Andi Widjajanto, S.Sos., M.Sc., Ph.D (lahir 3 September 1971) adalah seorang pengamat pertahanan, politikus, dan mantan akademisi Indonesia yang menjabat Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional dari tahun 2022 hingga 2023. Ia juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Kabinet sejak 3 November 2014 hingga 12 Agustus 2015.[1] Sebelumnya ia aktif sebagai Deputi Tim Transisi menjelang terbentuknya Kabinet Kerja.[2]
Keluarga
Andi merupakan putra dari Mayjen TNI (Purn) Theo Syafei Daeng Kulle, mantan Pangdam IX/ Udayana yang juga merupakan politikus senior PDIP.[3]
Pendidikan
Andi Widjajanto memiliki latar belakang pendidikan yang luas, mulai dari Sarjana Sosial jurusan Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia lulus 1996, kemudian juga mendapat gelar sarjana dari School of Oriental and African Studies Universitas London. Ia mendapatkan Master of Sciences dari London School of Economics, sekaligus juga dapat gelar Master of Sciences dari Industrial College of Armed Forces, Washington DC, Amerika Serikat pada tahun 2003. Ia adalah dosen tetap pada FISIP Universitas Indonesia sejak 2002 hingga 2013.[4][5]
Kepartaian
Andi memiliki hubungan sangat dekat dengan PDIP, sedekat hubungan ayahnya Theo Syafei dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, dan juga memiliki pengaruh kuat di lingkungan internal partai pengusung pasangan capres Joko Widodo – Jusuf Kalla. Marcus Mietzner, peneliti tentang Indonesia dari Australian National University (ANU) menyebut Andi Widjajanto sebagai salah satu figur dan pemikir penting (di hadapan Megawati) pada pemenangan Jokowi – JK. Banyak konsep kampanye hingga debat capres Jokowi yang merupakan pemikiran orisinil Andi Widjajanto.[6]
Kegiatan lain
Andi pernah tercatat sebagai Koordinator di Gerakan Non Blok Study Center dan juga aktif sebagai peneliti di jurusan HI – FISIP UI. Andi juga tercatat sebagai Dewan Editor pada jurnal politik internasional Global. Pernah juga bekerja sebagai Managing Director di PACIVIS, Center for Global Civil Society Studies Universitas Indonesia hingga jabatan Direktur Eksekutif pada PACIVIS dan Direktur Ekonomi Pertahanan di Institut Pertahanan dan Studi Keamanan - UI.[7]
Widjajanto juga memiliki beberapa keterlibatan komunitas epistemik, misalnya pada 2000 lalu Andi adalah anggota Delegasi BuIndonesia dalam "ASEAN plus Three Forum Pemimpin Muda" untuk menyajikan sebuah makalah akademis "The Positif Perdamaian untuk Asia Timur".[7]
Pada tahun 2001 ia menjadi anggota Delegasi Indonesia dalam "1st Majelis Rakyat ASEAN" untuk menciptakan jaringan antar organisasi masyarakat sipil ASEAN. Pada 2001 juga menjadi anggota Delegasi Indonesia dalam "4th ASEAN University Jaringan Forum" untuk menyajikan sebuah makalah akademis "Pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN".[7]
Pada tahun 2002 ia menjadi anggota dari Task Force, yang diselenggarakan oleh Science Institute (LIPI) Indonesia, di bawah kerjasama dengan Military College of Indonesia (Sesko TNI) untuk meninjau Doktrin Militer Indonesia. Andi juga menjadi anggota Task Force yang diselenggarakan oleh Studi Pemerintah Daerah (LOGOS), di bawah kerjasama dengan Angkatan Bersenjata Teritorial Kepala Staf (Kaster TNI) untuk memodifikasi Komando Teritorial di Indonesia selama tahun 2001-2002.[7]
