Ahmadiyyah di Indonesia

Islam menurut negara
Afrika Aljazair Angola Benin Botswana Burkina Faso Burundi Kamerun Tanjung Verde Republik Afrika Tengah Chad Komoro Republik Demokratik Kongo Republik Kongo Djibouti Mesir Guinea Khatulistiwa Eritrea Eswatini Etiopia Gabon Gambia Ghana Guinea Guinea-Bissau Pantai Gading Kenya Lesotho Liberia Libya Madagaskar Malawi Mali Mauritania Mauritius Maroko Mozambik Namibia Niger Nigeria Rwanda Sao Tome dan Principe Senegal Seychelles Sierra Leone Somalia Somaliland Afrika Selatan Sudan Selatan Sudan Tanzania Togo Tunisia Uganda Sahara Barat Zambia Zimbabwe
Asia Afganistan Bahrain Bangladesh Bhutan Brunei Kamboja Tiongkok Timor Leste Hong Kong India Indonesia Iran Irak Israel Jepang Yordania Kazakhstan Korea Kyrgyzstan Kuwait Laos Lebanon Makau Malaysia Maladewa Mongolia Myanmar Nepal Korea Utara Oman Pakistan Palestina Filipina Qatar Arab Saudi Singapura Korea Selatan Sri Lanka Suriah Taiwan Tajikistan Thailand Tibet Turki Turkmenistan Uni Emirat Arab Uzbekistan Vietnam Yaman
Amerika Antigua dan Barbuda Argentina Bahama Barbados Belize Bolivia Brazil Kanada Chili Kolombia Kosta Rika Kuba Dominika Republik Dominika Ekuador El Salvador Guiana Prancis Grenada Guatemala Guyana Haiti Honduras Jamaika Meksiko Nikaragua Panama Paraguay Peru Saint Kitts dan Nevis Saint Lucia Saint Vincent dan Grenadine Suriname Trinidad dan Tobago Amerika Serikat Uruguay Venezuela
Eropa Albania Andorra Armenia Austria Azerbaijan Belarus Belgia Bosnia dan Herzegovina Bulgaria Kroasia Siprus Ceko Denmark Estonia Finlandia Prancis Georgia Jerman Yunani Hungaria Islandia Irlandia Italia Kosovo Latvia Liechtenstein Lithuania Luksemburg Malta Moldova Monako Montenegro Belanda Makedonia Utara Norwegia Polandia Portugal Rumania Rusia San Marino Serbia Slowakia Slowenia Spanyol Swedia Swiss Ukraina Britania Raya Inggris Irlandia Utara Skotlandia Wales Uni Soviet
Oseania Australia Kepulauan Cocos Fiji Guam Kiribati Kepulauan Marshall Mikronesia Nauru Kaledonia Baru Selandia Baru Kepulauan Mariana Utara Palau Papua Nugini Samoa Kepulauan Solomon Tonga Tuvalu Vanuatu
Portal Islam
l b s

Ahmadiyah di Indonesia adalah bagian dari aliran Islam Ahmadiyah yang berada di Indonesia. Sejarah awal komunitas di Indonesia dimulai pada masa-masa awal Khalifah Kedua, ketika seorang misionaris, Rahmat Ali, berkunjung ke Sumatra pada tahun 1925 dan mendirikan gerakan dengan 13 pengikut di Tapaktuan, Aceh.^[1] Komunitas ini memiliki sejarah yang berpengaruh dalam perkembangan agama di Indonesia,^[2] tetapi pada zaman modern ini telah menghadapi peningkatan intoleransi dari pendirian agama di negara ini dan permusuhan fisik dari kelompok Muslim radikal.^[3] Association of Religion Data Archives memperkirakan sekitar 400.000 Muslim Ahmadi,^[4] tersebar di 542 cabang di seluruh negeri.

