Sejarah Undang-Undang Dasar Yunani

Dalam sejarah modern Yunani, yang dimulai dari Perang Kemerdekaan Yunani, Undang-Undang Dasar 1974 adalah undang-undang dasar yang terakhir dari serangkaian undang-undang dasar yang disahkan secara demokratis di Yunani (dengan pengecualian Undang-Undang Dasar 1968 dan 1973 yang diberlakukan oleh pemerintahan junta militer).

Perang Kemerdekaan Yunani

Selama terjadinya Perang Kemerdekaan Yunani, sebanyak tiga undang-undang dasar (Undang-Undang Dasar 1822, 1823, dan 1827) yang disahkan oleh Majelis Nasional Yunani, pertemuan dari para perwakilan yang dilaksanakan oleh kaum revolusioner Yunani. Ketiga undang-undang dasar tersebut dipengaruhi oleh:

Undang-Undang Dasar Prancis 1793 dan 1795,
Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara Prancis,
Rancangan Undang-Undang Dasar oleh Rigas Feraios,^[1]
Tiga Undang-Undang Dasar Kepulauan Ionia.^[2]

Setahun sebelum disahkannya Undang-Undang Dasar Yunani 1822, majelis-majelis daerah telah menetapkan statuta daerah Yunani, seperti Senat Daratan Barat Yunani, Areopagos Daratan Timur Yunani, dan Senat Peloponnesia.

Dari monarki absolut ke monarki konstitusional (1833–1924)

"Dalam nama Tritunggal Mahakudus, Sehakikat, dan Tak Terpisahkan..." adalah kalimat pertama dalam Undang-Undang Dasar Yunani 1844.

Raja Otto memerintah selama lebih dari 10 tahun (termasuk dua tahun pertama di bawah dewan wali raja) tanpa adanya batasan konstitusional karena Undang-Undang Dasar Yunani 1832 (yang "hegemonik") tidak pernah diberlakukan. Pada tanggal 3 September 1843, pasukan infanteri yang dipimpin oleh Kolonel Dimitrios Kallergis dan Kapten Revolusioner Yannis Makriyannis berkumpul di depan alun-alun istana di Athena. Sebagian besar penduduk juga ikut bergabung dan para pemberontak menolak untuk bubar hingga Raja setuju untuk mengabulkan permohonan tentang konstitusi. Raja Otto kemudian menyerah dan menyetujui tuntutan rakyat daripada usulan penolakan dari Ratu Amalia. Alun-alun tersebut kemudian dinamakan menjadi Lapangan Konstitusi (Lapangan Syntagma) untuk memperingati peristiwa September 1843.

Undang-Undang Dasar Yunani 1844 menetapkan Yunani sebagai monarki konstitusional,^[3] serta membentuk parlemen bikameral yang terdiri dari Dewan Perwakilan dan Senat. Undang-Undang Dasar Yunani 1864 cenderung liberal dan mengalihkan sebagian besar kekuasaan ke Parlemen. Pada tahun 1874, Charilaos Trikoupis menerbitkan sebuah manifesto yang berjudul "Siapa yang harus disalahkan?" (Τις Πταίει;) dan menyebutkan Raja Georgios I sebagai yang patut disalahkan. Trikoupis juga, secara khusus, mengutuk Raja karena telah mengabaikan opini dari parlemen dalam pemilihan Perdana Menteri. Artikel tersebut menyebabkan Trikoupis dipenjara dalam waktu yang tidak terlalu lama. Setahun kemudian, pada tanggal 8 Mei 1875, Trikoupis ditunjuk sebagai Perdana Menteri oleh Raja. Karena artikel dari Trikoupis, sehingga diakui dan diterapkannya prinsip konstitusional yang baru: Raja diharuskan untuk memberikan pilihan pertama kepada partai terbesar di Parlemen untuk membentuk kabinet pemerintahan. Pada tahun 1911, Eleftherios Venizelos melakukan amendemen terhadap 54 dari 110 pasal dalam Undang-Undang Dasar dengan mencoba menyelaraskan prinsip-prinsip Partai Liberal yang dipimpinnya. Namun pada tahun 1916, terjadinya Skisma Nasional yang menyebabkan krisis konstitusional yang besar sehingga terbentuknya dua pemerintahan, di Athena dan di Thessaloniki.

Republik Yunani Kedua dan Pemulihan Monarki (1925–1941)

Undang-Undang Dasar 1925 menetapkan Yunani sebagai republik berdasarkan referendum yang dilaksanakan pada tahun 1924. Pada tanggal 24 Juni 1925, Theodoros Pangalos, bersama para perwira yang setia padanya, menggulingkan pemerintah melalui sebuah kudeta. Kudeta balasan dilakukan pada tanggal 26 Agustus 1926 dan berhasil menggulingkan Pangalos dan mengembalikan Pavlos Kountouriotis sebagai Presiden.

Karena undang-undang dasar sebelumnya tidak sepenuhnya diberlakukan, sehingga disahkannya Undang-Undang Dasar 1927 yang secara resmi membentuk Republik Yunani Kedua dan menjadikan Presiden sebagai kepala negara yang bersifat seremonial.^[4]

Setelah dilaksanakannya referendum pada tahun 1935, monarki kemudian dipulihkan dan Raja Georgios II kembali bertakhta. Akibat keterbatasan waktu untuk menyusun undang-undang dasar yang baru, Parlemen kemudian memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1911 untuk digunakan sementara waktu hingga disahkannya undang-undang dasar yang baru. Pemilihan umum tahun 1936 menghasilkan kebuntuan politik, sehingga Raja menunjuk Ioannis Metaxas sebagai Perdana Menteri sementara. Akibat kerusuhan industri yang meluas di penjuru Yunani, Metaxas kemudian mendeklarasikan keadaan darurat di seluruh Yunani. Pada tanggal 4 Agustus 1936, Metaxas menangguhkan Parlemen tanpa adanya batasan waktu dan menangguhkan berbagai pasal dalam Undang-Undang Dasar dengan persetujuan dari Raja, sehingga menyebabkan Metaxas menjadi seorang diktator. Tidak ada amendemen Undang-Undang Dasar yang disahkan sebelum terjadinya invasi Jerman ke Yunani pada tahun 1941.

