Sebelum memangku jabatan tertinggi di militer, Endriartono pernah menduduki beberapa jabatan penting di Angkatan Darat, antara lain Kepala Staf TNI Angkatan Darat (9 Oktober 2000 – 4 Juni 2002), Wakil Angkatan Darat Kepala Staf, dan Panglima Sekolah Militer Indonesia. Sebelumnya ia juga menjabat Asisten Operasi Kepala Staf Umum Angkatan Darat di Mabes TNI. Ketika mantan presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei, Endriartono adalah komandan pengawal presiden.
Kehidupan pribadi
Orang tuanya adalah Sutarto dan Siti Sumarti Sutarto. Endriartono dikaruniai tiga orang anak, satu putri bernama Ratri Indrihapsari dan dua putra Indra Gunawan Sutarto dan M. Adi Prasantyo Sutarto, dari pernikahannya dengan Andy Widayati.
Karier militer
Karier Endriartono semakin melesat pada era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Pada tanggal 9 Oktober2000, Gus Dur melantik Endriartono sebagai KASAD menggantikan Jenderal Tyasno Sudarto.
Selain kemampuan dalam bidang militer, Endriartono juga mampu aktif berbahasa Inggris dan telah menyelesaikan pendidikan kesarjanaan strata I dari Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM) Jakarta.
Endriartono mengikuti berbagai macam pendidikan militer untuk pencapaian jenjang kariernya, antara lain Sussarcab Inf, Suslapa Inf, Seskoad, Sesko ABRI dan Lemhanas. Pendidikan pengembangan spesialisasi pun ditempuhnya, seperti Susjurpa Jasmil, Sus Bahasa Inggris, Air Borne, Ranger, Path Finder, Combat Instructor Course dan Kursus Komandan Batalyon Infanteri.
Puncak karier militer Endriartono adalah ketika Presiden Megawati Soekarnoputri mempercayakan pucuk pimpinan TNI ke pundaknya, sebagai Panglima TNI, pada 7 Juni2002. Sejarah kemudian mencatatkan namanya sebagai Panglima TNI yang ke-12.
Tumbangnya tatanan politik Orde Baru dan munculnya era Reformasi 1998 menjadi titik balik sejarah TNI. TNI pun gencar melakukan reformasi tugas, fungsi serta perannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berorientasi pada aspek pertahanan dan keamanan. Perlahan-lahan reformasi tersebut memulihkan kepercayaan rakyat terhadap TNI.
Namun komitmen yang ditunjukkan dari atas ke bawah, mulai dari petinggi TNI hingga prajuritnya, lambat laun mendapat kepercayaan masyarakat. Netralitas militer diuji ketika negara ini menyelenggarakan pemilihan langsung tahun 2004 untuk pertama kalinya, ketika para politisi dan partai politik kembali berupaya untuk menarik militer ke dalam arena politik. Di bawah kepemimpinan Jenderal Endriartono Sutarto, pihak kepolisian menentang keras upaya tersebut. Endriartono dengan tegas dan konsisten mencegah tangan-tangan politik menyusup ke dalam lembaga tersebut. Pemilu tahun 2004 sukses dan dianggap sebagai pemilu paling demokratis yang pernah diselenggarakan negara ini. Pensiunan jenderal militer, Susilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai presiden dan TNI tetap menjaga jarak dari praktik politik. Endriartono telah menunjukkan seruan patriotiknya dan memainkan peran penting dalam menjaga netralitas TNI pada pemilu tahun 2004.
Endriartono Sutarto saat menjabat Panglima TNI
Selama masa jabatannya, banyak beberapa kasus besar yang menonjol yang melibatkan TNI dan kebijakan pertahanan keamanan di Indonesia. Termasuk diantaranya tercapainya kesepakatan perdamaian di Aceh setelah proses panjang diplomasi di Helsinki. Endriartono, sebagai Panglima TNI kala itu, menjadi faktor penting dalam keberhasilan perdamaian Aceh di lapangan.
Bahkan atas peran penting dan integritasnya menjaga netralitas TNI, mensukseskan operasi tsunami, menjaga perdamaian Aceh dalam masa kritis, dan pengabdian dan dedikasinya kepada bangsa dan tanah air tercinta, maka pada tanggal 10 November2008 bertepatan dengan hari Pahlawan, Modernisator menganugerahinya penghargaan “Mengenang Pahlawan Masa Kini” kepadanya.[1]
Prestasi lain Endriartono selama menjabat sebagai Panglima TNI adalah ketika melakukan reformasi struktur dan jabatan di TNI. Endriartono mengambil keputusan untuk meletakkan harkat dan peringkat semua angkatan untuk berada di dalam garis kesetaraan yang murni. Angkatan Darat, Laut dan Udara adalah sejajar dan seiring dalam segala hal.
Nuansa bahwa TNI selama ini lebih sering didominasi oleh Angkatan Darat dapat dinetralisir oleh Endriartono dengan sangat sistematis, jelas dan tegas. Jabatan-jabatan tertentu yang tadinya hanya bisa diduduki oleh personil Angkatan Darat, dirombak dengan menyeimbangkan posisi jabatan sesuai dengan performa perwira TNI secara adil.
Endriartono yang saat itu merupakan Perwira Tinggi Angkatan Darat, sangat menghargai kedudukan Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Pada era kepemimpinan Endriartono, maka ada perwira Angkatan Udara yang ditugaskan menjadi Asisten Logistik dijajaran Mabes TNI, ada Kasum TNI yang sudah puluhan tahun tidak pernah dijabat oleh Perwira Angkatan Udara, ditugaskan kembali olehnya.
Demikian pula jabatan Sekjen Dephan, yang sepanjang sejarah belum pernah ditugaskan kepada Angkatan Udara, pada waktu itu diberikan kepada Angkatan Udara. Disisi lain, jabatan bintang tiga dijajaran Mabes TNI yang diwaktu-waktu terdahulu hanya di dominasi Angkatan Darat saja, direstrukturisasi menjadi hanya tiga posisi, dan harus dijabat masing-masing oleh Angkatan Darat, Laut dan Udara. Pada akhirnya, saat Endriartono turun dari jabatan Panglima TNI, dia menyerahkan jabatannya kepada Perwira Tinggi dari Angkatan Udara.
Jabatan militer
Berikut beberapa posisi yang pernah dijabat Endriartono:[2]
Sejak tahun 2010 Endriartono Sutarto aktif sebagai ketua eksekutif 7 Summits Expedition Wanadri
Setelah mengundurkan diri dari militer, Endriartono Sutarto melanjutkan aktivitasnya di sejumlah organisasi. Kecintaannya terhadap aktivisme dan organisasi terlihat di usianya yang masih muda ketika ia memimpin organisasi siswa di sekolahnya, SMA Negeri 2 Bandung dari tahun 1966 hingga 1967.
Pada bulan September 2010, Endriartono menjadi dewan penasihat tim pembela KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Keterlibatannya dalam dewan yang membela KPK telah menimbulkan spekulasi bahwa ada “tangan-tangan berkuasa yang tidak terlihat” di balik upaya kriminalisasi pimpinan KPK saat itu, Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah. “Saya tidak ingin berspekulasi. Tapi kalau begitu, dengan saya di dewan (tim pembela Bibit-Chandra), ‘tangan-tangan kuat yang tak terlihat’ harus berpikir dua kali untuk melanjutkan apa pun yang ingin mereka lakukan,” kata Endriarto suatu kali.[3]
Sejak tahun 2010 Endriartono aktif sebagai ketua eksekutif Ekspedisi 7 Summits[4]Wanadri dan juga menjadi penasehat Gerakan Indonesia Mengajar. Tak kenal lelah, Endriartono juga menjadi penasihat Yayasan Indonesia Setara.
Pengalamannya memimpin angkatan bersenjata negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dengan ribuan suku dan kompetensi dalam menangani konflik membuat Endriartono mendapat pengakuan tidak hanya di dalam negeri namun juga di luar negeri. Ia diundang oleh Pusat Dialog Militer untuk membantu mencari penyelesaian konflik Myanmar.[5]
Karier politik
Endriartono mulai terjun ke politik praktis sejak bulan September2012. Beberapa pihak menduga terjunnya Endriartono ke politik praktis karena akan ikut serta dalam pemilihan presiden RI pada tahun 2014. Endriartono mulai bergabung dengan Partai Nasional Demokrat sejak tanggal 30 September 2012.[6] Di salah satu cuplikan video dalam acara Mata Najwa di Metro TV, Endriartono mengatakan bahwa ia sebenarnya belum bergabung dengan partai Nasdem, tetapi baru bergabung dengan organisasi massanya.[7] Dalam perjalanan politiknya ternyata Endriartono sudah menjadi anggota dewan pembina Partai Nasional Demokrat dan bahkan diisukan ia akan menjadi Ketua Umum Partai Nasional Demokrat[8] pada saat kongres Nasional Demokrat yang akan dilaksanakan pada akhir Januari2013.