Ahmadiyah di Indonesia terdiri dari Jamaah Muslim Ahmadiyah dan Gerakan Ahmadiyah Lahore. Jamaah Muslim Ahmadiyah di Indonesia dikenal sebagai Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), sedangkan Gerakan Ahmadiyah Lahore dikenal sebagai Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI).^[5]

Jamaah Muslim Ahmadiyah masuk ke Indonesia pada tahun 1925,^[6] dan Gerakan Ahmadiyah Lahore pada tahun 1924.^[7] Kedua organisasi tersebut resmi berdiri di Indonesia dan berbadan hukum.^[5][8]

Sejarah Jemaat Muslim Ahmadiyah di Indonesia dimulai pada tahun 1925, pada masa penjajahan Belanda di kepulauan Indonesia, kurang lebih dua dekade sebelum Revolusi Indonesia. Namun, kontak dengan orang-orang Indonesia dan Muslim Ahmadi di India dimulai beberapa tahun sebelumnya. Pada tahun 1922, untuk melanjutkan studi agamanya, tiga santri Indonesia, Abubakar bin Oejoep, Ahmad Nuruddin dan Zaini Dahlan, dari Sumatera Thawalib, sebuah pesantren di Sumatra, pada awalnya berencana untuk melakukan perjalanan ke lembaga-lembaga Islam di Mesir, yang pada masa itu dikenal untuk reputasi mereka di dunia Islam. Namun, guru mereka menyarankan mereka untuk melakukan perjalanan ke India, yang menurut mereka semakin menjadi pusat pemikiran Islam. Telah dikemukakan bahwa sejumlah jurnal dan buku Muslim Ahmadi yang diterbitkan di India diedarkan secara luas di negara-negara Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia dan Indonesia, pada tahun 1920-an.^[9] Selain itu, pada bulan Oktober 1920, Khwaja Kamal-ud-Din, pemimpin kelompok sempalan Gerakan Ahmadiyah Lahore melakukan tur ke Asia Tenggara di mana ia berhasil berhasil mendapatkan kepercayaan di antara beberapa Muslim Indonesia. Ia menyampaikan sejumlah pidato di Surabaya dan Batavia yang menjadi tajuk utama di beberapa surat kabar terkemuka. Telah didalilkan bahwa ini mungkin menjadi pemicu bagi para guru untuk merekomendasikan perjalanan ke India.^[10]

Sesuai dengan saran guru mereka, ketiga siswa berangkat secara terpisah dan bersatu kembali di kota Lucknow di India utara. Selama di kota mereka memulai pendidikan studi Islam di Madrasah Nizhamiyyah Darun Nadwah di bawah bimbingan Abdul Bari-al Ansari. Merasa tidak puas, dan mengingat kembali ceramah Khwaja Kamal-ud-Din di Jawa, mereka segera berangkat menuju kotanya, Lahore, lebih dari 500 mil barat laut Lucknow, dan bertemu dengan anggota Gerakan Ahmadiyah Lahore, yang pada waktu itu sudah berpisah dengan Jamaah Muslim Ahmadiyah utama, yang masih berbasis di Qadian. Terkesan oleh ajaran Ahmadi di bawah bimbingan Maulana Abdus Sattar, dan sebaliknya, setelah mengetahui perpecahan Ahmadiyah Lahore, mereka memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Qadian. Banyak teori berlimpah mengenai pembenaran untuk langkah ini. Disarankan agar para santri ingin mengetahui lebih jauh tentang sumber ajaran Ahmadiyah dan Mirza Ghulam Ahmad. Namun, pendapat yang lebih populer menunjukkan bahwa Abdus Sattar sendiri yakin akan keunggulan cabang utama, Jamaah Muslim Ahmadiyah dan secara spiritual selaras dengan mereka.^[10] Segera setelah kedatangan mereka, ketiga siswa tersebut memutuskan untuk berbaiat di tangan Khalifah Mirza Bashir-ud-Din Mahmood Ahmad dan memilih untuk melanjutkan studi mereka di Qadian. Atas undangan, 23 santri lainnya dari Pesantren Sumatera Thawalib, tiba di Qadian untuk melanjutkan studi Islam dan setelah mempelajari ajaran Ahmadiyah, mereka juga masuk ke gerakan Ahmadiyah.^[11] Pada tahun 1924, khalifah melakukan tur ke Timur Tengah dan Eropa. Mengetahui hal ini, sejumlah santri Indonesia, ketika masih belajar di Qadian, menginginkan agar khalifah mereka juga mengunjungi Timur, khususnya kepulauan Indonesia. Dalam pidato resmi yang disampaikan dalam bahasa Arab kepada khalifah, oleh Haji Mahmud, juru bicara mahasiswa Indonesia di Qadian, para mahasiswa mengungkapkan keinginan tersebut. Khalifah, meyakinkan mereka bahwa dia sendiri tidak akan dapat mengunjungi Indonesia tetapi akan segera mengirim perwakilan, seorang misionaris, ke wilayah tersebut. Selanjutnya, pada musim panas 1925, di bawah arahan khalifah, Rahmat Ali, seorang misionaris gerakan Ahmadiyah, tiba di Tapaktuan, Aceh, provinsi utara Pulau Sumatera. Dengan ini, fondasi gerakan Ahmadiyah di Indonesia diletakkan.^[11] Dalam sejarah Jamaah, ketiga mahasiswa tersebut dikenal sebagai pelopor awal gerakan Ahmadiyah di Indonesia. Melalui upaya perintisan mereka, dan berbagai misionaris Jemaat, Ahmadiyah menyebar ke seluruh Indonesia.^[12]

