Penulisan ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan atau Saksi Korban Transnational Crime Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana”. Adapun latar belakang penulisan ini, karena sangat sulitnya mendapatkan saksi dalam proses penegakan hukum kejahatan lintas negara, sehingga saksi dan/ atau saksi korban perlu mendapatkan perlindungan secara hukum. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu melalui pendekatan perundang-undangan. Permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap saksi dan/ atau saksi korban kejahatan lintas negara dan proses penegakan hukum pidana terhadap kasus kejahatan lintas negara. Kesimpulannya yaitu perlindungan hukum terhadap saksi dan/ atau saksi korban mengacu pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta proses penegakan hukum tindak pidana lintas negara dilakukan dengan cara mewajibkan setiap negara untuk terlibat dalam perjanjian internasional serta diatur pula dalam undang-undang nasional.

Informasi yang terkait dengan PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN/ ATAU SAKSI KORBAN TRANSNATIONAL CRIME DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM PIDANA

Komisi Nasional Perlindungan Anak Regulasi Umum Perlindungan Data Perlindungan Status Geografis Perlindungan kebakaran Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Perlindungan penyalinan Perlindungan Varietas Tanaman Kawasan lindung Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Kawasan lindung di Indonesia Badan Perlindungan Konsumen Nasional Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kartu Perlindungan Sosial Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempua…

n Perlindungan Hewan Dunia Daftar Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Langkah perlindungan GHS Perlindungan bagi PMC Daftar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kantor Perlindungan Konstitusi Federal Sistem perlindungan es Perlindungan hutan Sekretariat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Perlindungan konsumen Laporan Tahunan mengenai Perlindungan Konstitusi Satuan Perlindungan Rakyat Komisi Kepausan bagi Perlindungan Anak Di Bawah Umur Daftar Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Perlindungan Hak Cipta dalam Era Digital Undang-undang federal perlindungan anak dari informasi berbahaya Rusia 2010 Orang-orang yang dilindungi Perlindungan data Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Indonesia Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra Tempat perlindungan bom Jaminan perlindungan Pelindung layar Kantor Negara Bagian Sachsen untuk Perlindungan Konstitusi Hima (perlindungan lingkungan) Perlindungan anak Partai Perlindungan Hewan Kanada Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Santo pel