Dana Moneter Internasional

Dana Moneter Internasional
Logo Kantor pusat DMI di Washington, D. C., Amerika Serikat
Data
Nama singkat	FMI, FMI, FMI, FMI, FMI, FMI, FMI, FMI, IMF, IMA, IMF, IWF, FMI, IMF, NDF, MMF, FME, MMF, ΔΝΤ, HPF, ХПФ, AGS, IMF, FMI, DMI, SVF, IGF, MFW, FMI, MMF, MDS, FMN, XVF, FMI, XVJ, ХВЖ, MMF, ММФ, MMF, СБП, ไอเอ็มเอฟ, FMI, ԱՄՀ, CAI, TVF, МВФ, МВФ, ХВФ, YMF, ЭВФ, ОУВС, МВФ, MMF, МВФ, FMI, 아이엠에프, ХААФ, სსფ, IMF, ММФ, ХВФ, RVF, IMF dan FMI
Tipe	lembaga keuangan internasional Badan khusus bentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Bahasa resmi	bahasa Inggris
Sejak	Juli 1944 1945
'	Articles of Agreement of the International Monetary Fund ^(en)
Kegiatan
Anggota dari	Network for Greening the Financial System ^(en) ORCID
Tata kelola perusahaan
Kantor pusat	Washington, D.C.
Direktur utama	Kristalina Georgieva (2019–)
Jumlah pegawai	2.908 (2022)
Organisasi induk	Perserikatan Bangsa-Bangsa
Situs web	www.imf.org
Sunting di Wikidata • L • B

Dana Moneter Internasional (DMI) adalah organisasi internasional beranggota 190 negara yang bertujuan mempererat kerja sama moneter global, memperkuat stabilitas keuangan, mendorong perdagangan internasional, memperluas lapangan pekerjaan sekaligus pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan mengentaskan kemiskinan di seluruh dunia. Organisasi ini berkantor pusat di Washington, D.C., Amerika Serikat.[1] Organisasi ini dibentuk pada tahun 1944 dalam Konferensi Bretton Woods, kemudian diresmikan tahun 1945 dengan 29 negara anggota. Sejak awal tujuan mereka adalah menata ulang sistem pembayaran internasional. Negara anggota menyumbangkan dana cadangan menggunakan sistem kuota. Dana cadangan tersebut dapat dipinjam oleh negara-negara yang mengalami kesulitan dalam neraca pembayaran. Pada tahun 2020, dana cadangan DMI mencapai HPK476,8 miliar, sekitar AS$755,7 miliar.[4]

Lewat dana ini, dibantu aktivitas lainnya seperti pencatatan statistik dan analisis, pengawasan ekonomi negara anggota dan tuntutan kebijakan tertentu,[5] DMI berupaya memperbaiki ekonomi negara-negara anggotanya.[6] Tujuan organisasi ini tercantum dalam Pasal Persetujuan,[7] yaitu mempererat kerja sama moneter internasional, mendorong perdagangan internasional, ketersediaan lapangan pekerjaan, stabilitas nilai tukar, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan menyalurkan sumber daya kepada negara anggota yang mengalami kesulitan keuangan.[8] yang terjadi akibat nya juga berdampak kepada negara indonesia

Fungsi

Menurut DMI sendiri, organisasi ini berusaha mendorong pertumbuhan dan kestabilan ekonomi global dengan mengeluarkan kebijakan, saran, dan dana kepada anggota serta bekerja sama dengan negara berkembang untuk membantu mereka mencapai kestabilan ekonomi makro dan mengurangi tingkat kemiskinan.[9] Alasannya adalah pasar modal swasta internasional tidak sempurna dan banyak negara yang tidak mampu mengakses pasar keuangan. Ketidaksempurnaan pasar dan pendanaan neraca pembayaran menjadi alasan pendanaan resmi. Tanpa pendanaan resmi, negara tersebut akan menerapkan kebijakan ekonomi yang buruk demi menutupi ketidakseimbangan neraca pembayarannya.[10] DMI menyediakan berbagai sumber alternatif dalam masalah keuangan.

Setelah DMI didirikan, tiga fungsi utamanya adalah mengawasi kesepakatan nilai tukar tetap antarnegara,[11] membantu pemerintah mengelola nilai tukarnya sehingga memungkinkan pertumbuhan ekonomi,[12] dan menyediakan modal jangka pendek untuk membantu neraca pembayaran.[11] Bantuan ini bertujuan mencegah penyebaran krisis ekonomi internasional. DMI juga bertujuan membantu memulihkan ekonomi internasional pasca-Depresi Besar dan Perang Dunia II.[12] Selain itu, DMI juga menyediakan investasi modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan proyek pembangunan seperti proyek infrastruktur.

Peran DMI berubah total setelah penerapan nilai tukar mengambang pasca-1971. Sejak saat itu DMI mulai mempelajari kebijakan ekonomi negara-negara peminjam dana untuk mengetahui apabila kelangkaan modal disebabkan oleh fluktuasi ekonomi atau kebijakan ekonomi. DMI juga mencari tahu jenis kebijakan pemerintah yang mampu memulihkan ekonomi.[13] Tantangan baru bagi DMI adalah mempromosikan dan menerapkan kebijakan yang mengurangi frekuensi krisis di negara-negara berkembang, khususnya negara berpendapatan menengah yang rentan mengalami arus modal keluar besar-besaran.[14] Alih-alih menjadi pengawas nilai tukar, DMI mulai menjadi pengawas seluruh kinerja ekonomi makro negara anggota. Peran mereka semakin besar karena DMI tidak hanya menangani nilai tukar, tetapi juga kebijakan ekonomi.

Selain itu, DMI merundingkan syarat pinjaman sesuai kebijakan kondisionalitas[11] yang ditetapkan tahun 1950-an.[12] Negara berpendapatan rendah boleh meminjam dalam jangka konsesi, artinya ada periode peminjaman tanpa bunga, melalui Extended Credit Facility (ECF), Standby Credit Facility (SCF), dan Rapid Credit Facility (RCF). Pinjaman non-konsesional yang mencakup bunga disalurkan melalui Stand-By Arrangements (SBA), Flexible Credit Line (FCL), Precautionary and Liquidity Line (PLL), dan Extended Fund Facility. DMI menyediakan bantuan darurat melalui Rapid Financing Instrument (RFI) untuk anggota yang perlu menyeimbangkan neraca pembayarannya sesegera mungkin.[15]

Pengawasan ekonomi global

DMI bertugas mengawasi sistem moneter dan keuangan internasional dan memantau kebijakan ekonomi dan keuangan negara-negara anggotanya.[16] Aktivitas ini dikenal dengan istilah pengawasan (surveillance) dan bertujuan memperkuat kerja sama internasional.[17] Sejak sistem nilai tukar tetap Bretton Woods diganti pada awal 1970-an, hanya prosedur pengawasannya yang berubah; tujuan organisasi tetap sama.[16] Tugasnya berubah dari pengawal kebijakan menjadi pemantau kebijakan negara anggota.

