 14 Agustus 1950 4 27/-

Daerah Istimewa Yogyakarta

Artikel utama: Daftar kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan waktu pembentukan

Berikut adalah daftar 4 kabupaten dan 1 kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta per 2024

No. Kode
Kemendagri 		Kabupaten/kota Undang-Undang Tanggal pengesahan Kapanewon/
kemantren 		Kelurahan/
kalurahan 		Lambang
Peta lokasi
1 34.02 Kabupaten Bantul Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950[92] 8 Agustus 1950 17 -/75
2 34.03 Kabupaten Gunungkidul Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950[92] 8 Agustus 1950 18 -/144
3 34.01 Kabupaten Kulon Progo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950[92] 8 Agustus 1950 12 1/87
4 34.04 Kabupaten Sleman Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950[92] 8 Agustus 1950 17 -/86
5 34.71 Kota Yogyakarta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1947[93] 8 Juni 1947 14 45/-

Jawa Timur

Artikel utama: Daftar kabupaten dan kota di Jawa Timur berdasarkan waktu pembentukan

Berikut adalah daftar 29 kabupaten dan 9 kota di provinsi Jawa Timur per 2024

No. Kode
Kemendagri 		Kabupaten/kota Undang-Undang Tanggal pengesahan Kecamatan Kelurahan/desa Lambang Peta lokasi
1 35.26 Bangkalan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[94] 8 Agustus 1950 18 8/273
2 35.10 Banyuwangi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[94] 8 Agustus 1950 25 28/189
3 35.05 Blitar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[94] 8 Agustus 1950 22 28/220
4 35.22 Bojonegoro Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[94] 8 Agustus 1950 28 11/419
5 35.11 Bondowoso Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[94] 8 Agustus 1950 23 10/209
6 35.25 Gresik Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974[95] 1 November 1974 18 26/330
7 35.09 Jember Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[94] 8 Agustus 1950 31 22/226
8 35.17 Jombang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[94] 8 Agustus 1950 21 4/302
9 35.06 Kediri Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[94] 8 Agustus 1950 26 1/343
10 35.24 Lamongan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[94] 8 Agustus 1950 27 12/462
11 35.08 Lumajang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[94] 8 Agustus 1950 21 7/198
12 35.19 Madiun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[94] 8 Agustus 1950 15 8/198
13 35.20 Magetan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[94] 8 Agustus 1950 18 28/207
14 35.07 Malang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[94] 8 Agustus 1950 33 12/378
15 35.16 Mojokerto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[94] 8 Agustus 1950 18 5/299
16 35.18 Nganjuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[94] 8 Agustus 1950 20 20/264
17 35.21 Ngawi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[94] 8 Agustus 1950 19 4/213
18 35.01 Pacitan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[94] 8 Agustus 1950 12 5/166
19 35.28 Pamekasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[94] 8 Agustus 1950 13 11/178
20 35.14 Pasuruan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[94] 8 Agustus 1950 24 24/341
21 35.02 Ponorogo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[94] 8 Agustus 1950 21 26/281
22 35.13 Probolinggo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[94] 8 Agustus 1950 24 5/325
23 35.27 Sampang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[94] 8 Agustus 1950 14 6/180
24 35.15 Sidoarjo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[94] 8 Agustus 1950 18 31/322
25 35.12 Situbondo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[94] 8 Agustus 1950 17 4/132
26 35.29 Sumenep Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[94] 8 Agustus 1950 27 4/330
27 35.03 Trenggalek Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[94] 8 Agustus 1950 14 5/152
28 35.23 Tuban Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[94] 8 Agustus 1950 20 17/311
29 35.04 Tulungagung Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[94] 8 Agustus 1950 19 14/257
30 35.79 Kota Batu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001[96] 21 Juni 2001 3 5/19
31 35.72 Kota Blitar Undang-Undang Nomor 18 tahun 1965[97] 1 September 1965 3 21/-
32 35.71 Kota Kediri Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950[89] 14 Agustus 1950 3 46/-
33 35.77 Kota Madiun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950[89] 14 Agustus 1950 3 27/-
34 35.73 Kota Malang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950[89] 14 Agustus 1950 5 57/-
35 35.76 Kota Mojokerto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[94] 8 Agustus 1950 3 18/-
36 35.75 Kota Pasuruan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950[98] 14 Agustus 1950 4 34/-
37 35.74 Kota Probolinggo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[94] 8 Agustus 1950 5 29/-
38 35.78 Kota Surabaya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950[94] 8 Agustus 1950 31 154/-


Kepulauan Nusa Tenggara

Bali

Artikel utama: Daftar kabupaten dan kota di Bali berdasarkan waktu pembentukan

Berikut adalah daftar 8 kabupaten dan 1 kota di provinsi Bali per 2024

No. Kode
Kemendagri 		Kabupaten/kota Undang-Undang Tanggal pengesahan Kecamatan Kelurahan/desa Lambang Peta lokasi
1 51.03 Kabupaten Badung Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958[99] 14 Agustus 1958 6 16/46
2 51.06 Kabupaten Bangli Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958[99] 14 Agustus 1958 4 4/68
3 51.08 Kabupaten Buleleng Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958[99] 14 Agustus 1958 9 19/129
4 51.04 Kabupaten Gianyar Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958[99] 14 Agustus 1958 7 6/64
5 51.01 Kabupaten Jembrana Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958[99] 14 Agustus 1958 5 10/41
6 51.07 Kabupaten Karangasem Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958[99] 14 Agustus 1958 8 3/75
7 51.05 Kabupaten Klungkung Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958[99] 14 Agustus 1958 4 6/53
8 51.02 Kabupaten Tabanan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958[99] 14 Agustus 1958 10 -/133
9 51.71 Kota Denpasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992[100] 15 Januari 1992 4 16/27

Nusa Tenggara Barat

Artikel utama: Daftar kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Barat berdasarkan waktu pembentukan

Berikut adalah daftar 8 kabupaten dan 2 kota di provinsi Nusa Tenggara Barat per 2024