Bergabungnya Endriartono dengan Partai Nasdem menimbulkan banyak pertanyaan banyak pihak. Namun Endriartono menegaskan bahwa bergabungnya ia ke partai Nasdem tujuannya adalah untuk melakukan perubahan. "Untuk bisa melakukan perubahan itu perlu power, tanpa power itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sistem di Indonesia itu, sampai saat ini, untuk mendapatkan power kita harus memenangkan pemilu. kalau tidak menjadi presiden, minimal DPR terkuasai, dan bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang bisa membantu rakyat," katanya.[9]
Dalam survey LSI tentang pilpres 2014,[10] nama Endriartono masuk sebagai calon alternatif Presiden RI yang dinilai berdasarkan lima kategori yaitu:
Mampu memimpin negara & pemerintahan
Tidak melakukan atau diopinikan melakukan KKN atau suap
Tidak melakukan atau diopinikan melakukan tindak kriminal atau pelanggaran HAM
Jujur, amanah atau bisa dipercaya
Mampu berdiri di atas semua kelompok atau golongan
Urutan personil berdasarkan survey LSI ini adalah sebagai berikut:
Mahfud MD 79
Jusuf Kalla 77
Dahlan Iskan 76
Sri Mulyani 72
Hidayat Nurwahid 71
Agus Martowardojo 68
Megawati Soekarnoputri 68
Djoko Suyanto 67
Gita Wirjawan 66
Chairul Tanjung 66
Endriartono Sutarto 66
Hatta Rajasa 66
Surya Paloh 64
Pramono Edhie Wibowo 64
Sukarwo 63
Prabowo Subianto 61
Puan Maharani 61
Ani Yudhoyono 60
Dalam survey LSI ini Endriartono berada pada peringkat ke-11 dengan total nilai 66. Atas hasil survey ini Endriartono memberikan tanggapan dengan mengatakan, "Tentu saya ucapkan terima kasih bagi responden. Tentu itu merupakan salah satu tantangan untuk merealisasikan harapan itu,"[11].
Pada tanggal 25 Januari2013, Partai Nasdem menyelenggarakan Kongres dan Surya Paloh terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Nasdem untuk periode 2012-2017. Hasil kongres memberikan mandat penuh kepada Surya Paloh untuk menyusun kepengurusan yang baru dengan tujuan untuk memenangkan pemilu legislastif pada tahun 2014. Pada tanggal 8 Februari 2013 Surya Paloh mengumumkan struktur kepengurusan Nasdem yang baru dan nama Endriartono Sutarto tercatat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem.[12]
Kontroversi
Keputusan Endriartono Sutarto untuk mengajukan surat pengunduran diri sebagai Panglima TNI sebelum masa jabatannya selesai mengejutkan banyak pihak. Pada bulan Oktober 2004 Mabes TNI di Cilangkap membenarkan pengunduran diri tersebut dan menyebutkan tiga syarat yang diminta Endriartono. Menurut Mabes TNI dalam surat yang diserahkan kepada presiden saat itu Megawati Soekarnoputri Endriarto, pertama-tama, perlunya pentingnya reorganisasi di tubuh TNI, faktor usia (pensiun Endriartono diperpanjang dua tahun), dan pengganti salah satu kepala stafnya.[13]
Setelah pensiun, Endriartono menduduki jabatan komisaris di perusahaan minyak negara Pertamina namun hal itu tidak bertahan lama karena Endriartono segera mengundurkan diri. Informasi yang beredar menyebutkan, Endriartono merasa tidak nyaman menerima gaji bulanan yang besar dari perusahaan, sementara ia tidak berbuat banyak untuk mendapatkannya.[14]
“Saya mengundurkan diri dari jabatan saya di Pertamina karena saya melihat Pertamina tidak memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat. Meski merupakan perusahaan yang berorientasi pada keuntungan namun bukan berarti hanya mencari keuntungan semata karena mengelola sumber daya alam yang strategis bagi masyarakat. kebutuhan,” kata Endriartono.[15]
Marsekal (Purn) Chappy Hakim menilai keputusan tersebut harus diambil karena prinsip dan nilai-nilai yang dipegang teguh Endriartono berbenturan dengan apa yang ditemukannya di dalam perusahaan yang pernah dikenal sebagai salah satu perusahaan perusahaan negara yang paling korup.[16]
Penghargaan
Tanda Jasa dan Brevet
Anugerah tanda jasa dan brevet yang dimiliki, antara lain:
_Bintang_Mahaputera_Adipradana.png){kind=small}
_Bintang_Dharma.png){kind=small}
_Bintang_Jalasena_Utama.png){kind=small}
_Bintang_Swa_Bhuwana_Paksa_Utama.png){kind=small}
_Bintang_Bhayangkara_Utama.png){kind=small}
_ribbon.png){kind=small}
_ribbon.svg){kind=small}
_ribbon.png){kind=small}
_Ribbon.png){kind=small}
_ribbon.png){kind=small}
_Satyalencana_Seroja.png){kind=small}
_Satyalencana_Wira_Karya.png){kind=small}
