No.
Kode Kemendagri
Kabupaten/kota
Undang-Undang
Tanggal pengesahan
Kecamatan
Kelurahan/desa
Lambang
Peta lokasi
1
12.09
Kabupaten Asahan
Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956[ 1]
14 November 1956
25
27/177
2
12.19
Kabupaten Batu Bara
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007[ 2]
2 Januari 2007
12
10/141
3
12.11
Kabupaten Dairi
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964[ 3]
23 September 1964
15
8/161
4
12.07
Kabupaten Deli Serdang
Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956[ 1]
14 November 1956
22
14/380
5
12.16
Kabupaten Humbang Hasundutan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003[ 4]
25 Februari 2003
10
1/153
6
12.06
Kabupaten Karo
Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956[ 1]
14 November 1956
17
10/259
7
12.10
Kabupaten Labuhanbatu
Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956[ 1]
14 November 1956
9
23/75
8
12.22
Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008[ 5]
21 Juli 2008
5
2/52
9
12.23
Kabupaten Labuhanbatu Utara
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008[ 6]
21 Juli 2008
8
8/82
10
12.05
Kabupaten Langkat
Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956[ 1]
14 November 1956
23
37/240
11
12.13
Kabupaten Mandailing Natal
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998[ 7]
23 November 1998
23
27/377
12
12.04
Kabupaten Nias
Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956[ 1]
14 November 1956
10
-/170
13
12.25
Kabupaten Nias Barat
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008[ 8]
26 November 2008
8
-/105
14
12.14
Kabupaten Nias Selatan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003[ 4]
25 Februari 2003
35
2/459
15
12.24
Kabupaten Nias Utara
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008[ 9]
26 November 2008
11
1/112
16
12.21
Kabupaten Padang Lawas
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007[ 10]
10 Agustus 2007
12
1/303
17
12.20
Kabupaten Padang Lawas Utara
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007[ 11]
10 Agustus 2007
9
2/386
18
12.15
Kabupaten Pakpak Bharat
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003[ 4]
25 Februari 2003
8
-/52
19
12.17
Kabupaten Samosir
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003[ 12]
18 Desember 2003
9
6/128
20
12.18
Kabupaten Serdang Bedagai
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003[ 12]
18 Desember 2003
17
6/237
21
12.08
Kabupaten Simalungun
Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956[ 1]
14 November 1956
32
27/386
22
12.03
Kabupaten Tapanuli Selatan
Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956[ 1]
14 November 1956
14
37/211
23
12.01
Kabupaten Tapanuli Tengah
Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956[ 1]
14 November 1956
20
56/159
24
12.02
Kabupaten Tapanuli Utara
Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956[ 1]
14 November 1956
15
11/241
25
12.12
Kabupaten Toba
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998[ 7]
23 November 1998
16
13/231
26
12.75
Kota Binjai
Undang-undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956[ 13]
24 November 1956
5
37/-
27
12.78
Kota Gunungsitoli
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008[ 14]
26 November 2008
6
3/98
28
12.71
Kota Medan
Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956[ 15]
23 Maret 1956
21
151/-
29
12.77
Kota Padang Sidempuan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001[ 16]
21 Juni 2001
6
37/42
30
12.72
Kota Pematangsiantar
Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956[ 15]
23 Maret 1956
8
53/-
31
12.73
Kota Sibolga
Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956[ 15]
23 Maret 1956
4
17/-
32
12.74
Kota Tanjungbalai
Undang-undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956[ 13]
24 November 1956
6
31/-
33
12.76
Kota Tebing Tinggi
Undang-undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956[ 13]
24 November 1956
5
35/-