AbstrakPembentukan BUMDes merupakan cara untuk memanfaatkan Undang-Undang yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk melakukan inovasi dalam pembangunan desa, terutama meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Kenyataannya banyak desa yang gagal menjalankan BUMDes dikarenakan kurang siapnya desa dan potensi yang minim dari desa. Tujuan penelitian ini mengetahui kondisi dan tata kelola BUMDes yang sedang berkembang. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan kondisi BUMDes di Kabupaten Jepara sudah berjalan sesuai dengan tujuan pembentukan BUMDes dan mampu membantu meningkatkan perekonomian desa. Namun masih terdapat kendala dalam pengelolaan BUMDes di beberapa daerah seperti jenis usaha yang dijalankan masih terbatas, keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola BUMDes dan partisipasi masyarakat yang rendah karena masih rendahnya pengetahuan mereka. Abstract The establishment of Institutional village enterprises (BUMDes) is a way to utilize the constitution that authorizes the local government for doing innovation in rural development, especially to increase rural economy and Welfare for Rural Communities. In fact, many villages that failed to run BUMDes due to lack of readiness and village potential. This research aims to explain the condition and governance of developing BUMDes. This research used qualitative methods. The result of this research shows that the condition of BUMDes in Jepara has been running in accordance with the purpose of forming BUMDes and able to help increase the rural economy. However, there are still problems in the management of BUMDes in some areas such as the type of business that carried on still limited, limited human resources that manage BUMDes and the participation of rural community are low due the lack of knowledge.

Informasi yang terkait dengan PENGEMBANGAN DESA MANDIRI MELALUI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)

Pengembangan Proses pengembangan perangkat lunak Pengembangan produk Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Pengembangan pasar Pengembangan lahan yasan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Deputi Bidang Pengembangan Regional Pengembangan tangkas Dana Internasional untuk Pengembangan Pertanian Penelitian dan pengembangan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya–Madura Pengembangan web Pengembangan perangkat lunak Android Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat Program Pengembangan Misil Berpadu Terintegrasi Jaringan Pengembangan A…

ga Khan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Pengembangan perangkat lunak Perlengkapan pengembangan perangkat lunak Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Darat Badan Penelitian dan Pengembangan Sulawesi Tenggara Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran II Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Otoritas Pengembangan Metropolitan Manila Daur hidup pengembangan sistem Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral Pengembangan budaya Komite Pengembangan Parlemen Eropa Pengembangan diri Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Pengembangan sumber daya manusia Indonesia Forum Gerakan Pengembangan Koperasi Indonesia Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik Kementerian Pengembangan Sumber Daya Manusia (India) Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Badan Penyuluh