Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agama Republik Indonesia
Susunan organisasi
Kepala	Prof. Dr. Amien Suyitno, M.Ag.
Situs web
balitbangdiklat.kemenag.go.id

Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (disingkat menjadi BMBPSDM) adalah unsur pendukung di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia yang bertugas melaksanakan perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang moderasi beragama dan pengembangan sumber daya manusia di bidang keagamaan.[1]

Sejarah

Badan ini memulai sejarahnya pada tahun 1975 dengan nama Badan Penelitian dan Pengembangan Agama. Pada tahun 2001, fungsi pendidikan dan pelatihan dari Sekretariat Jenderal Kementerian Agama dialihkan ke badan ini, sehingga nama badan ini diubah menjadi Badan Penelitian dan Pengembangan Agama dan Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan. Pada tahun 2006, nama dari badan ini disempurnakan menjadi Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan.[2]

Pada tahun 2023, seiring dengan digabungnya fungsi penelitian dan pengembangan dari tiap kementerian/lembaga ke Badan Riset dan Inovasi Nasional, nama dari badan ini pun diubah menjadi seperti sekarang.[1]

Unit pelaksana teknis

Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, hingga akhir tahun 2021, badan ini memiliki 14 Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan (BDK) dan 2 Loka Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan (LDK), yakni:[3]

Nama	Wilayah kerja
BDK Aceh	Aceh
BDK Medan	Sumatera Utara
BDK Padang	Sumatera Barat dan Jambi
BDK Palembang	Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Bengkulu
BDK Jakarta	DKI Jakarta, Banten, dan Kalimantan Barat
BDK Bandung	Jawa Barat
BDK Semarang	Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta
BDK Surabaya	Jawa Timur
BDK Banjarmasin	Kalimantan (kecuali Kalimantan Barat)
BDK Manado	Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah
BDK Denpasar	Bali dan Nusa Tenggara
BDK Makassar	Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat
BDK Ambon	Maluku dan Maluku Utara
BDK Papua	Papua
LDK Bandar Lampung	Lampung
LDK Pekanbaru	Riau dan Kepulauan Riau

Referensi

1. "Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023" (PDF). Badan Pemeriksa Keuangan RI. Diakses tanggal 15 November 2024. 
2. "Sejarah Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-08-05. Diakses tanggal 2016-07-14. 
3. "Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2021" (PDF). Badan Pemeriksa Keuangan RI. Diakses tanggal 15 November 2024.