Hazairin lahir di tengah-tengah keluarga taat beragama, dari pasangan Zakaria Bahri (Bengkulu) dan Aminah (Minangkabau). Ayahnya adalah seorang guru dan kakeknya, Ahmad Bakar, adalah seorang ulama. Dari kedua orang tersebut, Hazairin mendapat dasar pelajaran ilmu agama dan bahasa Arab.[1]
Kehidupan
Hazairin menamatkan pendidikannya di Rechtshoogeschool te Batavia (Sekolah Tinggi Hukum Jakarta) pada tahun 1936, dengan gelar doktor hukum adat. Setamat kuliah, Hazairin bekerja sebagai kepala Pengadilan Negeri Padang Sidempuan (1938–1945). Selama menjabat, Hazairin juga melakukan penelitian terhadap hukum adat Tapanuli Selatan. Atas jasa-jasanya itu, dia diberikan gelar "Pangeran Alamsyah Harahap."
Pada April 1946, dia diangkat sebagai Residen Bengkulu, merangkap Wakil Gubernur Militer Sumatera Selatan. Ketika menjabat sebagai residen, dia mengeluarkan uang kertas yang dikenal sebagai "Uang Kertas Hazairin." Sesudah revolusi fisik berakhir, dia diangkat menjadi Kepala Bagian Hukum Sipil Kementerian Kehakiman.
Hazairin terjun di kancah perpolitikan Indonesia, dengan ikut mendirikan Partai Persatuan Indonesia Raya (PIR). Bersama Wongsonegoro dan Rooseno, dia menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sementara sebagai wakil Partai PIR. Dalam kapasitasnya sebagai wakil partai pula, Hazairin diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Ali Sastroamidjojo I (1953–1955). Pada Pemilu 1955, Partai PIR terpecah menjadi dua, yakni PIR - Wongsonegoro dan PIR - Hazairin. Dalam pemilihan tersebut, PIR - Hazairin hanya memperoleh 114.644 suara atau setara dengan satu kursi.[2]
Selesai terjun di dunia politik, Hazairin menjadi Guru Besar Hukum Adat dan Hukum Islam di Universitas Indonesia. Dia juga menjadi Guru Besar di Universitas Islam Jakarta, Perguruan Tinggi Hukum Militer (PTHM), dan Pendidikan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).
Kematian
Makam Hazairin di Taman Makam Pahlawan Kalibata
Hazairin meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 1975 dan dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta. Atas jasa-jasanya, pada tahun 1999 Pemerintah mengukuhkan Hazairin sebagai Pahlawan Nasional.[3]
Karya
Pergolakan Penyesuaian Adat Kepada Hukum Islam (1952)
Tujuh Serangkai Tentang Hukum (1981)
Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur’an dan Hadits (1982)
Hendak Kemana Hukum Islam (1976)
Perdebatan dalam Seminar Hukum tentang Faraidhh (1963)
Hukum Kekeluargaan Nasional
Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.
Hukum Pidana Islam Ditinjau dari Segi-segi, dan Asas-asas Tata Hukum Nasional; Demokrasi Pancasila (1970
Negara Tanpa Penjara (1981)
Hukum Baru di Indonesia (1973)
Ilmu Pengetahuan Islam dan Masyarakat (1973)
Demokrasi Pancasila (1981)
Referensi
^Abu Bakar, Prof. Dr. Hazairin SH dan Pemikiran Hukum Kewarisan Bilateral, IAIN Antasari
