Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Artikel ini perlu diwikifikasi agar memenuhi standar kualitas Wikipedia. Anda dapat memberikan bantuan berupa penambahan pranala dalam, atau dengan merapikan tata letak dari artikel ini. Untuk keterangan lebih lanjut, klik [tampil] di bagian kanan. Mengganti markah HTML dengan markah wiki bila dimungkinkan. Tambahkan pranala wiki. Bila dirasa perlu, buatlah pautan ke artikel wiki lainnya dengan cara menambahkan "[[" dan "]]" pada kata yang bersangkutan (lihat WP:LINK untuk keterangan lebih lanjut). Mohon jangan memasang pranala pada kata yang sudah diketahui secara umum oleh para pembaca, seperti profesi, istilah geografi umum, dan perkakas sehari-hari. Sunting bagian pembuka. Buat atau kembangkan bagian pembuka dari artikel ini. Susun header artikel ini sesuai dengan pedoman tata letak. Tambahkan kotak info bila jenis artikel memungkinkan. Hapus tag/templat ini.

Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Jenis
Jenis	Alat kelengkapan DPR yang berfungsi untuk mengatur agenda DPR serta mengelola lingkup kerja dari komisi-komisi yang ada di DPR
Pimpinan
Ketua	Puan Maharani (PDI-P)
Wakil Ketua	Adies Kadir (Golkar)
Wakil Ketua	Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra)
Wakil Ketua	Saan Mustopa (NasDem)
Wakil Ketua	Cucun Ahmad Syamsurijal (PKB)
Komposisi
Partai & kursi	PDI-P (13)   Golkar (10)   Gerindra (9)   NasDem (7)   PKB (7)   Demokrat (5)   PKS (4)   PAN (4)   PPP (2)
Situs web
Badan Musyawarah DPR RI
L • B

Badan Musyawarah dan merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang bersifat tetap.

DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Musyawarah pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. Anggota Badan Musyawarah berjumlah paling banyak 1/10 (satu persepuluh) dari jumlah anggota berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi yang ditetapkan oleh rapat paripurna.

Ketua dan/atau sekretaris fraksi karena jabatannya menjadi anggota Badan Musyawarah.

Pimpinan DPR karena jabatannya juga sebagai pimpinan Badan Musyawarah dan dalam hal ini Pimpinan DPR tidak merangkap sebagai anggota dan tidak mewakili fraksi.

• menetapkan agenda DPR untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan undang-undang, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;
• memberikan pendapat kepada pimpinan DPR dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPR;
• meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPR yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
• mengatur lebih lanjut penanganan suatu masalah dalam hal undang-undang mengharuskan Pemerintah atau pihak lainnya melakukan konsultasi dan koordinasi dengan DPR;
• menentukan penanganan suatu rancangan undang-undang atau pelaksanaan tugas DPR lainnya oleh alat kelengkapan DPR;
• mengusulkan kepada rapat paripurna mengenai jumlah komisi, ruang lingkup tugas komisi, dan mitra kerja komisi yang telah dibahas dalam konsultasi pada awal masa keanggotaan DPR; dan
• melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah.

• Situs Resmi DPR mengenai Bamus Diarsipkan 2011-10-04 di Wayback Machine.
• Ketua, Wakil ketua dan Anggota Diarsipkan 2011-11-01 di Wayback Machine.
• Sekretariat Diarsipkan 2011-08-28 di Wayback Machine.

Artikel bertopik Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

• l
• b
• s

Artikel bertopik politik ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

• l
• b
• s