DMI biasanya menganalisis kelayakan setiap kebijakan ekonomi dan keuangan negara anggota demi menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teratur, dan menilai dampak kebijakan tersebut terhadap negara lain dan ekonomi global.[16]

Peserta Sistem Pembebasan Data DMI:

  anggota DMI pengguna SDDS

  Anggota DMI pengguna GDDS

  Anggota DMI yang tidak menggunakan DDS

  lembaga non-DMI pengguna SDDS

  lembaga non-DMI pengguna GDDS

  tidak berhubungan dengan DMI

Pada tahun 1995, Dana Moneter Internasional mulai menetapkan standar pembebasan data agar negara anggota DMI membuka data ekonomi dan keuangannya ke masyarakat umum. Komite Moneter dan Keuangan Internasional (IMFC) mengusulkan panduan standar pembebasan dalam dua bagian: Sistem Pembebasan Data Umum (GDDS General Data Dissemination Standard) dan Standar Pembebasan Data Khusus (SDDS; Special Data Dissemination Standard).

Dewan Eksekutif menyetujui SDDS dan GDDS masing-masing pada tahun 1996 dan 1997. Perubahan selanjutnya dicantumkan dalam Guide to the General Data Dissemination System. Sistem ini ditujukan kepada statistikawan dan bertujuan memperbaiki berbagai aspek sistem statistik di sebuah negara. Sistem ini merupakan bagian dari Tujuan Pembangunan Milenium dan Rencana Strategis Pengentasan Kemiskinan Bank Dunia.

Tujuan utama GDDS adalah mendorong negara anggota untuk membangun kerangka kerja perbaikan kualitas data dan pembangunan kapasitas statistik agar mampu menilai kebutuhan statistik, mengutamakan perbaikan ketepatan waktu, transparansi, keandalan, dan keterbukaan data keuangan dan ekonomi. Beberapa negara awalnya menggunakan GDDS, lalu beralih ke SDDS yang lebih mutakhir.

Beberapa lembaga non-anggota DMI juga memberi kontribusi data statistik untuk sistem ini:

• Otoritas Palestina – GDDS
• Hong Kong – SDDS
• Makau – GDDS[18]
• Lembaga UE:
  • Bank Sentral Eropa untuk Zona Euro – SDDS
  • Eurostat untuk seluruh UE – SDDS, memasok data dari Siprus (tanpa DDS sendiri) dan Malta (menggunakan GDDS sendiri)

Persyaratan pinjaman

Kondisionalitas (persyaratan) DMI adalah serangkaian kebijakan atau syarat yang diajukan DMI sebelum mencairkan pinjaman.[11] DMI perlu jaminan dari negara peminjam dan meminta pemerintah mencari bantuan untuk memperbaiki ketimpangan ekonomi makronya dalam bentuk reformasi kebijakan. Bila syarat tersebut tidak dipenuhi, DMI tidak mencairkan pinjaman.[11] Menurut beberapa pihak, kondisionalitas adalah salah satu aspek kebijakan DMI yang kontroversial.[19] Konsep kondisionalitas diperkenalkan lewat keputusan Dewan Eksekutif tahun 1952, lalu disertakan dalam Pasal Perjanjian DMI.

Kondisionalitas berkaitan dengan teori ekonomi dan penerapan mekanisme pelunasan utang. Kondisionalitas diturunkan dari pemikiran Jacques Polak. Menurutnya, dasar teoretis dari kondisionalitas adalah "pendekatan moneter terhadap neraca pembayaran".[12]

Penyesuaian struktural

Informasi lebih lanjut: Penyesuaian struktural

Syarat penyesuaian struktural meliputi:

• Pemangkasan belanja, biasa dikenal dengan istilah austeritas atau pengetatan anggaran.
• Mengutamakan ekspor langsung dan ekstraksi sumber daya,
• Devaluasi mata uang,
• Liberalisasi perdagangan, atau penghapusan hambatan impor dan ekspor,
• Meningkatkan kestabilan investasi (membantu investasi asing langsung dengan membuka bursa saham dalam negeri),
• Menyeimbangkan anggaran dan tidak belanja berlebihan,
• Menghapus pengendalian harga dan subsidi negara,
• Swastanisasi, atau divestasi seluruh atau sebagian BUMN,
• Memperluas hak investor asing dalam perundang-undangan nasional,
• Memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memberantas korupsi.

Syarat-syarat di atas dikenal sebagai Konsensus Washington.

Manfaat

Syarat pinjaman tersebut merupakan jaminan bahwa negara peminjam mampu melunasi utangnya kepada DMI dan negara tersebut tidak akan mengambil tindakan ceroboh yang mengacaukan ekonomi internasional untuk menyelesaikan masalah neraca pembayarannya.[20][21] Persoalan bahaya moral—ketika agen ekonomi memaksimalkan pemanfaatannya dengan mengabaikan pihak lain karena mereka tidak menanggung seluruh dampak yang dipicu tindakan mereka sendiri—dapat dicegah melalui syarat pinjaman alih-alih menyediakan jaminan; negara yang butuh pinjaman DMI biasanya memang tidak punya jaminan yang bernilai tinggi secara internasional.[21]

Kondisionalitas juga menguntungkan DMI karena dana yang dipinjamkan ke negara peminjam akan dimanfaatkan untuk hal-hal yang ditentukan oleh Pasal Perjanjian dan menjadi jaminan bahwa negara tersebut akan mampu memperbaiki ekonomi makro dan ketimpangan strukturalnya.[21] Menurut DMI, pelaksanaan tindakan perbaikan atau kebijakan tertentu oleh negara peminjam memungkinkan negara tersebut melunasi utangnya kepada DMI. Utang yang lunas menjamin kecukupan dana cadangan DMI untuk membantu negara anggota lain.[19]

Hingga 2004^[update], negara peminjam memiliki catatan utang baik karena melunasi utang lewat fasilitas pemberian pinjaman reguler DMI dengan bunga penuh sampai jatuh tempo. Ini berarti pinjaman DMI tidak membebani negara peminjam karena negara pemberi pinjaman menerima bunga sesuai nilai pasar berdasarkan kuota sumbangannya. Belum lagi dana sumbangannya dipinjamkan oleh DMI dan seluruh aset cadangan yang disumbangkan negara anggota kepada IMF.[10]

Sejarah

"Headquarters 1" di Washington, D.C.

DMI awalnya didirikan sebagai bagian dari kesepakatan nilai tukar sistem Bretton Woods tahun 1944.[22] Semasa Depresi Besar, berbagai negara menerapkan hambatan perdagangan untuk memperbaiki ekonominya. Tindakan ini memicu devaluasi mata uang nasional dan anjloknya perdagangan dunia.[23]

The Gold Room di Mount Washington Hotel. Di ruangan ini, peserta Konferensi Bretton Woods menandatangani perjanjian pembentukan DMI dan Bank Dunia

Kerja sama moneter internasional butuh pengawasan. Perwakilan 45 negara bertemu dalam Konferensi Bretton Woods di Mount Washington Hotel di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat, untuk membahas kerangka kerja sama ekonomi internasional pascaperang dan pembangunan Eropa pasca-Perang Dunia II.

Terdapat dua pandangan terhadap peran yang harus diambil DMI sebagai lembaga ekonomi global. Ekonom Britania Raya, John Maynard Keynes, membayangkan DMI sebagai dana koperasi yang dapat ditarik negara anggota untuk mempertahankan aktivitas ekonomi dan lapangan pekerjaannya pada masa-masa krisis. Pandangan ini menginginkan DMI yang membantu negara yang membutuhkan dan beroperasi layaknya New Deal Amerika Serikat setelah Perang Dunia II. Delegasi Amerika Serikat Harry Dexter White memandang DMI seperti bank yang nasabahnya wajib melunasi utang tepat waktu.[24] Sebagian besar pandangan White disertakan dalam peraturan terakhir yang disepakati di Bretton Woods.

