Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
Gambaran umum
Dasar hukum	Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan
Susunan organisasi
Direktur Jenderal	Moga Simatupang, S.Sos.
Situs web
ditjenpktn.kemendag.go.id

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (disingkat Ditjen PKTN) adalah unsur pelaksana di lingkungan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga.[1]

Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga antara lain menyelenggarakan fungsi:[2]

1. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu, metrologi legal, pengawasan kegiatan perdagangan, serta pengawasan barang beredar dan/ atau jasa;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu, dan metrologi legal;
3. pelaksanaan pengawasan dan penyidikan kegiatan perdagangan, barang beredar dan/ atau jasa, dan metrologi legal;
4. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu, metrologi legal, pengawasan kegiatan perdagangan, serta pengawasan barang beredar dan/atau jasa;
5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu, metrologi legal, pengawasan kegiatan perdagangan, serta pengawasan barang beredar dan/atau jasa;
6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu, metrologi legal, pengawasan kegiatan perdagangan, serta pengawasan barang beredar dan/atau jasa.

Struktur Organisasi

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
2. Direktorat Pemberdayaan Konsumen;
3. Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu;
4. Direktorat Metrologi;
5. Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa; dan
6. Direktorat Tertib Niaga

Unit pelaksana teknis

Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, selain memiliki Balai Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, Balai Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran, Balai Pengujian Mutu Barang, Balai Kalibrasi, dan Balai Sertifikasi, direktorat jenderal ini juga memiliki sejumlah Balai Standardisasi Metrologi Legal (BSML) dan Balai Pengawasan Tertib Niaga (BPTN) sebagai berikut:[3]

Nama	Lokasi	Wilayah kerja
BSML Regional I	Sumatera Utara	Sumatera
BSML RegionalI I	Daerah Istimewa Yogyakarta	Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara
BSML Regional III	Kalimantan Selatan	Kalimantan
BSML Regional IV	Sulawesi Selatan	Sulawesi, Maluku, dan Papua
BPTN Medan		Sumatera
BPTN Bekasi		Jawa Barat dan Banten
BPTN Surabaya		Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara
BPTN Makassar		Sulawesi, Maluku, dan Papua

Pranala luar

• (Indonesia) Situs web resmi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

Referensi

1. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015^[pranala nonaktif permanen]
2. "Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022". Badan Pemeriksa Keuangan RI. Diakses tanggal 20 November 2024. 
3. "Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81 Tahun 2020" (PDF). Badan Pemeriksa Keuangan RI. Diakses tanggal 20 November 2024.