No. Kode
Kemendagri 		Kabupaten/kota Nomor
Undang-Undang 		Tanggal pengesahan
Undang-Undang 		Kecamatan Kelurahan/desa Lambang
alt
alt
 Peta lokasi
1 52.06 Kabupaten Bima Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958[99] 14 Agustus 1958 18 -/191
2 52.05 Kabupaten Dompu Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958[99] 14 Agustus 1958 8 9/72
3 52.01 Kabupaten Lombok Barat Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958[99] 14 Agustus 1958 10 3/119
4 52.02 Kabupaten Lombok Tengah Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958[99] 14 Agustus 1958 12 12/127
5 52.03 Kabupaten Lombok Timur Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958[99] 14 Agustus 1958 20 15/239
6 52.08 Kabupaten Lombok Utara Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 21 Juli 2008 5 -/43
7 52.04 Kabupaten Sumbawa Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958[99] 14 Agustus 1958 24 8/157
8 52.07 Kabupaten Sumbawa Barat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003[101] 18 Desember 2003 8 7/57
9 52.72 Kota Bima Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002[102] 10 April 2002 5 38/-
10 52.71 Kota Mataram Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993[103] 31 Agustus 1993 6 50/-

Nusa Tenggara Timur

Artikel utama: Daftar kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur berdasarkan waktu pembentukan

Berikut adalah daftar 21 kabupaten dan 1 kota di provinsi Nusa Tenggara Timur per 2024

No. Kode
Kemendagri 		Kabupaten/kota Nomor
Undang-Undang 		Tanggal pengesahan
Undang-Undang 		Kecamatan Kelurahan/desa Lambang Peta lokasi
1 53.05 Kabupaten Alor Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958[99] 14 Agustus 1958 17 17/158
2 53.04 Kabupaten Belu Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958[99] 14 Agustus 1958 12 12/69
3 53.08 Kabupaten Ende Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958[99] 14 Agustus 1958 21 23/255
4 53.06 Kabupaten Flores Timur Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958[99] 14 Agustus 1958 19 21/229
5 53.01 Kabupaten Kupang Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958[99] 14 Agustus 1958 24 17/160
6 53.13 Kabupaten Lembata Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999[104] 4 Oktober 1999 9 7/144
7 53.21 Kabupaten Malaka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013[105] 11 Januari 2013 12 -/127
8 53.10 Kabupaten Manggarai Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958[99] 14 Agustus 1958 12 26/145
9 53.15 Kabupaten Manggarai Barat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003[106] 25 Februari 2003 12 5/164
10 53.19 Kabupaten Manggarai Timur Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007[107] 10 Agustus 2007 9 17/159
11 53.16 Kabupaten Nagekeo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007[108] 2 Januari 2007 7 16/97
12 53.09 Kabupaten Ngada Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958[99] 14 Agustus 1958 12 16/135
13 53.14 Kabupaten Rote Ndao Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 2 Mei 2002 10 7/112
14 53.20 Kabupaten Sabu Raijua Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 26 November 2008 6 5/58
15 53.07 Kabupaten Sikka Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958[99] 14 Agustus 1958 21 13/147
16 53.12 Kabupaten Sumba Barat Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958[99] 14 Agustus 1958 6 11/63
17 53.18 Kabupaten Sumba Barat Daya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 25 Juli 2022 11 2/173
18 53.17 Kabupaten Sumba Tengah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 25 Juli 2022 5 -/65
19 53.11 Kabupaten Sumba Timur Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958[99] 14 Agustus 1958 22 16/140
20 53.02 Kabupaten Timor Tengah Selatan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958[99] 14 Agustus 1958 32 12/266
21 53.03 Kabupaten Timor Tengah Utara Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958[99] 14 Agustus 1958 24 33/160
22 53.71 Kota Kupang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996[109] 11 April 1996 6 51/-

Pulau Kalimantan

Kalimantan Barat

Artikel utama: Daftar kabupaten dan kota di Kalimantan Barat berdasarkan waktu pembentukan

Berikut adalah daftar 12 kabupaten dan 2 kota di provinsi Kalimantan Barat per 2024

No. Kode
Kemendagri 		Kabupaten/kota Undang-Undang Tanggal pengesahan Kecamatan Kelurahan/desa Lambang
Peta lokasi
1 61.07 Kabupaten Bengkayang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999[110] 20 April 1999 17 2/122
2 61.06 Kabupaten Kapuas Hulu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959[111] 26 Juni 1959 23 4/278
3 61.11 Kabupaten Kayong Utara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007[112] 2 Januari 2007 6 -/43
4 61.04 Kabupaten Ketapang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959[111] 26 Juni 1959 20 9/253
5 61.12 Kabupaten Kubu Raya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007[113] 14 Agustus 2007 9 -/117
6 61.08 Kabupaten Landak Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999[114] 4 Oktober 1999 13 -/156
7 61.10 Kabupaten Melawi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003[115] 18 Desember 2003 11 -/169
8 61.02 Kabupaten Mempawah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959[111] 26 Juni 1959 9 7/60
.svg
.svg
9 61.01 Kabupaten Sambas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959[111] 26 Juni 1959 19 -/193
10 61.03 Kabupaten Sanggau Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959[111] 26 Juni 1959 15 6/163
11 61.09 Kabupaten Sekadau Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003[115] 18 Desember 2003 7 -/87
12 61.05 Kabupaten Sintang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959[111] 26 Juni 1959 14 16/390
13 61.71 Kota Pontianak Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959[111] 26 Juni 1959 6 29/-
14 61.72 Kota Singkawang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001[116] 21 Juni 2001 5 26/-

Kalimantan Selatan

Artikel utama: Daftar kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan berdasarkan waktu pembentukan

Berikut adalah daftar 11 kabupaten dan 2 kota di provinsi Kalimantan Selatan per 2024

No. Kode
Kemendagri 		Kabupaten/kota Undang-Undang Tanggal pengesahan Kecamatan Kelurahan/desa Lambang
Peta lokasi
1 63.11 Kabupaten Balangan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003[117] 25 Februari 2003 8 3/154
2 63.03 Kabupaten Banjar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959[111] 26 Juni 1959 20 13/277
3 63.04 Kabupaten Barito Kuala Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959[111] 26 Juni 1959 17 6/195
4 63.06 Kabupaten Hulu Sungai Selatan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959[111] 26 Juni 1959 11 4/144
5 63.07 Kabupaten Hulu Sungai Tengah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959[111] 26 Juni 1959 11 8/161
6 63.08 Kabupaten Hulu Sungai Utara Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959[111] 26 Juni 1959 10 5/214
7 63.02 Kabupaten Kotabaru Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959[111] 26 Juni 1959 21 4/198
8 63.09 Kabupaten Tabalong Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965[118] 14 Juli 1965 12 10/121
9 63.10 Kabupaten Tanah Bumbu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003[117] 25 Februari 2003 10 5/144
10 63.01 Kabupaten Tanah Laut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965[118] 14 Juli 1965 11 5/130
11 63.05 Kabupaten Tapin Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965[118] 14 Juli 1965 12 9/126
12 63.72 Kota Banjarbaru Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999[119] 10 April 1999 5 20/-
13 63.71 Kota Banjarmasin Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959[111] 26 Juni 1959 5 52/-

