Rizal Ramli
Rizal Ramli pada tahun 2015
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Indonesia ke-4
Masa jabatan 12 Agustus 2015 – 27 Juli 2016
Presiden	Joko Widodo
Pendahulu Indroyono Soesilo Pengganti Luhut Binsar Panjaitan
Menteri Keuangan Indonesia ke-23
Masa jabatan 12 Juni 2001 – 23 Juli 2001
Presiden	Abdurahman Wahid
Pendahulu Prijadi Praptosuhardjo Pengganti Boediono
Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Indonesia ke-8
Masa jabatan 23 Agustus 2000 – 12 Juni 2001
Presiden	Abdurahman Wahid
Pendahulu Kwik Kian Gie Pengganti Burhanuddin Abdullah
Kepala Badan Urusan Logistik ke-6
Masa jabatan 2000–2001
Presiden	Abdurahman Wahid
Pendahulu Jusuf Kalla Pengganti Widjanarko Puspoyo
Informasi pribadi
Lahir	(1954-12-10)10 Desember 1954 Padang, Sumatera Barat, Indonesia
Meninggal	2 Januari 2024(2024-01-02) (umur 69) Jakarta, Indonesia
Suami/istri	almh. Herawati Moelyono ​ ​ (m. 1982; meninggal 2006)​ almh. Marijani (Liu Siaw Fung) ​ ​ (m. 2008; meninggal 2011)​ [1]
Anak	Dhitta Puti Saraswati (l.1983) Dipo Satria Ramli (l.1984) Daisy Orlana Ramli (l.1992) [2]
Tempat tinggal	Jakarta
Alma mater	Institut Teknologi Bandung Universitas Sophia Universitas Boston
Pekerjaan	Ekonom
Sunting kotak info • L • B

Dr. Ir. H. Rizal Ramli, M.A. (10 Desember 1954 – 2 Januari 2024)^[3] adalah ekonom senior, politikus, dan tokoh aktivis pergerakan mahasiswa Indonesia era 1977/78. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia menggantikan Indroyono Soesilo sejak 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016.^[4]

^[5]Sebelumnya, ia juga pernah menjabat Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog), Menteri Koordinator bidang Perekonomian, serta Menteri Keuangan Indonesia pada Kabinet Persatuan Nasional pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).^[6] Rizal pernah ditawari oleh Soeharto untuk menjadi menteri di Kabinet Pembangunan VII serta pernah ditawari oleh Gus Dur untuk menjadi Ketua Badan Pemeriksa Keuangan serta Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, namun semuanya ditolaknya. Barulah ketika Gus Dur memintanya menjadi Kepala Badan Urusan Logistik, ia menerima.

Di tingkat internasional, Rizal pernah dipercaya sebagai anggota tim panel penasihat ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bersama beberapa tokoh ekonom dari berbagai negara lainnya.^[7] Karena ingin fokus mengabdi pada negara dan bangsa Indonesia, Rizal pernah menolak jabatan internasional sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Economic & Social Commission of Asia and Pacific (ESCAP) yang ditawarkan PBB pada November 2013.^[8][9]

Oleh sebagian kalangan, Rizal Ramli dijuluki sebagai "Sang Penerobos" karena ide-idenya yang tidak konvensional namun tepat sasaran, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Ia juga pernah didaulat sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin Indonesia) tandingan pada September 2013, setelah terjadinya perpecahan dalam tubuh organisasi itu.^[10][11] Pada Oktober 2015, posisi Rizal sebagai ketua umum Kadin Indonesia digantikan oleh Eddy Ganefo.^[12]

Setelah sekian lama tidak masuk dalam lingkaran utama kekuasaan, pada Agustus 2015, Rizal Ramli diminta oleh Presiden Joko Widodo untuk bertugas mengurus bidang kemaritiman dan sumber daya.^[13] Walau sudah berada dalam pemerintahan, sikap kritis Rizal tidak berubah. Ia sering melontarkan kritik pedas (yang diistilahkan kepret) terhadap sesuatu yang dianggapnya tidak berpihak pada kepentingan bangsa dan negara, sehingga ia mendapat julukan baru "Rajawali Ngepret".^[14][15]

