To overcome the problem of fuel dependence from imports and reduce the burden of fuel subsidies in the APBN, starting in 2007 the Government has implemented a conversion program for fuel use in the household sector from kerosene to LPG. The program has been running successfully. However, the same problem as before reappeared. The higher LPG needs depend on imports, reaching 70 percent of total consumption. Likewise, the burden of LPG subsidies in the state budget is even higher. Indonesia has the potential to produce abundant biomass energy and has been used as household fuel, especially in rural areas. However, the utilization is still by burning firewood using traditional inefficient combustion stoves that produce air pollutant that causing a negative impact on family health. Changes in the way biomass energy are used through the transformation of biomass into pellets and the use of technology biomass stoves can overcome the problems. This paper aims to analyze and provide policy recommendations to develop biomass energy utilization in households in a healthy manner and can improve combustion efficiency. The widespread use of biomass energy by households will reduce the dependence on LPG imports and reduce the burden of subsidies in the state budget.

Published by Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
Journal Name Bappenas Working Papers
Contact Phone-
Contact Name Muhyiddin
Contact Email udyn@bappenas.go.id
Location Kota adm. jakarta pusat, Dki jakarta INDONESIA
Website bwp| http://workingpapers.bappenas.go.id/index.php/bwp|
ISSN ISSN : 26206013, EISSN : 26548402, DOI : -,
Core Subject Social,
Meta Subject Environmental Science,
Meta DescBappenas Working Papers (BWP) adalah publikasi yang diterbitkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dalam rangka mendukung fungsi Bappenas sebagai think tank pemerintah. Publikasi ini diharapkan menjadi jembatan antara ilmu pengetahuan dan kebijakan (bridging knowledge to policy), serta sebagai sarana pengembangan pemikiran yang melibatkan akademisi, praktisi, dan birokrat yang menekuni perencanaan dan kebijakan pembangunan.
PenulisArif Haryana
Publisher ArticleKementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
Subtitle Article Bappenas Working Papers Vol 2 No 2 (2019): Edisi Mei 2019
Scholar Googlehttp://scholar.google.com/scholar?q=%2Bintitle%3A&…
View Articlehttp://workingpapers.bappenas.…
DOIhttp://download.garuda.ristekdikti.…
DOI Number Full PDF (380.559 KB)
Download Article [1] http://workingpapers.bappenas.go.id/inde…
Download Article [2] http://download.garuda.ristekdikti.go.id…

 

Pengembangan Pengembangan produk Proses pengembangan perangkat lunak Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Pengembangan pasar Pengembangan lahan yasan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Deputi Bidang Pengembangan Regional Pengembangan tangkas Dana Internasional untuk Pengembangan Pertanian Penelitian dan pengembangan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya–Madura Pengembangan web Pengembangan perangkat lunak Android Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat Program Pengembangan Misil Berpadu Terintegrasi Jaringan Pengembangan A…

ga Khan Pengembangan perangkat lunak Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Darat Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran II Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia Perlengkapan pengembangan perangkat lunak Otoritas Pengembangan Metropolitan Manila Badan Penelitian dan Pengembangan Sulawesi Tenggara Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Daur hidup pengembangan sistem Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Pengembangan diri Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral Pengembangan budaya Komite Pengembangan Parlemen Eropa Forum Gerakan Pengembangan Koperasi Indonesia Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Pengembangan sumber daya manusia Indonesia Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Dew