Halaman pertama Pasal Persetujuan Dana Moneter Internasional, 1 Maret 1946 (Arsip Kementerian Luar Negeri Finlandia).

DMI secara resmi berdiri tanggal 27 Desember 1945. 29 negara anggota pertamanya meratifikasi Pasal Perjanjian DMI.[25] Pada akhir 1946, keanggotaan DMI bertambah menjadi 39 negara.[26] Tanggal 1 Maret 1947, DMI memulai operasi keuangannya,[27] dan pada tanggal 8 Mei, Prancis menjadi negara pertama yang meminjam dana dari DMI.[26]

Plakat Peringatan Pembentukan DMI bulan Juli 1944 di Konferensi Bretton Woods

DMI adalah salah satu organisasi utama dalam sistem ekonomi internasional; rancangan organisasinya memungkinkan sistem ini menyeimbangkan penataan kembali kapitalisme internasional dengan pemanfaatan kedaulatan ekonomi nasional dan kesejahteraan manusia, biasa disebut liberalisme tertanam.[12] Pengaruh DMI dalam ekonomi global perlahan meningkat seiring bertambahnya anggota baru. Peningkatan pengaruh ini terjadi setelah beberapa negara Afrika merdeka dan pembubaran Uni Soviet tahun 1991 karena banyak negara di lingkup pengaruh Soviet yang dulunya tidak bergabung dengan DMI.[23]

Sistem Bretton Woods bertahan sampai tahun 1971, ketika pemerintah A.S. menghentikan ketertukaran (konvertibilitas) dolar Amerika Serikat (dan cadangan dolar yang dipegang negara lain) dengan emas. Keputusan tersebut dikenal sebagai Kejutan Nixon.[23]

Sejak 2000

Pada Mei 2010, dengan proporsi 3 banding 11, DMI terlibat dalam penalangan pertama Yunani senilai €110 miliar untuk menyelesaikan penumpukan utang pemerintah akibat defisit sektor publik. Pemerintah Yunani setuju untuk menerapkan pengetatan yang akan mengurangi defisit dari 11% pada tahun 2009 menjadi "di bawah 3%" pada tahun 2014.[28] Penalangan ini tidak mencakup tindakan restrukturisasi utang seperti haircut yang dipermasalahkan Direktur DMI dari Swiss, Brasil, India, Rusia, dan Argentina. Pemerintah Yunani sendiri (waktu itu dipimpin Perdana Menteri George Papandreou dan Menteri KEuangan Giorgos Papakonstantinou) tidak menyetujui haircut.[29]

Paket talangan kedua senilai lebih dari €100 miliar disetujui dalam kurun beberapa bulan sejak Oktober 2011; saat itu Papandreou dipaksa mengundurkan diri. Troika, termasuk DMI, adalah perancang program ini. Program tersebut disetujui oleh Direktur Eksekutif DMI pada tanggal 15 Maret 2012 dengan nilai SDR23,8 miliar.[30] Berdasarkan program tersebut, pemegang obligasi swasta mendapat haircut senilai 50%. Antara Mei 2010 dan Februari 2012, bank-bank swasta di Belanda, Prancis, dan Jerman menurunkan keterpaparannya terhadap utang Yunani dari €122 miliar menjadi €66 miliar.[29][31]

Per Januari 2012, negara peminjam terbesar dari DMI adalah Yunani, Portugal, Irlandia, Rumania, dan Ukraina.[32]

Tanggal 25 Maret 2013, penalangan internasional senilai €10 miliar untuk Siprus disetujui oleh Troika dengan syarat sebagai berikut: Siprus menutup bank terbesar keduanya; memberlakukan tarif deposito bank pada deposito tak terasuransi di Bank of Cyprus.[33][34] Tak satupun deposito berasuransi senilai €100.000 atau kurang yang terdampak oleh persyaratan pinjaman berdasarkan skema talangan baru ini.[35][36]

Restrukturisasi utang nasional diangkat oleh DMI pada April 2013 untuk pertama kalinya sejak 2005 dalam sebuah laporan berjudul "Sovereign Debt Restructuring: Recent Developments and Implications for the Fund’s Legal and Policy Framework".[37] Laporan yang dibahas oleh dewan pada tanggal 20 Mei ini[38] merangkum kasus Yunani, St Kitts dan Nevis, Belize, dan Jamaika. Wawancara dengan Wakil Direktur Hugh Bredenkamp diterbitkan beberapa hari kemudian[39] bersamaan dengan wawancara oleh Matina Stevis dari Wall Street Journal.[40]

Dalam Fiscal Monitor edisi Oktober 2013, DMI menyatakan bahwa penerapan pajak modal yang mampu mengurangi rasio utang negara Zona Euro hingga "angka akhir 2007" membutuhkan kenaikan pajak hingga 10%.[41]

Departemen Fiskal DMI, saat itu dipimpin Direktur Pelaksana Sanjeev Gupta Diarsipkan 2016-04-04 di Wayback Machine., menerbitkan laporan pada Januari 2014 berjudul "Fiscal Policy and Income Inequality". Laporan ini menyatakan bahwa "Pajak-pajak yang dibebankan pada kekayaan, khususnya aset tak bergerak, juga merupakan pilihan bagi negara-negara yang ingin menerapkan pajak progresif ... Pajak properti cenderung setara dan efisien, namun kurang dimanfaatkan di sejumlah negara. ... Ada rencana untuk memanfaatkan potensi pajak ini, baik sebagai sumber pendapatan dan instrumen redistribusi kekayaan."[42]

Pada akhir Maret 2014, DMI mengumpulkan dana talangan sebesar $18 miliar untuk pemerintahan sementara Ukraina setelah revolusi Ukraina 2014.[43][44]

Negara anggota

  Negara anggota DMI

  Negara anggota DMI yang tidak menjalankan Pasal VIII, Ayat 2, 3, dan 4[45]

Tidak semua negara anggota DMI berdaulat, artinya tidak semua "negara anggota" DMI adalah anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.[46] Ada pula "negara anggota" DMI non-PBB yang merupakan daerah istimewa di bawah kedaulatan negara anggota PBB, yaitu Aruba, Curaçao, Hong Kong, dan Makau, serta Kosovo.[47][48] Para anggota menunjuk ex-officio anggota berhak suara. Semua anggota DMI adalah anggota Bank Rekonstruksi dan Pembangunan Internasional (IBRD).^[butuh rujukan]

Bekas anggota DMI meliputi Kuba (keluar tahun 1964)[49] dan Republik Tiongkok yang dikeluarkan dari PBB tahun 1980 setelah Presiden Jimmy Carter mencabut dukungannya dan digantikan oleh Republik Rakyat Tiongkok.[50] Namun demikian, "Provinsi Taiwan, Tiongkok" masih terdaftar di indeks resmi DMI.[51]

Selain Kuba, negara PBB lainnya yang bukan anggota DMI adalah Andorra, Liechtenstein, Monako, Nauru, dan Korea Utara.

