Perolehan suara sah partai politik peserta Pemilu 2024 dari setiap daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut.
Pimpinan DPRD Kabupaten Sinjai terdiri atas satu orang ketua dan dua orang wakil ketua yang berasal dari partai politik yang memiliki suara terbanyak di dewan.[2]
Keterangan: aPeriode ini merupakan periode pertama setelah memisahkan diri dari Kabupaten Bonthain (Bantaeng) menjadi daerah otonom yang memiliki anggota DPRD tersendiri berdasarkan UU No. 29 Tahun 1959. bPenerapan DPRD Gotong Royong (DPRD-GR) implikasi dari dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959.
Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Sinjai dalam dua periode terakhir.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai sebagai legislator yang mengembangkan amanah dari masyarakat dalam mengontrol dan memberikan koreksi serta masukan terhadap usulan dari para eksekutif, baik berupa Perda maupun produk-produk hukum lainnya. Selain daripada itu juga dapat melahirkan rancangan Perda inisiatif kondisi legislatif pada saat ini sudah mengalami banyak perubahan dimulai sejak tumbangnya Orde Baru, mengingat sebelumnya usulan-usulan yang diajukan oleh pihak eksekutif hampir tidak ada yang mengalami perubahan, hingga titik koma. Mengingat hal tersebut, maka keberadaan legislatif sangat dibutuhkan perannya dalam forum-forum resmi termasuk didalamnya rapat-rapat paripurna, rapat komisi maupun rapat-rapat fraksi. Disamping itu posisi legislatif yang terbatas pada pengawasan dan kebijakan publik saja, mengingat keterbatasan pada hal-hal teknis. Kedudukan eksekutif sebagai mitra harus siap dikontrol mendapat koreksi dari legislatif, namun bukan berarti membatasi ruang gerak tetapi tetap sama-sama berjalan dalam koridor dan aturan yang sudah ada. Selaku mitra juga harus senantiasa mengacu pada visi dan misi daerah, dengan mengacu pada kepentingan rakyat. Ke depan sosok wakil rakyat ideal tentulah sangat diharapkan sebagai kepribadian anggota DPRD yang terpilih.
Sejak terbentuknya DPRD Kabupaten Sinjai hingga saat ini sudah yang ke-9 (sembilan) kali/periode. Periode Pertama pada tahun 1961–1971 pada saat itu masih DPRGR dan dipimpin oleh Andi Marsuki Amal
kemudian dilanjutkan pada periode tahun 1971–1977, DPRD Sinjai dipimpin oleh Muhammad Tabiala dan kembali dilanjutkan oleh Andi Pattikkeng dan Drs. Andi Muhammad Saleh Asapa pada tahun 1977–1982. Pada periode ke empat tahun 1982–1987 oleh Andi Patarai dan Muhammad Tabiala, dan kembali dilanjutkan pada tahun 1987–1992 oleh Muhammad Tabiala dan Andi Patarai. Pada tahun 1992–1997, DPRD Kabupaten Sinjai di pimpin oleh H. Arifuddin Mustafa dan H. Muhammad Yunus Paola kemudian pada tahun 1997–1999 dilanjutkan oleh Abdul Rachman dengan wakil Solihin dan pada tahun 1999–2004 dipimpin oleh H. Andi Razak Alty, B.A., Solihin dan Drs. Muhammad Yusuf Achmad sebagai Ketua dan wakil ketua, kemudian periode 2004–2009 dilanjutkan oleh H. Amru Rijal Junaid, Drs. H. Mappirewa Kasim dan H. Andi Razak Alty, B.A. sebagai Ketua dan Wakil Ketua dengan tiga komisi dan dua fraksi, yakni Fraksi Golkar dan Fraksi Sinjai Bersatu. Pada periode 2009-2014 dipimpin oleh H. Sultani, S.H., M.H., dan sebagai Wakil Ketua I adalah Ir. Hj. Andi Kartini, SP, M.SP dan sebagai Wakil Ketua II Drs. Andi Muhtar Mappatoba, M.Pd. terdiri dari tiga komisi dan tujuh fraksi, yaitu antara lain: Fraksi RepublikaN, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PAN, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Persatuan Kebangkitan Nurani Rakyat, dan Fraksi Bintang Demokrasi Perjuangan Kedaulatan Rakyat. Tahun 2014–2019 dipimpin oleh Abdul Haris Umar dan sebagai Wakil Ketua I adalah Ir. Hj. Andi Kartini, SP, M.SP dan Wakil Ketua II Jamaluddin, S.H. terdiri dari tiga komisi dan delapan fraksi, yaitu antara lain Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Golkar, Fraksi Partai Hanura, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Amanat Sejahtera (PAN + PKS), Fraksi Restorasi Bintang Perjuangan (NasDem + PBB + PDI-P), dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.
^Pemerintahan Republik Indonesia (1959). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959(pdf)Parameter |format= membutuhkan |url= (bantuan) (dalam bahasa Indonesia). Jakarta: Pemerintahan Republik Indonesia.Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
^Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Selatan (1981). Sulawesi Selatan Dalam Angka 1981(pdf) (dalam bahasa Indonesia). Ujung Pandang: Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Selatan. hlm. 24.Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
^Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Selatan (1982). Sulawesi Selatan Dalam Angka 1982(pdf) (dalam bahasa Indonesia). Ujung Pandang: Kantor Sensus & Statistik Propinsi Sulawesi Selatan. hlm. 35.Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
^Lembaga Pemilihan Umum RI (1988). Pemilihan Umum 1987 (Volume 5)(pdf) (dalam bahasa Indonesia). Jakarta: Lembaga Pemilihan Umum. hlm. 218.Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
^Lembaga Pemilihan Umum RI (1994). Pemilihan Umum 1992 Dari Daerah Ke Daerah(pdf) (dalam bahasa Indonesia). Jakarta: Lembaga Pemilihan Umum. hlm. 448.Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
^Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan (2002). Sulawesi Selatan Dalam Angka 2002(pdf) (dalam bahasa Indonesia). Makassar: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. hlm. 22.Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
^Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan (2004). Sulawesi Selatan Dalam Angka 2004-2005(pdf) (dalam bahasa Indonesia). Makassar: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. hlm. 23–27.Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
^Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai (2011). Kabupaten Sinjai Dalam Angka 2011(pdf) (dalam bahasa Indonesia). Sinjai: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai. hlm. 36.Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
