Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia
Lambang Kemenkopolkam
Gambaran umum
Dasar hukum pendirian	Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2024 Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan[1]
Bidang tugas	Politik dan keamanan
Nomenklatur sebelumnya
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (2004–2024)
Susunan organisasi
Menteri Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan Wakil Menteri Letnan Jenderal TNI (Purn.) Lodewijk Freidrich Paulus Sekretaris Kementerian Letjen TNI Mochammad Hasan Inspektorat Brigjen TNI Teddy Sudjarwo Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Mayjen TNI Heri Wiranto Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Rina P. Soemarno Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa - Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Irjen Pol Rudolf Alberth Rodja Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi - Kementerian/Lembaga yang dikoordinasikan • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Luar Negeri • Kementerian Pertahanan • Kementerian Komunikasi dan Digital • Kejaksaan Agung Indonesia • Tentara Nasional Indonesia • Kepolisian Negara Republik Indonesia LPNK yang dikoordinasikan • Badan Intelijen Negara • Badan Siber dan Sandi Negara • Badan Keamanan Laut Republik Indonesia • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Alamat
Kantor pusat	Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110
Situs web	polkam.go.id
Kantor pusat
Wikipedia | Kode sumber | Tata penggunaan Koordinat: 6°10′42.780″S 106°49′18.116″E Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110
Situs web
polkam.go.id

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polkam RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan keamanan. Kemenko Polkam RI dipimpin oleh seorang menteri yang sejak tanggal 21 Oktober 2024 dijabat oleh Budi Gunawan.

Tugas dan fungsi

Kementerian Koordinator mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dan keamanan. Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi:[1]

1. sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangu.nan nasional di bidang politik dan keamanan;
2. perumusan dan penetapan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang politik dan keamanan;
3. pengelolaan dan penanganan terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang politik dan keamanan;
4. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator;
5. pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam sidang kabinet;
6. penyelesaian permasalahan di bidang politik dan keamanan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar kementerian/lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
7. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebiiakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang politik dan keamanan;
8. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator;
9. pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh presiden.

Koordinasi

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan mengoordinasikan:[1]

1. Kementerian Dalam Negeri
2. Kementerian Luar Negeri
3. Kementerian Pertahanan
4. Kementerian Komunikasi dan Digital
5. Kejaksaan Agung Indonesia
6. Tentara Nasional Indonesia
7. Kepolisian Negara Republik Indonesia
8. Instansi lain yang dianggap perlu

Susunan organisasi

Kementerian Koordinator terdiri atas:[1]

1. Sekretariat Kementerian Koordinator
2. Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri
3. Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri
4. Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa
5. Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
6. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi
7. Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi
8. Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional
9. Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman
10. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Transformasi Digital

Sejarah nomenklatur

• Kantor Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (1978-1993)
• Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (1993-2000)
• Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan (2000-2001)
• Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (2004-2024)
• Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (2001-2004, 2024-sekarang)

Lihat pula

• Daftar Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Indonesia

Referensi

1. Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2024 Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

Pranala luar

• (Indonesia) Situs web resmi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia