Kebijakan ekonomi adalah tindakan pemerintah suatu negara dalam menetapkan kebijakan atau keputusan di bidang ekonomi. Secara umum, kebijakan ekonomi di suatu negara dibedakan menjadi kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan produksi, kebijakan perdagangan mancanegara dan kebijakan ketenagakerjaan. Tujuan ditetapkannya kebijakan ekonomi adalah untuk mencapai kemakmuran masyarakat di suatu negara.[1] Kebijakan ekonomi dapat pula mencakup didalamnya sistem untuk menetapkan sistem perpajakan, suku bunga dan anggaran pemerintah. Selain itu, kebijakan ekonomi juga mencakup pasar tenaga kerja, kepemilikan negara, dan otonomi daerah dari intervensi pemerintah ke dalam perekonomian. Kadang kala kebijakan semacam ini sering terpengaruh juga oleh lembaga-lembaga internasional seperti Dana Moneter Internasional atau Bank Dunia serta keyakinan politik dari pihak-pihak yang memegang kekuasaan negara saat itu.
Macam-macam
Kebijakan fiskal
Kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan pendapatan negara oleh pemerintah. Bentuk pendapatan negara ini adalah pajak bersih yang diperoleh dari sektor rumah tangga. Pajak ini digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran modal yang disebabkan oleh adminsitrasi publik untuk urusan pemerintahan.[2] Kebijakan fiskal merupakan bagian dari kebijakan ekonomi makro yang digunakan untuk mencapai sasaran pembangunan. Fungsi kebijakan fiskal secara umum terbagi menjadi tiga, yaitu fungsi penetapan sasaran anggaran, fungsi distribusi pendapatan dan subsidi, serta fungsi stabilisasi ekonomi makro. Fungis alokasi anggaran bertujuan untuk tujuan pembangunan ekonomi. Fungsi distribusi pendapatan dan subsidi dimaksudkan untuk upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Sedangkan fungsi stabilisasi ekonomi makro dimaksudkan untuk mencapai peningkatan pertumbuhan ekonomi.[3]
Kebijakan moneter
Kebijakan moneter adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang. Pihak yang dapat memberikan kebijakan moneter ialah pemerintah suatu negara atau otoritas moneter. Tujuan kebijakan moneter adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kegiatan ekonomi. Tujuan lain dari kebijakan moneter adalah mencegah terjadinya inflasi dan meningkatkan ketersediaan lapangan pekerjaan. Kebijakna moneter termasuk kebijakan ekonomi makro. Penetapan kebijakan moneter memperhatikan siklus kegiatan ekonomi, sistem perekonomian suatu negara, serta faktor-faktor ekonomi yang mendasar. Strategi kebijakan moneter dilakukan berbeda-beda di masing-masing negara.[4]
Masa berlaku
Kebijakan ekonomi jangka pendek
Kebijakan ekonomi jangka pendek ditujukan untuk mengatasi masalah ekonomi yang bersifat perlu segera ditangani dan bersifat genting. Masalah ekonomi ini umumnya adalah pengangguran dan inflasi. Kebijakan ekonomi jangka pendek dapat menjaga kestabilan ekonomi di bidang ketenagakerjaan tanpa mengalami inflasi. Bentuk kebijakan ekonomi jangka pendek ialah peningkatan kesempatan kerja.[5]
Bacaan lanjutan
- William Dyer Grampp,Emanuel Thornton Weiler (1961), Economic policy: readings in political economy 3rd edition, R.D. Irwin, 415 halaman
- Jan Tinbergen (1967), Economic policy: principles and design, revisi keempat, North-Holland Pub. Co., 276 halaman
- Donald Stevenson Watson (1960), Economic policy: business and government, Houghton Mifflin, 829 halaman
Referensi
- ^ Dinar, M. dan Muhammad Hasan. Pengantar Ekonomi: Teori dan Aplikasi (PDF). CV. Nur Lina. hlm. 9.
- ^ Priyono dan Teddy Chandra (2016). Esensi Teori Ekonomi Makro (PDF). Sidoarjo: ZIfatama Publishing. hlm. 17. ISBN 978-602-14020-0-9.
- ^ Digdowiseiso, Kumba. Perekonomian Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Makro (PDF). Jakarta Selatan: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional. hlm. 125. ISBN 978-623-7376-41-5.
- ^ Warjiyo, P., dan Solikin (2003). Kebijakan Moneter di Indonesia (PDF). Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, Bank Indonesia. hlm. 2. ISBN 979-3363-06-1.
- ^ Muchtolifah. Ekonomi Makro (PDF). Unesa University Press. hlm. 41. ISBN 978-979-028-241-4.