Rizal Ramli lahir pada 10 Desember 1954 di Padang, Sumatera Barat. Ayahnya bernama Ramli adalah seorang Asisten Wedana, sedangkan ibunya bernama Rawiyah^[16] berprofesi sebagai guru. Sang ibu meninggal dunia ketika ia masih berumur 6 tahun dan ayahnya meninggal dunia dua tahun kemudian, sehingga Rizal menjadi yatim piatu di usia 8 tahun.^[17] Rizal kemudian tinggal bersama neneknya yang bernama Kasina Rachman^[16] di Bogor, Jawa Barat. Rizal menamatkan pendidikan di SD Hutabarat Bogor, SMP Negeri 1 Bogor dan SMA Negeri 2 Bogor.^[18] Setamat SMA, ia diterima kuliah di Institut Teknologi Bandung (ITB), namun karena tak punya biaya ia bekerja dulu di sebuah percetakan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan selama 6 bulan. Rizal juga memanfaatkan kemahirannya berbahasa Inggris untuk mencari uang dengan bekerja sebagai penerjemah buku-buku dan makalah berbahasa Inggris.^[2][6]

Rizal Ramli menamatkan sekolah dasar hingga SMA di kota Bogor, Jawa Barat.^[2] Sewaktu menjadi mahasiswa jurusan Fisika Institut Teknologi Bandung (ITB) ia pernah didaulat menjadi Presiden Student English Forum (SEF) ITB, lalu sebagai Wakil Ketua Dewan Mahasiswa (Dema) ITB dari tahun 1976 hingga 1977. Pada tahun 1978 ia dipenjara oleh rezim Orde Baru karena kritik-kritiknya terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahan Soeharto.^[6][19] Pengagum Einstein yang sempat mengenyam pendidikan di ITB ini, akhirnya malah mendapatkan gelar doktor ekonomi dari Universitas Boston pada tahun 1990.^[20][21][6]

Sekembalinya dari Amerika Serikat setelah menyelesaikan pendidikan doktor ekonominya, Ramli bersama beberapa orang ekonom lain seperti Laksamana Sukardi, Arif Arryman, dan M.S. Zulkarnaen mendirikan ECONIT Advisory Group.^[6] Ketika masih aktif sebagai Managing Director Econit, Rizal Ramli dan rekan-rekannya di lembaga think-tank ekonomi independen ini sering mengkritisi kebijakan ekonomi pemerintah Orde Baru. Misalnya saja kritik terhadap kebijakan Mobil Nasional, Pupuk Urea, Pertambangan Freeport, dan sebagainya.^[6] Bersama dengan beberapa koleganya Rizal mendirikan Komite Bangkit Indonesia (KBI) dan sekaligus menjabat sebagai ketuanya.

Rizal Ramli ditunjuk oleh Presiden Abdurahman Wahid menjadi Kepala Bulog pada tahun 2000. Meski ia hanya memimpin Bulog selama 15 bulan ia berhasil membawa keuntungan bagi Bulog. Rizal berhasil memberikan terobosan yang mendongkrak nilai perekonomian Bulog hanya dalam kurun waktu enam bulan.^[6] Kebijakan penting yang dilakukannya pada periode ini adalah:

• Penghapusan rekening off-budget menjadi on-budget yang mengakibatkan angka surplus yang cukup tinggi bagi Bulog. Ia juga melakukan penyederhanaan dan konsolidasi rekening-rekening Bulog yang sebelumnya berjumlah 117 rekening menjadi hanya 9 rekening saja.
• Melakukan proses restrukturisasi untuk mempersiapkan Bulog menjadi Perusahaan Umum (Perum).
• Melakukan rotasi pejabat Bulog dengan menukar posisi pejabat yang sebelumnya berdinas di 'tempat basah' dipindahkan ke wilayah yang dianggap 'kering' dan sebaliknya.^[6]

Rizal Ramli diangkat menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada bulan Agustus 2000. Beberapa hari setelah diangkat sebagai Menko Perekonomian menggantikan Kwik Kian Gie, Rizal Ramli lalu mencanangkan 10 Program Percepatan Pemulihan Ekonomi. Program percepatan pemulihan ekonomi tersebut meliputi:

