Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,; Riset, dan Teknologi
Gambaran umum
Dasar hukum	Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Bidang tugas	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan di bidang bahasa dan sastra.
Susunan organisasi
Kepala	Endang Aminudin Aziz
Kantor pusat
	Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur
Situs web
	badanbahasa.kemdikbud.go.id

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa atau biasa disingkat menjadi Badan Bahasa, adalah unit utama di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang bertugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan di bidang bahasa dan sastra.^[1]

Sejarah

Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan berawal dengan terbentuknya Instituut voor Taal en Cultuur Onderzoek (ITCO) yang merupakan bagian dari Universitas Indonesia pada tahun 1947 dan dipimpin oleh Prof. Dr. Gerrit Jan Held. Kemudian, pada Maret 1948 pemerintah Republik Indonesia membentuk lembaga bernama Balai Bahasa di bawah Jawatan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan.

Pada tahun 1952, Balai Bahasa dimasukkan ke lingkungan Fakultas Sastra Universitas Indonesia dan digabung dengan ITCO menjadi Lembaga Bahasa dan Budaya. Selanjutnya, mulai 1 Juni 1959 lembaga ini diubah menjadi Lembaga Bahasa dan Kesusastraan, dan menjadi bagian Departemen Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan.

Pada tanggal 3 November 1966 lembaga ini berganti nama menjadi Direktorat Bahasa dan Kesusastraan yang berada di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Sejak 27 Mei 1969 lembaga itu kembali berubah nama menjadi Lembaga Bahasa Nasional dan secara struktural berada di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Pada 1 April 1975 Lembaga Bahasa Nasional berganti nama menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Lembaga yang kerap disingkat dengan nama Pusat Bahasa ini, secara berturut-turut dipimpin oleh Prof. Dr. Amran Halim, Prof. Dr. Anton M. Moeliono, Drs. Lukman Ali, Dr. Hasan Alwi, dan Dr. Dendy Sugono.

Kemudian, melalui Keppres tahun 2000, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa berubah nama menjadi Pusat Bahasa. Lembaga ini berada di bawah naungan Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.

Kehadiran Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan menjadi tonggak baru keberadaan lembaga ini. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa lembaga kebahasaan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan demikian, status lembaga ini naik dari unit kerja eselon II menjadi eselon I dengan nama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.^[2]

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa sempat berubah menjadi Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan melalui Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018. Namun, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 mengubah kembali nomenklatur menjadi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Struktur organisasi

Berikut ini unit utama di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa:

Sekretariat Badan
Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa

Unit pelaksana teknis

Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, badan ini memiliki 17 unit Balai Bahasa dan 13 unit Kantor Bahasa yang tersebar di seantero Indonesia, yakni:^[3]


Nama	Lokasi	Tautan
Balai Bahasa Provinsi Aceh	Banda Aceh	[1]
Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara	Deli Serdang	[2]
Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat	Padang	[3]
Balai Bahasa Provinsi Riau	Pekanbaru	[4]
Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan	Palembang	[5]
Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat	Bandung	[6]
Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah	Semarang	[7]
Balai Bahasa Provinsi D.I. Yogyakarta	Yogyakarta	[8]
Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur	Sidoarjo	[9]
Balai Bahasa Provinsi Bali	Denpasar	[10]
Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat	Pontianak	[11]
Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah	Palangka Raya	[12]
Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan	Banjarbaru	[13]
Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara	Manado	[14]
Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah	Palu	[15]
Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan	Makassar	[16]
Balai Bahasa Provinsi Papua	Jayapura	[17]

Kantor Bahasa Provinsi Kepuluan Riau	Tanjungpinang	[18]
Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pangkalpinang	[19]
Kantor Bahasa Provinsi Jambi	Jambi	[20]
Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu	Bengkulu	[21]
Kantor Bahasa Provinsi Lampung	Bandar Lampung	[22]
Kantor Bahasa Provinsi Banten	Serang	[23]
Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur	Samarinda	[24]
Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat	Mataram	[25]
Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kupang	[26]
Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara	Kendari	[27]
Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo	Gorontalo	[28]
Kantor Bahasa Provinsi Maluku	Ambon	[29]
Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara	Ternate	[30]

Produk

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)
Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (Edisi Kelima)
Aplikasi Penyuntingan Ejaan Bahasa Indonesia (SIPEBI), perangkat lunak luar jaringan (offline) yang berfungsi untuk mengedit atau memperbaiki teks Bahasa Indonesia secara otomatis.
PASTI (Padanan Istilah), situs yang menyajikan padanan suatu istilah dari berbagai bidang ilmu yang berbahasa asing dengan bahasa Indonesia.
Kamus Sistem Isyarat Bahasa Indonesia
Ensiklopedia Sastra Indonesia
Kamus istilah - kamus khusus untuk bidang ilmu dasar, antara lain (fisika, kimia, matematika, dan biologi); ilmu terapan (kedokteran, filsafat, hukum, bahasa, sastra, komunikasi massa, pendidikan, agama, dan lain-lain). Kamus istilah ini adalah kerja sama antara Pusat Bahasa, pakar bidang ilmu, dan Majelis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia (MABBIM)
Tesaurus Tematis Bahasa Indonesia sebagai sumber padanan kata.
Uji kemahiran berbahasa atau proficiency test yang disebut dengan UKBI (Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia) dan mengembangkan bahan ajar BIPA (Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing).
Rancangan Undang-Undang Bahasa yang akan mendudukkan tiga jenis bahasa di Indonesia, yaitu bahasa daerah sebagai bahasa ibu, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, dan bahasa asing sebagai bahasa sumber ilmu pengetahuan. Kedudukan tiga bahasa ini akan diperjelas melalui undang-undang dan dilindungi pemakaiannya sehingga tidak saling menerjang dan mengalahkan yang lain.
Halo Bahasa - aplikasi pelayanan Badan Bahasa berbasis Android.

Lihat pula

Referensi

Sitasi

^ "Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2019-07-10. Diakses tanggal 2019-07-10.
^ operator. "Sejarah Badan Bahasa | Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa - Kemendikbudristek". badanbahasa.kemdikbud.go.id. Diakses tanggal 2024-03-13.
^ "Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022" (PDF). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Diakses tanggal 30 Juli 2024.

Bibliografi

Wawancara Kepala Pusat Bahasa Dr. Dendy Sugono: Penggunaan Bahasa Dalam Media. Media Watch The Habibie Center. No. 49/ 15 September – 15 Oktober 2006.