Tujuan dilakukannya penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan terhadap hak anak dalam memperoleh kewarganegaraan dan bagaimana perlindungan hak anak untuk memperoleh kewarganegaraan dari perkawinan campuran. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Perlindungan terhadap hak anak dalam memperoleh kewarganegaraan, dijamin dalam  peraturan perundang-undangan, bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Anak sebagai warga negara yang merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. 2. Status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak yang berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.  Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin. Hal ini dilakukan karena Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menganut tidak mengenal kewarganegaraan ganda (bipatride) ataupun tanpa kewarganegaraan (apatride). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak merupakan suatu pengecualian. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diatur mengenai, anak yang dilahirkan dari Perkawinan Campuran berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata kunci: Anak, Perkawinan Campuran

Informasi yang terkait dengan HAK ANAK MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN DARI PERKAWINAN CAMPURAN

Hak Hak kodrati dan hak ikhtiyari Hak-hak buruh Hak sipil dan politik Hak positif dan hak negatif Hak-hak reproduktif Hak cipta Hak asasi manusia Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia Konvensi Hak-Hak Anak Deklarasi Hak-Hak Hak ekonomi, sosial, dan budaya Hak minoritas Hak perempuan Hak asasi hewan Hak digital Hak-hak pasien hamil Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik Deklarasi Hak-Hak Virginia Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas Gerakan Hak-Hak Sipil Afrika-Amerika (1955-1968) Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat Kritik terhadap hak cipta Komisi…

Hak-Hak Asasi Manusia Antarnegara Perbara Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Gerakan Hak-Hak Sipil Afrika-Amerika (1896–1954) Hak-hak wanita di Pakistan Hak asasi manusia di Jerman Tiga generasi hak asasi manusia Hak istirahat dan bersantai Hak suara Hak cipta di Indonesia Hak atas air Pelanggaran hak cipta Hak reklame Konferensi Internasional Hak Asasi Manusia Hong Soon-hak Pembela hak asasi manusia Hak suara perempuan di Swiss Hak tanggungan Hak asuh anak Gerakan hak pria Noh Young-hak Hak pilih universal Hak LGBT di Malta Hak LGBT di Kenya Hak LGBT di Rumania Hak atas keamanan pribadi Hak asasi manusia di Taiwan Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Penduduk Hak penguasaan atas tanah Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa Penghapusan hak cipta Hak asasi manusia di Kamboja Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Hak-hakan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Deklarasi Hak-Hak Anak Komite Hak Anak Hak LGBT di Kamerun Hak LGBT di Finlandia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Hak ekstirpasi Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa Peraturan hak cipta Amerika Serikat Daf