Jenis penelitian yang digunakan yaitu hukum normatif. Dengan data sekunder meliputi bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pekerja laut dan ketenagakerjaan, bahan hukum sekunder seperti jurnal hukum, buku literatur dan kasus-kasus hukum dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Selain itu penulis mengambil sumber data primer yang didapat langsung dari lapangan sebagai tambahan. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan tersebut yaitu dengan menggunakan studi dokumenter. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan meneliti kelengkapan data tersebut, melakukan penyusunan data pada tiap pokok pembahasan secara sistematis dan mengelompokkan data tersebut menurut pokok bahasan. Metode pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual.  Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan perjanjian kerja laut hakikatnya sama dengan perjanjian kerja pada umumnya yang membedakannya perjanjian kerja laut khusus dibuat untuk pelaut yang memiliki keahlian atau keterampilan khusus sebagai awak kapal. Dengan demikian dalam pembuatan perjanjian kerja laut harus juga memperhatikan beberapa ketentuan baik dalam UU No. 13 Tahun 2003, KUHPerdata, maupun KUHDagang oleh sebab itu hak-hak yang akan didapatkan pekerja laut ketika terjadi perselisihan pemutusan hubungan kerja tetap harus mengikuti hukum ketenagakerjaan tetapi juga tidak mengesampingkan perjanjian kerja laut.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja Laut, Pemutusan Hubungan Kerja

Informasi yang terkait dengan PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA LAUT DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Komisi Nasional Perlindungan Anak Regulasi Umum Perlindungan Data Perlindungan Status Geografis Perlindungan kebakaran Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Perlindungan penyalinan Kawasan lindung Perlindungan Varietas Tanaman Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Kawasan lindung di Indonesia Badan Perlindungan Konsumen Nasional Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kartu Perlindungan Sosial Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempua…

n Perlindungan Hewan Dunia Daftar Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Langkah perlindungan GHS Daftar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia Perlindungan bagi PMC Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kantor Perlindungan Konstitusi Federal Sistem perlindungan es Perlindungan hutan Sekretariat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Perlindungan konsumen Laporan Tahunan mengenai Perlindungan Konstitusi Satuan Perlindungan Rakyat Daftar Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Komisi Kepausan bagi Perlindungan Anak Di Bawah Umur Perlindungan Hak Cipta dalam Era Digital Perlindungan data Undang-undang federal perlindungan anak dari informasi berbahaya Rusia 2010 Orang-orang yang dilindungi Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Indonesia Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra Tempat perlindungan bom Jaminan perlindungan Pelindung layar Kantor Negara Bagian Sachsen untuk Perlindungan Konstitusi Hima (perlindungan lingkungan) Perlindungan anak Partai Perlindungan Hewan Kanada Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Satuan Pe