Informasi yang berkaitan dengan Undangan untuk Pelantikan Barack Obama

Peraturan perundang-undangan Indonesia

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum

Undang-Undang (Indonesia)

Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Surat Undangan (album)

Deputi Bidang Perundang-undangan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Undang-Undang Pelayanan Publik

Undang-Undang Pornografi

Undang-Undang Pers

Undang-Undang Advokat

Undang-Undang Ur-Nammu

Undang-Undang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Desa

Undang-Undang Pemilihan Umum

Surat Undangan (film)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Indonesia)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023

Undang-undang Parlemen

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

Undang-Undang Reformasi 1832

Undang-Undang Telekomunikasi

Undang-undang Napoleon

Undang-Undang Persatuan 1800

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

Undang-Undang McMahon

Undang-Undang Penyiaran

Undang-Undang Kementerian Negara

Undang-Undang Pemberian Kuasa

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia

Undang-Undang Smoot-Hawley

Undang-Undang Pokok Agraria

Undang-Undang Provinsi Sumatera Barat

Undang-Undang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Vinson-Walsh

Undang-Undang Kemerdekaan Lituania

Undang-Undang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Hak Informasi 2005

Undang-Undang Pemulihan Kepegawaian Negeri Profesional

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dewan Undangan Negeri Sabah

Dewan Undangan Negeri Kelantan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Australia 1986

Undang-Undang Eropa Tunggal

Undang-Undang Dataran Tinggi Golan

Undang-Undang Parlemen di Britania Raya

Undang-Undang Logan

Undang-Undang Hamburg Raya

Undang-Undang Adopsi Statuta Westminster 1942

Undang-Undang Pemindahan Indian

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

Rancangan undang-undang

Undang-undang sapu jagat

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Konstitusional Prancis 1940

Undang-Undang Majelis India 1892

Dewan Undangan Negeri Perlis

Undang-Undang Antihomoseksualitas Uganda 2014

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Persatuan 1707

Undang-Undang Dawes

Undang-Undang Kepulangan

Undang-Undang Perdagangan Budak 1807

Undang-Undang Berlin-Bonn

Undang-Undang Kepolisian dan Kriminal 2017

Undangan kepada William

Undang-Undang Republik Irlandia 1948

Undang-Undang Gula 1870

Undang-Undang Sultan Adam

Undang-Undang Pewaris Takhta Ketiga

Undang-Undang Luce-Celler 1946

Undang-Undang Buruh Taft-Hartley

Amendemen terhadap Undang-Undang Dasar Rusia 2020

Undang-Undang Orang Asing 1705

Undang-Undang Westminster 1931

Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Agraria 1870

Undang-Undang Pewarisan 1701

Undang-Undang Pemulihan Negara Lituania

Undang-Undang Antipemisahan

Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia

Surat Undangan (album Rita Zahara)

Undang-undang Pemotongan Kelamin Perempuan 2003

Undang-Undang Kanada 1982

Undang-undang Larangan Sunat Perempuan 1985

Undang-Undang Kansas-Nebraska

Undang-Undang Keamanan Nasional 1947

Undang-Undang Penghapusan Perbudakan 1833

Undang-Undang Penyatuan Denmark-Islandia

Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Keamanan 1704

Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Pemberantasan Komunisme 1950

Undang-Undang Kebebasan Informasi 2000

Undang-Undang Pemerintah India 1935

Dewan Undangan Negeri Kedah

Bab 11 Undang-Undang Kepailitan Amerika Serikat

Undang-Undang Amendemen Perkawinan (Definisi dan Kebebasan Beragama) 2017

Undang-Undang Reorganisasi Negara-Negara Bagian, 1956

Undang-Undang Kekuasaan Pemangku Raja

Undang-Undang Proses Hukum Mahkota 1947

Unjuk rasa Undang-Undang Cipta Kerja

Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Kemerdekaan India 1947

Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Larangan Pemotongan Kelamin Perempuan (Skotlandia) 2005

Undang-Undang Deklarasi Aksesi 1910

Situs web pernikahan pribadi

Undang-Undang Konstitusi Selandia Baru 1986

Undang-Undang Televisi Anak-Anak

Undang-Undang Otonomi Negeri Basque 1979

Demonstrasi Undang-Undang Kewarganegaraan India 2019-2020

Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dewan Undangan Negeri

Undang-Undang Pemerintah India 1919

Dewan Undangan Negeri Melaka

Para penanda tangan Undang-Undang Kemerdekaan Lituania

Undang-Undang Pembatasan Internet Rusia

Undang-Undang Adopsi Statuta Westminster 1947

Undang-Undang Hukum di Wales 1535 dan 1542

Undang-Undang Perlindungan dari Kepalsuan dan Manipulasi Dalam Jaringan

Dewan Undangan Negeri Perak

Undang-Undang Suksesi Mahkota 2013

Konstitusi Ukraina

Undang-Undang Deklarasi Abdikasi Yang Mulia 1936

Taiwan Relations Act

Dewan Undangan Negeri Sarawak

Undang-Undang Dodd-Frank

Undang-Undang Alterasi Perbatasan Andhra Pradesh dan Madras

Undang-Undang Hak Suara 1965

Undang-Undang Cipta Kerja

Dewan Undangan Negeri Selangor

Undang-Undang Parlemen Masa Jabatan Sah 2011

Konstitusi Rusia

Hukum Nürnberg

Undang-Undang Koronavirus 2020

Gedung Dewan Undangan Negeri Sarawak Baru

Konstitusi Federal Swiss

Sungai Undang, Seruyan Hilir, Seruyan

Undang-undang Pendidikan Berkeadilan Gender (Taiwan)