• Menciptakan stabilitas di sektor finansial
• Meningkatkan kesejahteraan rakyat di pedesaan untuk memperkuat stabilitas sosial-politik
• Memacu pengembangan usaha skala mikro dan usaha kecil menengah (UKM)
• Meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani
• Mengutamakan pemulihan ekonomi berlandaskan investasi daripada berlandaskan pinjaman
• Memacu peningkatan ekspor
• Menjalankan privatisasi bernilai tambah
• Melaksanakan desentralisasi ekonomi dengan tetap menjaga keseimbangan fiskal
• Mengoptimalkan pemanfaatan suberdaya alam
• Mempercepat restrukturisasi perbankan

Mei 2001, saat mantan dosen Program Magister Manajemen Fakultas Pasca Sarjana UI ini menjabat sebagai Menteri Perekonomian juga membuat terobosan lain dengan mendorong penghapusan cross-ownership dan cross-management antara PT Telkom dan PT Indosat. Langkah ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetisi dan mendorong kedua operator telekomunikasi nasional tersebut menjadi full service operators. Lewat terobosannya tersebut, banyak pihak menilai bahwa langkah yang dilakukan Rizal adalah langkah yang tepat sehingga dapat memberikan keuntungan bagi negara. Rizal Ramli juga pernah menyelamatkan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dari kebangkrutan tanpa menyuntik uang tetapi melalui revaluasi asset, sehingga modal yang dari minus 9 Triliun Rupiah melonjak menjadi surplus 119,4 Triliun Rupiah.^[22]

Presiden Abdurahman Wahid menggeser Rizal Ramli menjadi Menteri Keuangan pada 12 Juni 2001, pada masa peralihan pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid ke pemerintahan Presiden Megawati yang resmi menjabat pada 23 Juli 2001. Rizal sempat menjabat hingga 9 Agustus 2001, sebelum digantikan oleh Budiono.

Rizal Ramli juga pernah beberapa kali dipercaya sebagai komisaris utama pada BUMN, di antaranya di PT. Semen Gresik dan BNI.^[23] Sewaktu menjabat komisaris utama di BUMN tersebut, Rizal tetap melancarkan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dianggapnya tidak benar, baik pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono maupun pemerintahan Presiden Jokowi.

Pada tahun 2007, ia pernah membuat PT. Semen Gresik menjadi satu dari tujuh BUMN yang paling menguntungkan dengan meningkatkan laba bersih dari 1,3 Triliun Rupiah menjadi 1,8 Triliun Rupiah.^[22]

Belum genap menjabat enam bulan, ia mengundurkan diri dari jabatan Komisaris Utama BNI setelah resmi menjabat sebagai Menko Kemaritiman pada Agustus 2015.^[24] Posisinya kemudian digantikan oleh Pradjoto sebagai Pelaksana Tugas (Plt) pada 9 November 2015.^[25]

Dalam rangka perombakan (reshuffle) Kabinet Kerja, bersama beberapa orang menteri lainnya, Rizal Ramli dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman pada tanggal 12 Agustus 2015. Ia mengaku, awalnya ia ragu menerima tawaran Presiden Joko Widodo untuk duduk pada pos tersebut berhubung portofolio yang biasa ia geluti adalah bidang ekonomi.^[13]

Sehari setelah resmi menjabat, atas persetujuan Presiden Joko Widodo, Rizal Ramli mengusulkan perubahan nama kementeriannya menjadi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Republik Indonesia yang kemudian disusul dengan penambahan dua kementerian lain di bawah koordinasinya, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Pertanian.^[26][27][28] Namun hingga saat ini dasar hukum perubahan nama kementerian dan penambahan kementerian yang dikoordinasikan masih dikaji oleh Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.^[29]

Sebagai ekonom alumni Universitas Boston ia juga memiliki jaringan pergaulan internasional. Ia adalah salah satu ahli ekonomi Indonesia yang dipercaya menjadi penasihat ekonomi PBB bersama ekonom internasional lainnya seperti peraih Nobel Ekonomi, Amartya Sen dari Universitas Harvard, serta dua peraih Nobel lainnya, Sir James Mirrlees Alexander dari Inggris dan Rajendra K. Pachuri dari Universitas Yale, Helen Hunt dari UNDP, Francis Stewart dari Universitas Oxford, Gustave Ranis dari Universitas Yale, Patrick Guillaumont dari Prancis, Nora Lustig dari Argentina, dan Buarque dari Brasil.^[7]

Pada The United Nation’s Second Advisory Panel Meeting bulan Juni 2012, Rizal telah membawa enam topik makalah, yakni Prospect for the Economy and Democracy in Indonesia, Post Yudhoyono Indonesia and Asian Power, Indonesia Strategic Economic & Political Outlook and Asian Powers, Indonesia’s Economic Outlook and Asian Economic Inegration, Indonesian Democracy at The Cross Road, dan Indonesian Economy and Rule of Law under SBY Administration. Seperti panel pada pertemuan pertama, pertemuan kedua juga dihadiri oleh anggota tim ahli PBB dan para pakar pilihan dari berbagai negara.