Kalimantan Tengah

Artikel utama: Daftar kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah berdasarkan waktu pembentukan

Berikut adalah daftar 13 kabupaten dan 1 kota di provinsi Kalimantan Tengah per 2024

No. Kode
Kemendagri 		Kabupaten/kota Undang-Undang Tanggal pengesahan Kecamatan Kelurahan/desa Lambang
Peta lokasi
1 62.04 Kabupaten Barito Selatan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959[111] 26 Juni 1959 6 7/86
2 62.13 Kabupaten Barito Timur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002[120] 10 April 2002 10 3/100
3 62.05 Kabupaten Barito Utara Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959[111] 26 Juni 1959 9 10/93
4 62.10 Kabupaten Gunung Mas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002[120] 10 April 2002 12 13/114
5 62.03 Kabupaten Kapuas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959[111] 26 Juni 1959 17 17/214
6 62.06 Kabupaten Katingan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002[120] 10 April 2002 13 7/154
7 62.01 Kabupaten Kotawaringin Barat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959[111] 26 Juni 1959 6 13/81
8 62.02 Kabupaten Kotawaringin Timur Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959[111] 26 Juni 1959 17 17/168
9 62.09 Kabupaten Lamandau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002[120] 10 April 2002 8 3/85
10 62.12 Kabupaten Murung Raya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002[120] 10 April 2002 10 9/116
11 62.11 Kabupaten Pulang Pisau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002[120] 10 April 2002 8 4/95
12 62.07 Kabupaten Sukamara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002[120] 10 April 2002 5 3/29
13 62.08 Kabupaten Seruyan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002[120] 10 April 2002 10 3/97
14 62.71 Kota Palangka Raya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965[121] 14 Juni 1965 5 30/-

Kalimantan Timur

Artikel utama: Daftar kabupaten dan kota di Kalimantan Timur berdasarkan waktu pembentukan

Berikut adalah daftar 7 kabupaten dan 3 kota di provinsi Kalimantan Timur per 2024

No. Kode
Kemendagri 		Kabupaten/kota Undang-Undang Tanggal pengesahan Kecamatan Kelurahan/desa Lambang
Peta lokasi
1 64.03 Kabupaten Berau Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959[111] 26 Juni 1959 13 10/100
2 64.07 Kabupaten Kutai Barat Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999[122] 4 Oktober 1999 16 4/190
3 64.02 Kabupaten Kutai Kartanegara Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959[111] 26 Juni 1959 18 44/193
4 64.08 Kabupaten Kutai Timur Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999[122] 4 Oktober 1999 18 2/139
5 64.11 Kabupaten Mahakam Ulu Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2013[123] 11 Januari 2013 5 -/50
6 64.01 Kabupaten Paser Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959[111] 26 Juni 1959 10 5/139
7 64.09 Kabupaten Penajam Paser Utara Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2002[124] 10 April 2002 4 24/30
8 64.71 Kota Balikpapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959[111] 26 Juni 1959 6 34/-
9 64.74 Kota Bontang Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999[122] 4 Oktober 1999 3 15/-
10 64.72 Kota Samarinda Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959[111] 26 Juni 1959 10 59/-

Kalimantan Utara

Artikel utama: Daftar kabupaten dan kota di Kalimantan Utara berdasarkan waktu pembentukan

Berikut adalah daftar 4 kabupaten dan 1 kota di provinsi Kalimantan Utara per 2024

No. Kode

Kemendagri

Kabupaten/kota Undang-Undang Tanggal pengesahan Kecamatan Kelurahan/desa Lambang
Peta lokasi
1 65.01 Kabupaten Bulungan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959[125] 26 Juni 1959 10 7/74
2 65.02 Kabupaten Malinau Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999[122] 4 Oktober 1999 15 -/109
3 65.03 Kabupaten Nunukan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999[122] 4 Oktober 1999 21 8/232
4 65.04 Kabupaten Tana Tidung Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007[126] 14 Agustus 2007 5 -/32
5 65.71 Kota Tarakan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997[127] 8 Oktober 1997 4 20/-

Pulau Sulawesi

Gorontalo

Artikel utama: Daftar kabupaten dan kota di Gorontalo berdasarkan waktu pembentukan

Berikut adalah daftar 5 kabupaten dan 1 kota di provinsi Gorontalo per 2024

No. Kode
Kemendagri 		Kabupaten/kota Undang-Undang Tanggal pengesahan Kecamatan Kelurahan/desa Lambang
Peta lokasi
1 75.02 Kabupaten Boalemo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999[128] 4 Oktober 1999 7 -/82
2 75.03 Kabupaten Bone Bolango Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003[129] 25 Februari 2003 18 5/160
3 75.01 Kabupaten Gorontalo Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[130] 4 Juli 1959 19 14/191
4 75.05 Kabupaten Gorontalo Utara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007[131] 2 Januari 2007 11 -/123
5 75.04 Kabupaten Pohuwato Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003[129] 25 Februari 2003 13 3/101
6 75.71 Kota Gorontalo Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[130] 4 Juli 1959 9 50/-

Sulawesi Barat

Artikel utama: Daftar kabupaten dan kota di Sulawesi Barat berdasarkan waktu pembentukan

Berikut adalah daftar 6 kabupaten di provinsi Sulawesi Barat per 2024

No. Kode
Kemendagri 		Kabupaten/kota Undang-Undang Tanggal pengesahan Kecamatan Kelurahan/desa Lambang
Peta lokasi
1 76.05 Kabupaten Majene Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[130] 4 Juli 1959 8 20/62
2 76.03 Kabupaten Mamasa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002[132] 10 April 2002 17 13/168
3 76.02 Kabupaten Mamuju Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[130] 4 Juli 1959 11 15/88
4 76.06 Kabupaten Mamuju Tengah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013[133] 11 Januari 2013 5 -/54
5 76.01 Kabupaten Pasangkayu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003[134] 25 Februari 2003 12 4/59
6 76.04 Kabupaten Polewali Mandar Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[130] 4 Juli 1959 16 23/144