Bekas Cekoslowakia dikeluarkan tahun 1954 karena "tidak menyediakan data yang diperlukan" dan diterima kembali pada tahun 1990 setelah Revolusi Beludru. Polandia keluar tahun 1950—konon di bawah tekanan Uni Soviet—dan diterima kembali tahun 1986.[52]

Syarat

Negara manapun boleh mendaftar sebagai anggota DMI. Setelah DMI dibentuk tidak lama setelah Perang Dunia II, aturan keanggotaan DMI dibiarkan longgar. Anggota harus membayar sumbangan keanggotaan rutin sesuai kuotanya, tidak membatasi perdagangan mata uang tanpa seizin DMI, mematuhi aturan main yang tercantum dalam Pasal Persetujuan DMI, dan menyediakan informasi soal perekonomian nasional. Peraturan yang lebih ketat diterapkan kepada negara-negara yang mengajukan pinjaman kepada DMI.[12]

Negara yang bergabung dengan DMI antara tahun 1945 dan 1971 sepakat untuk mengamankan nilai tukarnya sehingga dapat disesuaikan atas persetujuan DMI apabila terjadi "ketimpangan mendasar" pada neraca pembayaran.[53]

Sejumlah anggota memiliki hubungan yang rumit dengan DMI. Meski sudah menjadi anggota, mereka tidak mau ekonominya diawasi DMI. Argentina, misalnya, menolak berpartisipasi dalam Konsultasi Pasal IV dengan DMI.[54]

Keuntungan

Negara anggota DMI memiliki akses informasi tentang kebijakan ekonomi semua negara anggota, serta kesempatan untuk memengaruhi kebijakan ekonomi negara anggota lain, bantuan teknis dalam perbankan, fiskal, dan nilai tukar, bantuan pendanaan pada masa-masa sulit, serta kesempatan perdagangan dan investasi yang luas.[55]

Kepemimpinan

Dewan Gubernur

Dewan Gubernur terdiri dari satu gubernur dan satu gubernur alternatif untuk setiap negara anggota. Setiap negara anggota menunjuk kedua gubernurnya. Dewan rapat sekali setiap tahun dan bertugas memilih atau menunjuk anggota Dewan Eksekutif. Meski Dewan Gubernur secara resmi bertugas menyetujui penambahan kuota, alokasi Hak Penarikan Khusus, penerimaan anggota baru, pengunduran diri anggota, dan perbaikan Pasal Persetujuan dan Peraturan Organisasi, Dewan Gubernur justru sering melimpahkan kekuasaannya ke Dewan Eksekutif DMI.[56]

Dewan Gubernur mendapat saran dari Komite Moneter dan Keuangan Internasional dan Komite Pembangunan Internasional. Komite Moneter dan Keuangan Internasional memiliki 24 anggota dan memantau perkembangan likuiditas global serta perpindahan sumber daya ke negara berkembang.[57] Komite Pembangunan memiliki 25 anggota dan memberi saran tentang isu pembangunan penting dan sumber dana yang dibutuhkan untuk mendorong pembangunan ekonomi di negara berkembang. Mereka juga memberi saran tentang isu perdagangan dan lingkungan.[57]

Dewan Eksekutif

Dewan Eksekutif terdiri dari 24 Direktur Eksekutif. Direktur Eksekutif mewakili ke-188 negara anggota secara bergilir sesuai kawasan dunia.[58] Negara yang ekonominya besar memiliki Direktur Eksekutifnya sendiri, namun banyak negara yang dikelompokkan dalam konstituensi empat negara atau lebih.[56]

Setelah 2008 Amendment on Voice and Participation diberlakukan bulan Maret 2011,[59] delapan negara berhak menunjuk seorang Direktur Eksekutif: Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Prancis, Britania Raya, Tiongkok, Federasi Rusia, dan Arab Saudi.[58] 16 Direktur lainnya mewakili konstituensi yang terdiri dari 4 sampai 22 negara. Direktur Eksekutif mewakili konstituensi terbesar (22 negara) memiliki bobot suara 1,55%.^[butuh rujukan] Dewan Eksekutif biasanya rapat beberapa kali setiap minggu.[60] Keanggotaan dan konstituensi Dewan ditinjau ulang setiap delapan tahun.[4]

Daftar Direktur Eksekutif DMI, Januari 2017

Negara	Kawasan	Anggota yang diwakili	Direktur	Pemegang hak suara terbanyak
Zimbabwe	Zimbabwe	1	Sunil Sabharwal	Zimbabwe
Jepang	Jepang	1	Masaaki Kaizuka	Jepang
Senegal	Afrika 2	23	Daouda Sembene	Republik Demokratik Kongo
Belgia	Beneluks dan Eropa Timur	15	Anthony De Lannoy	Belanda
Jerman	Jerman	1	Steffen Meyer	Jerman
Meksiko	Spanyol & Amerika Tengah	8	Carlos Hurtado	Spanyol
Malaysia	Asia Tenggara	13	Marzunisham Omar	Indonesia
Italia	Eropa Mediterania	6	Carlo Cottarelli	Italia
Prancis	Prancis	1	Herve de Villeroche	Prancis
Britania Raya	Britania Raya	1	Stephen Field	Britania Raya
Korea	Timur Jauh	16	Heenam Choi	Korea
Kanada	Atlantik Utara & Karibia	12	Nancy Gail Horsman	Kanada
Swedia	Eropa Utara	8	Thomas Ostros	Swedia
Republik Ceko	Eropa Tengah	8	Ibrahim Canakci	Turki
Brasil	Amerika Selatan Utara	11	Alexandre Tombini	Brasil
India	Anak Benua India	4	Subir Gokarn	India
Malawi	Afrika 1	23	Maxwell M. Mkwezalamba	Afrika Selatan
Mesir	Afrika Utara & Timur Tengah	13	Hazem Beblawi Elbeblawi	Uni Emirat Arab
Polandia	Swiss, Polandia & Timur Dekat	8	Miroslaw Jan Panek	Swiss
Rusia	Rusia	1	Aleksei V. Mozhin	Rusia
Iran	Iran & Timur Tengah	7	Jafar Mojarrad	Iran
Arab Saudi	Arab Saudi	1	Hesham Fahad Alogeel	Arab Saudi
Argentina	Amerika Selatan Selatan	6	Jorge Angel Estrella	Argentina

Direktur Pelaksana

DMI dipimpin oleh seorang Direktur Pelaksana yang bertugas sebagai kepala staf dan Ketua Dewan Eksekutif. Direktur Pelaksana dibantu oleh Wakil Direktur Pelaksana Pertama dan tiga Wakil Direktur Pelaksana lainnya.[56] Direktur Pelaksana DMI selalu dijabat oleh orang Eropa. Presiden Bank Dunia juga selalu dijabat oleh orang Amerika Serikat. Seiring waktu, tradisi jabatan ini mulai dipertanyakan. Bila kesempatan terbuka, dua jabatan tersebut dapat diperebutkan oleh sejumlah calon berkualitas tinggi dari berbagai belahan dunia.[61][62]

Pada tahun 2011, negara-negara berkembang terbesar di dunia, BRIC, mengeluarkan pernyataan bahwa tradisi memilih orang Eropa sebagai Direktur Pelaksana justru melemahkan legitimasi DMI dan menuntut pemilihan Direktur Pelaksana berdasarkan keahliannya.[61][63]