Pada tanggal 2 Oktober 1925, dengan 13 anggota, di bawah pimpinan Rahmat Ali, cabang pertama gerakan ini didirikan di Tapaktuan. Beberapa bulan kemudian, pada tahun 1926, Rahmat Ali pindah ke Padang, di pantai barat Sumatera dan mendirikan cabang gerakan kedua. Setelah ini, beberapa cabang gerakan didirikan di seluruh pulau. Pada tahun 1931, Rahmat Ali pindah ke Batavia (sekarang dikenal sebagai Jakarta, ibu kota Indonesia), di pantai barat laut Pulau Jawa.^[11] Meskipun Komunitas telah mendirikan sejumlah cabang di seluruh negeri, baru pada bulan Desember 1935 sebuah konferensi diadakan, struktur organisasi Komunitas didirikan.^[1] R. Muhyiddin terpilih sebagai presiden pertama Jemaat Muslim Ahmadiyah di Indonesia.^[11] Cabang Indonesia mengadopsi nama Ahmadiyah Qadian Departemen Indonesia, yang kemudian diubah menjadi Anjuman Ahmadiyah Departemen Indonesia pada Juni 1937. Pada akhir tahun 1949, setelah Revolusi Indonesia, nama itu sekali lagi diubah menjadi Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), dengan demikian menekankan pada sifat organisasi Jemaat dan hubungannya dengan Jemaat Muslim Ahmadiyah di seluruh dunia.^[1]

Dalam perkembangan terpisah, Gerakan Ahmadiyah Lahore, yang telah berpisah dari Jamaah Muslim Ahmadiyah utama pada tahun 1914, mengirimkan misionaris pertamanya Mirza Wali Ahmad Baig pada tahun 1926. Meskipun Ahmadiyah Lahore didirikan di negara itu pada tanggal 10 Desember 1928, organisasi itu tidak terdaftar secara resmi di negara ini (sebagai Gerakan Ahmadiyah Indonesia 'GAI') sampai bulan September berikutnya. Karena kurangnya upaya yang dihasilkan oleh Ahmadi Lahore dalam mencari penganut baru di Indonesia, dan menjadi beriman secara umum, kelompok tersebut gagal menarik pengikut yang cukup besar. Secara khusus, Mirza Wali Ahmad Baig adalah misionaris terakhir kelompok tersebut, berbeda dengan gerakan utama Ahmadiyah, yang mengirim misionaris demi misionaris ke Indonesia.^[1] Karena kekuatan organisasi yang diadopsi dalam kegiatan misionaris di luar negeri, selama era Khalifah kedua, dan karena berbagai alasan keuangan dan teologis, cabang utama Ahmadiyah menjadi semakin sukses dalam mendapatkan mualaf untuk interpretasi Islam mereka.^[9] Dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945, yang menjamin kebebasan beragama, Jemaat Ahmadiyah terus tumbuh, meski menghadapi sedikit penganiayaan hingga jatuhnya pemerintahan Soeharto.^[12]

