|
Gereja Katolik dan Jerman Nazi
Paus Pius XI (1922–1939) dan Pius XII (1939–1958) memimpin Gereja Katolik selama kebangkitan dan kejatuhan Nazi Jerman . Sekitar sepertiga penduduk Jerman beragama Katolik pada tahun 1930-an, sebagian besar dari mereka tinggal di Jerman Selatan; Protestan mendominasi wilayah utara. Gereja Katolik di Jerman menentang Partai Nazi, dan pada pemilu tahun 1933, proporsi umat Katolik yang memilih Partai Nazi lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional.[1] Namun demikian, Centre Party yang berhaluan Katolik memilih Enabling Act of 1933, yang menghasilkan Adolf Hitler tambahan kekuatan dalam negeri untuk menekan lawan politik sebagai Kanselir Jerman. Presiden Paul Von Hindenburg terus menjabat sebagai Komandan dan Ketua dan dia juga terus bertanggung jawab atas negosiasi perjanjian internasional hingga kematiannya pada tanggal 2 Agustus 1934. Hitler dan beberapa tokoh penting Nazi lainnya dibesarkan sebagai penganut Katolik tetapi mereka menjadi bermusuhan dengan Gereja di masa dewasa; Pasal 24 Program Sosialis Nasional menyerukan toleransi bersyarat terhadap denominasi Kristen dan perjanjian Reichskonkordat tahun 1933 dengan Vatikan menjamin kebebasan beragama bagi umat Katolik, namun Nazi berusaha untuk menekan kekuatan Gereja Katolik di Jerman. Pers, sekolah, dan organisasi pemuda Katolik ditutup, properti disita, dan sekitar sepertiga pastornya menghadapi pembalasan dari pihak berwenang; Para pemimpin awam Katolik termasuk di antara mereka yang dibunuh pada Malam Pisau Panjang. Pada masa pemerintahan rezim, Gereja seringkali berada dalam posisi yang sulit. Hirarki Gereja (di Jerman) mencoba bekerja sama dengan pemerintahan baru, namun ensiklik Pius XI tahun 1937, Mit brennender Sorge, menuduh pemerintah permusuhan terhadap gereja. Umat Katolik berperang di kedua sisi selama Perang Dunia Kedua, dan invasi Hitler ke Polandia yang mayoritas beragama Katolik memicu konflik pada tahun 1939. Di wilayah Polandia yang dianeksasi oleh Nazi Jerman, seperti di wilayah yang dianeksasi wilayah Slovenia dan Austria, penganiayaan Nazi terhadap gereja sangat intens; banyak pastor Polandia menjadi sasaran pemusnahan. Melalui hubungannya dengan Perlawanan Jerman, Paus Pius XII memperingatkan Sekutu tentang rencana invasi Nazi ke Negara-Negara Rendah pada tahun 1940. Nazi mengumpulkan para pastor pembangkang pada tahun itu di barak di Dachau, dimana 95 persen dari 2.720 penghuninya beragama Katolik (kebanyakan orang Polandia, dengan 411 orang Jerman); lebih dari 1.000 pastor meninggal di sana. Pengambilalihan properti gereja melonjak setelah tahun 1941. Meskipun Vatikan (dikelilingi oleh Italia Fasis) secara resmi netral selama perang, mereka menggunakan diplomasi untuk membantu para korban dan melobi perdamaian; Radio Vatikan dan media Katolik lainnya menentang kekejaman tersebut. Para ulama tertentu dengan tegas menentang kejahatan Nazi, seperti dalam khotbah Uskup Clemens August Graf von Galen pada tahun 1941 di mana ia menyatakan penolakannya terhadap rezim dan program euthanasia-nya. Meski begitu, penulis biografi Hitler Alan Bullock menulis: "Baik Gereja Katolik, maupun Gereja Injili... sebagai institusi, tidak merasa mungkin untuk mengambil sikap oposisi terbuka terhadap rezim".[2] Mary Fulbrook menulis bahwa ketika politik mengganggu gereja, umat Katolik siap untuk melawan; namun catatannya tidak merata dan tidak seimbang, dan (dengan beberapa pengecualian) "tampaknya, bagi banyak orang Jerman, kepatuhan terhadap iman Kristen terbukti sejalan dengan setidaknya persetujuan pasif terhadap, atau bahkan dukungan aktif terhadap, kediktatoran Nazi".