Yunus Yosfiah

Yunus Yosfiah
Menteri Penerangan Indonesia
Masa jabatan
23 Mei 1998 – 20 Oktober 1999
PresidenBacharuddin Jusuf Habibie
Sebelum
Pendahulu
Alwi Dahlan
Pengganti
Jabatan dihapuskan
Sebelum
Informasi pribadi
Lahir7 Agustus 1944 (umur 80)
Rappang, Celebes, Masa Pendudukan Jepang
Partai politikPartai Gerindra[1]
Afiliasi politik
lainnya
PPP
Suami/istriAntonia Ricardo
Anak
  • Eric Akbar Ricardo Yunus
  • Erica
  • Melissa
  • Pierre Akbar
AlmamaterAkademi Militer Nasional (1965)
PekerjaanTentara
Karier militer
Pihak Indonesia
Dinas/cabang TNI Angkatan Darat
Masa dinas1965–1999
Pangkat Letnan Jenderal TNI
NRP20385
SatuanInfanteri (Kopassus) Baret Kopassus kecil
Pertempuran/perangOperasi Seroja
Sunting kotak info
Sunting kotak info • L • B
Bantuan penggunaan templat ini

Letnan Jenderal TNI (Purn.) Muhammad Yunus Yosfiah (lahir 7 Agustus 1944)[2] adalah salah seorang tokoh militer Indonesia yang pernah menjabat sebagai Menteri Penerangan yang terakhir pada masa pemerintahan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Ia adalah lulusan Akademi Militer Nasional (AMN) tahun 1965.[3] Jabatan tersebut, beserta Departemen Penerangan yang dibawahinya, kemudian dihapuskan oleh Presiden Abdurrahman Wahid.

Pada bulan Maret 2007, petugas penyidik sebab kematian di Australia mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Yosfiah atas kematian lima wartawan di Timor Timur pada tahun 1975.[4] Saat itu Yosfiah diduga memimpin sebuah penyerangan ke Balibo. Namun, Pemerintah Indonesia menolak permintaan itu karena Australia tidak memiliki yurisdiksi untuk mengadili warganegara Indonesia dan menganggap kasus tersebut telah ditutup.[5] Kasus itu dikenal dengan nama Balibo Five.

Aksi di Timor Timur

Balibo Five

Pada tahun 1975, seorang Kapten memimpin unit pasukan khusus Indonesia ke Balibo, Timor Timur, dituduh bahwa Yosfiah menembaki wartawan Australia yang mencoba untuk menyerah, dan memerintahkan anak buahnya untuk melakukan hal yang sama.[6] Setelah dibunuh, beberapa tubuh wartawan dipakaikan seragam tentara Portugis dan difoto dengan senapan mesin seolah-olah mereka telah tewas terbunuh karena berperang melawan pasukan Indonesia.

Pada bulan Februari 2007 Mark Tedeschi QC, penasihat pembantu koroner pada pemeriksaan kematian salah satu wartawan yang tewas, Brian Peters, mengatakan Yosfiah tidak menanggapi undangan untuk tampil pada pemeriksaan. Deputi Koroner New South Wales, Dorelle Pinch dalam temuannya menemukan bahwa: "Brian Raymond Peters, beserta rekan wartawannya Gary James Cunningham, Malcolm Rennie Harvie, Gregory John Shackleton dan Anthony John Stewart, yang dikenal sebagai Balibo Five, meninggal di Balibo, Timor Leste pada 16 Oktober 1975 akibat luka yang diderita ketika mereka ditembak dan/atau ditusuk dengan sengaja, dan tidak berada dalam panasnya pertempuran, oleh anggota Pasukan Khusus Indonesia, termasuk oleh Christoforus da Silva dan Kapten Yunus Yosfiah atas perintah Kapten Yosfiah.[7][8] Tujuannya, untuk mencegah mereka mengekspos bahwa Pasukan Khusus Indonesia telah berpartisipasi dalam serangan di Balibo."[9] Namun Yosfiah membantah tuduhan itu. Dia menyatakan tidak pernah bertemu dengan kelima wartawan asing tersebut selama bertugas di Balibo.[7]

Beberapa saksi, termasuk mantan pasukan Timor yang mendukung invasi Indonesia (UDT dan Apodeti) mengidentifikasi Yosfiah sebagai partisipan kunci dalam pembunuhan wartawan. Sebagai konsekuensi Dorelle Pinch mengeluarkan laporan pada 16 November 2007 yang menyimpulkan bahwa Yosfiah telah berpartisipasi dalam kejahatan perang, dia terlibat dalam pembunuhan dan mesti dihukum sesuai dengan konvensi Jenewa yang mana Indonesia adalah salah satu penandatangannya.[10]

Nicolau dos Reis Lobato

Dia juga diduga[11] telah membunuh Nicolau dos Reis Lobato, pemimpin Fretilin pada tahun 1978.