Diskusi, ceramah, dan debat memainkan peran penting dalam awal kemajuan gerakan Ahmadiyah di Indonesia. Segera setelah Rahmat Ali tiba di Tapaktuan, ceramah pertama yang dia selenggarakan adalah tentang wafatnya Yesus, di mana Muslim Ahmadi memiliki perspektif teologis yang berbeda dari Muslim arus utama dan Kristen. Banyak mualaf awal gerakan Ahmadiyah dikaitkan dengan perdebatan teologis, termasuk, namun tidak terbatas pada kematian Yesus. Namun, banyak konversi membutuhkan lebih dari argumen yang memuaskan, dan bukan hanya perdebatan yang menarik orang. Kharisma, sikap dan 'kekuatan spiritual' para misionaris menarik perhatian publik. Kesabaran yang dicontohkan oleh para pendebat Ahmadiyah dalam menghadapi kritik dan penghinaan memainkan peran penting.^[13]

Setahun kemudian, setelah kedatangan Rahmat Ali, sebuah Komite Mencari Hak dibentuk oleh Tahar Sutan Marajo, seorang Muslim non-Ahmadi di wilayah Pasar Gadang, Padang, Sumatera Barat, untuk membawa Para misionaris Ahmadiyah dan ulama ortodoks bersama-sama berdebat tentang masalah agama. Namun, perdebatan tidak terjadi karena para ulama tidak muncul. Menurut laporan Ahmadi, beberapa anggota komite masuk Ahmadiyah. Beberapa perdebatan yang paling terkenal, pada tahun-tahun awal gerakan, antara Muslim Ahmadi Indonesia dan ulama ortodoks adalah dengan Persatuan Islam, sebuah organisasi Islam Indonesia yang didirikan pada tahun 1923. Perdebatan itu biasa diadakan di Bandung dan Batavia, yang keduanya terletak di bagian barat Jawa. Debat pertama dengan Persatuan Islam adalah tentang kematian Yesus, dihadiri oleh lebih dari 1.000 orang dan berlangsung selama tiga hari selama April 1933. Debat kedua membahas topik yang lebih luas, diadakan pada bulan September tahun yang sama, dan disaksikan oleh lebih dari 2.000 orang.^[13]

Keyakinan milenarian lokal tentang kedatangan Ratu Adil (Penguasa Yang Adil), Imam Mahdi, dan Almasih yang dijanjikan adalah beberapa faktor penarik yang mengiringi kebangkitan gerakan Ahmadiyah di Indonesia. Sebelum kedatangan Ahmadiyah di Cisalada, Bogor, penduduk desa percaya bahwa seorang utusan Almasih akan tiba di desa mereka suatu hari nanti. Tradisi dari desa menyatakan bahwa orang-orangnya harus mengikuti utusan ini setiap kali dia datang, bahkan jika dia adalah 'pawang ular' – praktik umum yang ditemukan di India. Keyakinan serupa tentang kedatangan Imam Mahdi atau Mesias yang dijanjikan berlimpah di banyak budaya, tradisi dan etnis di seluruh pulau Jawa dan Lombok. Konversi massal terjadi di desa-desa di seluruh Indonesia.^[13]

Laporan oleh misionaris Muslim Ahmadiyah dan juga analis menunjukkan bahwa literatur Ahmadiyah tentang agama Kristen telah membantu memperkuat kepercayaan di antara penduduk Muslim arus utama dalam agama Islam, terutama ketika menghadapi aktivitas misionaris Kristen. Dengan beberapa pengecualian, tidak ada literatur Indonesia yang memberikan analisis kritis terhadap agama Kristen dan agama lain selain Ahmadiyah.^[14] Berbeda dengan gerakan utama Ahmadiyah, kelompok kecil Ahmadiyah Lahore memfokuskan terjemahan literatur Ahmadiyah ke dalam bahasa Belanda, bahasa kaum intelektual Indonesia pada masa itu.^[15] Sehubungan dengan kegiatan dakwah Ahmadiyah, Presiden Soekarno, presiden pertama Indonesia setelah kemerdekaan, konon mengatakan:

