perkembangan kelembagaan negara secara pesat, khususnya lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam undang-undang telah merubah tatanan ketatanegaraan Indonesia. Hal ini berdampak juga pada hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara, yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 08/PMK/2006. Banyaknya sengketa lembaga negara yang diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya menjadikan putusan tersebut sebagai yurisprudensi dan hal ini digunakan oleh Mahkamah Konstitusi untuk memperluas kewenangan dalam memaknai konsep lembaga negara. Hasil yang dicapai dalam tulisan ini yaitu yurisprudensi putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sengketa kewenangan lembaga negara telah memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memahami kedudukan lembaga negara sehingga hal tersebut menjadikan Peraturan Mahkamah Konstitusi No.08/PMK/2006 perlu di revisi untuk pembaharuan hukum acara

Published by Kementerian Hukum dan HAM
Journal Name Jurnal Legislasi Indonesia
Contact Phone-
Contact Name -
Contact Email -
Location Kota adm. jakarta selatan, Dki jakarta INDONESIA
Website jli| http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli|
ISSN ISSN : 01261338, EISSN : 25795562, DOI : -,
Core Subject Social,
Meta Subject Law, Crime, Criminology & Criminal Justice,
Meta DescJurnal Legislasi Indonesia merupakan jurnal ilmiah yang memuat artikel-artikel hasil penelitian, kajian, dan pemikiran bidang peraturan perundang-undangan dan hukum. Diterbitkan setahun empat kali yaitu bulan Maret, Juni, September dan Desember oleh Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
PenulisHamdi, Mirja Fauzul
Publisher ArticleDirektorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Subtitle Article Jurnal Legislasi Indonesia Vol 16, No 3 (2019): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2019
Scholar Googlehttp://scholar.google.com/scholar?q=%2Bintitle%3A&…
View Articlehttp://e-jurnal.peraturan.go.i…
DOIhttp://download.garuda.ristekdikti.…
DOI Number Full PDF (609.623 KB)
Download Article [1] http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.ph…
Download Article [2] http://download.garuda.ristekdikti.go.id…

 

Kedudukan hukum di Mahkamah Konstitusi Penduduk Kedudukan hukum Pendudukan Jerman oleh Sekutu Pendudukan Konstantinopel Pendudukan Smirna Pendudukan Jepang Kedudukan bahasa indonesia Penduduk asli Taiwan Pendudukan Jerman di Eropa Pendudukan Mongolia Pendudukan Albania oleh Serbia Pendudukan Jepang oleh Sekutu Pertumbuhan penduduk Pendudukan Prancis oleh Italia Pendudukan Rheinland oleh Sekutu Pendudukan Cekoslowakia oleh Jerman Pendudukan Hong Kong oleh Jepang Daun duduk Pendudukan Sumatera Barat oleh Jepang Pendudukan Burma oleh Jepang Pendudukan Kamboja oleh Jepang Pendudukan Filipina oleh …

Jepang Tempat kedudukan akar Sensus Penduduk Indonesia 2010 Pendudukan Araucanía Penduduk asli di Brasil Kepadatan penduduk Pertukaran penduduk antara Yunani dan Turki Wilayah pendudukan Rusia Pendudukan Polandia (1939–1945) Penduduk Indonesia 2000 Pendudukan Austria oleh Sekutu Wilayah pendudukan Rusia di Ukraina Stasiun Duduk Pendudukan Jepang di Hindia-Belanda Pendudukan Mallorca oleh Italia Penduduk Indonesia 1971 Pendudukan militer oleh Uni Soviet Penduduk Indonesia 1980 Penduduk Indonesia 1990 Pendudukan Norwegia oleh Jerman Nazi Pertumbuhan penduduk di Indonesia Pendudukan Timor Leste oleh Indonesia Pendudukan Malta oleh Prancis Penduduk asli Amerika Pendudukan Singapura oleh Jepang Pendudukan Kepulauan Channel oleh Jerman Pendudukan wilayah Yugoslavia oleh Hungaria Pendudukan Jepang di Attu Sensus Penduduk Indonesia 1961 Pemerintahan Pendudukan Wilayah Musuh Pendudukan Rumania oleh Uni Soviet Pendudukan Yunani oleh Poros Pendudukan Gedung DPR/MPR Sensus Penduduk India 2011 Pendudukan Manila oleh Britania Raya Pendudukan Vidin oleh Hungaria Wilayah pendudukan Rusia di Georgia Pendudukan Samoa Jerman Kedudukan akal dalam Islam Genosida penduduk asli Pendudukan di Polandia