Sulawesi Selatan

Artikel utama: Daftar kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan berdasarkan waktu pembentukan

Berikut adalah daftar 21 kabupaten dan 3 kota di provinsi Sulawesi Selatan per 2024

No. Kode
Kemendagri 		Kabupaten/kota Undang-Undang Tanggal pengesahan Kecamatan Kelurahan/desa Lambang
Peta lokasi
1 73.03 Kabupaten Bantaeng Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[130] 4 Juli 1959 8 21/46
2 73.11 Kabupaten Barru Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[130] 4 Juli 1959 7 15/40
3 73.08 Kabupaten Bone Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[130] 4 Juli 1959 27 44/328
4 73.02 Kabupaten Bulukumba Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[130] 4 Juli 1959 10 27/109
5 73.16 Kabupaten Enrekang Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[130] 4 Juli 1959 12 17/112
6 73.06 Kabupaten Gowa Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[130] 4 Juli 1959 18 46/121
7 73.04 Kabupaten Jeneponto Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[130] 4 Juli 1959 11 31/82
8 73.01 Kabupaten Kepulauan Selayar Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[130] 4 Juli 1959 11 7/81
9 73.17 Kabupaten Luwu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[130] 4 Juli 1959 21 20/207
10 73.24 Kabupaten Luwu Timur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003[135] 25 Februari 2003 11 3/125
11 73.22 Kabupaten Luwu Utara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999[136] 20 April 1999 15 7/166
12 73.09 Kabupaten Maros Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[130] 4 Juli 1959 14 23/80
13 73.10 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[130] 4 Juli 1959 13 38/65
14 73.15 Kabupaten Pinrang Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[130] 4 Juli 1959 12 40/69
15 73.14 Kabupaten Sidenreng Rappang Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[130] 4 Juli 1959 11 38/68
16 73.07 Kabupaten Sinjai Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[130] 4 Juli 1959 9 13/67
17 73.12 Kabupaten Soppeng Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[130] 4 Juli 1959 8 21/49
18 73.05 Kabupaten Takalar Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[130] 4 Juli 1959 10 24/76
19 73.18 Kabupaten Tana Toraja Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[130] 4 Juli 1959 19 47/112
20 73.26 Kabupaten Toraja Utara Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008[137] 21 Juli 2008 21 40/111
21 73.13 Kabupaten Wajo Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[130] 4 Juli 1959 14 48/142
22 73.71 Kota Makassar Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[130] 4 Juli 1959 15 153/-
23 73.73 Kota Palopo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002[138] 10 April 2002 9 48/-
24 73.72 Kota Parepare Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[130] 4 Juli 1959 4 22/-

Sulawesi Tenggara

Artikel utama: Daftar kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara berdasarkan waktu pembentukan

Berikut adalah daftar 15 kabupaten dan 2 kota di provinsi Sulawesi Tenggara per 2024

No. Kode
Kemendagri 		Kabupaten/kota Undang-Undang Tanggal pengesahan Kecamatan Kelurahan/desa Lambang
Peta lokasi
1 74.06 Kabupaten Bombana Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003[139] 18 Desember 2003 22 22/121
2 74.04 Kabupaten Buton Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[130] 4 Juli 1959 7 12/83
3 74.15 Kabupaten Buton Selatan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014[140] 23 Juli 2014 7 10/60
4 74.14 Kabupaten Buton Tengah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014[141] 23 Juli 2014 7 10/67
5 74.10 Kabupaten Buton Utara Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007[142] 2 Januari 2007 6 12/78
6 74.01 Kabupaten Kolaka Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[130] 4 Juli 1959 12 35/100
7 74.11 Kabupaten Kolaka Timur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013[143] 11 Januari 2013 13 16/117
8 74.08 Kabupaten Kolaka Utara Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003[139] 18 Desember 2003 15 6/127
9 74.02 Kabupaten Konawe Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[130] 4 Juli 1959 27 57/297
10 74.12 Kabupaten Konawe Kepulauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013[144] 15 Mei 2013 7 7/89
11 74.05 Kabupaten Konawe Selatan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003[145] 25 Februari 2003 25 15/336
12 74.09 Kabupaten Konawe Utara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007[146] 2 Januari 2007 13 11/159
13 74.03 Kabupaten Muna Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[130] 4 Juli 1959 22 26/125
14 74.13 Kabupaten Muna Barat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014[147] 23 Juli 2014 11 5/81
15 74.07 Kabupaten Wakatobi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003[139] 18 Desember 2003 8 26/75
16 74.72 Kota Baubau Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001[148] 21 Juni 2001 8 43/-
17 74.71 Kota Kendari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995[149] 3 Agustus 1995 10 64/-

Sulawesi Tengah

Artikel utama: Daftar kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah berdasarkan waktu pembentukan

Berikut adalah daftar 12 kabupaten dan 1 kota di provinsi Sulawesi Tengah per 2024

No. Kode
Kemendagri 		Kabupaten/kota Undang-Undang Tanggal pengesahan Kecamatan Kelurahan/desa Lambang
Peta lokasi
1 72.01 Kabupaten Banggai Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[130] 4 Juli 1959 23 46/291
2 72.07 Kabupaten Banggai Kepulauan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999[150] 4 Oktober 1999 12 3/141
3 72.11 Kabupaten Banggai Laut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013[151] 11 Januari 2013 7 3/63
4 72.05 Kabupaten Buol Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999[150] 4 Oktober 1999 11 7/108
5 72.03 Kabupaten Donggala Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[130] 4 Juli 1959 16 9/158
6 72.06 Kabupaten Morowali Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999[150] 4 Oktober 1999 9 7/126
7 72.12 Kabupaten Morowali Utara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013[152] 15 Mei 2013 10 3/122
8 72.08 Kabupaten Parigi Moutong Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002[153] 10 April 2002 23 5/278
9 72.02 Kabupaten Poso Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[130] 4 Juli 1959 19 28/141
10 72.10 Kabupaten Sigi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008[154] 21 Juli 2008 15 -/176
11 72.09 Kabupaten Tojo Una-Una Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003[155] 18 Desember 2003 12 12/134
12 72.04 Kabupaten Tolitoli Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[130] 4 Juli 1959 10 6/103
13 72.71 Kota Palu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994[156] 22 Juli 1994 8 46/-

Sulawesi Utara

Artikel utama: Daftar kabupaten dan kota di Sulawesi Utara berdasarkan waktu pembentukan

