Kementerian Sosial Republik Indonesia

Kementerian Sosial Republik Indonesia
Lambang Kementerian Sosial
Bendera Kementerian Sosial
Gambaran umum
Dibentuk	19 Agustus 1945; 79 tahun lalu (1945-08-19)
Dasar hukum pendirian	Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 Tentang Kementerian Sosial[1]
Bidang tugas	Menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin
Susunan organisasi
Menteri Saifullah Yusuf Wakil Menteri Agus Jabo Priyono Sekretaris Jenderal Rubben Rico Inspektur Jenderal Dadang Iskandar Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Soepomo Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Robben Rico Staf Ahli Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial Adhi Karyono Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial Asep Sasa Purnama Bidang Aksesibilitas Sosial -
Alamat
Kantor pusat	Jl. Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat 10430
Situs web	https://kemensos.go.id/
Kantor pusat
Wikipedia | Kode sumber | Tata penggunaan Koordinat: 6°11′57.210″S 106°51′7.283″E Jl. Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat 10430
Situs web
https://kemensos.go.id/

Kementerian Sosial Republik Indonesia (disingkat Kemensos), dahulu Departemen Sosial (disingkat Depsos), adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan membidangi urusan dalam negeri di dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara di bidang sosial.[2] Kementerian Sosial dipimpin oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) sejak 11 September 2024, menggantikan Tri Rismaharini yang mundur untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur Jawa Timur.[3]

Sejarah

Masa awal kemerdekaan

Menteri Sosial pertama pada masa awal kemerdekaan dipercayakan pada Mr. Iwa Kusuma Sumantri yang ada waktu itu membawahi kurang lebih 30 orang pegawai untuk Bagian Perburuhan dan Bagian Sosial. Hampir semua pegawai tersebut kurang/tidak berpengetahuan dan berpengalaman cukup mendalam dalam bidang perburuhan dan bidang sosial. Pada awalnya kantor Kementerian Sosial berlokasi di Jalan Cemara no. 5, Jakarta namun pada waktu Ibu kota Republik Indonesia pindah ke Yogyakarta, pada tanggal 10 Januari 1946 kantor Kementerian Sosial ikut pindah ke gedung Seminari di Jl. Code, Yogyakarta. Kemudian ketika pemerintahan Republik Indonesia pindah kembali ke Jakarta, Kantor Kementerian Sosial menempati kantor di Jalan Ir. Juanda 36, Jakarta Pusat, dan mengalami perpindahan lokasi lagi ke Jalan Salemba Raya 28 Jakarta Pusat sampai sekarang.[4]

Masa pembubaran (likuidasi)

Pada saat pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, Departemen Sosial (Kementerian Sosial) dan Departemen Penerangan dibubarkan. Saat itu Presiden Abdurrahman Wahid menggagas bahwa pelayanan kesejahteraan sosial cukup dilakukan oleh masyarakat. Namun keadaan berkata lain, secara tidak diduga pula, saat itu muncul berbagai masalah kesejahteraan sosial seperti bencana alam, bencana sosial, populasi anak jalanan dan anak telantar semakin bertambah terus jumlahnya, sehingga para mantan petinggi Kementerian Sosial pada waktu itu menggagas untuk dibentuknya sebuah Badan yang berada langsung di bawah Presiden, maka terbentuklah Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSN).[4]

Masa penggabungan

Terbentuknya BKSN ini permasalahan tidak segera terentaskan, malah yang terjadi serba kekurangan karena tidak berimbangnya populasi permasalahan sosial dengan petugas yang dapat menjangkaunya dan kewenangan BKSN juga sangat terbatas. Dengan pertimbangan seperti itu maka pada Kabinet Persatuan Nasional, Kementerian Sosial dimunculkan kembali tetapi digabung dengan Departemen Kesehatan. Nomenklaturnya menjadi Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. Gagasan penggabungan ini juga tidak memberikan solusi permasalahan kesejahteraan sosial secara memadai, padahal populasi permasalahan sosial semakin kompleks. Kemudian pada masa Kabinet Gotong Royong, Kementerian Sosial difungsikan kembali untuk menyelenggarakan tugas-tugas pembangunan di bidang kesejahteraan sosial.[4]

Tugas dan fungsi

Gedung Kementerian Sosial RI di Jakarta

Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian menyelenggarakan fungsi:[1]

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial;
2. penetapan kriteria dan data fakir miskin, kelompok rentan, dan orang tidak mampu;
3. penetapan standar rehabilitasi sosial;
4. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
5. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
6. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
7. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
8. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Susunan organisasi

Susunan organisasi Kementerian terdiri atas:[1]

1. Sekretariat Jenderal
2. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial
3. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
4. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
5. Inspektorat Jenderal
6. Staf Ahli Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial
7. Staf Ahli Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial
8. Staf Ahli Bidang Aksesibilitas Sosial

Galeri

• 
  Logo Departemen Sosial RI (1980-an–1999)
• 
  Logo Departemen Sosial RI (2001–2008)
• 
  Lambang Kementerian Sosial RI (2008–sekarang)[5]

Lihat pula

• Daftar Menteri Sosial Indonesia
• Kementerian Indonesia
• Politeknik Kesejahteraan Sosial
• Taruna Siaga Bencana

Referensi

1. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 Tentang Kementerian Sosial
2. Portal Nasional Republik Indonesia: Kementerian Sosial
3. https://news.detik.com/berita/d-7534970/resmi-jokowi-lantik-gus-ipul-jadi-mensos-gantikan-risma
4. Sejarah Departemen Sosial Republik Indonesia
5. "Peraturan Menteri Sosial Nomor 139/HUK/2008 Tahun 2008 tentang Lambang/Logo Departemen Sosial RI dan Penggunaannya di Lingkungan Departemen Sosial RI". Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan. 24 Desember 2008. Diakses tanggal 20 November 2024.