Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui: bagaimana kedudukan Tentara Nasional Indonesia dalam sistem pertahanan negara Republik Indonesia, dan bagaimana kewenangan Tentara Nasional Indonesia dalam pemberantasan terorisme di Indonesia. Dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Kedudukan Tentara Nasional Indonesia merupakan komponen utama dalam sistem pertahanan Negara sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. 2. Kewenangan dalam mengatasi aksi terorisme sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagai salah satu kegiatan Operasi Militer Selain Perang. Kata kunci: TNI, Pemberantasan Terorisme

Published by Universitas Sam Ratulangi
Journal Name LEX CRIMEN
Contact Phone-
Contact Name -
Contact Email -
Location Kota manado, Sulawesi utara INDONESIA
Website lexcrimen| http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen|
ISSN ISSN : -, EISSN : -, DOI : -,
Core Subject Social,
Meta Subject Law, Crime, Criminology & Criminal Justice,
Meta DescJurnal ini merupakan jurnal elektronik (e-journal) Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Manado, yang dimaksudkan sebagai wadah publikasi tulisan-tulisan tentang dan yang berkaitan dengan hukum pidana. Artikel-artikel skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat merupakan salah satu prioritas dengan tetap memberi kesempatan untuk karya-karya tulis lainnya dari mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum Unsrat, dengan tidak menutup kemungkinan bagi pihak-pihak lainnya, sepanjang menyangkut hukum pidana. Tulisan-tulisan yang dimuat di sini merupakan pendapat pribadi penulisnya dan bukan pendapat Fakultas Hukum Unsrat.
PenulisEfendy, Rifki
Publisher ArticleLEX CRIMEN
Subtitle Article LEX CRIMEN Vol 3, No 1 (2014): Lex Crimen
Scholar Googlehttp://scholar.google.com/scholar?q=%2Bintitle%3A&…
View Articlehttp://ejournal.unsrat.ac.id/i…
DOI
DOI Number
Download Article [1] http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/l…
Download Article [2]

 

Kedudukan hukum di Mahkamah Konstitusi Penduduk Kedudukan hukum Pendudukan Jerman oleh Sekutu Pendudukan Konstantinopel Pendudukan Smirna Pendudukan Jepang Kedudukan bahasa indonesia Pendudukan Jerman di Eropa Penduduk asli Taiwan Pendudukan Mongolia Pendudukan Albania oleh Serbia Pertumbuhan penduduk Pendudukan Jepang oleh Sekutu Pendudukan Prancis oleh Italia Pendudukan Rheinland oleh Sekutu Pendudukan Hong Kong oleh Jepang Pendudukan Cekoslowakia oleh Jerman Daun duduk Pendudukan Kamboja oleh Jepang Pendudukan Burma oleh Jepang Pendudukan Filipina oleh Jepang Pendudukan Sumatera Barat oleh …

Jepang Tempat kedudukan akar Sensus Penduduk Indonesia 2010 Pendudukan Araucanía Penduduk asli di Brasil Kepadatan penduduk Pendudukan Austria oleh Sekutu Pertukaran penduduk antara Yunani dan Turki Penduduk Indonesia 2000 Wilayah pendudukan Rusia Stasiun Duduk Pendudukan Polandia (1939–1945) Wilayah pendudukan Rusia di Ukraina Pendudukan Norwegia oleh Jerman Nazi Pertumbuhan penduduk di Indonesia Penduduk Indonesia 1971 Pendudukan Jepang di Hindia-Belanda Pendudukan Mallorca oleh Italia Pendudukan militer oleh Uni Soviet Penduduk Indonesia 1980 Penduduk Indonesia 1990 Pendudukan Kepulauan Channel oleh Jerman Pendudukan Timor Leste oleh Indonesia Penduduk asli Amerika Pendudukan Malta oleh Prancis Pendudukan Singapura oleh Jepang Pendudukan wilayah Yugoslavia oleh Hungaria Pendudukan Jepang di Attu Sensus Penduduk Indonesia 1961 Pemerintahan Pendudukan Wilayah Musuh Pendudukan Rumania oleh Uni Soviet Pendudukan Yunani oleh Poros Genosida penduduk asli Pendudukan Gedung DPR/MPR Pendudukan Samoa Jerman Wilayah pendudukan Rusia di Georgia Sensus Penduduk India 2011 Pendudukan di Polandia (disambiguasi) Pendudukan Manila oleh Britania Raya Pendudukan Vidin oleh Hungaria Kedudukan ak