Kerajaan Yunani setelah Perang Dunia II (1946–1967)

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, Raja Georgios II kembali bertakhta berdasarkan hasil referendum tahun 1946. Implikasi dari Perang Saudara Yunani menyebabkan tidak dimungkinkannya untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Dasar 1948 yang bersifat liberal. Undang-Undang Dasar 1952 yang lebih konservatif kemudian disahkan pada tahun 1952, yang memberlakukan pembatasan terhadap hak asasi manusia dan pelarangan Partai Komunis Yunani (KKE).

Rezim Kolonel (1967–1974)

Pada tanggal 21 April 1967, terjadinya kudeta yang dilakukan oleh para perwira sayap kanan sehingga menyebabkan terbentuknya kediktatoran yang disebut Rezim Kolonel. Upaya kudeta balasan yang dilakukan oleh Raja Konstantinus II pada Desember 1967 gagal, sehingga menyebabkan Raja meninggalkan Yunani. Sehingga terjadinya kekosongan pemerintahan akibat tidak adanya kepala negara dan kepala pemerintahan. Oleh karena itu, Dewan Revolusi yang terdiri dari Stylianos Pattakos, Georgios Papadopoulos, dan Nikolaos Makarezos membuat Resolusi yang kemudian diterbitkan dalam Lembaran Negara dan mengangkat anggota lain dalam administrasi militer, Mayor Jenderal Georgios Zoitakis, sebagai Wali Negara. Zoitakis kemudian menunjuk Papadopoulos sebagai Perdana Menteri. Kemudian, undang-undang dasar yang baru disahkan berdasarkan hasil referendum pada tahun 1968. Raja Konstantinus II secara resmi dipertahankan sebagai kepala negara, meskipun Raja tidak diizinkan untuk kembali ke Yunani hingga terlaksananya pemilihan umum parlemen yang baru, kecuali pemerintah memanggilnya lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Banyaknya jaminan hak-hak sipil yang ditangguhkan dan pemilihan umum parlemen yang ditunda hingga "Revolusi 21 April" (sebutan untuk kudeta tersebut) telah mereformasi "mentalitas Yunani."

Lima tahun kemudian, Papadopoulos menghapuskan monarki dan mendeklarasikan Yunani sebagai republik dengan dirinya sebagai Presiden. Referendum yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 1973 secara resmi menghapuskan bentuk monarki. Kemudian, undang-undang dasar yang baru dirancang, yang memberikan Presiden yang dipilih secara langsung dengan kekuasaan yang seluas-luasnya. Pada tanggal 25 November 1973, terjadinya kudeta yang menyebabkan digulingkannya Papadopoulos dan Junta Militer tetap mempertahankan bentuk republik hingga runtuhnya Rezim Kolonel setelah terjadinya Krisis Siprus pada Agustus 1974.

Republik Yunani Ketiga

Dengan kembalinya pemerintahan sipil di bawah Konstantinos Karamanlis, pemerintah yang baru kemudian mengeluarkan sebuah undang-udang yang membatalkan pemberlakuan Undang-Undang Dasar 1973 dan memberlakukan kembali UUndang-Undang Dasar 1952 untuk sementara waktu hingga disahkannya undang-undang dasar yang baru berdasarkan hasil referendum, dengan pengecualian terhadap bentuk negara. Untuk sementara waktu, fungsi Raja dilaksanakan oleh Presiden Republik yang dijabat oleh Letnan Jenderal Phaedon Gizikis yang ditunjuk oleh Rezim Militer sebelumnya.

Permasalahan tersebut kemudian diselesaikan dengan terlaksananya referendum pada tanggal 8 Desember 1974 dan secara resmi menghapuskan bentuk monarki. Undang-Undang Dasar yang baru kemudian disahkan dan diberlakukan secara efektif pada tanggal 11 Juni 1975, yang membentuk demokrasi parlementer dengan Presiden sebagai kepala negara. Namun dalam praktiknya, sebagian besar kekuasaan dipegang oleh Perdana Menteri. Undang-Undang Dasar tersebut kemudian diamendemen sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1986, 2001, 2008, dan 2019 yang tetap berlaku hingga saat ini.

Daftar Undang-Undang Dasar Yunani

Berikut adalah daftar Undang-Undang Dasar Yunani berdasarkan kronologisnya:

Lihat pula

Sejarah Republik Yunani

Referensi

^ Terdiri dari dua bagian utama: 35 pasal tentang hak asasi manusia dan 124 pasal tentang kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Lihat naskah lengkap Rancangan Undang-Undang Dasar di Mavrias Kostas, Pantelis Antonis (1996). Constitutional Texts (dalam bahasa Yunani). Antonis Sakkoulas.
^ Lihat Alivizatos, Nicos (1996). Introduction of the Greek Constitutional History-Volume I (dalam bahasa Yunani). Antonis Sakkoulas. hlm. 27 dll.
^ See Alivizatos, Nicos (1996). Introduction of the Greek Constitutional History-Volume I (dalam bahasa Yunani). Antonis Sakkoulas. hlm. 62 dll.
^ Lihat Alivizatos, Nicos (1996). Introduction of the Greek Constitutional History-Volume I (dalam bahasa Yunani). Antonis Sakkoulas. hlm. 140 dll.