Tourism development one of the impact of Teritory Authonomy implementation since occured from January 1, 2001. Tourism is teritory potency that should be explore to increase the economic prosperity of society. The Construction and tourist development Lembah Harau did not experience significant changes and only whitin a certain time, so that facilities and public property looked like a poorly maintained. The problem from this research is how the development resort area of Akar Berayun Lembah Harau at Limapuluh Kota at West Sumatra and the factors that can be a barrier. This research aims to describe the development and inhibiting factors implementation tourism development of Resort Area Akar Berayun Lembah Harau by Department of Tourism Culture Youth and Sports regency of lima puluh kota at west Sumatera .This research applying qualitative methods and with techniques data collection and interview, documentation, and observation. The author use managment theories by Richard George R. Terry and this theories consists of the actions of planning, organizing, and controlling to determine and achieve objectives through the utilization of human resources and other resources. The sources of this research are from of interview, observation, and documentation.The implementation tourism development of Resort Area Akar Berayun Lembah Harau by Department of Tourism Culture Youth and Sports regency of lima puluh kota at west Sumatera has not been realized with good. Because inhibiting factors implementation tourism development of Resort Area limited, by natural factor and the lack of people participation. departement and tourism in order to compete with other regions, goverment will be not progress without the good planning. implementation in accordance with predefined and monitoring and reporting for the evaluation work program. For the Department must improve coaching, improve good cooperation and sustainable joint with working partners with govermant as well as the non govermental organizationsand partners other public authorities or private, the community must play an active to support the development of tourism because people are the main perpetrators of the tourism.Keywords: Akar Berayun , Development, Lembah Harau, Resort Area

Informasi yang terkait dengan PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA RESORT AKAR BERAYUN LEMBAH HARAU OLEH DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LIMAPULUH KOTA SUMATERA BARAT

Pengembangan Proses pengembangan perangkat lunak Pengembangan produk Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Pengembangan pasar Pengembangan lahan yasan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Deputi Bidang Pengembangan Regional Pengembangan tangkas Dana Internasional untuk Pengembangan Pertanian Penelitian dan pengembangan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya–Madura Pengembangan web Pengembangan perangkat lunak Android Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat Program Pengembangan Misil Berpadu Terintegrasi Jaringan Pengembangan A…

ga Khan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Pengembangan perangkat lunak Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia Perlengkapan pengembangan perangkat lunak Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Darat Badan Penelitian dan Pengembangan Sulawesi Tenggara Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran II Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Otoritas Pengembangan Metropolitan Manila Daur hidup pengembangan sistem Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral Komite Pengembangan Parlemen Eropa Pengembangan budaya Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Pengembangan diri Pengembangan sumber daya manusia Indonesia Forum Gerakan Pengembangan Koperasi Indonesia Kementerian Pengembangan Sumber Daya Manusia (India) Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Bahan pengemba