Kabupaten Pulau Morotai adalah nama sebuah pulau sekaligus kabupaten yang terletak di Provinsi Maluku Utara, Indonesia. Pulau Morotai merupakan salah satu pulau paling utara di Indonesia. Kabupaten Pulau Morotai diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia, Mardiyanto, pada 29 Oktober 2008, sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Halmahera Utara. Luas wilayah Pulau Morotai 2.337,15 km², dengan jumlah penduduk 74.565 jiwa (2020) dan kepadatan penduduk 31,90 jiwa/km².[1]
Selama abad ke-15 dan 16, Morotai berada di bawah pengaruh Kesultanan Ternate yang berkuasa. Merupakan inti sebuah kawasan besar bernama Moro yang termasuk pulau dan pesisir Halmahera yang dekat dengan Morotai ke selatan.
Pada pertengahan abad ke-16, pulau ini menjadi tempat misiYesuitPortugis. Kesultanan Muslim Ternate dan Halmahera merasa tersinggung akan pelopor aktivitas penyebaran agama itu dan berusaha mencegah misi itu dari pulau ini pada 1571, sebagai akibatnya Portugis hengkang dari kawasan itu. Pada abad ke-17, Ternate menggunakan kekuasaannya atas Morotai dengan memerintahkan berulang-ulang pada penduduknya agar pindah dari pulau itu. Pada awal abad itu para penduduknya pindah ke Dodinga, sebuah kota kecil di titik strategis pesisir barat Halmahera. Lalu pada 1627 dan 1628, Sultan Hamzah dari Ternate memerintahkan pindahnya penduduk Kristen ke Malayu, Ternate, agar lebih mudah dikendalikan.
Pulau ini menjadi lapangan terbang bagi Jepang selama Perang Dunia II. Pulau ini diambil alih oleh angkatan Amerika Serikat pada September 1944 dan digunakan sebagai landasan serangan Sekutu ke Filipina pada awal 1945 serta ke Borneo Timur pada Mei dan Juni tahun itu. Merupakan basis untuk serangan ke Jawa pada Oktober 1945 yang ditunda setelah penyerahan diri Jepang pada bulan Agustus.
Pulau ini sebagian besar berupa hutan dan memproduksi kayu serta damar.
Pulau ini sangat strategis sebagai jalur perdangangan di timur Indonesia, karena memiliki kekayaan alam seperti emas, biji besi, dll. Juga potensi wisata bahari yang mempesona.
^Weni R. Paraisu diaktifkan kembali oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo setelah menjalani proses hukum dalam kasus pengrusakan fasilitas salah satu perusahaan yang bergerak di bidang perikanan PT MMC.
