Daftar pasangan calon berikut foto, logo partai pengusung, serta visi dan misi
Pemilihan Umum Gubernur Jawa Barat 2024 (Nama lain: Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat 2024, Akronim: Pilkada Jabar 2024) adalah ajang demokrasi setiap lima tahun sekali di Jawa Barat untuk memilih gubernur dan wakil gubernur definitif periode 2025 hingga 2030 yang dilakukan secara langsung oleh rakyat. Pemilihan ini dilaksanakan pada 27 November 2024.[2] Pemilihan yang seharusnya digelar pada 2023, mengingat pada pemilihan sebelumnya digelar pada 2018, harus tertunda satu tahun karena mengikuti pilkada serentak di seluruh Indonesia sehingga pascakepemimpinan gubernur dan wakil gubernur periode 2018 hingga 2023 dijabat oleh penjabatgubernur yang ditunjuk oleh pemerintah. Pemilihan kepala daerah serentak ini diselenggarakan pasca pemilihan presiden hingga legislatif. Pemilihan gubernur ini dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan kepala daerah tingkat kabupaten dan kota di Jawa Barat. Ketika berlangsungnya pemungutan suara, pemilih di Jawa Barat disediakan dua surat suara untuk memilih gubernur beserta wakil gubernur dan bupati atau wali kota setempat.
Latar belakang
Jawa Barat, daerah tingkat Provinsi, memiliki kepala pemerintahan yang dijabat oleh gubernur. Gubernur mulanya dipilih melalui sidang di parlemen sebelum akhirnya pemilihan umum pertama digelar pada 2008. Gubernur saat itu, Danny Setiawan gagal menjadi gubernur lagi dalam pemilihan umum tersebut. Ahmad Heryawan menjadi gubernur pertama yang berhasil memenangkan kontestasi pilkada secara langsung di Jawa Barat dengan wakilnya Dede Yusuf. Ahmad Heryawan terpilih dua kalinya pada tahun 2013 dengan didampingi wakilnya Deddy Mizwar. Kemudian, disusul oleh Ridwan Kamil yang terpilih sebagai gubernur pada 2018 berpasangan dengan Uu Ruzhanul Ulum. Selanjutnya pada masa transisi pergantian gubernur; Pemerintah Indonesia menunjuk Bey Triadi Machmudin sebagai Penjabat Gubernur hingga 2024 jika diperpanjang pada periode 2024 sampai dengan Pemilihan Umum Gubernur Jawa Barat 2024.
Syarat ambang batas Pencalonan
Perolehan suara pada pemilihan umum legislatif 2024 di Provinsi Jawa Barat terdapat 10 partai politik dengan jumlah 120 Kursi di DPRD Provinsi Jawa Barat. Aturan awalnya sesuai UU Pilkada, partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur jika memenuhi ambang batas 25% total suara sah atau 20% kursi di DPRD Jawa Barat, sekitar 24 kursi dari 120 kursi.[3] Tidak ada partai politik yang dapat mengajukan pasangan calon tanpa melakukan kerjasama dengan partai politik lainnya.
Namun pada 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dan keputusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 yang mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap UU Pilkada.[4] Putusan ini dituangkan pada PKPU Nomor 8 tahun 2024.[5] Pada keputusan tersebut menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD dengan ambang batas yang diatur sesuai syarat calon independen. DPT di Provinsi Jawa Barat adalah sekitar 35 juta jiwa, sehingga menurut aturan tersebut, Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di provinsi tersebut untuk mengajukan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.[6] Berdasarkan aturan tersebut dan mengikut hasil Pemilu 2024, ada 6 partai politik yang dapat mengusung calon sendiri tanpa harus berkoalisi, yaitu Partai Gerindra (16,78%), PKS (14,83%), Partai Golkar (14,01%), PDI-P (11,59%), PKB (11,12%), dan Partai Demokrat (6,74%).
Perolehan suara dan kursi DPRD Provinsi Jawa Barat
"Terwujudnya Jawa Barat yang Bahagia Lahir dan Batin."
Misi
Membangun masyarakat Pancasila yang bertaqwa dan berakhlak mulia melalui penguatan peran masjid, rumah ibadah, lembaga pendidikan agama dan komunitas keagamaan sebagai pusat peradaban.
Mewujudkan masyarakat yang berdaya, sejahtera, bahagia dan berbudaya melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang merata dan inovatif.
Mempercepat pembangunan wilayah berbasis lingkungan yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas dan tata ruang yang mendukung keseimbangan alam dan memberikan kebahagiaan bagi semua lapisan masyarakat.
Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi yang adil dan sejahtera melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi yang menyeluruh.
