Prinsip-Prinsip Yogyakarta

Bagian dari seri tentang
LGBT
lesbian ∙ gay ∙ biseksual ∙ transgender
Orientasi seksual Homoseksualitas Gay Lesbian Biseksualitas Panseksualitas Poliseksualitas Aseksualitas Aseksualitas abu-abu Queer Identitas seksual Demografi New York Indonesia Biologi Lingkungan
Sejarah Garis waktu Gerakan sosial Interseks dan LGBT Kerusuhan Stonewall Komunitas LGBT Afrika-Amerika
Budaya Acara terbesar Desa gay Homososialisasi Hubungan sesama jenis Kebanggaan Pawai kebanggaan Kesenian queer Komunitas LGBT Literatur Media Film New Queer Cinema Melela Slang Simbol Takatāpui
Hak Pengangkatan anak Dinas militer Hak interseks Hak transgender Hukum di seluruh dunia Pengasuhan anak Pernikahan dan perkawinan Persatuan Prinsip-Prinsip Yogyakarta
Kesehatan Bunuh diri pemuda Organisasi medis Perawatan kesehatan transgender Rainbow Project The Trevor Project
Sikap masyarakat Agama dan homoseksualitas Agama dan transgender Heteronormativitas Keanekaragaman seksual Stereotip LGBT Penggambaran media Pernikahan orientasi campuran
Isu dan permasalahan Asefobia Bifobia Closeted Outing Diskriminasi interseks Diskriminasi nonbiner Heteroseksisme Homofobia KDRT Kekerasan Lesbofobia Migrasi Penjajaan seksual Perundungan Retorika Seksualisme Stigma AIDS Transfobia
Bidang akademik Feminisme lesbian Linguistik LGBT Penelitian LGBT/Queer Teori Queer Transfeminisme
Portal LGBT
l b s

Prinsip-prinsip Yogyakarta tentang Penerapan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dalam kaitannya dengan Orientasi Seksual dan Identitas Gender adalah seperangkat prinsip-prinsip yang berkaitan dengan orientasi seksual dan identitas gender, dimaksudkan untuk menerapkan standar hukum hak asasi manusia internasional untuk mengatasi pelecehan hak asasi manusia terhadap lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT), dan (secara sekilas) interseks. Prinsip-prinsip yang dikembangkan pada pertemuan Komisi Ahli Hukum Internasional, International Service for Human Rights dan ahli hak asasi manusia dari seluruh dunia di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta pada tanggal 6-9 November 2006. Dokumen penutup "berisi 29 prinsip yang diadopsi dengan suara bulat oleh para ahli, bersama dengan rekomendasi kepada pemerintah, lembaga antar pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan PBB itu sendiri".^[1] Prinsip-prinsip yang dinamai Yogyakarta, kota di mana konferensi diadakan. Prinsip-prinsip ini belum diadopsi oleh Serikat, dalam perjanjian, dan dengan demikian tidak dengan sendirinya menjadi bagian yang mengikat secara hukum dari hukum hak asasi manusia internasional.^[2] Namun Prinsip dimaksudkan untuk melayani sebagai bantuan interpretatif terhadap perjanjian hak asasi manusia.^[3]

Di antara ke-29 orang yang menandatangani prinsip itu antara lain adalah Mary Robinson, Manfred Nowak, Martin Scheinin, Mauro Cabral, Sonia Corrêa, Elizabeth Evatt, Philip Alston, Edwin Cameron, Asma Jahangir, Paul Hunt, Sanji Mmasenono Monageng, Sunil Babu Pant, Stephen Whittle, dan Wan Yanhai. Para penandatangan bertujuan bahwa Prinsip-prinsip Yogyakarta harus diadopsi sebagai sebuah standar universal,^[4] menegaskan standar hukum internasional yang mengikat dengan semua negara harus mematuhinya^[5] namun beberapa negara telah menyatakan keberatan.^[6]

Sejalan dengan gerakan menuju pembentukan hak asasi manusia bagi semua orang, Prinsip-prinsip Yogyakarta yang secara khusus ditujukan kepada orientasi seksual dan identitas gender. Prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam menanggapi pola pelecehan dilaporkan dari seluruh dunia. Contoh dari pelecehan ini termasuk dari kekerasan seksual dan pemerkosaan, penyiksaan dan perlakuan buruk, eksekusi di luar hukum, pembunuhan demi kehormatan,^[7] invasi privasi, penangkapan yang sewenang-wenang dan pemenjaraan, pelecehan medis, penolakan terhadap kebebasan berbicara dan berkumpul dan diskriminasi, prasangka dan stigmatisasi^[8] dalam kerja, kesehatan, pendidikan, perumahan, hukum keluarga, akses ke pengadilan dan imigrasi. Ini diperkirakan mempengaruhi jutaan orang yang, atau telah, ditargetkan atas dasar dirasakan atau orientasi seksual aktual atau identitas gender.^[9]

• Hak LGBT di Indonesia

• The Yogyakarta Principles
• The Yogyakarta Principles (Official site of UNHCR)
• Ju Andrzejewski, Marta Baltodano, Linda Symcox, Social Justice, Peace, and Environmental Education: Transformative Standards, Routledge (2009)
• Michael O’Flaherty and John Fisher, Sexual Orientation, Gender Identity and International Human Rights Law: Contextualising the Yogyakarta Principles, Human Rights Law Review 2008 8(2):207–248; DOI:10.1093/hrlr/ngn009
• S. Farrior, Human Rights Advocacy on Gender Issues: Challenges and Opportunities, J Human Rights Practice, March 1, 2009; 1(1): 83–100.
• Boris Dittrich, Yogyakarta Principles: applying existing human rights norms to sexual orientation and gender identity, HIV AIDS Policy Law Rev. 2008 Dec;13(2–3):92-3.
• International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association, State-sponsored Homophobia: a world survey of laws criminalising same-sex sexual acts between consenting adults, May 2011.