Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Gambaran umum
Dibentuk	19 Agustus 1945; 79 tahun lalu (1945-08-19)
Dasar hukum pendirian	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 173 Tahun 2024 Tentang Kementerian Perhubungan[1]
Bidang tugas	Transportasi
Slogan	Keselamatan dan Pelayanan Prima merupakan Prioritas Kinerja Kami
Nomenklatur sebelumnya
Departemen Perhubungan (1945–2010) Kementerian Perhubungan (2010–sekarang)
Susunan organisasi
Menteri Dudy Purwagandhi Wakil Menteri Suntana Sekretaris Jenderal Novie Riyanto Raharjo Inspektur Jenderal Letnan Jenderal TNI Maryono Direktur Jenderal Perhubungan Darat Irjen. Pol. Hendro Sugiatno Perhubungan Laut Dr. Capt. Antoni Arif Priadi, M.Sc Perhubungan Udara Arif Toha Tjahjagama Perkeretaapian Ir. Moh. RIsal Wasal Integrasi Transportasi dan Multimoda - Kepala Badan Kebijakan Transportasi Gede Pasek Suardika Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Djoko Sasono Staf Ahli Teknologi dan Energi - Reformasi Birokrasi - Logistik - Kawasan dan Lingkungan - Keselamatan Transportasi - Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Capt. Avirianto Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan Marwanto Heru Santoso Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional M. I Derry Aman Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi M.Abrar Tuntalanai Pembiayaan Infrastruktur Transportasi Capt. Sukirno, M.M.Tr., M.Mar. LPNK yang dikoordinasikan • Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)
Alamat
Kantor pusat	Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat 10110 DKI Jakarta, Indonesia
Situs web	kemenhub.go.id
Kantor pusat
Wikipedia | Kode sumber | Tata penggunaan Koordinat: 6°10′28.006″S 106°49′16.939″E Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat 10110 DKI Jakarta, Indonesia
Situs web
kemenhub.go.id

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (disingkat Kemenhub RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan transportasi. Kemenhub RI dipimpin oleh seorang Menteri Perhubungan (Menhub) yang sejak tanggal 21 Oktober 2024 dijabat oleh Dudy Purwagandhi[2].

Tugas dan fungsi

Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian menyelenggarakan fungsi:[1]

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi, serta peningkatan aksesibilitas, konektivitas, dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi;
2. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
3. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
4. pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
5. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
6. pelaksanaan analisis dan rekomendasi kebijakan transportasi;
7. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia transportasi;
8. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Susunan organisasi

Susunan organisasi Kementerian terdiri atas:[1]

• Sekretariat Jenderal
  1. Biro Perencanaan;
  2. Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
  3. Biro Keuangan;
  4. Biro Hukum;
  5. Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara;
  6. Biro Umum; dan
  7. Biro Komunikasi dan Informasi Publik
• Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
  1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
  2. Direktorat Lalu Lintas Jalan;
  3. Direktorat Angkutan Jalan;
  4. Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;
  5. Direktorat Sarana Transportasi Jalan; dan
  6. Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan
• Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
  1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
  2. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
  3. Direktorat Kepelabuhanan;
  4. Direktorat Perkapalan dan Kepelautan;
  5. Direktorat Kenavigasian; dan
  6. Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai
• Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
  1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
  2. Direktorat Angkutan Udara;
  3. Direktorat Bandar Udara;
  4. Direktorat Keamanan Penerbangan;
  5. Direktorat Navigasi Penerbangan; dan
  6. Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara
• Direktorat Jenderal Perkeretaapian
  1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
  2. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
  3. Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
  4. Direktorat Sarana Perkeretaapian; dan
  5. Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
• Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda
• Inspektorat Jenderal
  1. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
  2. Inspektorat I;
  3. Inspektorat II;
  4. Inspektorat III;
  5. Inspektorat IV; dan
  6. Inspektorat Investigasi
• Badan Kebijakan Transportasi
  1. Sekretariat Badan;
  2. Direktorat Prasarana;
  3. Direktorat Lalu Lintas; dan
  4. Direktorat Angkutan
• Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
  1. Sekretariat Badan;
  2. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat;
  3. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut;
  4. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara; dan
  5. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan

Terdapat sejumlah staf ahli yang bertugas memberikan telaahan kepada Menteri Perhubungan mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya. Dalam melaksanakan tugasnya, secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

1. Staf Ahli Bidang Teknologi dan Energi
2. Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi
3. Staf Ahli Bidang Logistik
4. Staf Ahli Bidang Kawasan dan Lingkungan
5. Staf Ahli Bidang Keselamatan Transportasi

Terdapat pula beberapa pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Sekretaris Jenderal.

1. Pusat Data dan Teknologi Informasi
2. Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan
3. Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan International
4. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi
5. Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi

Sejarah

Berikut ini sejarah perubahan unit eselon I di Kementerian Perhubungan.

Unsur	Perpres 40/2015	Perpres 23/2022
Unsur pembantu pimpinan	Sekretariat Jenderal	Sekretariat Jenderal
Unsur pelaksana (Direktorat Jenderal)	Perhubungan Darat Perhubungan Laut Perhubungan Udara	Perhubungan Darat Perhubungan Laut Perhubungan Udara
Unsur pengawas	Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal
Unsur pendukung (Badan)	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Kebijakan Transportasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
Staf ahli	Bidang Teknologi, Lingkungan, dan Energi Perhubungan Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Perhubungan Bidang Logistik, Multimoda, dan Keselamatan Perhubungan Bidang Ekonomi Kawasan dan Kemitraan Perhubungan	Bidang Teknologi dan Energi Perhubungan Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Perhubungan Bidang Logistik dan Multimoda Perhubungan Bidang Kawasan dan Lingkungan Perhubungan Keselamatan dan Konektivitas Perhubungan

Lihat pula

• Daftar Menteri Perhubungan Indonesia
• Kementerian Indonesia
• Logo Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
• Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi

Pranala luar

• Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

Referensi

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 173 Tahun 2024 Tentang Kementerian Perhubungan
2. "Serah Terima Jabatan Menteri Perhubungan, Konektivitas Transportasi Akan Diutamakan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia". www.dephub.go.id. Diakses tanggal 2024-10-22.