Nr	Tanggal	Nama	Kebangsaan	Latar belakang
11	5 Juli 2011 – sekarang	Christine Lagarde	Prancis	Hukum, politikus, Menteri Keuangan
–	18 Mei 2011 – 4 Juli 2011	John Lipsky (pelaksana tugas)	Amerika Serikat	Ekonomi, Wakil Direktur Pelaksana Pertama DMI
10	1 November 2007 – 18 Mei 2011	Dominique Strauss-Kahn	Prancis	Ekonomi, hukum, politikus, Menteri Ekonomi dan Keuangna
9	7 Juni 2004 – 31 Oktober 2007	Rodrigo Rato	Spanyol	Hukum, MBA, politikus, Menteri Ekonomi
8	1 Mei 2000 – 4 Maret 2004	Horst Köhler	Jerman	Ekonomi, EBRD
7	16 Januari 1987 – 14 Februari 2000	Michel Camdessus	Prancis	Ekonomi, bankir sentral
6	18 Juni 1978 – 15 Januari 1987	Jacques de Larosière	Prancis	Pegawai negeri sipil
5	1 September 1973 – 18 Juni 1978	Johan Witteveen	Belanda	Ekonomi, akademisi, penulis, politikus, Menteri Keuangan, Wakil Perdana Menteri, CPB
4	1 September 1963 – 31 Agustus 1973	Pierre-Paul Schweitzer	Prancis	Hukum, bankir sentral, pegawai negeri sipil
3	21 November 1956 – 5 Mei 1963	Per Jacobsson	Swedia	Hukum, ekonomi, Liga Bangsa-Bangsa, BIS
2	3 Agustus 1951 – 3 Oktober 1956	Ivar Rooth	Swedia	Hukum, bankir sentral
1	6 Mei 1946 – 5 Mei 1951	Camille Gutt	Belgia	Politikus, Menteri Keuangan

Pada 28 Juni 2011, Christine Lagarde dipilih sebagai Direktur Pelaksana DMI menggantikan Dominique Strauss-Kahn.

Direktur Pelaksana sebelumnya, Dominique Strauss-Kahn, ditahan terkait pelecehan seksual tamu hotel di New York dan mundur pada tanggal 18 Mei.[64] Tanggal 28 Juni 2011, Christine Lagarde dipilih sebagai Direktur Pelaksana DMI dengan masa jabatan lima tahun terhitung sejak 5 Juli 2011.[65][66] Pada tahun 2012, Lagarde digaji US$467.940 bebas pajak; nilainya otomatis bertambah tiap tahun mengikuti inflasi. Selain itu, Direktur Pelaksana mendapat tunjangan sebesar US$83.760 dan tunjangan hiburan tambahan.[67]

Hak suara

Hak suara di DMI didasarkan pada sistem kuota. Setiap anggota memiliki sejumlah suara dasar (suara dasar setiap anggota setara dengan 5,502% suara total),[68] plus satu suara tambahan untuk setiap 100.000 Hak Penarikan Khusus (SDR) dari kuota negara anggota.[69] Hak Penarikan Khusus adalah satuan hitungan DMI yang mewakili klaim mata uang. SDR didasarkan pada beberapa mata uang internasional yang kuat. Suara dasar didominasi negara-negara kecil, tetapi suara tambahan yang ditentukan oleh SDR mengimbangi dominasi tersebut.[69]

Tabel berikut menampilkan kuota dan hak suara anggota DMI[70]

Peringkat Negara anggota Kuota: juta SDR Kuota: persentase total Gubernur Alternatif Jumlah suara Persentase suara total 1  Amerika Serikat 82,994.2 17.68 Steven Mnuchin Jerome Powell 831,396 16.73 2  Jepang 30,820.5 6.56 Taro Aso Haruhiko Kuroda 309,659 6.23 3  Tiongkok 30,482.9 6.49 Zhou Xiaochuan Gang Yi 306,283 6.16 4  Jerman 26,634.4 5.67 Jens Weidmann Olaf Scholz 267,798 5.39 5  Prancis 20,155.1 4.29 Bruno Le Maire François Villeroy de Galhau 203,005 4.09 6  Britania Raya 20,155.1 4.29 Philip Hammond Mark Carney 203,005 4.09 7  Italia 15,070.0 3.21 Giovanni Tria Ignazio Visco 152,154 3.06 8  India 13,114.4 2.79 Rakesh Mohan Urjit Patel 132,598 2.67 9  Rusia 12,903.7 2.75 Anton Siluanov Elvira S. Nabiullina 130,491 2.63 10  Brasil 11,042.0 2.35 Henrique Meirelles Ilan Goldfajn 111,874 2.25 11  Kanada 11,023.9 2.35 Bill Morneau Stephen Poloz 111,693 2.25 12  Arab Saudi 9,992.6 2.13 Ibrahim A. Al-Assaf Fahad Almubarak 101,380 2.04 13  Spanyol 9,535.5 2.03 Luis de Guindos Luis María Linde 96,809 1.95 14  Meksiko 8,912.7 1.90 Luis Videgaray Agustín Carstens 90,581 1.82 15  Belanda 8,736.5 1.86 Klaas Knot Hans Vijlbrief 88,819 1.79 16  Korea Selatan 8,582.7 1.83 Kim Dong-yeon Lee Ju-yeol 87,281 1.76 17  Australia 6,572.4 1.40 Scott Morrison John Fraser 67,178 1.35 18  Belgia 6,410.7 1.37 Jan Smets Marc Monbaliu 65,561 1.32 19   Swiss 5,771.1 1.23 Thomas Jordan Eveline Widmer-Schlumpf 59,165 1.19 20  Indonesia 4,648.4 0.99 Agus D.W. Martowardojo Mahendra Siregar 47,938 0.96

Pada Desember 2015, Kongres Amerika Serikat mengesahkan undang-undang terkait Reformasi Kuota dan Tata Kelola Pemerintahan 2010. Hasilnya:

• kuota seluruh 188 anggota DMI naik dari SDR238,5 miliar menjadi SDR477 miliar, sedangkan porsi kuota dan hak suara negara anggota termiskin di DMI akan dilindungi.
• lebih dari 6 persen porsi kuota berpindah ke negara berkembang dan negara pasar berkembang yang dinamis dan negara berkembang; porsi kuota tersebut juga berpindah dari anggota yang sangat terwakili suaranya ke anggota yang kurang terwakili.
• empat negara pasar berkembang (Brasil, Tiongkok, India, dan Rusia) akan berada di antara sepuluh anggota terbesar DMI. Anggota terbesar lainnya adalah Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Prancis, Britania Raya, dan Italia.[71]

Dampak sistem kuota

Sistem kuota DMI dirancang untuk mengumpulkan dana cadangan agar dapat dipinjamkan.[12] Setiap negara anggota DMI diberi kuota atau jumlah sumbangan yang disesuaikan dengan ukuran negara tersebut dalam perekonomian global. Setiap kuota anggota juga menentukan besaran hak suaranya. Sumbangan uang dari negara anggota menentukan besaran hak suaranya di organisasi ini.[69]

Sistem ini mengikuti logika organisasi pemegang saham, artinya negara kaya memiliki andil dalam pembuatan dan perubahan aturan.[12] Karena pengambilan keputusan di DMI mewakili setiap posisi ekonomi negara anggota di dunia, negara kaya yang sumbangannya lebih besar memiliki pengaruh lebih besar daripada negara miskin yang sumbangannya sedikit. Walau demikian, DMI terus mengupayakan redistribusi.[69]

