AbstractUnit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK) is an e-government application built by the Yogyakarta City Government in order. UPIK becomes a container of input information in the form of complaints, questions, information, suggestions, and suggestions from the community, as well as providing solutions response to information that entered the Yogyakarta City government. The goal is to accelerate the service of information and complaints to be conveyed by the public without the need for a convoluted procedure. In its implementation, UPIK has several limitations, such as: updating of news which is not fast, lack of responsiveness of community response or complaint, no coordinate location where community reporting, and delivery of complaints and suggestions from the public through opertator and to the office implemented manually. The methodology used in this study is GRAPPLE (Guidelines for Rapid APPlication Engineering) which is a method commonly used for the development of object-oriented applications. This Android-based application is built using java programming language by utilizing Brute Force method on the system, so that users easier to report complaints to the relevant offices. With this application can help the performance of related agencies responsible for making corrections of complaints that come in the Application Information Services and Complaints Yogyakarta-based mobile community.Keywords: Complaint, Community, Brute Force, Office, Response, Android.AbstrakUnit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK) adalah sebuah penerapan e-government yang dibangun oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka . UPIK menjadi wadah informasi masukan berupa keluhan, pertanyaan, informasi, usul, dan saran dari masyarakat, serta memberikan solusi respon atas informasi yang masuk kepemerintah Kota Yogyakarta. Tujuannya adalah untuk mempercepat pelayanan informasi dan keluhan yang ingin disampaikan masyarakat tanpa perlu prosedur yang berbelit belit. Dalam pelaksanaanya, UPIK memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya adalah: pemutahiran berita yang tidak cepat, kurang tanggap penyelesaian tanggapan atau pengaduan masyarakat, tidak ada lokasi koordinat tempat pelaporan masyarakat, dan penyampaian keluhan dan saran dari masyarakat melalui opertator dan kepada  dinas dilaksanakan secara manual. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah GRAPPLE (Guidelines for Rapid APPlication Engineering) yaitu suatu metode yang lazim digunakan untuk pengembangan aplikasi berorientasi objek. Aplikasi berbasis Android ini dibangun menggunakan bahasa pemprograman java dengan memanfaatkan metode Brute Force pada sistem, agar pengguna lebih mudah untuk melaporkan keluhan ke dinas yang terkait. Dengan aplikasi ini dapat membantu kinerja dinas-dinas terkait yang bertanggung jawab untuk melakukan pembenahan keluhan yang masuk di Aplikasi Pelayanan Informasi dan Pengaduan masyarakat Kota Yogyakarta berbasis mobile.Kata kunci: Keluhan, Masyarakat, Brute Force, Dinas, Respon, Android.

Informasi yang terkait dengan PENGEMBANGAN APLIKASI MOBILE PADA PELAYANAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DALAM RANGKA TANGGAP RESPON INFORMASI DAN KELUHAN DARI MASYARAKAT

Pengembangan Pengembangan produk Proses pengembangan perangkat lunak Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Pengembangan pasar Pengembangan lahan yasan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Deputi Bidang Pengembangan Regional Pengembangan tangkas Dana Internasional untuk Pengembangan Pertanian Penelitian dan pengembangan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya–Madura Pengembangan web Pengembangan perangkat lunak Android Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat Program Pengembangan Misil Berpadu Terintegrasi Jaringan Pengembangan A…

ga Khan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Pengembangan perangkat lunak Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Darat Perlengkapan pengembangan perangkat lunak Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran II Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Sulawesi Tenggara Otoritas Pengembangan Metropolitan Manila Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Daur hidup pengembangan sistem Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Pengembangan diri Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral Pengembangan budaya Komite Pengembangan Parlemen Eropa Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Pengembangan sumber daya manusia Indonesia Forum Gerakan Pengembangan Koperasi Indonesia Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Dew