Menteri Penerangan

Potret Muhammad Yunus Yosfiah sebagai Menteri Penerangan

Yosfiah menjabat sebagai Menteri Penerangan dalam Kabinet Reformasi Pembangunan pada era Presiden Habibie tahun 1998 sampai 1999. Tindakannya dalam menghilangkan pembatasan terhadap media dan bentuk komunikasi lainnya, antara lain seperti penghapusan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) dan menjamin kebebasan pers,[12] telah digambarkan sebagai, "salah satu terobosan besar pemerintahan Habibie".[13]

Dugaan pendanaan milisi Timor Timur

Yosfiah diduga pada tahun 1999 terlibat dalam penyaluran uang pemerintah Indonesia untuk kelompok-kelompok milisi Timor Timur sebelum referendum kemerdekaan Timor Timur yang berakhir dengan terjadinya pertumpahan darah.[2][14]

Karier politik

Yosfiah pernah menjadi Ketua Fraksi ABRI di MPR pada 1997. Ia pensiun dari TNI pada tahun 1999.[15] Pada 2002 Yosfiah menjadi anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP).[16] Yosfiah juga adalah Sekretaris Jenderal PPP dari bulan Desember 2003 hingga tahun 2007.[12] Pada bulan Februari 2007 Yosfiah ikut dalam pemilihan Ketua Umum PPP, tetapi ia gagal.[17] Ia pernah menjadi anggota DPR untuk periode 2004–2009 dari PPP mewakili dapil Sulawesi Selatan II[18] dan duduk di Komisi XI.

Pendidikan militer

  • Akademi Militer Nasional (1965)
  • Sesarcab Infanteri
  • Komando
  • Diklapa I
  • Diklapa II
  • Sekolah Staf dan Komando (Seskoad) di Fort Leavenworth, AS (1979-1980)
  • Pendidikan komando di Royal College of Defense Studies, London (1989)
  • Psychological Warfare, Psychology of Operation, di Fort Bragg, AS.
  • Sesko TNI
  • Lemhanas

Riwayat jabatan

Jabatan-jabatan yang pernah dipegang oleh Yunus di antaranya:[12][19]

Penghargaan

Tanda Kehormatan

Yunus mendapatkan sejumlah tanda kehormatan atas prestasi dan jasanya baik dari dalam maupun luar negeri, diantaranya:[20]

Dada kiri
Brevet Brevet Kualifikasi Komando Kopassus
Brevet Para Dewasa
Baris ke-1 Bintang Mahaputera Adipradana (13 Agustus 1999)[21]
Baris ke-2 Bintang Dharma Bintang Yudha Dharma Pratama Bintang Kartika Eka Pratama
Baris ke-3 Bintang Yudha Dharma Nararya Bintang Kartika Eka Paksi Nararya Satyalancana Kesetiaan 24 Tahun
Baris ke-4 Satyalancana Kesetiaan 16 Tahun Satyalancana Kesetiaan 8 Tahun Satyalancana Dwidya Sistha
Baris ke-5 Satyalancana Penegak Satyalancana Dharma Phala Satyalancana Seroja (Ulangan Pertama)

Referensi

  1. ^ "SK Kepengurusan Partai Gerindra untuk Pemilu 2019" (PDF). Komisi Pemilihan Umum. Diakses tanggal 1 Agustus 2018. 
  2. ^ a b Yale University Genocide Studies Program
  3. ^ "Lihat Bagian Infanteri No. 163"
  4. ^ "Indonesian MP laughs off Aussie arrest order". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011-06-04. Diakses tanggal 2011-06-04. 
  5. ^ Pemerintah Membela Yunus Yosfiah Diarsipkan 2016-03-13 di Wayback Machine. Rakyat Merdeka, 3 Maret 2007
  6. ^ Hamish McDonald, Sydney Morning Herald Journos' bodies 'dressed as soldiers'. February 5, 2007
  7. ^ a b Yunus Yosfiah Dituduh Terlibat "Balibo Five" Diarsipkan 2015-09-24 di Wayback Machine. Suara Merdeka, 2 Maret 2007, diakses 11 Agustus 2014
  8. ^ Balibo Five Sengaja Dibunuh TNI Detik.com, 16 November 20007
  9. ^ "Inquest into the Death of Brian Raymond Peters". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2008-08-29. Diakses tanggal 2008-08-29. 
  10. ^ Coroner urged to refer Balibo 5 case to DPP
  11. ^ GlobalSecurity KASSPSPOL - Sociopolitical Affairs Section.
  12. ^ a b c Letjend (Purn) Muhammad Yunus Yosfiah: Dari Balibo Five Hingga Sekjend Partai
  13. ^ The Reform of the Indonesian Armed Forces Journal article by Damien Kingsbury; Contemporary Southeast Asia, Vol. 22, 2000. Lihat di [1]
  14. ^ Mark Davis, Dateline SBS February 16, 2000 [2] Diarsipkan 2007-09-12 di Wayback Machine. Timor Terror Fund
  15. ^ The Jakarta Post 593 senior officers opt to leave military. June 02, 1999 Diarsipkan 2014-08-12 di Wayback Machine.
  16. ^ Belasan Perwira TNI Bergabung ke PPP
  17. ^ The Jakarta Post Minister Suryadharma elected PPP chairman. February 07, 2007
  18. ^ "H.M. Yunus Yosfiah - Sulsel II". pemilu.asia. Diakses tanggal 22 Februari 2021. 
  19. ^ Jurnal Indonesia Vol. 59 (April 1995), hlm. 45–64 Current Data on the Indonesian Military Elite: Selected Biographies Diarsipkan 14 September 2006 di Wayback Machine.
  20. ^ Lembaga Pemilihan Umum 1988, hlm. 305-306.
  21. ^ Daftar WNI yang Mendapat Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera tahun 1959 s.d. 2003 (PDF). Diakses tanggal 4 Oktober 2021. 

Pranala luar

Jabatan politik
Didahului oleh:
Alwi Dahlan
Menteri Penerangan Indonesia
1998—1999
Jabatan dihapuskan
Jabatan militer
Didahului oleh:
Syamsir Siregar
Pangdam II/Sriwijaya
1994—1995
Diteruskan oleh:
R. Karyono