Pada tahun 2005, Sofyan Djalil bersama Hamid Awaluddin, Farid Husain, Usman Basyah, dan I Gusti Wesaka Pudja menjadi delegasi Indonesia dalam Kesepakatan Helsinki. Delegasi ini bertujuan menyelesaikan konflik pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) secara damai. Perundingan dimulai pada tanggal 27 Januari 2005 hingga 15 Agustus 2005.[8][9]
Pada Maret 2006, Sofyan Djalil melalukan ujicoba telivisi digital pada kanal frekuensi 27 UHF. Sofyan mencabut izin penyiaran pada frekuensi tersebut yang pada saat itu dipakai oleh SpaceToon, sebuah televisi yang baru mengudara beberapa bulan.[10]
Sebagai Menteri Negara BUMN (2007–2009)
Setelah kurang dari tiga tahun menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi, Sofyan terkena reshuffle dan didapuk sebagai Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara menggantikan Soegiharto pada 9 Mei 2007.
Pada September 2007, Sofyan Djalil melakuan pemancangan tiang pancang PLTU Pelabuhan Ratu. Pengadaan PLTU ini dilakukan untuk mengatasi krisis listrik dalam sistem Jawa-Bali dan termasuk dalam Program Percepatan Proyek 10.000 MW. Investasi proyek ini mencapai sebesar USD 566,9 dan Rp 2,2 triliun.[11]
Di tahun 2008, Sofyan meminta BUMN untuk memverifikasi aset-aset perusahaannya dan kemudian melaporkannya kepada kuasa pemegang saham. Hal ini dipicu dengan ditemukannya fakta bahwa ada 21 rumah dinas PT Kereta Api (PT KA) yang sudah dialihfungsikan oleh para mantan pejabat PT KA.[12]
Pada masa kampanye di Pemilihan Umum 2009, Sofyan menyampaikan penegasan larangan penggunaan aset negara baik kendaraan bus PPD, bus karyawan maupun aset negara lainnya untuk kampanye politik.[13]
Menjelang akhir masa jabatannya sebagai Menteri Negara BUMN, Sofyan meresmikan pembangunan pabrik Semen Gresik Tuban IV (anak perusahaan Semen Indonesia), di lokasi Pabrik Semen Gresik, Tuban pada 20 Agustus 2009. Pabrik ini mempunyai kapasitas produksi 2,5 juta ton per tahun dan pembangunannya diperkirakan menelan biaya Rp 3,5 triliun.[14]
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (2014–2015)
Pada Desember 2014, Sofyan bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo dan Kepala BKPM menggelar rapat perizinan investasi, dimana mulai tahun 2015 akan diterapkan perizinan terintegrasi yang prosesnya akan dilimpahkan seluruhnya ke Badan Koordinasi Penanaman Modal.[16]
Akhir tahun 2014 Sofyan bersama Menteri Keuangan, Menteri ESDM, dan Menteri BUMN mengeluarkan kebijakan perubahan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Kebijakan ini diputuskan untuk mengurangi alokasi anggaran subsidi sebanyak Rp 280 triliun.[17]
Bersama Menteri Pariwisata Arief Yahya, pada tanggal 2 Maret 2015 ia mengeluarkan paket kebijakan ekonomi yang salah satunya memberi bebas visa kunjungan kepada 30 negara baru. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan wisatawan mancanegara.[18]
Pada Juli 2015, pemerintah menambah modal BPJS Kesehatan sebanyak Rp 3,46 triliun. Sofyan mengatakan bahwa hal ini dikarenakan adanya potensi defisit anggaran.[19]
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (2015–2016)
Pertengahan Maret 2016 diadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang), dimana Sofyan meminta agar setiap daerah menyusun nomenklatur yang jelas dalam perencanaan program pembangunan untuk penyusunan RKP tahun 2017 dan memangkas program yang kurang bermanfaat atau yang bisa ditunda.[20]
Pada 18 Juli 2016, Sofyan mengarahkan susunan peta jalan untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dalam program Reaktor Daya Eksperimental (RDE). Penyusunan peta ini dibuat bersama Bappenas, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten).[21]
Menteri Agraria dan Tata Ruang (2016–2022)
Posisi Sofyan Djalil pada 27 Juli 2016 kembali dirombak menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.[5]
Pada tanggal 2 Februari 2017, Sofyan mengingatkan kewajiban pengusaha sawit untuk membangun kebun plasma sebanyak 20% sesuai dengan amanat Undang Undang (UU) No. 18 tahun 2004 dan Peraturan Menteri Pertanian No. 98 tahun 2013.[22]