Sifat sistemnya dalam menyebarkan Islam adalah melalui metode apologetik, yaitu menyebarkan Islam dengan mempertahankannya dari serangan ofensif dunia Kristen: menyebarkan Islam dengan menunjukkan kebenarannya kepada para kritikus dunia Kristen^[15]

Menurut B.J. Boland, karakter apologetik dan polemik sastra Ahmadiyah telah menjadi pedoman dan inspirasi bagi organisasi-organisasi Muslim di seluruh Indonesia yang bergerak dalam kegiatan dakwah. Meskipun ulama Sunni Indonesia menahan fakta ini dari publik karena takut menimbulkan perlawanan, beberapa mengakui bahwa referensi mereka berasal dari literatur Ahmadiyah. Beberapa orang menganggap metode apologetik Ahmadiyah dapat dibenarkan dalam menghadapi pengaruh Kristen di negara ini, terutama selama dekade-dekade awal kemerdekaan Indonesia, karena para misionaris Kristen banyak menyebarkan agama mereka di tengah-tengah masyarakat mayoritas Muslim. Literatur Ahmadiyah menyediakan alat yang efektif untuk membela Islam melawan tuduhan Kristen, sekaligus menciptakan suasana superioritas Islam. Namun demikian, setelah Indonesia menjadi semakin stabil, setelah jatuhnya aktivitas misionaris Kristen, para pendakwah Sunni arus utama mulai semakin mengabaikan literatur Ahmadiyah,^[2][15] sehingga menimbulkan penganiayaan.

Menurut berbagai perkiraan independen, jumlah Muslim Ahmadi berkisar antara 200.000 hingga 500.000 anggota,^[16] tersebar di 542 cabang di seluruh Indonesia.^[1] Association of Religion Data Archives memperkirakan sekitar 400.000 Muslim Ahmadi di negara ini.^[4] Diperkirakan ada 289 masjid Ahmadi dan sekitar 110 rumah misi.^[9] Berbeda dengan perkiraan independen, Kementerian Agama Republik Indonesia memperkirakan sekitar 80.000 anggota di negara ini.^[1]

Gerakan Ahmadiyah Lahore, juga dikenal sebagai Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI) di Indonesia, hanya memiliki 400 anggota hingga tahun 1940-an. Karena kurangnya upaya yang dihasilkan oleh Ahmadi Lahori dalam mencari mualaf di Indonesia, dan menjadi beriman secara umum, kelompok tersebut gagal menarik pengikut yang cukup besar. Pada tahun 1970-an keanggotaan kelompok berdiri antara 500 dan 1000 orang. Pada 1980-an, jumlahnya turun menjadi 708 anggota.^[1]

• 1 & 4 Oktober, Penyerangan terhadap rumah-rumah Ahmadi di Dusun Keranji dan Dusun Tompok-Ompok, Keruak, Lombok Timur, mengakibatkan 41 jiwa mengungsi.^[17]

• 22 Juni, Penyerangan terhadap permukiman Ahmadi di Sambielen, Bayan, Lombok Utara, mengakibatkan 1 Ahmadi meninggal, 1 luka parah, dan 39 orang mengungsi.^[17]

• 8 Juli, Penyerangan dan pengerusakan Kampus Mubarak, pusat Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Parung, Bogor, oleh ribuan massa saat berlangsungnya Jalsah Salanah Nasional. Ini mengakibatkan diungsikan paksa ribuan Ahmadi dan ditutupnya pusat tersebut.^[18][19]
• 29 Juli, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa bahwa aliran Ahmadiyah adalah 'sesat'.^[20]

Pada tahun 2008, banyak umat Islam di Indonesia memprotes gerakan Ahmadiyyah. Dengan kekerasan dan demonstrasi besar, dari pihak yang konservatif memberikan tekanan pada pemerintah untuk memonitor dan melecehkan Komunitas Muslim Ahmadiyah di Indonesia.^[21]