Berikut adalah daftar 11 kabupaten dan 4 kota di provinsi Sulawesi Utara per 2024

No. Kode
Kemendagri 		Kabupaten/kota Undang-Undang Tanggal pengesahan Kecamatan Kelurahan/desa Lambang
Peta lokasi
1 71.01 Kabupaten Bolaang Mongondow Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[130] 4 Juli 1959 15 2/200
2 71.02 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008[157] 21 Juli 2008 7 -/81
3 71.03 Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008[158] 21 Juli 2008 7 -/81
4 71.04 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007[159] 2 Januari 2007 6 1/106
5 71.05 Kabupaten Kepulauan Sangihe Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[130] 4 Juli 1959 15 22/145
6 71.06 Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007[160] 2 Januari 2007 10 10/83
7 71.07 Kabupaten Kepulauan Talaud Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002[161] 10 April 2002 19 11/142
8 71.08 Kabupaten Minahasa Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[130] 4 Juli 1959 25 43/227
9 71.09 Kabupaten Minahasa Selatan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003[162] 25 Februari 2003 17 10/167
10 71.10 Kabupaten Minahasa Tenggara Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007[163] 2 Januari 2007 12 9/135
11 71.11 Kabupaten Minahasa Utara Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003[164] 18 Desember 2003 10 6/126
12 71.71 Kota Bitung Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990[165] 15 Agustus 1950 8 69/-
13 71.72 Kota Kotamobagu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007[166] 2 Januari 2007 4 18/15
14 71.73 Kota Manado Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[130] 4 Juli 1959 11 87/-
15 71.74 Kota Tomohon Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003[162] 25 Februari 2003 5 44/-

Kepulauan Maluku

Maluku

Artikel utama: Daftar kabupaten dan kota di Maluku berdasarkan waktu pembentukan

Berikut adalah daftar 9 kabupaten dan 2 kota di provinsi Maluku per 2024

No. Kode
Kemendagri 		Kabupaten/kota Undang-Undang Tanggal pengesahan Kecamatan Kelurahan/desa Lambang
Peta lokasi
1 81.04 Kabupaten Buru Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999[167] 4 Oktober 1999 10 -/82
2 81.09 Kabupaten Buru Selatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008[168] 21 Juli 2008 6 -/79
3 81.07 Kabupaten Kepulauan Aru Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003[169] 18 Desember 2003 10 2/117
4 81.08 Kabupaten Kepulauan Tanimbar Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999[167] 4 Oktober 1999 10 2/80
5 81.01 Kabupaten Maluku Barat Daya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008[170] 21 Juli 2008 17 1/117
6 81.02 Kabupaten Maluku Tengah Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958[171] 17 Juli 1958 18 6/186
7 81.03 Kabupaten Maluku Tenggara Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958[171] 17 Juli 1958 11 1/190
8 81.06 Kabupaten Seram Bagian Barat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003[169] 18 Desember 2003 11 -/92
9 81.05 Kabupaten Seram Bagian Timur Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003[169] 18 Desember 2003 15 -/198
10 81.71 Kota Ambon Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955[172] 9 Juni 1955 5 20/30
11 81.72 Kota Tual Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007[173] 10 Agustus 2007 5 3/27

Maluku Utara

Artikel utama: Daftar kabupaten dan kota di Maluku Utara berdasarkan waktu pembentukan

Berikut adalah daftar 8 kabupaten dan 2 kota di provinsi Maluku Utara per 2024

No. Kode

Kemendagri

Kabupaten/kota Undang-Undang Tanggal pengesahan Kecamatan Kelurahan/desa Lambang
Peta lokasi
1 82.01 Kabupaten Halmahera Barat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003[174] 25 Maret 2003 8 -/169
2 82.04 Kabupaten Halmahera Tengah Undang-undang Nomor 6 Tahun 1990[175] 15 Agustus 1990 10 -/61
3 82.02 Kabupaten Halmahera Timur Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003[174] 25 Maret 2003 10 -/102
4 82.06 Kabupaten Halmahera Selatan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003[174] 25 Maret 2003 30 -/249
5 82.03 Kabupaten Halmahera Utara Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003[174] 25 Maret 2003 17 -/196
6 82.07 Kabupaten Kepulauan Sula Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003[174] 25 Maret 2003 12 -/78
7 82.05 Kabupaten Pulau Morotai Undang-undang Nomor 53 Tahun 2008[176] 26 November 2008 5 -/88
8 82.08 Kabupaten Pulau Taliabu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2013[177] 11 Januari 2013 8 -/71
9 82.71 Kota Ternate Undang-undang Nomor 11 Tahun 1999[178] 20 April 1999 7 77/-
10 82.72 Kota Tidore Kepulauan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003[174] 25 Maret 2003 8 40/49

Pulau Papua

Papua

Artikel utama: Daftar kabupaten dan kota di Papua berdasarkan waktu pembentukan

Berikut adalah daftar 8 kabupaten dan 1 kota di provinsi Papua per 2024

No. Kode

Kemendagri

Kabupaten/kota Undang-Undang Tanggal pengesahan Distrik Kelurahan/kampung Lambang
Peta lokasi
1 91.06 Kabupaten Biak Numfor Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969[179] 10 September 1969 19 14/254
2 91.03 Kabupaten Jayapura Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969[179] 10 September 1969 19 5/139
3 91.11 Kabupaten Keerom Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002[180] 25 Oktober 2002 11 -/91
4 91.05 Kabupaten Kepulauan Yapen Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969[179] 10 September 1969 16 5/160
5 91.20 Kabupaten Mamberamo Raya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2007[181] 15 Maret 2007 8 -/60
6 91.10 Kabupaten Sarmi Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002[180] 25 Oktober 2002 10 2/92
7 91.19 Kabupaten Supiori Undang-undang Nomor 35 Tahun 2003[182] 18 Desember 2003 5 -/38
8 91.15 Kabupaten Waropen Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002[180] 25 Oktober 2002 11 -/100
9 91.71 Kota Jayapura Undang-undang Nomor 6 Tahun 1993[183] 2 Agustus 1993 5 25/14

Papua Barat

Artikel utama: Daftar kabupaten dan kota di Papua Barat berdasarkan waktu pembentukan