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif dan partisipatif dengan kepemimpinan yang kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Pada 15 Agustus 2024 PDIP dan PKB bersepakat untuk mengusung pasangan calon Ono Surono dan Acep Adang Ruhiat sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat.[8] Awalnya Acep Adang Ruhiat akan maju menjadi calon Bupati Tasikmalaya.[9][10]
Setelah ada putusan MK terbaru, PKB mencalonkan pasangan sendiri dan memutuskan keluar dari Koalisi PDI-P dengan mencalonkan Acep Adang Ruhiat sebagai calon Gubernur Jawa Barat dan wakilnya adalah Gitalis Dwi Natarina[11] atau yang dikenal sebagai Gita KDI yang pernah menjabat Anggota DPR-RI PAW periode 2011-2014.[12]
"Membangun Masyarakat Jawa Barat yang Adil, Makmur, Lestari, dan Berkeadaban."
Misi
Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri.
Memastikan akses kesehatan untuk rakyat guna menciptakan masyarakat Jawa Barat yang sehat jasmani dan rohani.
Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif.
Membangun kemandirian ekonomi daerah berbasis potensi sumber daya lokal.
Setia pada amanat penderitaan rakyat (AMPERA), Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban.
Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur Jawa Barat.
PDI-P sejak awal sudah mengusung Ono Surono yang merupakan ketua DPD PDI-P Jawa Barat untuk menjadi calon gubernur atau wakil gubernur Jawa Barat.[14] Bahkan Ono Surono sudah berkomunikasi dengan banyak partai untuk memastikan pencalonannya.
Awalnya, pada 15 Agustus 2024, PDI-P dan PKB bersepakat untuk mengusung pasangan calon Ono Surono dan Acep Adang Ruhiat sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat.[8]
Namun, setelah pencalonan tersebut, PKB keluar dari koalisi PDI-P dengan mencalonkan Acep Adang Ruhiat sebagai calon Gubernur Jawa Barat. PDI-P akhirnya bersikap pada malam hari dengan mencalonkan Anies Baswedan dan Ono Surono sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.[15] Tetapi Anies melalui juru bicara menyatakan bahwa Anies batal untuk maju dalam kontestasi Pilgub Jabar 2024.[16]
Pada waktu terakhir pendaftaran, PDI-P mencalonkan Jeje Wiradinata dan Ronal Surapradja sebagai calon gubernur dan wakil gubernur dari PDI-P. Jeje serta Ronal tidak datang langsung ke KPU hanya hadir secara daring lewat sambungan Zoom. Pendaftaran diwakili oleh Ono Surono sebagai Ketua DPD PDI-P Jawa Barat, dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari PDI-P, Abdy Yuhana.[17] Pada saat pendaftaran, Ono Surono menyatakan bahwa kegagalan PDI-P usung Anies di Jabar karena ada pihak yang menjegal untuk mendaftarkan.[18]
"Membangun Jawa Barat yang Silih Asah, Silih Asih, dan Silih Asuh untuk Indonesia Maju Berkelanjutan."
Misi
Membangun kualitas manusia masyarakat Jawa Barat yang beriman dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila.
Membangun keluarga tangguh sejahtera sebagai pilar elemen masyarakat Jawa Barat.
Memastikan kesejahteraan sosial yang merata dalam bentuk memperluas akses layanan kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan dan menurunkan angka kemiskinan absolut di Jawa Barat.
Membangun ekonomi Jawa Barat yang merata, inklusif, dan berkelanjutan dengan penguatan potensi desa, kota dan pesisir.
Membangun wilayah dengan kebijakan tata ruang yang optimal untuk kota, desa dan pesisir Jawa Barat.
Meningkatkan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif.
Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan penyelenggaraan hukum yang baik, transparan, dan berbasis pelayanan publik.
Penyelarasan hidup masyarakat Jawa Barat dengan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan.
Kandidat dari Pemilihan Internal Raya Partai Keadilan Sejahtera 2024
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai dengan perolehan kursi terbanyak kedua di Jawa Barat setelah Gerindra menjaring beberapa nama dari internal untuk dicalonkan sebagai bakal kandidat gubernur. Terdapat dua nama yang diajukan PKS di tingkat provinsi, antara lain Mohammad Idris yang merupakan Wali Kota petahanaDepok dan salah satu penggagas partai, serta Haru Suandharu, tokoh dari Bandung yang menjabat anggota DPRD Jawa Barat dan pernah memimpin fraksi.[22] Idris mengklaim pencalonannya dengan menuruti rekomendasi partai di tingkat provinsi.[23] Keputusan partai justru memberi mandat kepada Haru untuk menjadi calon gubernur.[24]
Partai NasDem sejak awal sudah mengusung Ilham Habibie untuk ikut kompetisi Pilgub Jawa Barat.[25] NasDem melakukan pendekatan khusunya dengan PKS, rekan koalisi perubahan saat mengusung calon presiden 2024.[26]
PKS dan NasDem akhirnya bersepakat untuk mengusung calon mereka pada pilgub Jabar 2024. PKS menyodorkan nama Ahmad Syaikhu sebagai calon gubernur. Ilham Habibie menjadi pasangan Ahmad Syaikhu sebagai calon wakil gubernur Jawa Barat.[27]
Mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, cerdas, berpengetahuan, bertaqwa dan profesional pada bidang tugasnya masing-masing.
Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis sumber daya lokal, berdaulat, berkelanjutan, berdaya saing tinggi dengan memanfaatkan ragam teknologi masa kini.
Mengurangi disparitas pembangunan utara-selatan dengan mendorong masuknya investasi dan pemerataan penyediaan sarana dan prasarana.
Pendidikan, kesehatan, perekonomian dan lingkungan hidup yang proporsional memperkuat transformasi birokrasi yang berorientasi terhadap mutu pelayanan publik yang bermartabat, efektif, efisien menjungjung tinggi prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih (clean governance).
Ridwan Kamil yang merupakan kader Partai Golkar memuncaki setiap hasil elektabilitas Calon Gubernur Jawa Barat, bahkan ada yang mencapai diatas 50%.[33] Namun Koalisi Indonesia Maju yang dimotori oleh Gerindra merekomendasikannya untuk maju menjadi Calon Gubernur Jakarta.[34] Hal ini membuat "galau" Partai Golkar apakah akan mengusung Ridwan Kamil di Jakarta atau di Jawa Barat.[35]
Golkar menjadikan hasil jajak pendapat sebagai acuan untuk menghendaki pencalonan Ridwan. Sebelumnya, ia diberi mandat oleh partai untuk bertugas sebagai bakal calon gubernur di daerah asalnya, Jawa Barat dan Jakarta.[36] Selain Ridwan, nama lain yang turut diajukan partai adalah Jusuf Hamka. Jusuf ditugaskan untuk maju pada pemilihan gubernur di Jakarta.[37] Majunya Jusuf membuka peluang dipasangkan dengan Kaesang Pangarep sehingga keduanya memiliki akronim "Ka'bah" yang asal mulanya adalah Kaesang dan Babah Alun, sapaan akrabnya.[38] Pada 8 Agustus 2024, Ridwan diberi mandat pencalonan di Jakarta, sedangkan Jusuf di Jawa Barat.[39] Pencalonan Ridwan di Jakarta mengakhiri spekulasi pencalonan kembali dirinya di Jawa Barat. Belakangan, Jusuf mengundurkan diri dari pencalonan hingga kader Golkar setelah pimpinannya, Airlangga Hartarto meninggalkan kursi ketua umum.[40]
Dilain pihak Partai Gerindra mempunyai nama calon Dedi Mulyadi yang merupakan eks kader Golkar yang sudah menjadi kader Gerindra untuk dimajukan menjadi Calon Gubernur Jawa Barat.[41] Dedi sendiri mempunyai elektabilitas nomor dua setelah Ridwan Kamil.[42] Sehingga Gerindra mendorong Ridwan Kamil ke Jakarta dan Dedi Mulyadi di Jawa Barat.
Akhirnya setelah Ridwan Kamil diusung oleh KIM plus menjadi calon gubernur Jakarta. Dedi Mulyadi diusung oleh KIM plus menjadi calon Gubernur Jawa Barat,[43] tinggal menunggu nama calon wakil gubernur yang akan diajukan oleh Golkar.
Pendaftaran Pasangan Calon dibuka secara serentak mengikuti jadwal pilkada serentah diseluruh Indonesia yaitu dari tanggal 27 sampai 29 Agustus 2024 bertempat di Kantor KPU Jawa Barat Jl. Garut No. 11, Bandung, Jawa Barat.
Berikut ini merupakan jajak pendapat terkait pemilihan umum Gubernur Jawa Barat 2024. Para politisi yang menjadi calon potensial disaring berdasarkan popularitas dan posisinya di partai, serta nama-nama potensial yang kelak dicalonkan sebagai kandidat pada pemilihan umum.
Hasil resmi diperkirakan akan diumumkan pada bulan Desember, tetapi hasil hitung cepat atau quick count dari beberapa lembaga keluar segera setelah TPS ditutup. Hasil hitung cepat pilkada Jawa Barat dikeluarkan oleh lembaga Indikator Politik, Litbang Kompas, dan Lingkaran Survei Indonesia. Dari hasil hitung cepat menunjukkan bahwa pasangan Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan unggul jauh dari pasangan lainnya dengan memperoleh antara 61,16 persen hingga 62,22 persen suara, diikuti oleh pasangan Ahmad Syaikhu dan Ilham Habibie, yang memperoleh antara 18,33 persen hingga 20,07 persen, lalu pasangan Acep Adang dan Gitalis Dwinatarina, yang memperoleh antara 9,67 persen hingga 10,42 persen, dan pasangan Jeje Wiradinata dan Ronal Surapradja, yang memperoleh suara antara 9,02 persen hingga 9,10 persen.[67][68][69]
.svg)
.png)
.svg)
.svg)
.svg)
