Hak digital

Hak
Perbedaan teoretis
Hak klaim dan hak kebebasan Hak individu dan hak kolektif Hak kodrati dan hak ikhtiyari Hak positif dan hak negatif
Hak asasi manusia
Hak sipil dan politik Hak ekonomi, sosial, dan budaya Hak generasi ketiga
Berdasarkan penerima
Anak-anak Buruh Difabel Hewan Interseks LGBT Manusia Minoritas Penduduk asli Perempuan
Kelompok hak lainnya
Hak penentuan nasib sendiri Hak reproduktif
l b s

Internet
Sebuah visualisasi Opte Project dari jalur routing melalui sebagian dari Internet
Umum Akses Penyensoran Demokrasi Kesenjangan digital Hak digital Kebebasan informasi Sejarah Internet Fenomena Internet Kenetralan Internet Perintis Privasi Sosiologi Penggunaan
Tata kelola ICANN Internet Engineering Task Force Internet Governance Forum Internet Society
Infrastruktur informasi Domain Name System Hypertext Transfer Protocol Titik sambung Internet Internet Protocol Internet protocol suite Penyedia jasa Internet Alamat IP Internet Message Access Protocol Simple Mail Transfer Protocol
Jasa Blog Mikroblog Surel Faks Berbagi berkas Transfer berkas Permainan Pesan instan Podcast Toko Televisi Voice over IP World Wide Web pencarian
Panduan Buku Indeks Garis besar
Portal Internet
l b s

Hak digital (bahasa Inggris: digital rights) merupakan bagian dari hak asasi manusia (human rights).^[1] Setiap orang dimanapun ia berada dijamin untuk dapat mengakses, menggunakan, membuat, dan menyebarluaskan hal yang berbau digital atau media digital.^[2] Setiap orang berhak untuk menikmati dan menggunakan sebebas-bebasnya terkait media digital selama tidak melanggar aturan yang ada.^[3] Hak digital juga bisa diartikan sebagai pelaksanaan hak asasi manusia di dunia digital, yaitu mengekspresikan diri secara aman, pribadi atau privat, terjamin dan itu berkelanjutan. Sehingga setiap orang tak dapat diganggu atau dibatasi aksesnya dalam penggunaan media digital.^[4]

Hak digital adalah hak asasi manusia bagi setiap orang yang memungkinkan ia menggunakan, membuat, dan mempublikasikan media digital atau untuk mengakses dan menggunakan komputer, perangkat elektronik lainnya serta jaringan telekomunikasi. Hak digital ini juga berarti hak hukum.^[5] Beberapa negara mengakui hak tersebut dan diimplementasikannya dalam hukum positif.^[6] Hak ini idealnya melekat pada diri setiap orang yaitu ia sebagai pelaku digital. Dalam menggunakan haknya, mereka harus dijamin dari rasa takut, direpresi, dipersekusi atau dilarang-larang oleh siapa saja.^[3] Hak digital ini tidak memandang jenis kelamin, usia, ras, gender, dan lain sebagainya.^[4] Hakikatnya, hak digital meliputi kegiatan dalam jaringan atau online seperi hak untuk mengakses informasi (right to access), hak untuk berekspresi (right to express), dan hak atas rasa aman (right to be safe).^[1]

Pada 2012, Dewan Hak Asasi Manusia PBB sepakat jika “hak yang dipunyai orang secara luring pula wajib dilindungi secara daring”. Perihal ini menampilkan jika PBB merekomendasikan guna memperluas HAM ke dunia maya tanpa wajib mendefinisikannya selaku hak-hak baru.^[7]

88 rekomendasi yang dibuat oleh Pelaporan Khusus tentang pemajuan dan perlindungan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam laporan Mei 2011 kepada Dewan Hak Asasi Manusia dari Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa termasuk beberapa yang berkaitan dengan masalah akses Internet.^[8] Rekomendasi ini telah mengarah pada saran bahwa akses Internet itu sendiri adalah atau seharusnya menjadi hak asasi manusia yang mendasar.^[9][10]

Kosta Rika melalui Putusan Mahkamah Agung 30 Juli 2010 menyatakan, "Tanpa takut akan keraguan, dapat dikatakan bahwa teknologi ini [teknologi informasi dan komunikasi] telah mempengaruhi cara manusia berkomunikasi, memfasilitasi hubungan antara orang dan institusi di seluruh dunia dan menghilangkan hambatan ruang dan waktu. Saat ini, akses ke teknologi tersebut menjadi alat dasar untuk memfasilitasi pelaksanaan hak-hak dasar dan partisipasi demokrasi (e-demokrasi) dan kontrol warga, pendidikan, kebebasan berpikir dan berekspresi, akses informasi dan publik layanan daring, hak untuk berkomunikasi dengan pemerintah secara elektronik dan transparansi administratif, antara lain. Ini termasuk hak dasar untuk mengakses teknologi ini, khususnya, hak akses ke Internet atau World Wide Web".^[11]