Berikut adalah daftar 7 kabupaten di provinsi Papua Barat per 2024

No. Kode
Kemendagri 		Kabupaten/kota Undang-Undang Tanggal pengesahan Distrik Kelurahan/kampung Lambang
Peta lokasi
1 92.03 Kabupaten Fakfak Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969[179] 10 September 1969 17 7/142
2 92.08 Kabupaten Kaimana Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002[184] 11 Desember 2002 7 2/84
3 92.02 Kabupaten Manokwari Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969[179] 10 September 1969 9 9/164
4 92.11 Kabupaten Manokwari Selatan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2012[185] 17 November 2012 6 -/57
5 92.12 Kabupaten Pegunungan Arfak Undang-undang Nomor 24 Tahun 2012[186] 17 November 2012 10 -/166
6 92.06 Kabupaten Teluk Bintuni Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002[187] 11 Desember 2002 24 2/115
7 92.07 Kabupaten Teluk Wondama Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002[188] 11 Desember 2002 13 1/75

Papua Barat Daya

Artikel utama: Daftar kabupaten dan kota di Papua Barat Daya berdasarkan waktu pembentukan

Berikut adalah daftar 5 kabupaten dan 1 kota di provinsi Papua Barat Daya per 2024

No. Kode
Kemendagri 		Kabupaten/kota Undang-Undang Tanggal pengesahan Distrik Kelurahan/kampung Lambang
Peta lokasi
1 92.10 Kabupaten Maybrat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2009[189] 16 Januari 2009 24 1/259
2 92.05 Kabupaten Raja Ampat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002[180] 11 Desember 2002 24 4/117
3 92.01 Kabupaten Sorong Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969[190] 10 September 1969 30 26/226
4 92.04 Kabupaten Sorong Selatan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002[180] 11 Desember 2002 15 2/121
5 92.09 Kabupaten Tambrauw Undang-undang Nomor 56 Tahun 2008[191] 26 November 2008 29 -/216
6 92.71 Kota Sorong Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999[192] 4 Oktober 1999 10 52/-

Papua Pegunungan

Artikel utama: Daftar kabupaten dan kota di Papua Pegunungan berdasarkan waktu pembentukan

Berikut adalah daftar 8 kabupaten di provinsi Papua Pegunungan per 2024

No. Kode
Kemendagri 		Kabupaten/kota Undang-Undang Tanggal pengesahan Distrik Kelurahan/
kampung 		Lambang Peta lokasi
1 95.01 Kabupaten Jayawijaya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969[193] 10 September 1969 40 4/328
2 95.07 Kabupaten Lanny Jaya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008[194] 4 Januari 2008 39 1/354
3 95.05 Kabupaten Mamberamo Tengah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2008[195] 4 Januari 2008 5 -/59
4 95.08 Kabupaten Nduga Undang-undang Nomor 6 Tahun 2008[196] 4 Januari 2008 32 -/248
5 95.02 Kabupaten Pegunungan Bintang Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002[180] 25 Oktober 2002 34 -/277
6 95.04 Kabupaten Tolikara Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002[180] 25 Oktober 2002 46 4/541
7 95.06 Kabupaten Yalimo Undang-undang Nomor 4 Tahun 2008[197] 4 Januari 2008 5 -/300
8 95.03 Kabupaten Yahukimo Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002[180] 25 Oktober 2002 51 1/510


Papua Selatan

Artikel utama: Daftar kabupaten dan kota di Papua Selatan berdasarkan waktu pembentukan

Berikut adalah daftar 4 kabupaten di provinsi Papua Selatan per 2024

No. Kode
Kemendagri 		Kabupaten/kota Undang-Undang Tanggal pengesahan Distrik Kelurahan/kampung Lambang
Peta lokasi
1 93.04 Kabupaten Asmat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002[180] 25 Oktober 2002 19 -/221
2 93.02 Kabupaten Boven Digoel Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002[180] 25 Oktober 2002 20 -/112
3 93.03 Kabupaten Mappi Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002[180] 25 Oktober 2002 15 2/162
4 93.01 Kabupaten Merauke Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969[179] 10 September 1969 20 11/179

Papua Tengah

Artikel utama: Daftar kabupaten dan kota di Papua Tengah berdasarkan waktu pembentukan

Berikut adalah daftar 8 kabupaten di provinsi Papua Tengah per 2024

No. Kode
Kemendagri 		Kabupaten/kota Undang-Undang Tanggal pengesahan Distrik Kelurahan/kampung Lambang Peta lokasi
1 91.28 Kabupaten Deiyai Undang-undang Nomor 55 Tahun 2008[198] 26 November 2008 5 -/67
2 91.26 Kabupaten Dogiyai Undang-undang Nomor 8 Tahun 2008[199] 4 Januari 2008 10 -/79
3 91.27 Kabupaten Intan Jaya Undang-undang Nomor 54 Tahun 2008[200] 26 November 2008 8 -/97
4 91.09 Kabupaten Mimika Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999[201] 4 Oktober 1999 18 2/109
5 91.04 Kabupaten Nabire Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969[179] 10 September 1969 15 9/72
6 91.08 Kabupaten Paniai Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999[201] 4 Oktober 1999 23 5/216
7 91.25 Kabupaten Puncak Undang-undang Nomor 7 Tahun 2008[202] 4 Januari 2008 25 -/206
8 91.07 Kabupaten Puncak Jaya Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999[201] 4 Oktober 1999 26 3/302

