Setelah pengunduran diri Augustinos Kapodistrias, serangkaian dewan pemerintahan kolektif dibentuk, tetapi otoritas kekuasaannya seringkali hanya nominal.
Konvensi tersebut menawarkan takhta kerajaan Yunani kepada Pangeran Bayern, Otto, dan menetapkan garis suksesi takhta kerajaan yang diberikan kepada keturunan Otto, atau kepada saudara-saudaranya jika Otto tidak memiliki keturunan. Namun, konvensi tersebut memutuskan bahwa tidak akan adanya persatuan antara Kerajaan Yunani dan Bavaria. Otto memerintah Yunani hingga pengasingannya pada Revolusi 23 Oktober 1862.
Pada Oktober 1862, Raja Otto digulingkan melalui pemberontakan rakyat, tetapi saat rakyat Yunani menolak Raja Otto, mereka tampaknya tidak menolak konsep monarki itu sendiri. Banyak rakyat Yunani yang mencari hubungan lebih dekat dengan kekuatan dunia pada saat itu, Britania Raya, mendukung gagasan agar Pangeran Alfred, putra kedua Ratu Victoria dan Pangeran Albert, dapat diangkat menjadi Raja Yunani berikutnya. Menteri Luar Negeri Britania Raya, Lord Palmerston percaya bahwa rakyat Yunani "terburu-buru untuk memperluas wilayah," berharap bahwa dipilihnya Pangeran Alfred sebagai Raja Yunani juga akan menghasilkan penggabungan Kepulauan Ionia ke dalam wilayah Yunani, yang saat itu merupakan protektorat Inggris, dan memperluas wilayah negara Yunani.
Konferensi London 1832 telah melarang salah satu dari keluarga penguasa Kekuatan Besar untuk menerima takhta kerajaan Yunani, dan Ratu Victoria juga dengan tegas menentang gagasan tersebut. Namun demikian, Yunani bersikeras untuk mengadakan referendum tentang masalah kepala negara pada November 1862. Referendum tersebut merupakan referendum pertama yang pernah diselenggarakan di Yunani.
Republik Yunani Kedua adalah republik parlementer yang diproklamasikan pada tanggal 25 Maret 1924 berdasarkan hasil referendum diselenggarakan untuk menghapuskan Monarki. Republik Kedua dihapuskan setelah diselenggarakannya referendum monarki 1935.
Wali Raja (Mengambil alih kekuasaan pemerintahan pada kudeta 10 Oktober 1935 [el], menghapuskan republik, dan mendeklarasikan dirinya sebagai wali raja)
Wali Raja (Diangkat sebagai Wali Raja setelah terjadinya Pembebasan Yunani, dan menjabat hingga referendum terkait bentuk monarki telah diselenggarakan)
Wali Raja Untuk Konstantinus II (Ditunjuk oleh Junta Militer Yunani setelah gagalnya kudeta balasan kerajaan tanggal 13 Desember 1967 dan pengasingan Raja ke Italia)
Pada tanggal 1 Juni 1973, Junta Militer menghapuskan monarki dan menggantinya dengan republik presidensial. Penghapusan bentuk monarki dikonfirmasi melalui referendum curang yang diselenggarakan pada tanggal 29 Juli 1973.
Pada tahun 1974, pemerintahan junta militer digulingkan dan sistem demokrasi dipulihkan. Referendum kedua diselenggarakan pada tanggal 8 Desember 1974, menegaskan penghapusan monarki dan pembentukan republik parlementer saat ini dengan Presiden Republik sebagai kepala negara.