Negara berkembang

Normalnya, kuota ditinjau ulang setiap lima tahun dan dapat dinaikkan bila dirasa perlu oleh Dewan Gubernur. Saat ini muncul usulan soal reformasi perwakilan negara berkembang di DMI.[69] Ekonomi negara-negara ini memegang porsi besar dalam sistem ekonomi global, tetapi tidak terwakili dalam proses pengambilan keputusan DMI karena terhambat sistem kuota. Joseph Stiglitz berpendapat, "DMI perlu memberi hak suara dan perwakilan yang lebih efektif bagi negara-negara berkembang; porsi ekonomi dunia mereka sudah berkembang besar sejak 1944, tahun berdirinya DMI."[72] Pada tahun 2008, beberapa reformasi kuota disahkan, termasuk perpindahan 6% porsi kuota ke negara pasar berkembang dinamis dan negara berkembang.[73]

Kesenjangan peminjam/kreditur

Keanggotaan DMI dibagi berdasarkan pendapatan. Negara-negara tertentu memberi sumber pendanaan, sedangkan negara lainnya memanfaatkan sumber tersebut. Baik "kreditur" dari negara maju dan "peminjam" dari negara berkembang adalah anggota DMI. Negara maju memberi sumber dana, namun jarang terlibat dalam perjanjian pinjaman DMI; biasanya mereka memberi pinjaman. Sebaliknya, negara berkembang memanfaatkan sumber pendanaan, namun menyumbang sedikit dana karena kuotanya lebih kecil; biasanya mereka meminjam. Perselisihan pun muncul dalam hal tata kelola organisasi karena kedua kubu ini, kreditur dan peminjam, memiliki kepentingan yang sangat berbeda.[69]

DMI dikritik karena sistem pembagian hak suara berdasarkan kuota malah membiarkan subordinasi peminjam dan dominasi kreditur. Kesenjangan antara peminjam dan non-peminjam di DMI membangkitkan kontroversi seputar kondisionalitas karena negara peminjam ingin memperluas akses pinjaman, sedangkan negara pemberi pinjaman ingin jaminan pelunasan.[74]

DMI dan globalisasi

Globalisasi mencakup tiga lembaga: pasar keuangan global dan perusahaan transnasional, pemerintah yang saling terhubung lewat kerja sama ekonomi dan militer pimpinan Amerika Serikat, dan kemunculan "pemerintahan global" seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), DMI, dan Bank Dunia.[75] Dalam buku People Before Profit, Charles Derber berpendapat, "Ketiga lembaga yang saling berinteraksi ini menciptakan sistem kekuasaan global baru. Dalam sistem ini, kedaulatan terglobalisasikan, kekuasaan dan kewenangan konstitusi tercerabut dari setiap negara dan beralih ke pasar global dan lembaga internasional".[75] Titus Alexander berpendapat bahwa sistem ini memperlebar kesenjangan global antara negara-negara barat dan sisanya dalam proses apartheid global. Ia menganggap DMI sebagai pilar utama apartheid global.[76]

Pembentukan lembaga ekonomi global merupakan pemicu dan pendorong globalisasi. Perkembangan Bank Dunia, bank pembangunan kawasan DMI seperti Bank Rekonstruksi dan Pembangunan Eropa (EBRD), dan lembaga perdagangan multilateral seperti WTO menandai perlaihan dari dominasi negara sebagai satuan analisis eksklusif dalam hubungan internasional. Globalisasi benar-benar mengubah konsep kedaulatan negara.[77]

Setelah kampanye deregulasi keuangan besar-besaran oleh Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton, pada tahun 1990-an, para pendukung globalisasi menghapus batasan kepemilikan asing terhadap bank-banknya, memperlonggar pertukaran mata uang, dan melenyapkan batas penarikan uang oleh investor asing.[75]

Menurut laporan DMI bulan Mei 2015, pemerintahan di seluruh dunia secara tidak langsung menyubsidi perusahaan bahan bakar fosil sebesar $5,3 triliun (£3,4 triliun) per tahun. Hal ini dikarenakan perusahaan tidak terkena dampak pembakaran batu bara, minyak, dan gas: polusi udara, masalah kesehatan, banjir, kekeringan, dan badai akibat perubahan iklim.[78]

Alternatif

Bulan Maret 2011, Menteri Ekonomi dan Keuangan Uni Afrika mengusulkan pembentukan Dana Moneter Afrika.[79]

Pada KTT BRICS ke-6 bulan Juli 2014, negara-negara BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan) mengumumkan pembentukan Kesepakatan Cadangan Darurat (CRA) BRICS senilai US$100 miliar. Kesepakatan ini bertujuan menyediakan likuiditas lewat pertukaran mata uang untuk menanggapi permasalahan neraca pembayaran jangka pendek.[80]

Pada tahun 2014, Bank Investasi Infrastruktur Asia pimpinan Tiongkok didirikan sebagai pesaing DMI dan Bank Dunia.[81]

Media

• Life and Debt, film dokumenter tentang pengaruh kebijakan DMI terhadap ekonomi Jamaika dari sudut pandang kritis.
• Debtocracy, film dokumenter independen Yunani tahun 2011 yang mengkritik DMI.
• Album FMI (1982) karya musisi Portugal José Mário Branco terinspirasi oleh intervensi DMI di Portugal melalui program stabilisasi terpimpin tahun 1977–78.

Lihat pula

• Dana Moneter Afrika
• Bank Investasi Infrastruktur Asia
• Bank Pembangunan BRICS
• Bank Penyelesaian Sengketa Internasional
• Kondisionalitas
• Globalisasi
• Group of Thirty
• Group of Ten (ekonomi)
• Perjanjian Peminjaman Umum
• Lembaga keuangan internasional
• Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi
• Hak penarikan khusus
• Perjanjian Smithsonian
• Program Penyesuaian Struktural
• Kesepakatan Washington
• Bank Dunia
• Rapat Tahunan Dana Moneter Internasional dan Grup Bank Dunia

Catatan dan referensi

Catatan

a.	^ There is no world-wide consensus on the status of the Republic of Kosovo: it is recognised as independent by 110 countries, while others consider it an autonomous province of Serbia. See: International recognition of Kosovo.