Referensi

  1. ^ "Pembentukan Daerah-Daerah Otonom di Indonesia s/d Tahun 2014" (PDF). www.otda.kemendagri.go.id. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 12 Juli 2019. Diakses tanggal 8 Desember 2021. 
  2. ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-09-19. Diakses tanggal 5 Desember 2018. 
  3. ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 15 Januari 2020. 
  4. ^ a b c d e f "UUDRT No. 7 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara". Database Peraturan Perundang-undangan Indonesia - [PERATURAN.GO.ID] (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2023-09-19. 
  5. ^ "UU No. 4 Tahun 2002". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19. 
  6. ^ "UU No. 14 Tahun 1999". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19. 
  7. ^ "UU No. 4 Tahun 1974". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19. 
  8. ^ "UU No. 41 Tahun 2003". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19. 
  9. ^ "UU No. 48 Tahun 1999". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19. 
  10. ^ "UU No. 7 Tahun 2007". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19. 
  11. ^ "UU No. 48 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen Dan Kabupaten Simeulue". Database Peraturan Perundang-undangan Indonesia - [PERATURAN.GO.ID] (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2023-09-19. 
  12. ^ "UU No. 8 Tahun 1956". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19. 
  13. ^ "UU No. 3 Tahun 2001". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19. 
  14. ^ "UU No. 2 Tahun 2001". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19. 
  15. ^ "UU No. 10 Tahun 1965". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19. 
  16. ^ "UU No. 8 Tahun 2007". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19. 
  17. ^ a b c d e f g h i j "UUDRT No. 7 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara". Database Peraturan Perundang-undangan Indonesia - [PERATURAN.GO.ID] (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2023-09-19. 
  18. ^ "UU No. 5 Tahun 2007". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  19. ^ "UU No. 15 Tahun 1964". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  20. ^ a b c "UU No. 9 Tahun 2003". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  21. ^ "UU No. 22 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  22. ^ "UU No. 23 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  23. ^ a b "UU No. 12 Tahun 1998". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  24. ^ "UU No. 46 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  25. ^ "UU No. 45 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  26. ^ "UU No. 38 Tahun 2007". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  27. ^ "UU No. 37 Tahun 2007". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  28. ^ a b "UU No. 36 Tahun 2003". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  29. ^ a b c "UUDrt No. 9 Tahun 1956". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  30. ^ "UU No. 47 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  31. ^ a b c "UU No. 8 Tahun 1956". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  32. ^ "UU No. 4 Tahun 2001". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  33. ^ a b c d e f g h i j k l m n o "UU No. 12 Tahun 1956". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  34. ^ a b c "UU No. 38 Tahun 2003". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  35. ^ "UU No. 49 Tahun 1999". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  36. ^ a b "UU No. 9 Tahun 1956". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  37. ^ a b c d e "UU No. 8 Tahun 1956". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  38. ^ "UU No. 12 Tahun 2002". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  39. ^ "UU No. 6 Tahun 1965". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  40. ^ "UU No. 12 Tahun 2009". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  41. ^ a b c d e f g h "UU No. 53 Tahun 1999". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  42. ^ "UU No. 16 Tahun 1999". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  43. ^ Indonesia, Pemerintah Pusat (21 Juli 2008). "Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau". peraturan.bpk.go.id. Diakses tanggal 20 September 2023. 
  44. ^ "UU No. 31 Tahun 2003". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  45. ^ "UU No. 5 Tahun 2001". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  46. ^ a b c d e "UU No. 54 Tahun 1999". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  47. ^ "UU No. 61 Tahun 1958". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  48. ^ "UU No. 25 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  49. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r "UU No. 28 Tahun 1959". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  50. ^ "UU No. 24 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  51. ^ a b c "UU No. 3 Tahun 2003". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  52. ^ a b "UU No. 39 Tahun 2003". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  53. ^ "UU No. 6 Tahun 2002". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  54. ^ "UU No. 1 Tahun 2007". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  55. ^ "UU No. 16 Tahun 2013". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  56. ^ a b c "UU No. 37 Tahun 2003". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  57. ^ "UU No. 7 Tahun 2013". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  58. ^ "UU No. 7 Tahun 2001". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  59. ^ "UU No. 8 Tahun 2001". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  60. ^ "UU No. 6 Tahun 2001". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  61. ^ a b c d "UU No. 5 Tahun 2003". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  62. ^ "UU No. 6 Tahun 1991". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  63. ^ a b c "UU No. 12 Tahun 1999". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  64. ^ "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MESUJI DI PROVINSI LAMPUNG". www.regulasip.id. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  65. ^ "UU No. 33 Tahun 2007". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  66. ^ "UU No. 22 Tahun 2012". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  67. ^ "UU No. 48 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  68. ^ a b "UU No. 2 Tahun 1997". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  69. ^ "UU No. 50 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  70. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s "UU No. 14 Tahun 1950". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19. 
  71. ^ "UU No. 15 Tahun 1999". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19. 
  72. ^ "UU No. 32 Tahun 2007". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19. 
  73. ^ "UU No. 2 Tahun 1993". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19. 
  74. ^ "UU No. 51 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19. 
  75. ^ "UU No. 12 Tahun 2007". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19. 
  76. ^ "UU No. 21 Tahun 2012". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19. 
  77. ^ "UU No. 4 Tahun 1968". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19. 
  78. ^ a b c "UU No. 16 Tahun 1950". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19. 
  79. ^ "UU No. 27 Tahun 2002". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19. 
  80. ^ "UU No. 9 Tahun 1996". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19. 
  81. ^ "UU No. 9 Tahun 2001". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19. 
  82. ^ "UU No. 15 Tahun 1999". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19. 
  83. ^ "UU No. 17 Tahun 1950". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19. 
  84. ^ "UU No. 10 Tahun 2001". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19. 
  85. ^ "UU No. 34 Tahun 1999". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19. 
  86. ^ a b c d e "PP No. 25 Tahun 1978". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19. 
  87. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac "UU No. 13 Tahun 1950". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19. 
  88. ^ "UU No. 9 Tahun 1965". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19. 
  89. ^ a b c d e f "UU No. 16 Tahun 1950". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19. 
  90. ^ "PP No. 69 Tahun 1992". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19. 
  91. ^ "UU No. 17 Tahun 1950". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19. 
  92. ^ a b c d Indonesia, Republik (8 Agustus 1950). "PEMBENTUKAN DAERAH KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA". dpr.go.id. Diakses tanggal 19 September 2023. 
  93. ^ "UU No. 17 Tahun 1947". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19. 
  94. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae "UU No. 12 Tahun 1950". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19. 
  95. ^ "PP No. 38 Tahun 1974". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19. 
  96. ^ "UU No. 11 Tahun 2001". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19. 
  97. ^ "UU No. 18 Tahun 1965". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19. 
  98. ^ "UU No. 17 Tahun 1950". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19. 
  99. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z "UU No. 69 Tahun 1958". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19. 