Pada 2000, Parlemen Estonia meluncurkan program besar-besaran untuk memperluas akses ke pedesaan. Menurut pendapat pemerintah, internet sangat penting bagi kehidupan di abad ke-21.^[12]

Menurut Kementerian Transportasi dan Komunikasi Finlandia pada Juli 2010, setiap orang di Finlandia harus memiliki akses ke koneksi broadband satu megabit per detik, dan pada tahun 2015, akses ke koneksi 100 Mbit/s.^[13]

Dewan Konstitusi Prancis selaku pengadilan tertinggi negara tersebut menyatakan pada bulan Juni 2009, bahwa akses ke Internet sebagai hak asasi manusia dalam keputusan tegas yang melanggar bagian dari hukum HADOPI. Hukum HADOPI adalah kewenangan pemerintah melalui undang-undang yang akan melacak pelaku dan tanpa peninjauan kembali dan secara otomatis memutus akses jaringan bagi mereka yang terus mengunduh materi terlarang setelah dua kali peringatan.^[14]

Pasal 5A dari Konstitusi Yunani menyatakan bahwa semua orang berhak untuk berpartisipasi dalam Masyarakat Informasi dan bahwa negara berkewajiban untuk memfasilitasi produksi, pertukaran, penyebaran, dan akses ke informasi yang dikirimkan secara elektronik.^[15]

Mulai tahun 2011, Telefónica, perusahaan telekomunikasi bekas monopoli negara yang memegang kontrak "universal service", harus menjamin untuk menawarkan koneksi internet dengan harga "cukup" setidaknya satu megabyte per detik di seluruh Spanyol.^[16]

Indonesia melalui UUD 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".^[17]

Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia pun menyatakan, "Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia; berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya; mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia."^[18]

Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi juga sedang berada di Prolegnas.^[19]

Pemahaman mengenai sumber dan hak cipta digital menjadi komponen penting dalam segi teknologi berkaitan dengan pembuatan model konten digital.^[20] Teknologi digital di sisi lain mengubah hak dasar setiap orang seperti kebebasan berekspresi dan akses informasi. Akses masyarakat terhadap kemajuan teknologi digital melahirkan masyarakat yang terbiasa menggunakan teknologi informasi dalam berbagai aktivitas sosial.^[21] Melek teknologi di sinilah menjadi keahlian yang harus dimiliki oleh masyarakat.^[22] Dengan teknologi digital, segala hal lebih mudah diakses dan masyarakat juga lebih mudah dalam mengekspresikan diri. Selain itu, masyarakat juga dapat menjadi produsen, distributor, sekaligus konsumen dan penerima manfaat dari kegiatan ekonomi digital.^[23] Hal inilah yang menyebabkan hak dan perlindungan digital perlu diatur sesuai dengan perkembangan digital agar memudahkan praktik perlindungan ciptaan itu sendiri.^[24][25]

Pelanggaran terhadap hak digital semakin rentan terjadi jika tidak diatur berdasarkan ketentuan hukum yang tetap, misalnya aksi doksing yang dilakukan terhadap oknum pengguna digital.^[2] Pelanggaran hak digital merupakan bentuk dari perenggutan kebebasan digital.^[26] Setiap orang yang melanggar hak digital orang lainnya dapat dituntut secara hukum. Namun tak semuanya pula, karena keterbatasan peratutan. Hukum digital mengatur tentang ini. Hukum digital merupakan aturan etika dalam penggunaan teknologi digital. Misalnya orang yang melakukan perbuatan doksing dapat dijerat dengan hukum tersebut.^[27] Misalnya di Indonesia pelaku doksing dapat di penjara maksimal dua tahun berdasarkan Pasal 17 Huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.^[28]

Banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dapat menjerat para pelanggar hak digital. Itupun digolongkan berdasarkan kriterianya. Setiap kriterian akan dilihat apakah akan memenuhi unsur pada setiap pasal dalam peranturan perundang-undangan yang dilanggar tersebut. Di Indonesia sendiri hukum digital itu dikategorikan menjadi lima, yaitu:

1. Aspek hak cipta
2. Aspek merek dagang
3. Aspek fitnah dan pencemaran nama baik
4. Aspek privasi
5. Aspek yurisdiksi dalam ruang siber.^[27]