Pada 11 Oktober 2017, Sofyan Djalil bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sepakat melakukan perlindungan optimalisasi fungsi situ, danau, embung, dan waduk (SDEW) sebagai sistem daerah aliran sungai. Berbagai tindak lanjut dari kesepakatan ini, yakni dilakukannya pencatatanterhadap 543 danau dan 840 situ dan pendaftaran bagi 1.922 danau dan 184 situ.[23]
Sepekan setelahnya pada 20 Oktober 2017, Presiden Joko Widodo sempat menegur Sofyan mengenai pelaksanaan pemberian sertifikat tanah kepada masyarakat yang belum mencapai target, dimana di tahun 2017 targetnya sebanyak 5 juta sertifikat tanah.[24]
Pada Desember 2017 sampai Januari 2018, terjadi kisruh mengenai pulau reklamasi di DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melayangkan surat kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang untuk membatalkan seluruh Hak Guna Bangunan di pulau C, D dan G yang tertuang dalam Surat Nomor 2373/-1.794.2. Sofyan menanggapinya dengan penolakan pembatalan pada 12 Januari 2018, karena keputusan yang telah diterbitkan, jika dibatalkan akan menciptakan ketidakpastian hukum.[25]
Master of Arts in Law and Diplomacy (M.A.L.D.), The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, Medford, Massachusetts, AS, bidang studi International Economic Relation, tahun 1991
Doctor of Philosophy (Ph.D), The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, Medford, Massachusetts, AS, bidang studi International Financial and Capital Market Law and Policy, tahun 1993
Sertifikasi
Wakil Penjamin Emisi Efek, Panitia Standar Profesi Pasar Modal, tahun 1996
Wakil Manajer Investasi, Panitia Standar Profesi Pasar Modal, tahun 1997
Jabatan Korporasi Aktif Saat Ini
Komisaris Independen PT Aneka Kimia Raya Tbk (IDX:AKRA)
Komisaris Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (IDX:PJAA)
Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen PT Intiland Development Tbk (IDX:DILD)
Komisaris Utama PT Citra Borneo Utama Tbk (IDX:CBUT)
Komisaris Utama PT Pasifik Satelit Nusantara/Pintar Group
Komisaris Utama PT Indika Nature
Komisaris Utama PT Bumi Bandara Indah
CEO Indonesian Business Council (IBC)
Vice Chairman Indonesia Palm Oil Strategic Studies (IPOSS)
Pengalaman Kerja Korporasi, Akademis dan Pemerintahan
Pengalaman kerja korporasi
Managing Partner, Sofyan Djalil & Partners
Komisaris Utama, PT Multi Adiprakarsa Manunggal (Kartuku)
Komisaris, PT Pelabuhan Indonesia III (1998–Mei 2001)
Anggota, Komite Nasional Kebijakan Good Corporate Governance (1999–2000)
Staf Ahli Menteri Negara Pendayagunaan BUMN bidang Komunikasi dan Pengembangan SDM/Asisten Kepala Badan Pembina BUMN Bidang Komunikasi dan Pengembangan SDM (Juni 1998-Februari 2000)
Konsultan, pada Asosiasi Modal Ventura Indonesia (AMVI); Brunei Investment Agency (BIA); Tabungan Wajib Perumahan TNI-AD (TWP-AD), dan lain-lain (1997)
Konsultan/Narasumber persiapan go public pada berbagai perusahaan PT Garuda Indonesia, PT Telkom, Pasaraya, Pupuk Kaltim, Bank Tata, SZS Consulting, Bank Jaya, dan lain-lain (1997)
Peneliti/Konsultan, Centre for Policy and Implementation Studies (CPIS)-Departemen Keuangan, menangani berbagai proyek antara lain Kupedes/Simpedes untuk BRI, Program Restrukturisasi BUMN, Perdagangan Internasional dan Kerjasama Regional, dan lain-lain (1997)
Pengalaman jabatan pemerintahan
Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia (2004–2007)
Tim mediasi perundingan pemerintah RI dan GAM di Helsinki, Finlandia, (2004–2005)
Menteri Negara BUMN Republik Indonesia(2007–2009)
Kepala Bidang Telaah Strategis Kantor Wakil Presiden Republik Indonesia(2010–2014)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian(2014–2015)
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas (2015–2016)
^"Menneg BUMN Resmikan Pembangunan Pabrik Semen Gresik di Tuban". Dinas Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 20 Agustus 2009.Parameter |access-date= membutuhkan |url= (bantuan)