  100. ^ "UU No. 1 Tahun 1992". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19. 
  101. ^ "UU No. 30 Tahun 2003". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19. 
  102. ^ "UU No. 13 Tahun 2002". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19. 
  103. ^ "UU No. 4 Tahun 1993". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19. 
  104. ^ "UU No. 52 Tahun 1999". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19. 
  105. ^ "UU No. 3 Tahun 2013". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19. 
  106. ^ "UU No. 8 Tahun 2003". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19. 
  107. ^ "UU No. 36 Tahun 2007". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19. 
  108. ^ "UU No. 2 Tahun 2007". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19. 
  109. ^ "UU No. 5 Tahun 1996". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19. 
  110. ^ "UU No. 10 Tahun 1999". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 
  111. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x "UU No. 27 Tahun 1959". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 
  112. ^ "UU No. 6 Tahun 2007". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 
  113. ^ "UU No. 35 Tahun 2007". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 
  114. ^ "UU No. 55 Tahun 1999". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 
  115. ^ a b "UU No. 34 Tahun 2003". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 
  116. ^ "UU No. 12 Tahun 2001". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 
  117. ^ a b "UU No. 2 Tahun 2003". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 
  118. ^ a b c "UU No. 8 Tahun 1965". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 
  119. ^ "UU No. 9 Tahun 1999". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 
  120. ^ a b c d e f g h "UU No. 5 Tahun 2002". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 
  121. ^ "UU No. 5 Tahun 1965". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 
  122. ^ a b c d e "UU No. 47 Tahun 1999". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 
  123. ^ "UU No. 2 Tahun 2013". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 
  124. ^ "UU No. 7 Tahun 2002". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 
  125. ^ "UU No. 27 Tahun 1959". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 
  126. ^ "UU No. 34 Tahun 2007". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 
  127. ^ "UU No. 29 Tahun 1997". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 
  128. ^ "UU No. 50 Tahun 1999". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 
  129. ^ a b "UU No. 6 Tahun 2003". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 
  130. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak "UU No. 29 Tahun 1959". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 
  131. ^ "UU No. 11 Tahun 2007". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 
  132. ^ "UU No. 11 Tahun 2002". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 
  133. ^ "UU No. 4 Tahun 2013". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 
  134. ^ "UU No. 7 Tahun 2003". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 
  135. ^ "UU No. 7 Tahun 2003". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 
  136. ^ "UU No. 13 Tahun 1999". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 
  137. ^ "UU No. 28 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 
  138. ^ "UU No. 11 Tahun 2002". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 
  139. ^ a b c "UU No. 29 Tahun 2003". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 
  140. ^ "UU No. 16 Tahun 2014". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 
  141. ^ "UU No. 15 Tahun 2014". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 
  142. ^ "UU No. 14 Tahun 2007". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 
  143. ^ "UU No. 8 Tahun 2013". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 
  144. ^ "UU No. 13 Tahun 2013". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 
  145. ^ "UU No. 4 Tahun 2003". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 
  146. ^ "UU No. 13 Tahun 2007". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 
  147. ^ "UU No. 14 Tahun 2014". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 
  148. ^ "UU No. 13 Tahun 2001". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 
  149. ^ "UU No. 6 Tahun 1995". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 
  150. ^ a b c "UU No. 51 Tahun 1999". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 
  151. ^ "UU No. 5 Tahun 2013". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 
  152. ^ "UU No. 12 Tahun 2013". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 
  153. ^ "UU No. 10 Tahun 2002". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 
  154. ^ "UU No. 27 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 
  155. ^ "UU No. 32 Tahun 2003". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 
  156. ^ "UU No. 4 Tahun 1994". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 
  157. ^ "UU No. 30 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 
  158. ^ "UU No. 29 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 
  159. ^ "UU No. 10 Tahun 2007". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 
  160. ^ "UU No. 15 Tahun 2007". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 
  161. ^ "UU No. 8 Tahun 2002". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 
  162. ^ a b "UU No. 10 Tahun 2003". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 
  163. ^ "UU No. 9 Tahun 2007". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 
  164. ^ "UU No. 33 Tahun 2003". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 
  165. ^ "UU No. 7 Tahun 1990". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 
  166. ^ "UU No. 4 Tahun 2007". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 
  167. ^ a b "UU No. 46 Tahun 1999". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  168. ^ "UU No. 32 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  169. ^ a b c "UU No. 40 Tahun 2003". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  170. ^ "UU No. 31 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  171. ^ a b "UU No. 60 Tahun 1958". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  172. ^ "PP No. 15 Tahun 1955". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  173. ^ "UU No. 31 Tahun 2007". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  174. ^ a b c d e f "UU No. 1 Tahun 2003". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  175. ^ "UU No. 6 Tahun 1990". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  176. ^ "UU No. 53 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  177. ^ "UU No. 6 Tahun 2013". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  178. ^ "UU No. 11 Tahun 1999". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  179. ^ a b c d e f g "UU No. 12 Tahun 1969". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-22. 
  180. ^ a b c d e f g h i j k "UU No. 26 Tahun 2002". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-22. 
  181. ^ Republik Indonesia, Pemerintah Pusat (15 Maret 2007). "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya di Provinsi Papua" (PDF). www.dpr.go.id. Diakses tanggal 22 September 2023. 
  182. ^ "UU No. 35 Tahun 2003". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-22. 
  183. ^ "UU No. 6 Tahun 1993". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-22. 
  184. ^ "UU No. 26 Tahun 2002". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-22. 
  185. ^ "UU No. 23 Tahun 2012". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-22. 
  186. ^ "UU No. 24 Tahun 2012". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-22. 
  187. ^ "UU No. 26 Tahun 2002". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-22. 
  188. ^ "UU No. 26 Tahun 2002". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-22. 
  189. ^ "UU No. 13 Tahun 2009". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-22. 
  190. ^ "UU No. 12 Tahun 1969". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-22. 
  191. ^ "UU No. 56 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-22. 
  192. ^ "UU No. 45 Tahun 1999". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-22. 
  193. ^ "UU No. 12 Tahun 1969". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-22. 
  194. ^ "UU No. 5 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-22. 
  195. ^ "UU No. 3 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-22. 
  196. ^ "UU No. 6 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-22. 
  197. ^ "UU No. 4 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-22. 
  198. ^ "UU No. 55 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-22. 
  199. ^ "UU No. 8 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-22. 
  200. ^ "UU No. 54 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-22. 
  201. ^ a b c "UU No. 45 Tahun 1999". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-22. 
  202. ^ "UU No. 7 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-22. 

Catatan

  1. ^ Pada pasal 1 UU Nomor 12 Tahun 1956, Kabupaten Bintan sebelumnya disebut sebagai Kabupaten Kepulauan Riau.

Lihat pula

Pranala luar

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: wikipedia/wikipediareadmore.php

Line Number: 5

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: wikipedia/wikipediareadmore.php

Line Number: 70

 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_REFERER

Filename: controllers/ensiklopedia.php

Line Number: 41