Pada 2023, setelah mundurnya Zainudin Amali dari jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga, Ace digadang-gadang menjabat jabatan tersebut. Beberapa pakar menilai bahwa dirinya berpeluang untuk menggantikan posisi Zainudin sebagai Menpora.[1] Terlebih lagi, posisi tersebut diduduki oleh kader Partai Golongan Karya. Pada awal April 2023, Presiden Joko Widodo melantik Dito Ariotedjo sebagai Menpora.
Kehidupan
Ace Hasan Syadzily merupakan anak dari seorang ulama asal Banten yang menjadi pengasuh di Pondok Pesantren Ayahnya merupakan seorang pengasuh Pondok Pesantren An-Nizhomiyyah, Labuan, Pandeglang, yakni KyaiHajiTubagus Achmad Rafe'i Ali bin Tubagus Ali Akbar dan ibunya bernama Siti Sutihat. Ayahnya memiliki kiprah politik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah–Gotong Royong Kabupaten Lebak mewakili Golongan Karya.[2] Ia merupakan anak kelima dari enam bersaudara. Menurut silsilah keturunan dari ayahnya, Ace tercatat sebagai keturunan kesembilan Sultan Ageng Tirtayasa dari Kesultanan Banten.[butuh rujukan] Sejak kecilnya, ia dibesarkan di lingkungan keluarga yang religius. Meski demikian, Ace mengenyam pendidikannya di sekolah umum.
Ace mulai mengenal dunia politik sejak menjadi mahasiswa. Berbagai organisasi semasa kuliah diikuti olehnya, baik organisasi intra maupun ekstra. Ia bergabung dengan senat mahasiswa di Fakultas Adab dan Humaniora dari 1996 sampai 1997, serta memimpin badan eksekutif mahasiswa di kampusnya dari 1998 hingga 2000. Di organisasi ekstra, Ace bergabung dengan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan memimpin sebagai Ketua HMI Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Kepemudaan sejak 1997 sampai 1998. Selama menjadi mahasiswa, ia turut terlibat aktif sebagai aktivis dan turut serta dalam aksi demonstrasi pada Mei 1998.
Potret Ace Hasan Syadzily dalam suatu sidang di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2018
Dunia politik yang telah digeluti oleh ayahnya menjadi ketertarikan tersendiri bagi Ace. Ia mulai bergabung dengan Partai Golongan Karya (Golkar) pada tahun 2004.[5] Di Golkar, ia berpartisipasi dalam sayap partai di Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong dan pernah menjabat wakil sekretaris jenderal sejak 2010 hingga 2015. Selain itu, ia juga duduk sebagai Ketua Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) sebagai salah satu organisasi sayap Golkar untuk periode 2010–2015.
Lima tahun setelah bergabung dengan Golkar, ia mengajukan diri sebagai calon legislatif untuk Banten I. Namun, posisi kursi legislatif belum berhasil dimenangkannya. Meski demikian, ia ditetapkan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat setelah legislator petahana, Mamat Rahayu Abdullah memutuskan untuk mundur pada awal 2013. Kemunduran Mamat membuat kursi legislatif yang mewakili Fraksi Partai Golongan Karya ini menjadi lowong. Pada 2 April 2013, Ace dilantik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat setelah diputuskan melalui pergantian antarwaktu bersamaan dengan Sunaryo Adhiwardoyo dan M. Basri Sidehabi.[3]
Pada Pemilihan Presiden 2014, Ace menyatakan sikap politiknya untuk mendukung Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia.[6] Sebaliknya, partainya, Golkar memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, serta bergabung dengan Koalisi Merah Putih.[7] Di saat yang bersamaan, Ace kembali maju sebagai calon anggota legislatif di daerah pemilihan yang sama dengan periode sebelumnya. Walhasil, perolehan suara yang diraih kurang memaksimalkan dirinya untuk melenggang ke parlemen. Pada 2017, ia dilantik melalui pergantian antarwaktu menggantikan posisi Andika Hazrumy.[5] Kemudian, Golkar menunjuknya sebagai Wakil Sekretaris Jenderal di Dewan Pimpinan Pusat yang membidangi Media dan Penggalangan Opini sejak 2016 hingga 2017.[8] Bersambung, di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Ace ditunjuk menjadi Ketua DPP Partai Golkar yang membidangi portofolio yang sama dengan sebelumnya hingga tahun 2019.[9]
Kiprahnya sebagai legislator berlanjut setelah Ace berkontestasi dalam pemilihan legislatif 2019. Pada saat pemilihan umum tersebut, ia berpindah kawasan daerah pemilihan dan memilih Jawa Barat II sebagai daerah pemilihannya. Ia berhasil memperoleh kursi legislatif tanpa melalui pergantian antarwaktu setelah dirinya memenangkan pemilihan legislatif. Kemenangannya dalam pemilihan umum ini menyumbang dua kursi perwakilan dari Golkar di daerah pemilihan Jawa Barat II.[10] Pada 15 Januari 2020, Ace ditetapkan oleh Golkar sebagai ketua bidang kerohanian partai untuk masa bakti 2019–2024.[11]
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Jawa Barat petahana, Ade Barkah Surahman yang sebelumnya telah dipilih pada 2020 menggantikan Dedi Mulyadi diberhentikan dari posisinya.l Hal ini terkait kasus korupsi yang menjadikannya tersangka. Oleh karena itu, pimpinan pusat partai menunjuk Ace Hasan sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPD Golkar Jawa Barat pada Februari 2021.[12] Setahun berselang, ia terpilih dalam musyawarah daerah luar biasa melalui proses aklamasi pada Februari 2022.[13] Ia dilantik oleh Airlangga Hartarto pada 3 Juni 2022 di Bogor, Jawa Barat.[14] setelah Bahlil Lahadahlia ditetapkan sebagai Ketua Umum partai Golkar secara aklamasi pada Munas Golkar 21 Agustus, Ace Hasan kembali masuk kepengurusan Golkar menjadi Wakil Ketua Umum Partai Golkar periode 2024-2029.[butuh rujukan]
Penghargaan
2020 Obsession Awards kategori ‘Best Parliamentarians’ dari Obsession Media Group (OMG).
2023 Detik Jabar Awards figur teladan kategori Pengembangan Bidang Sosial dan Agama
Kontroversi
Dalam pemberitaan Media Online, Ace meminta film His Only Son dilarang tayang di bioskop-bioskop dan juga dilarang ditayangkan di platform apapun negara ini. Menurut Ace Hasan Syadzily, film itu dapat menyesatkan orang Islam.
Namun dalam klarifikasi yang ia sampaikan, Ace menjelaskan lebih jauh soal konteks pernyataan sebelumnya, yaitu saat menjawab pertanyaan seorang guru dalam acara Ngobrol Pendidikan Islam (Ngopi). Dia juga menyatakan tak melarang film itu untuk ditonton oleh umat agama tertentu.[15]
Bibliografi
Mencari Akar Kulturasi Civil Society di Indonesia (2003)
Civil Society dan Demokrasi, Survey Tentang Partisipasi Sosial-Politik Warga Jakarta (2003) ISBN979-341-302-6
Arifin Ilham: Dai Kota Penabur Kedamaian Jiwa (2005) ISBN979-367-432-6
Keniscayaan Globalisasi Nasib Civil Society (2005) ISBN979-3413-07-7
Desentralisasi, Otonomi, dan Pemekaran Daerah di Indonesia (2019) ISBN978-623-218-279-0