Tidak lama setelah diangkat sebagai Menko Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli mengeluarkan pernyataan yang mengundang kontroversi di kalangan pemerintahan dan masyarakat umum. Ia mengusulkan pembatalan rencana pembelian pesawat baru oleh Kementerian BUMN untuk maskapai penerbangan Garuda Indonesia. Menurut Rizal pembelian pesawat baru tersebut adalah kebijakan yang tidak tepat dan memboroskan uang negara.^[30] Beberapa hari kemudian, Rizal juga mengkritik proyek pembangunan listrik 35.000 megawatt yang dianggap tidak realistis dan mengatakan bahwa rencana itu adalah proyek ambisius Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang tertunda. Kritikan tersebut segera mengundang reaksi keras dari Jusuf Kalla dan beberapa pejabat negara lainnya. Kontroversi ini sempat membuat kegaduhan dalam kabinet pemerintahan Jokowi - JK.^[31]

Banyak pihak yang mengecam dan mengatakan bahwa kritik yang dilakukan Rizal Ramli di depan publik adalah suatu perbuatan yang tidak etis dan menimbulkan kegaduhan di jajaran kabinet yang sedang berusaha keras mengatasi masalah perekonomian yang sedang mengalami kelesuan. Namun juga tidak sedikit yang setuju dan mendukung kritik Rizal Ramli yang dianggap membuka hal-hal yang terjadi di sekeliling Presiden Jokowi yang tak diketahui oleh masyarakat luas.^{[30][32][33][34]}

Pada tahun 2018, Rizal Ramli menyatakan siap maju untuk mencalonkan diri sebagai capres dalam pemilihan presiden (pilpres) tahun 2019. Bahkan ia juga melontarkan sebuah janji yang akan ditepatinya jika terpilih menjadi presiden. Rizal Ramli berjanji akan menangkap 100 orang berengsek Indonesia pada hari pertamanya menjabat sebagai seorang presiden. Orang-orang berengsek tersebut kemudian akan dibuangnya ke Pulau Malaria di Indonesia tengah.^[35]

Kritik-kritik pedas terhadap sesuatu yang dianggap tidak wajar, yang dilancarkan Rizal Ramli seakan tiada henti. Kritikan-kritikannya yang sempat menimbulkan kontroversi pada awalnya kini telah dipahami masyarakat dan mendapatkan apresiasi yang tinggi. Dalam survei terhadap kinerja para menteri dalam setahun pemerintahan Jokowi yang dilakukan oleh setidaknya enam lembaga survei, Rizal Ramli mendapatkan skor yang tinggi. Sebagai menteri yang baru menjabat sebagai hasil reshuffle, namanya selalu menempati posisi lima besar.^[36][37][38]

Rizal menikah dengan seorang perempuan berdarah Jawa, Herawati M. Mulyono, dan dikaruniai 3 orang anak, yaitu Dhitta Puti Saraswati, Dipo Satria Ramli, dan Daisy^[39][40] .^[2][6] Setelah ditinggal mati oleh istrinya, Herawati M. Mulyono, Rizal kemudian menikah lagi dengan Marijani atau Liu Siaw Fung, seorang perempuan berdarah Tionghoa. Namun kembali ia ditinggal mati oleh istri keduanya pada tahun 2011.^[1]

• (Indonesia) "Profil Rizal Ramli" Merdeka.com.
• (Indonesia) "Sambil Gebrak Meja, Rizal Ramli Tolak US$ 3 M dari Freeport" Tempo.
• (Indonesia) "Mempertahankan SBY Cost-nya Mahal, Rp 80 Triliun per Tahun" Diarsipkan 2015-09-24 di Wayback Machine. RMOL.
• (Indonesia) "Kritik Kepada Rizal Ramli Dinilai Sudah tidak Fair" Diarsipkan 2015-08-25 di Wayback Machine. Pikiran Rakyat.