Referensi

1. "About the IMF". Dana Moneter Internasional. Diakses tanggal 14 Oktober 2012. 
2. Boughton 2001, hlm. 7 n.5.
3. "Factsheet: The IMF and the World Bank". Dana Moneter Internasional. 21 September 2015. Diakses tanggal 1 Desember 2015. 
4. imf.org: "IMF Executive Board Approves Major Overhaul of Quotas and Governance" 5 Nov 2010
5. Schlefer, Jonathan. "There is No Invisible Hand". Harvard Business Review. 
6. Escobar, Arturo. 1980. Power and Visibility: Development and the Invention and Management of the Third World. Cultural Anthropology 3 (4): 428–443.
7. imf.org: "Articles of Agreement, International Monetary Fund" (2011)
8. Articles of Agreement of the International Monetary Fund, Article I – Purposes
9. "About the IMF". International Monetary Fund. Diakses tanggal 12 March 2012. 
10. Isard, Peter (2005). Globalization and the International Financial System: What's Wrong and What Can be Done. New York: Cambridge University Press. 
11. Jensen, Nathan (April 2004). "Crisis, Conditions, and Capital: The Effect of the IMF on Direct Foreign Investment". Journal of Conflict Resolution. 48 (48): 194. doi:10.1177/0022002703262860. 
12. Chorev, Nistan; Sarah Babb (2009). "The crisis of neoliberalism and the future of international institutions: a comparison of the IMF and the WTO". Theory and Society. 38: 459–484. doi:10.1007/s11186-009-9093-5. 
13. Jensen, Nathan (April 2004). "Crisis, Conditions, and Capital: The Effect of the IMF on Foreign Direct Foreign Investment". Journal of Conflict Resolution. 48 (48): 194. doi:10.1177/0022002703262860. 
14. Fischer, Stanley (March 2003). "Financial Crises and Reform of the International Financial System". Review of World Economics. Springer Publications. 
15. "Factsheet: IMF Lending". About the IMF. International Monetary Fund. Diakses tanggal 8 April 2012. 
16. Bossone, Biagio. "IMF Surveillance: A Case Study on IMF Governance" (PDF). Independent Office of the International Monetary Fund. 
17. "Factsheet: IMF Surveillance". About the IMF. International Monetary Fund. 
18. Macao SAR Begins Participation in the IMF's General Data Dissemination System
19. Buira, Ariel (August 2003). "An Analysis of IMF Conditionality". G-24 Discussion Papers. United Nations Conference on Trade and Development (22). 
20. "Factsheet: IMF Conditionality". About the IMF. International Monetary Fund. Diakses tanggal 18 March 2012. 
21. Khan, Mohsin S.; Sunil Sharm (24 September 2001). "IMF Conditionality and Country Ownership of Programs" (PDF). IMF Institute. 
22. Jensen, Nathan (2004). "Crisis, Conditions, and Capital: The Effect of the International Monetary Fund on Foreign Direct Investment". Journal of Conflict Resolution. 48 (2): 194–210. doi:10.1177/0022002703262860. 
23. "Cooperation and Reconstruction (1944–71)". About the IMF. Diakses tanggal 18 March 2012. 
24. "IMF History and Structural Adjustment Conditions". UC Atlas of Global Inequality. Economic Crises. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-04-22. Diakses tanggal 18 March 2012. 
25. Somanath, V. S. (1 February 2011). International Financial Management. hlm. 79. ISBN 9789381141076. 
26. De Vries, Margaret G (1986). The IMF in a Changing World: 1945–85. hlm. 66–68. ISBN 9781455280964. 
27. Kenwood, George; Lougheed, Alan (1 June 2002). Growth of the International Economy 1820–2000: An Introductory Text. hlm. 269. ISBN 9780203199350. 
28. imf.org: "IMF Executive Board Approves €30 Billion Stand-By Arrangement for Greece" 9 May 2010
29. "thepressproject.net: "IMF leak: European banks had committed to maintain exposure in Greek bonds after first bailout - but didn't" 3 Feb 2014". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-03-05. Diakses tanggal 2016-04-04. 
30. treasury.gov: "Quarterly Report to Congress on International Monetary Fund Lending: 1st Qtr 2012"
31. elpais.com: "Berlín y París incumplen con Grecia" 1 Feb 2014
32. IMF's biggest borrowers, Al Jazeera (17 Jan 2012)
33. Ehrenfreund, Max (March 27, 2013). "Cypriot banks to reopen amid criticism of bailout". The Washington Post. 
34. "Cyprus disaster shines light on global tax haven industry no". MSNBC. March 26, 2013. Diakses tanggal 2 April 2013. 
35. Jan Strupczewski; Annika Breidthardt (25 March 2013). "Last-minute Cyprus deal to close bank, force losses". Reuters. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-03-25. Diakses tanggal 25 March 2013. 
36. "Eurogroup signs off on bailout agreement reached by Cyprus and troika". Ekathimerini. Greece. 25 March 2013. Diakses tanggal 25 March 2013. 
37. imf.org: "SOVEREIGN DEBT RESTRUCTURING—RECENT DEVELOPMENTS AND IMPLICATIONS FOR THE FUND’S LEGAL AND POLICY FRAMEWORK" 26 Apr 2013
38. imf.org: "IMF Executive Board Discusses Sovereign Debt Restructuring—Recent Developments and Implications for the Fund’s Legal and Policy Framework" Public Information Notice (PIN) No. 13/61 May 23, 2013
39. imf.org: "GLOBAL WORK AGENDA IMF Launches Discussion of Sovereign Debt Restructuring" IMF Survey online, May 23, 2013
40. wsj.com: "IMF Searches Soul, Blames Europe" 24 May 2013
41. Fiscal Monitor: "Taxing Times" Oct 2013, p.49
42. IMF: "Fiscal Affairs and Income Inequality" 23 Jan 2014
43. telegraph.co.uk: "Ukraine to get $15bn as Russia hit by downgrades" 26 Mar 2014
44. telegraph.co.uk: "Windfall for hedge funds and Russian banks as IMF rescues Ukraine" 27 Mar 2014
45. Articles of Agreement of the International Monetary Fund, Article VIII – General Obligations of Members
    Section 2: Avoidance of restrictions on current payments;
    Section 3: Avoidance of discriminatory currency practices;
    Section 4: Convertibility of foreign-held balances.
46. http://www.imf.org/external/country/index.htm
47. "Republic of Kosovo is now officially a member of the IMF and the World Bank". The Kosovo Times. 29 June 2009. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2009-07-02. Diakses tanggal 29 June 2009. Kosovo signed the Articles of Agreement of the International Monetary Fund (IMF) and the International Bank for Reconstruction and Development (the World Bank) on behalf of Kosovo at the State Department in Washington. 
48. "Kosovo Becomes the International Monetary Fund's 186th Member" (Siaran pers). International Monetary Fund. 29 June 2009. Diakses tanggal 29 June 2009. 
49. "Brazil calls for Cuba to be allowed into IMF". Caribbean Net News. 27 April 2009. Diakses tanggal 7 May 2009. Cuba was a member of the IMF until 1964, when it left under revolutionary leader Fidel Castro following his confrontation with the United States. 
50. Andrews, Nick; Bob Davis (7 May 2009). "Kosovo Wins Acceptance to IMF". The Wall Street Journal. Diakses tanggal 7 May 2009. Taiwan was booted out of the IMF in 1980 when China was admitted, and it hasn't applied to return since. 
51. "World Economic Outlook Database for April 2012 – Country information". Imf.org. 17 April 2012. Diakses tanggal 7 November 2012. 
52. "II The IMF and the Transition from Central Planning" (PDF). International Monetary Fund. hlm. 255. Diakses tanggal 1 October 2012. 
53. "What is the IMF?". Telegraph. 12 April 2011. 
54. "Argentina podría ser sancionada si no acepta la supervisión del FMI". 
55. "Obligations and Benefits of IMF Membership". Money Matters: An IMF Exhibit --The Importance of Global Cooperation.  Tidak memiliki atau membutuhkan |url= (bantuan)
56. "Governance Structure". About the IMF: Governance. Diakses tanggal 18 March 2012. 
57. "Factsheet: Guide to Committees, Groups, and Clubs". About the IMF. International Monetary Fund. 
58. "IMF Executive Directors and Voting Power". Member Quotas Shares, Governors, and Voting Power. International Monetary Fund. 
59. imf.org: "The IMF’s 2008 Quota and Voice Reforms Take Effect" 3 Mar 2011
60. imf.org: "The IMF’s 2008 Quota and Voice Reforms Take Effect" 16 Dec 2010
61. Harding, Robin (24 May 2011). "Brics say European IMF claim 'obsolete'". The Financial Times. Diakses tanggal 17 June 2011. 
62. Woods 2003, hlm. 92–114.
63. Mallaby, Sebastian (9 June 2011). "Can the BRICs Take the IMF?". Foreign Affairs. 
64. "IMF Managing Director Dominique Strauss-Kahn Resigns". Press Release No. 11/187. International Monetary Fund. Diakses tanggal 14 June 2011. 
65. "IMF Executive Board Selects Christine Lagarde as Managing Director". Press Release. IMF. 28 June 2011. Diakses tanggal 28 June 2011. 
66. "France's Lagarde elected new IMF chief". Reuters. 28 June 2011. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011-06-28. Diakses tanggal 28 June 2011. 
67. independent.co.uk: "Anger over Christine Lagarde's tax-free salary" 30 May 2012
68. "Membership". About the IMF. International Monetary Fund. Diakses tanggal 18 March 2012. 
69. Blomberg & Broz 2006.
70. "IMF Members' Quotas and Voting Power, and IMF Board of Governors". 
71. IMF IMF Managing Director Christine Lagarde Welcomes U.S. Congressional Approval of the 2010 Quota and Governance Reforms, Press release No. 15/573, Dec. 18, 2015.
72. Stiglitz and Members of a UN Commission on Financial Experts, Joseph E. (2010). The Stiglitz Report: Reforming the International Monetary and Financial Systems in the Wake of the Global Crisis. New York: The New Press. 
73. "Factsheet: IMF Quotas". About the IMF. The International Monetary Fund. 
74. Kafka, Alejandre. "Some IMF Problems after the Committee of Twenty". International Financial Policy: Essays in honour of Jaques J. Polack.  Tidak memiliki atau membutuhkan |url= (bantuan)
75. Derber, Charles (2002). People Before Profit. New York: Picador. 
76. Alexander, Titus (1996). Unravelling Global Apartheid: an overview of world politics. Polity press. hlm. 127–133. 
77. McCorquodale, Robert; Richard Fairbrother (August 1999). "Globalization and Human Rights". Human Rights Quarterly. 21 (3): 735–766. doi:10.1353/hrq.1999.0041. 
78. Fossil fuels subsidised by $10m a minute, says IMF The Guardian 18 May 2015
79. "AU discussions on African Monetary Fund". TradeMark Southern Africa. 16 March 2011. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-07-14. Diakses tanggal 5 July 2014. 
80. "Sixth BRICS Summit – Fortaleza Declaration". VI BRICS Summit. 15 July 2014. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-07-18. Diakses tanggal 15 July 2014. 
81. Kesalahan pengutipan: Tag <ref> tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama Donnan Dyer FT