Konstitusi Yunani

Peraturan hak cipta Amerika Serikat

Undang-undang Toleransi Maryland

Undang-Undang Build Back Better

Sejarah Undang-Undang Dasar Yunani

Undang-Undang Penyandang Disabilitas

Konstitusi Polandia

Kitab Undang-undang Hukum Pidana India

Undang-Undang Sterilisasi

Undang-Undang Pemerintahan Daerah Distrik Columbia

Undang-Undang Jaminan

Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN)

Undang-undang federal anti-propaganda homoseksual Rusia 2013

Undang-Undang Melaka

JFK Records Act

Undang-Undang Embargo 1807

Undang-undang Hammurabi

Undang-undang Berkeadilan Gender (Taiwan)

Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya

Hukum kewarganegaraan Myanmar

Undang-Undang Dasar: Israel sebagai Negara-Bangsa Yahudi

Konstitusi Irlandia

Undang-Undang Penyuapan Britania Raya 2010

Konstitusi Prancis

Hukum Deportasi Temporer

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Konstitusi Serbia

Undang-Undang Gelar Kerajaan 1876

Konstitusi Korea Utara

Undang-Undang Reformasi 1867

Undang-Undang Kemerdekaan Ghana 1957

Hukum Dasar Negara Kota Vatikan

Peraturan bangunan

Undang-Undang Sarbanes-Oxley

Undang-Undang Dasar Rumania

Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila

Rancangan Undang-Undang Perubahan Harga Rupiah

Undang-Undang Bantuan Pertahanan Timbal Balik

Undang-Undang mengenai Bendera Nasional dan Lagu Kebangsaan (Jepang)

Konstitusi Republik Indonesia Serikat

Undang-Undang Simbur Cahaya

Undang-undang nama

Undang-Undang Dasar: Martabat dan Kebebasan Manusia

Undang-Undang Angkatan Laut 1794

Undang-Undang Institut Peringatan Nasional

Undang-undang Drakon

Endangered Species Act

Undang-Undang Regensi 1830

Chinese Exclusion Act

Undang-Undang Laut Melaka

Undang-Undang Otoritas Bantu 1951

Sistem Pemerintahan Dasar Arab Saudi

Tamu Tak Diundang (seri televisi)

Undang-Undang Dasar Pemerintahan Sekuler Negara Gereja

Undang-Undang Konstitusi tentang Federasi Cekoslowakia

Seditious Meetings Act 1795

Naskah Tanjung Tanah

Konstitusi Montenegro

Hukum Dasar Hong Kong

Hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Kewarganegaraan India 2019

Tamu Tak Diundang

Undang-Undang Keselamatan Umum 1953

Undang-Undang Kewarganegaraan Palestina 1925

Undang-Undang Anti Pencucian Uang, Anti Pendanaan Terorisme, dan Hasil Kegiatan Melanggar Hukum Tahun 2001

Undang-Undang Netralitas 1930-an

Daftar undang-undang yang direvisi UU Cipta Kerja

Undang-Undang Anti-Berita Palsu 2018

Undang-Undang Administrasi Hukum Muslim

Rancangan Undang-Undang Permusikan

Jerusalem Embassy Act

Undang-Undang Pengaturan Ibadah Umum 1874

Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Irlandia 1886

Amendemen tahun 1994 terhadap Undang-Undang Dasar Argentina

Daftar Menteri Hukum Indonesia

Undang-Undang Agraria Utsmaniyah tahun 1858

Peraturan terhadap orang Tionghoa di Indonesia

Kitab undang-undang hukum perdata Eropa

Deklarasi Hak-Hak

Hak cipta dilindungi undang-undang

Undang-Undang Konservasi Keragaman Hayati dan Perlindungan Lingkungan Hidup 1999

Undang-Undang Hak Sipil 1964

Undang-Undang Pasar Digital

Konstitusi Amerika Serikat

Pasal 377A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Singapura)

Kejuaraan Wimbledon 2011 – Ganda Undangan Putra

Konstitusi Pylyp Orlyk

Pasal 301 (Hukum Pidana Turki)

Kejuaraan Wimbledon 2011 – Ganda Undangan Putri

Kejuaraan Wimbledon 2011 – Ganda Undangan Senior Putra

Undang-undang pornografi anak di Jepang

Unjuk rasa Rancangan Undang-Undang Keuangan Kenya

Undang-Undang Dasar Republik Rakyat Tiongkok 1954

Unjuk rasa RUU Pilkada 2024

Creative Commons

Upacara pembukaan Pesta Olahraga Asia 2018

Babi Ngesot: Datang Tak Diundang Pulang Tak Berkutang

Dewan Perwakilan Rakyat Negara Bagian Penang

Undang-undang federal perlindungan anak dari informasi berbahaya Rusia 2010

Undhang-Undhang Bantěn

Undang-undang tentang pelecehan seksual terhadap anak

Undang-Undang Suksesi Kerajaan 1924

Undang-undang hak asasi manusia

Konstitusi Weimar

Konstitusi Utsmaniyah tahun 1876

Prancis Terbuka 2011 – Ganda Legenda Putri