Daftar kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara berdasarkan waktu pembentukan

  • Lambang Provinsi Sulawesi Tenggara
    Lambang Provinsi Sulawesi Tenggara
  • Peta Lokasi Provinsi Sulawesi Tenggara di Indonesia
    Peta Lokasi Provinsi Sulawesi Tenggara di Indonesia
  • Peta Lokasi Kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tenggara
    Peta Lokasi Kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tenggara
Artikel utama: Daftar kabupaten di Indonesia menurut waktu pembentukan

Berikut adalah artikel mengenai Daftar kabupaten dan/atau kota di Sulawesi Tenggara berdasarkan waktu pembentukan yang diurutkan berdasarkan abjad. Referensi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia yang pertama dikeluarkan saat pembentukan kabupaten/kota tersebut meskipun terdapat perundang-undangan terbaru dikemudian hari.

No. Kode
Kemendagri 		Kabupaten/kota Undang-Undang Tanggal pengesahan Kecamatan Kelurahan/desa Lambang
Peta lokasi
1 74.06 Kabupaten Bombana Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003[1] 18 Desember 2003 22 22/121
2 74.04 Kabupaten Buton Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[2] 4 Juli 1959 7 12/83
3 74.15 Kabupaten Buton Selatan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014[3] 23 Juli 2014 7 10/60
4 74.14 Kabupaten Buton Tengah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014[4] 23 Juli 2014 7 10/67
5 74.10 Kabupaten Buton Utara Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007[5] 2 Januari 2007 6 12/78
6 74.01 Kabupaten Kolaka Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[2] 4 Juli 1959 12 35/100
7 74.11 Kabupaten Kolaka Timur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013[6] 11 Januari 2013 13 16/117
8 74.08 Kabupaten Kolaka Utara Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003[1] 18 Desember 2003 15 6/127
9 74.02 Kabupaten Konawe Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[2] 4 Juli 1959 27 57/297
10 74.12 Kabupaten Konawe Kepulauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013[7] 15 Mei 2013 7 7/89
11 74.05 Kabupaten Konawe Selatan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003[8] 25 Februari 2003 25 15/336
12 74.09 Kabupaten Konawe Utara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007[9] 2 Januari 2007 13 11/159
13 74.03 Kabupaten Muna Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[2] 4 Juli 1959 22 26/125
14 74.13 Kabupaten Muna Barat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014[10] 23 Juli 2014 11 5/81
15 74.07 Kabupaten Wakatobi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003[1] 18 Desember 2003 8 26/75
16 74.72 Kota Baubau Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001[11] 21 Juni 2001 8 43/-
17 74.71 Kota Kendari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995[12] 3 Agustus 1995 10 64/-

Referensi

  1. ^ a b c "UU No. 29 Tahun 2003". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 
  2. ^ a b c d "UU No. 29 Tahun 1959". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 
  3. ^ "UU No. 16 Tahun 2014". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 
  4. ^ "UU No. 15 Tahun 2014". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 
  5. ^ "UU No. 14 Tahun 2007". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 
  6. ^ "UU No. 8 Tahun 2013". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 
  7. ^ "UU No. 13 Tahun 2013". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 
  8. ^ "UU No. 4 Tahun 2003". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 
  9. ^ "UU No. 13 Tahun 2007". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 
  10. ^ "UU No. 14 Tahun 2014". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 
  11. ^ "UU No. 13 Tahun 2001". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 
  12. ^ "UU No. 6 Tahun 1995". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 

Pranala luar