Andi juga tercatat sebagai anggota National Security Task Force, yang diselenggarakan oleh Pro Patria untuk merumuskan Polri Bill, Bill Pertahanan, Angkatan Bersenjata Bill, dan Strategic Defense Review selama 2001-2002. Selama tahun-tahun itu juga, Widjajanto menjadi seorang peneliti di Institut Penelitian Untuk Demokrasi dan Perdamaian (RIDEP) guna menganalisis dan mempublikasikan beberapa artikel pada dinamika keamanan saat ini di Asia Tenggara.[8]
Andi kemudian kembali menjadi anggota dari Kelompok Kerja Indonesia untuk Reformasi Sektor Keamanan, yang diselenggarakan oleh Pro Patria untuk meninjau Strategi Keamanan Nasional Indonesia tahun 2003-2006. Selama 2005-2006 ia menjadi anggota pada Kelompok Kerja Indonesia di Militer Restrukturisasi Bisnis, diselenggarakan oleh Indonesia Institute. untuk merumuskan rekomendasi kebijakan untuk restrukturisasi bisnis militer di Indonesia.[8]
Andi juga menjadi Koordinator proyek dan Fasilitator Kelompok Kerja Indonesia untuk Reformasi Intelijen, yang diselenggarakan oleh PACIVIS selama 2005-2006 terkait rumusan RUU Intelijen Nasional. Pernah juga menjadi dosen di SESKO TNI (Staf Militer dan Komando Tinggi) untuk melakukan postur pertahanan dan Strategis Kepemimpinan Modul.[8]
Pada tahun 2006, Widjajanto menjadi anggota Tim Penelitian "Sistem Pertahanan Nasional Project" yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum Dan Perundang-Undangan untuk meninjau Sistem Pertahanan Nasional Indonesia. Pada tahun itu juga, ia menjadi anggota Delegasi Indonesia dalam "ke-3 Malaysia-Indonesia Colluqioum", yang diselenggarakan oleh ISIS-Malaysia dan CSIS-Jakarta, Kuala Lumpur, Malaysia, 17-20 Juli 2006.[8]
Ia juga merumuskan rekomendasi kebijakan pada peningkatan Indonesia- hubungan bilateral Malaysia. Andi menjadi anggota Kelompok Kerja Indonesia untuk Reformasi Sektor Keamanan, yang diselenggarakan oleh Pro Patria untuk merumuskan RUU Keamanan Nasional selama 2006-2007. Selama tahun-tahun ia menjadi anggota dari DoD Task Force for Strategic Defense Review 2006-2007 untuk merumuskan Strategic Defense Review 2007.[8]
Pada tahun 2007 ia menjadi anggota dari Tim Penelitian "Politik Kebijakan Keamanan Nasional" yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum Dan Perundang-Undangan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan untuk membangun sistem keamanan nasional Indonesia; dosen di Sekolah Strategi Perang Semesta, SESKOAD (Angkatan Darat Sekolah Staf dan Komando) untuk mengkoordinasikan aa kuliah tentang Modul postur pertahanan Indonesia; dan anggota DoD Task Force for Defense White Paper 2007 untuk merumuskan Defense White Paper di Indonesia 2007.[8]
Pada 2008 Andi menjadi anggota pada Kelompok Kerja Indonesia di Militer Restrukturisasi Bisnis, diselenggarakan oleh Indonesia Institute untuk merumuskan rekomendasi kebijakan untuk restrukturisasi bisnis militer di Indonesia; dan kemudi panitia Seminar Nasional Sistem Pertahanan Nasional Abad 21, yang diselenggarakan oleh SESKOAD, TNI-AD untuk merumuskan rekomendasi kebijakan sistem pertahanan nasional untuk abad ke-21.[7]
Galeri
-
Andi Widjajanto.
-
Andi Widjajanto.
-
Andi Widjajanto.
Referensi
|
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menteri dan pejabat setingkat menteri yang dibawahi langsung oleh Presiden: |
- Mensesneg: Pratikno
- Menteri PPN/Kepala Bappenas: Andrinof Chaniago, Sofyan Djalil, Bambang Brodjonegoro
- Jakgung: Andhi Nirwanto (), Muhammad Prasetyo
- Kepala BIN: Marciano Norman, Sutiyoso, Budi Gunawan
- Panglima TNI: Moeldoko, Gatot Nurmantyo, Hadi Tjahjanto
- Kapolri: Sutarman, Badrodin Haiti, Tito Karnavian
- Kepala Staf Kepresidenan: Luhut Binsar Panjaitan, Teten Masduki, Moeldoko
|
|
.jpg)