[3] Namun, bahkan ketika hierarki Gereja berusaha untuk melangkah dengan hati-hati agar Gereja itu sendiri tidak dihancurkan, mereka secara aktif menolak para pastor seperti Heinrich Maier terkadang bertindak bertentangan dengan instruksi tegas dari atasan gerejanya kepada kelompok pendiri yang, tidak seperti kelompok lain, berupaya secara aktif mempengaruhi jalannya perang demi kepentingan Sekutu. Menurut Robert A. Krieg, "Uskup, imam, dan pemimpin awam Katolik telah mengkritik Sosialisme Nasional sejak didirikan pada awal tahun 1920-an",[4] sementara The Sewanee Review mengatakan pada tahun 1934 bahwa bahkan "ketika Hitler gerakan ini masih kecil dan tampaknya tidak signifikan, para pastor Katolik Jerman menyadari ancaman yang melekat terhadap keyakinan dan prinsip-prinsip tertentu dari Gereja mereka".[5] Khotbah dan surat kabar Katolik dengan keras mengecam Nazisme dan menuduh mereka mendukung neopaganisme, dan para pastor Katolik melarang umat beriman bergabung dengan NSDAP.[6][7] Waldemar Gurian mencatat bahwa para uskup Katolik terkemuka mengeluarkan beberapa kecaman terhadap NSDAP mulai tahun 1930 dan 1931, dan menggambarkan hubungan antara Sosialisme Nasional dan Katolik Church, menyimpulkan bahwa "meskipun belum ada deklarasi perang yang sah, perang tetap saja terjadi."[7] Ludwig Maria Hugo adalah uskup Katolik pertama yang mengutuk keanggotaan dalam Nazi partai, dan pada tahun 1931 Kardinal Michael von Faulhaber menulis bahwa "para uskup sebagai penjaga ajaran iman dan moral yang benar harus mengeluarkan peringatan tentang Sosialisme Nasional, selama dan sejauh hal tersebut mempertahankan budaya-politik pandangan-pandangan yang tidak sejalan dengan doktrin Katolik."[4] Kritik terang-terangan Kardinal Faulhaber terhadap Sosialisme Nasional mendapat perhatian dan dukungan luas dari gereja-gereja Katolik Jerman, dan Kardinal Adolf Bertram menyerukan umat Katolik Jerman untuk menentang Nasional Sosialisme secara keseluruhan karena "berdiri dalam kontradiksi yang paling nyata terhadap kebenaran fundamental agama Kristen".[6] Menurut Sewanee Review, "Umat Katolik secara tegas dilarang menjadi anggota terdaftar dalam partai Sosialis Nasional ; umat Katolik yang tidak taat ditolak menerima sakramen; kelompok berseragam Nazi dan dengan spanduk Nazi tidak diizinkan menghadiri kebaktian gereja".[5] Kecaman terhadap Nazisme oleh Bertram dan von Faulhaber mencerminkan pandangan sebagian besar umat Katolik Jerman, namun banyak dari mereka juga kecewa dengan institusi Republik Weimar.[4][6] Anti-Semitisme Nazi menganut prinsip-prinsip rasial pseudoscientific, namun antipati kuno antara Kekristenan dan Yudaisme juga berkontribusi pada antisemitisme Eropa. Anti-Semitisme hadir di Protestanisme Jerman dan Katolik, tetapi "tindakan dan sikap anti-Semit menjadi lebih sering terjadi di wilayah Protestan dibandingkan wilayah Katolik".[8] Meski begitu, di setiap negara yang berada di bawah pendudukan Jerman, para pastor memainkan peran utama dalam menyelamatkan orang-orang Yahudi. Gereja menyelamatkan ribuan orang Yahudi dengan mengeluarkan dokumen palsu kepada mereka, melobi pejabat Poros, dan menyembunyikan orang Yahudi di biara, biara, sekolah, Vatikan dan kediaman kepausan di Castel Gandolfo. Meskipun peran Pius XII pada periode ini kemudian ditentang, Kantor Utama Keamanan Reich menyebutnya sebagai "corong" bagi orang-orang Yahudi dan dalam ensiklik pertamanya (Summi Pontificatus), ia menyebutnya sebagai invasi Polandia sebuah "jam kegelapan". Dalam Pidato Natal tahun 1942, ia mengecam pembunuhan ras, dan dalam ensikliknya tahun 1943 Mystici corporis Christi, ia mengecam pembunuhan terhadap penyandang disabilitas.[9] Pada periode pasca perang, dokumen identitas palsu diberikan kepada banyak penjahat perang Jerman oleh pastor Katolik seperti Alois Hudal, seringkali memfasilitasi pelarian mereka ke Amerika Selatan. Baik pastor Protestan maupun Katolik secara rutin memberikan Persilschein atau "sertifikat sabun" kepada mantan anggota Nazi untuk menghilangkan "noda Nazi";[10] namun bantuan semacam itu tidak pernah dianggap sebagai upaya institusional.[10][11] Menurut sejarawan Katolik Michael Hesemann, Vatikan sendiri sangat marah dengan upaya tersebut, dan Paus Pius XII menuntut pemecatan pastor yang terlibat seperti Hudal.[12] Lihat jugaReferensi
|