Perlindungan terhadap hal digital terbagi menjadi dua, hal itu terkait perbedan pengertian, yaitu hukum digital dan keamanan Digital. Hukum digital atau aturan yang mengatur etika setiap orang dalam penggunaan tekhnologi digital ditengah-tengah masyarakat. Setiap warga digital harus menyadari bahwa melanggar hak digital orang lain seperti mencuri data dan penyebarluasan data pribadi, maupun perusakan properti digital orang lain dapat dijerat hukum.^[27] Sedangkan keamanan digital atau biasa disebut cyber security merupakan aktivitas pengamanan terhadap sumber daya telematik seperti pengamanan data pribadi dan lain sebagainya yang berhubungan dengan digital.^[29]

Beberapa cara menguatkan keaman digital agar hal digital tak dilanggar sebagai barikut:

1. Langganan layanan audit digital
2. Sediakan tools untuk membuat password yang kuat dan aman
3. Kelola password pribadi
4. Gunakan layanan cloud
5. Phishing bersifat pribadi.^[27]

Perserikatan Bangsa-Bangsa (disingkat: PBB) atau United Nations menyatakan bahwa hak digital merupakan perpanjangan dari hak. Hal itu ditetapkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (disingkat: Duham). Tujuan utamanya untuk menjamin akses ke internet, menghindari digital dan penggunaan jaringan yang tepat. Karena kurangnya konsensus internasional menyebabkan setiap negara mengembangkan piagam hak digitalnya masing-masing.^[25]

Walau tidak ada penyelarasan aturan yang berakibat setiap negara memiliki aturannya sendiri terkait hak digital ini, PBB memberikan beberapa pedoman umum yang dapat menjadi patokan bagi semua negara:

1. Akses universal dan setara, bahwa setiap yang harus dapat mengakses internet terlepas dari pendapatan mereka, lokasi geografis atau kecacatan mereka. Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengakui dalam sebuah laporan bahwa hak akses sangat penting untuk kebebasan berpendapat.
2. Kebebasan berekspresi, informasi dan komunikasi, bahwa hak asasi manusia dasar ini terancam di internet ketika pemerintah memblokir situs web atau jejaring sosial yang merupakan pelanggaran terhadap hak untuk berkomunikasi dan berserikat bebas, atau menyensor konten, yang bertentangan dengan kebebasan berekspresi dan informasi.
3. Privasi dan perlindungan data, barga negara harus memiliki kendali atas siapa yang menyimpan data pribadi mereka dan dapat menghapusnya kapan saja. Hak privasi terancam di Internet oleh pencurian kredensial, perampasan data pribadi dan penggunaannya untuk keuntungan finansial, dan lain sebagainya.
4. Hak atas anonimitas, bahwa hak atas anonimitas dan enkripsi komunikasi sangat terancam di negara-negara yang melarang pengiriman pesan dan komunikasi terenkripsi, yang diperlukan untuk transaksi yang andal dan aman di Internet.
5. Hak untuk dilupakan, bahwa hak untuk menghapus informasi pribadi seseorang dari pencarian, basis data, dan direktori Internet. Saat ini diakui oleh UE dalam GDPR sebagai 'hak untuk menghapus' dan telah diterapkan di negara lain seperti Argentina, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan India.
6. Perlindungan anak di bawah umur, bahwa pemerintah tidak hanya harus memastikan perlindungan anak-anak di Internet, seperti dalam kasus pornografi anak, tetapi juga memastikan bahwa perusahaan menyediakan sarana untuk menjamin akses yang aman tanpa melanggar hak-hak anak.
7. Hak milik intelektual, bahwa penulis harus dijamin pengakuan atas karya seni atau sastra mereka dan hak untuk mendapatkan imbalan atas penggunaannya, sambil menjamin akses gratis ke karya-karya yang sudah ada dalam domain publik.^[25]

Uni Eropa (UE) mengusulkan kerangka kerja bersama hak atas perlindungan data pribadi tersebut terhadap negara yang berada dibawah naungannya. Misalnya, Regulasi Perlindungan Data Umum (GDPR) yang mulai berlaku pada tahun 2018. Aturan itu mewajibkan negara-negara anggota untuk menjaga data pribadi warga negara dan mengizinkan pergerakan data secara bebas.^[30]

Laporan Freedom House on the Net 2018 merumuskan jika ada indikasi otoritarianisme digital yang tidak hanya terjalin di Indonesia, tetapi pula di seluruh dunia. Keadaan ini dibuktikan dengan upaya bermacam Pemerintah di seluruh dunia dalam memperketat kontrol atas informasi publik serta memakai klaim “kabar palsu” guna menekan perbandingan komentar menyusut dalam tahun kedelapan berturut- turut semenjak 2010.^[31]

SAFEnet menyatakan bahwa situasi hak digital Indonesia waspada pada 2018,^[32][33] dan pemenuhan hak digital kian memburuk serta mendekati otorianisme di tahun 2020.^[34][35]