Merek merupakan suatu tanda yang mempribadikann sebuah barang tertentu. Berdasarkan unsur didalamnya, merek merupakan sebuah tanda yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam rangka perdagangan barang atau jasa. Di Indonesia, merek dilindungi berdasarkan sistem perlindungan pendaftar pertama atau prinsip konstitutif. Sistem perlindungan tersebut menyatakan bahwa merek yang dilindungi adalah merek yang telah didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau merek-merek yang dinyatakan sebagai merek terkenal. Permasalahan yang terjadi adalah terkait dengan adakah perlindungan terhadap merek biasa yang tidak terdaftar ketika terdapat pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mendaftarkan merek tersebut, sehingga hak atas merek diberikan kepada pihak yang bukan pemilik sebenarnya atas merek tersebut. Pada dasarnya, pendaftaran merek haruslah dilandasi dengan prinsip itikad baik, dimana pendaftaran merek haruslah dibarengi dengan niat untuk menggunakan merek tersebut dengan layak dan jujur tanpa merugikan pihak lain. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif atau biasa disebut dengan penelitian hukum yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsipprinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pendaftaran merek yang digunakan oleh pihak lain yang belum didaftarkan tanpa seizin pengguna tersebut merupakan tindakan pendaftaran merek yang bertentangan dengan prinsip itikad baik. Terhadap merek-merek yang belum didaftarkan, Indonesia sepatutnya menerapkan sistem perlindungan yang diterapkan oleh Amerika dan Jerman yang turut melindungi merek tidak terdaftar apabila merek tersebut telah digunakan dalam perdagangan.

Informasi yang terkait dengan PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK MEREK TIDAK TERDAFTAR ATAS TINDAKAN PENDAFTARAN MEREKNYA OLEH PIHAK LAIN DITINJAU DARI ASAS ITIKAD BAIK

Komisi Nasional Perlindungan Anak Regulasi Umum Perlindungan Data Perlindungan Status Geografis Perlindungan kebakaran Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Perlindungan Varietas Tanaman Perlindungan penyalinan Kawasan lindung Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kawasan lindung di Indonesia Komisi Perlindungan Anak Indonesia Badan Perlindungan Konsumen Nasional Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Perlindungan Hewan Dunia…

Kartu Perlindungan Sosial Daftar Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Langkah perlindungan GHS Perlindungan bagi PMC Daftar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia Kantor Perlindungan Konstitusi Federal Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Perlindungan hutan Sistem perlindungan es Perlindungan konsumen Sekretariat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Laporan Tahunan mengenai Perlindungan Konstitusi Satuan Perlindungan Rakyat Komisi Kepausan bagi Perlindungan Anak Di Bawah Umur Perlindungan Hak Cipta dalam Era Digital Undang-undang federal perlindungan anak dari informasi berbahaya Rusia 2010 Orang-orang yang dilindungi Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Indonesia Daftar Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Perlindungan data Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra Jaminan perlindungan Tempat perlindungan bom Hima (perlindungan lingkungan) Pelindung layar Kantor Negara Bagian Sachsen untuk Perlindungan Konstitusi Perlindungan anak Santo pelindung Partai Perlindungan Hewan Kanada Lembaga Perlindungan Anak Ind