• 28 April, Masjid Al Furqan, milik JAI yang berada di Parakansalak, Sukabumi dihanguskan. Sebuah madrasah juga diserang.^[22][23]
• 9 Juni, Kementerian Agama, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri, mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, berisi "Peringatan dan Perintah kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan warga masyarakat".^[24][25]

Pada bulan Juli 2010, segerombolan 200 orang Indonesia mengepung sebuah masjid milik Ahmadiyah di desa Manislor, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Massa melempari masjid dengan batu sebelum dibubarkan oleh polisi.^[26]

Pada tahun 2011, Ahmadiyah menghadapi seruan-seruan agar aliran ini secara sepenuhnya "dilarang" di Indonesia.^[27]

• 6 Februari, Terjadinya Penyerangan Cikeusik, yang mengakibatkan tewasnya 3 Ahmadi.^[28]
• 28 Februari, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengeluarkan Keputusan Gubernur No. 188/94/KPTS/013/2011 tentang “Larangan aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Jawa Timur”.^[29]
• 1 Maret, Pemerintah Provinsi Banten mengeluarkan Peraturan Gubernur No.5 tahun 2011 tentang "Larangan aktivitas penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di wilayah Provinsi Banten".^[30]
• 2 Maret, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Peraturan Gubernur No. 12 tahun 2011 tentang "Larangan kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Barat".^[31]
• 24 Maret, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan Peraturan Gubernur No.17 tahun 2011 tentang “Larangan kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Provinsi Sumatera Barat”.^[32]
• 17 Juni, Pemerintah Provinsi Jambi mengeluarkan Peraturan Gubernur No. 27 tahun 2011, tentang "Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Provinsi Jambi".^[33]

• 13 Januari, Pertemuan Nasional Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI) dibubarkan secara paksa.^[34]

• 4 April, Masjid Al Misbah, Kelurahan Jatibening, Bekasi, disegel permanen.^[35] Sepanjang 2013, masjid ini 3 kali disegel.^[36]
• 16 Mei, Masjid Baitussalam, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, dirusak warga.^[37]
• 10 Juli, Pemerintah Kabupaten Sarolangun mengeluarkan Surat Edaran No. 300/209/Kesbang/2013 tentang "Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)".^[38] Mengakibatkan 2 keluarga Ahmadi terusir.^[39]

• 26 Juni, Masjid Nur Khilafat, masjid miliki JAI yang berada di Kelurahan Ciamis, Jawa Barat, disegel Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA).^[40]

• Indonesia: Kekerasan terhadap Minoritas Agama di YouTube

• Bottomley, Daniel (2015). "The KTP Quandary: Islam, the Ahmadiyya, and the reproduction of Indonesian Nationalism". Contemporary Islam. 9 (1): 1–16. doi:10.1007/s11562-014-0302-2.  Parameter |s2cid= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
• Burhani, Ahmad Najib (2014). "Conversion to Ahmadiyya in Indonesia: Winning Hearts through Ethical and Spiritual Appeals". Journal of Social Issues in Southeast Asia. Sojourn. 29 (3): 657–690. doi:10.1355/sj29-3e.  Parameter |s2cid= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
• Burhani, Ahmad Najib (November 23, 2013). "Treating minorities with fatwas: a study of the Ahmadiyya community in Indonesia". Contemporary Islam. 8. Springer. hlm. 285–301. 
• Burhani, Ahmad Najib (December 18, 2013). "The Ahmadiyya and the Study of Comparative Religion in Indonesia: Controversies and Influences". Islam and Christian–Muslim Relations. 25. Taylor & Francis. hlm. 141–158. 
• Rahman, Fatima Zainab (2014). "State restrictions on the Ahmadiyya sect in Indonesia and Pakistan: Islam or political survival?". Australian Journal of Political Science. Routledge. 49 (3): 408–422. doi:10.1080/10361146.2014.934656.  Parameter |s2cid= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)