Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan Rakyat

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara

Coat of arms or logo
Jenis
Jenis
Alat kelengkapan DPR yang bertujuan melakukan pengawasan terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan keuangan negara
Pimpinan
Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua
Komposisi
Partai & kursi
  •   PDI-P (3)
  •   Golkar (3)
  •   Gerindra (3)
  •   NasDem (2)
  •   PKB (2)
  •   PKS (2)
  •   PAN (2)
  •   Demokrat (2)
Situs web
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI
L • B
Info templat
Bantuan penggunaan templat ini

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (bahasa Inggris: State Finance Accountability Committee) yang disingkat menjadi BAKN adalah badan yang dapat dibantu oleh akuntan, ahli, analis keuangan dan peneliti dibentuk pada permulaan masa keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan menetapkan susunan dan keanggotaan berjumlah paling sedikit tujuh orang dan paling banyak sembilan orang atas usul fraksi pada permulaan tahun sidang merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang bersifat tetap.

Badan akuntabilitas Publik ini terdapat pula dibeberapa negara antara lain di Inggris menggunakan nama Public Accounts Committee, Australia dengan nama Joint Committee of Public Accounts and Audit atau di India bernama Committee on Public Accounts

Organisasi

Pimpinan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara terdiri atas satu orang ketua dan dua orang wakil ketua bersifat kolektif dan kolegial yang dipilih dari anggota dalam sebuah rapat yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara.

Tugas

  • Melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat
  • Menyampaikan hasil penelaahan kepada komisi-komisi
  • Menindaklanjuti hasil pembahasan komisi terhadap temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang dilakukan atas permintaan komisi
  • Memberikan masukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan
  • Mengusulkan kepada komisi agar BPK melakukan pemeriksaan lanjutan.
  • Meminta penjelasan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemerintah, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
  • Hasil kerja disampaikan kepada pimpinan DPR dalam rapat paripurna secara berkala.[1]

Internasional

Inggris

Public Accounts Committee (PAC) merupakan sebuah komite yang dipilih dari House of Commons di Inggris yang bertanggung jawab mengawasi pengeluaran pemerintah untuk memastikan efektif dan jujur.

Australia

Joint Committee of Public Accounts and Audit (JCPAA) sejak pertama kali didirikan pada tahun 1913 merupakan lembaga Commonwealth untuk menjelaskan keabsahan, efisiensi dan efektivitas penggunaan uang publik.

India

Committee on Public Accounts pertama kali dibentuk pada tahun 1921 yang terdiri dari 22 anggota yang 15 anggota berasal dipilih oleh Lok Sabha dan 7 Anggota dipilih oleh Rajya Sabha bertugas mendalami pengeluaran pemerintah dan laporan dari Pengawas Keuangan dan Auditor Jenderal.

Anggota

Nama Fraksi Jabatan
H. Ahmad Muzani Partai Gerakan Indonesia Raya Ketua
MAYJEN TNI (PURN) Yahya Sacawiria, S.IP., MM Partai Demokrat Wakil Ketua
Prof.Dr.Ismet Ahmad Partai Amanat Nasional Anggota
Ir. Nur Yasin, MBA Partai Kebangkitan Bangsa Anggota
Ir. A. Edwin Kawilarang Partai Golongan Karya Anggota
Drs. H. A. Fauzi Achmad, MBA Partai Hati Nurani Rakyat Anggota
DRA. Eva Kusuma Sundari MA, MDE Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Anggota
DR. A.W Thalib, MSi Partai Persatuan Pembangunan Anggota
DR. Mohamad Sohibul Iman Partai Keadilan Sejahtera Anggota

Sekretariat

Nama Jabatan
M. Yus Iqbal, SE. Kepala Bagian
Tuti Retnowati, B.Sc Kepala Sub Bagian Rapat
Eko Riswanto, SE. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Endang Wahyuni, SE. Staf
Achmad Ridho, SE.
Jati Prasetyaningsih
Endang Setia Purnama
Nurul Istiqlal

Referensi

  1. ^ "Badan Akuntabilitas Keuangan Dibuat". Kompas.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-03-04. Diakses tanggal 2010-05-02. 

Pranala luar

Pustaka

  • (Inggris) McGee, David (2002). The overseers: public accounts committees and public spending. Pluto Press. hlm. 115. ISBN 0745319866, 9780745319865 Periksa nilai: invalid character |isbn= (bantuan). 
  • (Inggris) Jones, Catherine Anne (1987). The origins of the Victorian Parliamentary Public Accounts Committee. University of Melbourne Press. hlm. 406. 


A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: wikipedia/wikipediareadmore.php

Line Number: 5

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: wikipedia/wikipediareadmore.php

Line Number: 70

 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_REFERER

Filename: controllers/ensiklopedia.php

Line Number: 41