Sumber

• Blomberg, Brock; Broz, J. Lawrence (17 November 2006). The Political Economy of IMF Voting Power (PDF). 2006 International Political Economy Society Meeting (IPES). Niehaus Center for Globalization & Governance, Woodrow Wilson School of Public and International Affairs. 
• Boughton, James M. (2001). Silent Revolution: The International Monetary Fund 1979–1989. Washington, DC: International Monetary Fund. ISBN 978-1-557-75971-9. 
• ——— (2012). Tearing Down Walls: The International Monetary Fund, 1990–1999. Washington, DC: IMF. ISBN 978-1-616-35084-0. 
• Breen, Michael (2013). The Politics of IMF Lending. International Political Economy Series. Basingstoke and New York, NY: Palgrave Macmillan. ISBN 978-1-137-26380-3. 
• Broz, J. Lawrence; Hawes Brewster, Michael (2006). "US domestic politics and International Monetary Fund policy" (PDF). In Darren G. Hawkins et al. (eds.), Delegation and Agency in International Organizations, pp. 77–106. Political Economy of Institutions and Decisions. Cambridge and New York, NY: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-86209-7. 
• Oatley, Thomas; Yackee, Jason (2004). "American Interests and IMF Lending" (PDF). International Politics. 41 (3): 415–429. doi:10.1057/palgrave.ip.8800085. 
• Vreeland, James Raymond (2007). The International Monetary Fund: Politics of Conditional Lending. Abingdon and New York, NY: Routledge. ISBN 978-0-415-37462-0. 
• Woods, Ngaire (2003). "The United States and the International Financial Institutions: Power and Influence Within the World Bank and the IMF". In Rosemary Foot, S. Neil MacFarlane, and Michael Mastanduno, eds., US Hegemony and International Organizations, pp. 92–114. Oxford and New York, NY: Oxford University Press. ISBN 978-0-199-26142-0. 

Bacaan lanjutan

• Bordo, M. D. "The Bretton Woods International Monetary System: A Historical Overview", in A Retrospective on the Bretton Woods System, edited by M. D. Bordo and B. Eichengreen. London:1993;
• James, H. International Monetary Cooperation since Bretton Woods, Oxford, 1996.
• Joicey, N. and Pickford, S. "The International Monetary Fund and Global Economic Cooperation" in Nicholas Bayne and Stephen Woolcock, The New Economic Diplomacy: Decision-Making and Negotiation in International Relations Diarsipkan 2012-11-14 di Wayback Machine., (Ashgate Publishing, 2011).
• Keynes, J. M. The Collected Writings, Vol. XXVI. Activities 1941–1946: Shaping the Post-War World: Bretton Woods and Reparations, Cambridge, 1980.
• Moschella, M. Governing Risk: The IMF and Global Financial Crises Diarsipkan 2010-05-03 di Wayback Machine. (Palgrave Macmillan; 2010).
• Skidelsky, R. "John Maynard Keynes: Fighting for Britain", London, 2000.
• Truman, E. Strengthening IMF Surveillance: A Comprehensive Proposal^[pranala nonaktif permanen], Policy Brief 10–29, Peterson Institute for International Economics, 2010.
• Woods, N. The Globalizers: The IMF, the World Bank, and Their Borrowers, Ithaca, 2006

Pranala luar

• Situs web resmi
  • IMF Publications page
    • World Economic Outlook - quarterly staff periodical
    • recurrent Regional Economic Reports - published annually
    • biennial Global Financial Stability Report
    • Staff Discussion Notes - publication as and when desired
    • Fiscal Monitor publication as and when desired
    • Finance and Development - quarterly academic journal
• Dana Moneter Internasional di Curlie (dari DMOZ)
• IFIWatchNet Diarsipkan 2007-08-19 di Wayback Machine. (Web resource for analysis and commentary critical of the IMF and similar institutions)
• IMF-Supported Macroeconomic Policies and the World Recession: A Look at Forty-One Borrowing Countries, from the Center for Economic and Policy Research, October 2009
• Proceedings and Documents of the United Nations Monetary and Financial Conference, Bretton Woods, New Hampshire, July 1–22, 1944
• IMF's Effect on Third World Countries from the Dean Peter Krogh Foreign Affairs Digital Archives
• IMF and Ukraine found a compromise

Templat:Bank sentral