Hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya adalah hak asasi manusia yang terkait dengan aspek sosioekonomi dan budaya, seperti hak pendidikan,
hak atas perumahan, hak atas standar hidup yang layak, hak kesehatan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya. Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya diakui dan dilindungi oleh instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional dan regional.[1] Negara anggota memiliki kewajiban hukum untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, dan diharapkan akan mengambil langkah "secara progresif" untuk mewujudkan hak-hak tersebut. Hal inilah yang membedakannya dari hak-hak sipil dan politik, karena hak-hak sipil dan politik harus dipenuhi dengan segera, sementara pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya cenderung dibatasi oleh ketersediaan sumber daya suatu negara; contohnya, negara miskin seperti Haiti tidak dapat langsung mewujudkan hak atas perumahan untuk semua warganya.
Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal mengakui beberapa hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, sementara instrumen utama yang berisi tentang hak-hak ini adalah Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Konvensi Hak-Hak Anak dan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita mengakui dan melindungi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya anak-anak dan perempuan. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial melarang diskriminasi berdasarkan ras atau etnis terkait dengan pemenuhan sejumlah hak ekonomi, sosial dan budaya (walaupun pelarangan tersebut juga terkandung di dalam perjanjian-perjanjian HAM lainnya). Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas juga melarang diskriminasi atas dasar disabilitas, termasuk penolakan akomodasi yang patut.
Catatan kaki
