Hak asasi manusia di Yunani

Yunani
Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Yunani
Undang-Undang Dasar Sejarah Undang-Undang Dasar Hak asasi manusia
Eksekutif Kepala negara Presiden (daftar): Katerina Sakellaropoulou Departemen Kepresidenan Pemerintah Perdana Menteri (daftar): Kyriakos Mitsotakis Kabinet: Kyr. Mitsotakis
Legislatif Ketua: Konstantinos Tasoulas Presidium Konferensi Presiden Komite Parlemen Daerah pemilihan Pembagian
Yudikatif Mahkamah Agung Mahkamah Khusus Mahkamah Perdata dan Pidana Mahkamah Administrasi Mahkamah Audit
Pembagian administratif Daerah administratif Munisipalitas
Pemilihan umum Partai politik Pemilihan umum terakhir: Parlemen: 2015 (September) 2019 2023 Daerah: 2014 2019 2023 Eropa: 2009 2014 2019 Referendum: 1973 1974 2015
Hubungan luar negeri Kementerian Luar Negeri Menteri Luar Negeri: Nikos Dendias Daftar perwakilan diplomatik Yunani Daftar perwakilan diplomatik di Yunani KYSEA Hubungan Internasional Paspor Persyaratan visa Politik di Uni Eropa
Negara lainnya Atlas
l b s

Hak asasi manusia di Yunani telah diamati oleh berbagai organisasi. Yunani telah menandatangani Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia, Konvensi tentang Status Pengungsi, dan Konvensi Menentang Penyiksaan. Selain itu, Undang-Undang Dasar Yunani juga menjamin hak asasi manusia bagi seluruh warga negara Yunani.

Penggunaan kekerasan, penyiksaan, dan perlakuan buruk lainnya secara berlebihan yang dilakukan oleh petugas kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya telah dilaporkan.

Terdapat laporan mengenai penggunaan kekerasan, penyiksaan, dan perlakuan buruk lainnya secara berlebihan yang dilakukan oleh petugas polisi dan aparat penegak hukum lainnya.^[1][2] Laporan mengenai penentangan terhadap penangkapan dan penahanan terhadap orang-orang tidak bersalah yang meningkat di akhir tahun 2019, termasuk terhadap para jurnalis dan mahasiswa yang berdemonstrasi menentang penghapusan undang-undang yang membatasi petugas kepolisian untuk memasuki wilayah universitas atau perguruan tinggi lainnya. Penggeledahan secara sewenang-wenang dengan cara menelanjangi seseorang telah didokumentasikan dalam berbagai kasus sebagai bagian dari bentuk perlakuan buruk lainnya. Terdapat kecurigaan yang signifikan bahwa kejadian-kejadian yang sering terjadi tersebut tidak jarang dan tidak kebal terhadap suasana impunitas yang terjadi di segala tempat terkait perilaku tersebut.^[1][3]

Pada tahun 2020, Amnesty International melaporkan bahwa kelanjutan dari "pelanggaran serius" terhadap hak-hak penolakan berdasarkan hati nurani yang terjadi mengakibatkan penangkapan, penuntutan, denda, persidangan di pengadilan militer, hukuman yang berulang, dan penangguhan hukuman penjara. Tugas militer pengganti diberikan lebih lama daripada tugas militer lainnya dan hal tersebut dianggap sebagai hukuman bagi tahanan hati nurani.^[4]

Berdasarkan laporan yang disusun oleh Amnesty International pada tahun 2007, isu-isu hak asasi manusia yang terjadi di Yunani antara lain:

• Perlakuan terhadap migran dan pengungsi oleh polisi Yunani;
• Perlakuan terhadap para penolak berdasarkan hati nurani terhadap tugas militer;
• Gagal dalam memberikan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan manusia, dan prostitusi paksa;
• Laporan tersebut juga menyoroti kasus-kasus yang melibatkan penangkapan sewenang-wenang dalam hal 'perang melawan teror' dan hukuman kepada Yunani yang dijatuhi oleh Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa karena melanggar Pasal 9 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia karena telah menghukum seorang mufti dengan alasan 'merebut fungsi seorang menteri dari "agama yang diakui."'^[5]

Laporan dari Kementerian Luar Negeri AS pada tahun 2007 Diarsipkan 2019-06-16 di Wayback Machine. tentang hak asasi manusia di Yunani mengidentifikasi isu-isu hak asasi manusia sebagai berikut:

• Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap imgran gelap dan orang-orang Romani;
• Kondisi yang keras dan padatnya beberapa penjara di Yunani;
• Penahanan migran yang tidak memiliki dokumen dalam kondisi yang tidak layak;
• Diskriminasi secara administratif yang dihadapi oleh penganut agama non-Ortodoks;
• Penahanan dan pendeportasian terhadap imigran di bawah umur tanpa pendamping atau yang terpisah, termasuk pencari suaka;
• Diskriminasi terhadap kelompok etnis-etnis minoritas, khususnya orang-orang Romani.

• Democracy Index, tahun 2020: 39 dari 167.
• Worldwide Press Freedom Index, tahun 2020: 65 dari 180.^[6]
• Worldwide Privacy Index, tahun 2006: 1 dari 26.
• Worldwide Quality-of-life Index, 2005:^[7] 22 dari 111.

• Peristiwa Komotini 1990
• Wajib militer di Yunani
• Hak LGBT di Yunani
• Sensor dan pengawasan Internet di Yunani
• Minoritas di Yunani
• Sotiris Bletsas, arsitek dan aktivis Bahasa Arumania.
• Bangsa Turki di Trakia Barat
• Penutur Slavia dari Makedonia Yunani
• Perkara Yunani

• NCHR Diarsipkan 2011-09-02 di Wayback Machine. - Komite Nasional Hak Asasi Manusia
• Human Rights Watch - Yunani Diarsipkan 2010-07-18 di Wayback Machine.
• Denying Ethnic Identity - The Macedonians of Greece Diarsipkan 2016-04-23 di Wayback Machine.: Laporan yang disusun oleh Human Rights Watch terkait kondisi dari etnis Makedonia di Yunani
• Censorship in Greece - IFEX
• United Nations Committee against Torture
• European Council on Refugees and Exiles
• Amnesty International Report for 2007
• US Department of State: Country Reports on Human Rights Practices - 2007: Greece Diarsipkan 2019-06-16 di Wayback Machine.
• Freedom House Diarsipkan 2019-10-02 di Wayback Machine.