No.
Kode Kemendagri
Kabupaten/kota
Undang-Undang
Tanggal pengesahan
Kecamatan
Kelurahan/desa
Lambang
Peta lokasi
1
32.04
Kabupaten Bandung
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950[ 1]
8 Agustus 1950
31
10/270
2
32.17
Kabupaten Bandung Barat
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007[ 2]
2 Januari 2007
16
-/165
3
32.16
Kabupaten Bekasi
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950[ 1]
8 Agustus 1950
23
7/180
4
32.01
Kabupaten Bogor
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950[ 1]
8 Agustus 1950
40
19/416
5
32.07
Kabupaten Ciamis
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950[ 1]
8 Agustus 1950
27
7/258
6
32.03
Kabupaten Cianjur
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950[ 1]
8 Agustus 1950
32
6/354
7
32.09
Kabupaten Cirebon
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950[ 1]
8 Agustus 1950
40
12/412
8
32.05
Kabupaten Garut
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950[ 1]
8 Agustus 1950
42
21/421
9
32.12
Kabupaten Indramayu
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950[ 1]
8 Agustus 1950
31
8/309
10
32.15
Kabupaten Karawang
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950[ 1]
8 Agustus 1950
30
12/297
11
32.08
Kabupaten Kuningan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950[ 1]
8 Agustus 1950
32
15/361
12
32.10
Kabupaten Majalengka
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950[ 1]
8 Agustus 1950
26
13/330
13
32.18
Kabupaten Pangandaran
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012[ 3]
17 November 2012
10
-/93
14
32.14
Kabupaten Purwakarta
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950[ 1]
8 Agustus 1950
17
9/183
15
32.13
Kabupaten Subang
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968[ 4]
29 Juni 1968
30
8/245
16
32.02
Kabupaten Sukabumi
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950[ 1]
8 Agustus 1950
47
5/381
17
32.11
Kabupaten Sumedang
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950[ 1]
8 Agustus 1950
26
7/270
18
32.06
Kabupaten Tasikmalaya
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950[ 1]
8 Agustus 1950
39
-/351
19
32.73
Kota Bandung
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950[ 5]
14 Agustus 1950
30
151/-
20
32.79
Kota Banjar
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002[ 6]
11 Desember 2002
4
9/16
21
32.75
Kota Bekasi
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996[ 7]
16 Desember 1996
12
56/-
22
32.71
Kota Bogor
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950[ 5]
14 Agustus 1950
6
68/-
23
32.77
Kota Cimahi
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001[ 8]
21 Juni 2001
3
15/-
24
32.74
Kota Cirebon
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950[ 5]
14 Agustus 1950
5
22/-
25
32.76
Kota Depok
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999[ 9]
20 April 1999
11
63/-
26
32.72
Kota Sukabumi
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950[ 10]
14 Agustus 1950
7
33/-
27
32.78
Kota Tasikmalaya
Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2001[ 11]
21 Juni 2001
10
69/-